DEPOK, Para pecinta Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail yang tergabung dalam Nur Mahmudi Fans Club (NFC) kembali membuat hajat mudik gratis bareng wali kota dengan tema “Menuju Kota Depok Maju dan Sejahtera”. Sejatinya program ini rutin dilakukan setiap tahun atau setiap hendak menghadapi Idul Fitri. Kegiatan ini berlangsung sejak 2008. Tujuannya membantu warga Depok melakukan silaturahim ke tempat sanak family di kampung tanpa dipungut biaya. “Tujuan dari program ini adalah sebagai bentuk kepedulian wali kota Depok kepada warganya. Terutama warga yang kurang mampu. Sehingga mereka dapat berlebaran di kampung halaman tanpa dkenakan biaya,” terang Ketua Panitia Mudik, Fauzan.
Menurut Fauzan, jumlah pemudi yang ikut acara mudik kali ini mencapai 375 orang. Rencananya diberangkatkan oleh Wali Kota Nur Mahmudi pada Sabtu (27/8), pukul 10.00 WIB di halaman Balaikota dengan menggunakan 13 bus Big Bird. “Satu bus terdapat 25 set tempat duduk,” ujarnya.
Dia menambahkan, daerah tujuan keberangkatan Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim). Rute keberangkatan melalui jalur utara dna jalur selatan. Jadi, kata dia, bagi mereka yang tinggal di salah satu kota di Jateng atau Jatim bisa ikut dalam kegiatan ini. “Sekarang bangku sudah terisi seluruhnya, tapi tidak menutup kemungkinan di hari H ada yang mengundurkan diri, seperti tahun-tahun sebelumnya,” terang Fauzan.
Fauzan menuturkan, kegiatan ini terselenggara atas partisipasi dari pemerih daerah dan swasta. Diantaranya: Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Giant, Margonda Residence, Perumahan Qorruyatussalam Sani, PT Tokai Dharma Indonesia, PT Trnas Lingkar Kita Jaya (Tol Jagonere) dan donator lainnya yang sifatnya perseorangan. “Bantuan dari para donatur baik itu instansi atau perseorangan sangat membantu terselenggarannya acara ini,” katanya.
Ia menambahkan, agar acara mudik gratis tidak membosankan dan monoton, pihak panita memberikan beberapa buah sovenir dan doorprize. Dengan harapan suasana lebaran akan semakin meriah. “Kegiatan tersebut hanya kegiatan selingan untuk memecahkan kejenuhan,” kata dia.
Fauzan berharap program kepedulian wali kota dan jajarannya di Pemerintah Kota (Pemkot) Depok ini terus menerus mendapat dukungan dari masyarakat. Sehingga program pelayanan kepada masyarakat ini terus berlangsung. “Kita berharap acara ini terus menuai dukungan, baik itu materil maupun moril,” tandasnya.
Kamis, 25 Agustus 2011
Sabtu, NFC Gelar Mudik Gratis di Halam Wali Kota Depok
Jumat, 12 Agustus 2011
Pemkot Depok Monitoring Kualitas Daging di 11 Pasar Tradisional
DEPOK, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok membentuk tim monitoring yang terdiri dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Depok, Dinas Perindustrian dan Perdaganga (Disperindag) Kota Depok, dan Dinas Kesehatan Kota Depok untuk menonitoring kualitas daging di 11 pasar tradisional. Menurut Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Disperindag Kota Depok, Epi Yanti mengatakan, pada dasarnya daging yang dijual di 11 pasar tradisional masih dalam kondisi bagus. Meskipun demikian, tim monitoring menemukan limpa yang sudah diperjualbelikan sejak kemarin. Ia meminta masyarakat waspada terhadap jenis daging dan limfa yang telah dijajakan berhari-hari namun tidak disimpan di freezer karena kemungkinan terkontaminasi bakteri. “Kita menemukan daging limpa yang sudah lama,” katanya, Jumat (12/8).
Ia menambahkan, tim monitoring sudah mengambil contoh limpa tersebut agar bisa diperiksa lebih lanjut di laboratorium. Jika hasilnya ditemukan bakteri, maka hasil onitoring tersebut bisa dijadikan bahan untuk melakukan sweeping pada waktu berikutnya.
Selain temuan tersebut, kata Epi, tim monitoring juga masih menemukan bahan makanan yang dijual tanpa tanggal kadaluarsa. Diantaranya: mie, kwetiauw, bakso, sosis, dan nugget. Epi mengakui, temuan tersebut sebenarnya sudah ada sejak tahun sebelumnya. “Pemerintah Kota Depok masih menemukan monitoring," katanya
Meskipun demikian, menurut dia, kondisi tersebut akan terus terjadi selama tida ada tindakan tegas dari pemerintah. “Seperti lingkaran setan tidak ada habisnya, dia kan menyuplai barang dari penyuplai yang sama,” terangnya.
Selama ini, kata Epi, peraturan mengenai perlindungan memang baru ada pada undang-undang. Hal itu membuat Pemkot Depok sulit melakuka tindakan tegas pada pedagang. “Kita kan tidak ingin mematikan usaha kecil. Sementara kalau undang-undang kan sangat jelas sanksinya kurungan berapa dan denda berapa,” ujar dia.
Untuk itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan berencana untuk membuat Perda mengenai perlindungan konsumen. Dengan demikian, pedagang yang melakukan pelanggaran bisa ditindak pidana ringan. “Masalah ini akan dibicarakan terlebih dahulu dengan staek holder lainnya yang terkait,” ujar Epi.
Sementara itu, Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kota Depok, Aresa Setiawati mengatakan, Distanak sudah mengambil 40 sample daging dari sebelas pasar tradisional yang ada Kota Depok. Sample tersebut akan dibawa ke laboratorium yang ada di Jakarta. “Kami terpaksa membawa sampel itu ke laboratorium yang ada di Jakarta. Karena memang belum punya laboratorium sendiri. Hasilnya diperkirakan baru dua minggu,” kata dia.
Menurut perempuan yang akrab dipanggil Wati tersebut, daging berkategori baik adalah yang berwarna cerah, tidak ada bercak darah kecoklatan atau kebiruan, serta tidak berbau busuk dan berlendir. “Daging yang sudah dimasukkan freezer juga sebaiknya langsung dimasak karena bila dibiarkan terlalu lama pada suhu tertentu dapat terkontaminasi bakteri,” kata Aresa.
Rabu, 10 Agustus 2011
Persatuan Golf Indonesia Ajak Pemkot Depok Dialog
DEPOK, Pengurus Persatuan Golf Indonesia (PGI) Kota Depok mengajak Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dialog soal pembayaran pajak golf. Mereka ingin memaparkan alasan keterlambatan membayar pajak. Mereka juga berharap pemkot mengetahui penyebab keterlambatan dalam membayar pajak tersebut. “Pemkot Depok harus duduk bareng dengan pengusaha golf. Soalnya para pengusaha sudah mulai keberatan membayar pajak,” ujar pengurus PGI Kota Depok Nasihun Syahroni, Rabu (10/8).
Menurut Roni—sapaan akrab Syahroni—tidak ada salahnya jika pemkot membuka dialog dengan pengelola arena olah raga golf itu sendiri. Pasalnya, keterlambatan dalam membayar pajak bisa memiliki banyak alasan. Ia mencontohkan, belum membayar pajak bisa disebabkan para pengelola keberatan membayar pajak double: green fee dan hiburan. Bisa juga karena aturan yang belum jelas. “Dari sana perlu dicari benang merahnya. Bisa saja, mereka enggan membayar bukan karena keberatan saja. Tapi, karena belum ada perda yang mengaturnya secara mendetail,” kata dia.
Roni mengingatkan, dalam pengelolaan area golf banyak pendukung usaha seperti: restoran, lapangan, golf cars dan lainnya. Itu artinya, kata dia, pemkot tidak perlu mengenakan pajak pada atribut dari arena golf. “Sebenarnya kalau regulasinya jelas dalam bentuk retribusi apapun. Saya kira, pengelola golf ini akan kompak mematuhinya,” terangnya.
Sebelumnya, Menurut Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Depok Dodi Setiadi mengungkapkan bahwa sejumlah tempat permainan golf yang belum membayar pajak, diantaranya: Sawangan Golf, Emeralda Golf, dan Pangkalan Jati Golf. Sementara, yang baru membayar pajak adalah Jagorawi Golf.
Ia menambahkan, hingga awal bulan Agustus pihaknya belum mnerima pajak dari para pemilik arena golf. Para pengusaha merasa terbebani dengan adanya peraturan Double Tax atau pajak ganda soal Greenfee.
“Khusus pajak hiburan untuk golf memang ada problem. Penyebabnya, banyak yang keberatan harus bayar pajak dobel. Terlebih lagi, pemerintah pusat memberlakukan pajak yang sama soal greenfee, dan pemerintah daerah juga dimasukkan ke dalam pajak hiburan,” akunya.
Dodi berjanji akan mendorong pemerintah pusat khususnya Kementrian Keuangan untuk memberikan solusi. Menurutnya, permasalahan tersebut sudah menjadi masalah nasional yang menyangkut seluruh pengusaha golf se-Indonesia. “Kita bakal sampaikan permasalahan ini ke Kementerian Keuangan,” ucapnya.
Pemkot Depok Dinilai Kurang Tanggap Terhadap Perbaikan Infrastruktur
DEPOK, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dinilai kurang tanggap terhadap perbaikan infrastruktur jalan di Pasar Tugu, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis. Buktinya, sudah sembilan bulan jalan tersebut rusak parah. Padahal, di bawah jalan yang rusak itu terdapat jalur pipa gas. Bila dibiarkan terus menerus, tidak menutup kemungkinan akan memakan korban jiwa. “Sudah sembilan bulan lebih jalan ini rusak parah. Kita sudah berusaha memperbaiki tapi tetap kembali rusak. Saya bingung kenapa pemkot Depok tidak tanggap terhadap bahaya yang ditimbulkan,” kata Hendri, seorang pedagang kelontong di pasar tersebut, Rabu (10/8).
Menurutnya, jalanan tersebut selalu dilalaui ratusan kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Akibatnya kendaraan yang melintas harus mengurangi kecepatan agar tak terjerembab ke jalan ambles sepanjang tujuh meter tersebut. Warga sekitar pernah berusaha memperbaiki dengan cara swadaya menggunakan kayu dan bambu seadanya. Tapi itu tak bertahan lama karena jalan tersebut tidak sanggup menahan beban kendaraan, jalan pun kembali ambles. “Sebelumnya ada lubang tak begitu besar di jalan ini. Digunakan untuk bak kontrol debit air Kali Laya. Sekarang dilalui pipa gas sehingga sangat berbahaya jika tidak diperbaiki,” ujar Hendri.
Pantauan Jurnal Nasional, jalan berlubang tersebut hanya dihalangi kotak kayu. Sedangkan pipa gas dibawahnya hanya ditopang oleh besi. Lima buah batang bambu sengaja ditunjang warga untuk menyanggah jalan badan jalan. Namun, beratnya beban menjadikan jalan mengalami penurunan. Awalnya jalan ambles tidak selebar saat ini. “Lama-lama jadi lebar dan sangat membahayakan. Amblasnya sudah akhir 2010, tapi belum diperbaiki,” papar Hendri.
Makin parahanya kerusakan jalan disebabkan kendaraan besar yang melintas. Pasalnya, jalan tersebut merupakan akses masuk ke Pasar Tugu. Selain itu, jalan tersebut merupakan jalan alternatif dari Kelapa Dua menuju Jalan Raya Bogor. “Banyak mobil pengangkut barang yang bongkar muat dan harus lewat jalan ini. Jadi harus ekstra hati-hati,” terangnya.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Tugu, Biher Purba menuturkan, amblesnya jalan terjadi sejak November 2010. Pihaknya sudah melaporkan ke dinas terkait. Jalan ambles disebabkan pengikisan oleh Kali Laya yang berada di bawahnya. Mulanya, jalan amblas tersebut hanya sepanjang 2 meter dengan lebar 30 cm. Namun karena tergerus oleh air hujan, maka lubangnya bertambah luas. “Dahulu di bawahnya memang ada bak pengontrol debit air. Tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi,” kata Biner.
Kini pihaknya memberlakukan sistem pembatasan kendaraan yang melintas. Hal itu dilakukan guna menghindari makin besarnya lubang. “Kita juga sudah memindahkan kendaraan yang biasa parkir di dekatnya,” terang Biner.
Dia mengaku juga sudah memberikan tembusan laporan ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) Migas mengenai kerusakan jalan tersebut. “Petugas BPH Migas sudah langsung meninjau lapangan.Mereka memberikan penopang besi pada saluran tersebut,” kata Biner.
Terpisah, Kepala Bina Marga dan Sumber Daya Air, Yayan Arianto mengatakan sudah menerima laporan mengenai jalan ambles tersebut. Hanya saja upaya perbaikan belum dapat dilakukan lantaran anggaran perbaikan baru dimasukkan dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kota Depok tahun 2011. “Laporan kerusakan baru diterima akhir tahun maka dimasukkan dalam ABT 2011,” kata Yayan.
Dia berjanji perbaikan akan segera dilakukan setelah proses lelang selesai. “Sekarang ini baru tahap lelang. Perbaikan akan langsung dilakukan setelah proses lelang selesai,” tandasnya.
Layanan SIM Polresta Depok Pindah ke Pasar Segar
DEPOK, Menurut Kasatlantas Polresta Depok, Komisaris Polisi (Kompol) Slamet Widodo mulai Senin (8/8) lalu Satuan Pelaksana Administrasi (Satpas) SIM 1221 Polresta Depok atau kantor pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dipindahkan dari Polresta Depok ke tempat yang baru di Pasar Segar Jalan Tole Iskandar Kavling 59, Pancoran Mas, Depok. “Terhitung Senin 8 Agustus lalu layanan pembuatan SIM di pindahkan ke Pasar Segar,” terang Slamet Widodo, Rabu (10/8).
Kata Slamet, pemindahan kantor layanan SIM dilakukan untuk meningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sebab, beberapa fasilitas yang ada di Maporeta dinilai sudah tidak memadai. Seperti ruang tunggu yang sempit dan area parkir kendaraan yang sangat terbatas. Hal itu kurang nyaman bagi masyarakat. “Banyak pemohon yang kesulitan untuk parkir di Polres. Mereka mengeluhkan terbatas lahan parkir,” ujarnya.
Slamet menuturkan pemindahan lokasi sesuai dengan perintah Kapolres guna meningkatkan program layanan masyarakat. Satlantas berupaya melakukan kerjasama dengan pihak Pasar Segar untuk bisa menyediakan fasilitasnya. “Ternyata respon Pasar Segar cukup baik. Mereka siap bekerja sama dengan menyiapkan fasilitas,” paparnya.
Dikatakan Slamet, fasilitas yang disediakan Pasar Segar tidak jauh berbeda dengan layanan di Polres Depok. Ada tempat ujian praktek SIM, ruang ujian teori, ruang foto, loket bank, asuransi, loket formulir serta ruang tes kesehatan. “Kelebihannya, masyarakat dapat berbelanja sambil membuat atau memperpanjang SIM,” ujarnya lagi.
Dengan fasilitas yang dinilai cukup memadai, Slamet berharap masyarakat yang akan mengurus pembuatan atau perpanjangan SIM A dan C merasa nyaman. Tidak perlu berdesak-desakan lagi. “Kami selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik,” katanya.
Selasa, 09 Agustus 2011
Ratusan Anak-Anak Keracunan Makanan Usai Buka Puasa
DEPOK, Usai berbuka puasa bersama di Masjid Nurul Amal, Komplek Pelni, RW019, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, ratusan anak-anak keracunan makanan. Ratusan anak-anak tersebut diduga keracunan setelah mengkonsumsi nasi uduk dengan lauk telur balado pada Sabtu (6/8). Keesokan harinya, anak-anak tersebut mengalami panas tinggi, pusing-pusing, muntah, dan buang air besar. Para orangtua kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pengurus masjid. Sejumlah anak bahkan dirawat di Rumah Sakit Tugu Ibu dan Tumbuh Kembang di Jalan Raya Bogor.
Orangtua korban, Siti Rohimah—ibu Ryan (6)— mengatakan, anaknya mengalami demam tinggi disertai muntah, dan buang air besar berkali-kali usai menyantap makanan dari pengurus Masjid Nurul Amal. Lima orang tetangganya pun mengalami gejala yang sama. “Saya sudah melaporkan kejadian tersebut ke pengurus masjid,” katanya, saat ditemui di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Bakti Jaya, Selasa (9/8).
Siti baru menyadari kalau banyak juga anak-anak lain yang mengalami gejala seperti yang dialami buah hatinya. “Semua warga sudah melapor ke pengurus masjid, dan baru hari ini saya membawa anak saya ke puskesmas,” katanya.
Bocah yang duduk di bangku kelas satu sekolah dasar itu sudah dua hari hanya tersandar lemas di pundak Siti. Tak ada tenaga lagi untuknya melakukan appaun lantaran muntah dan buang air besar terus menerus sejak Minggu (7/8). Siti mengaku panik dan segera memberikan obat tradisional. “Saya kasih air kelapa hijau, katanya untuk penawar racun. Tetapi nggak sembuh juga. Kasihan sudah dua hari muntah-muntah jadi hari ini dibawa ke puskesmas,” cerita Siti sambil menggendong Ryan.
Siti tidak memiliki keinginan menuntut pihak penyelenggara buka puasa bersama. Dia hanya berharap anaknya lekas sembuh. Wanita berkerudung ini menduga anaknya keracunan makanan berbuka yang diberikan panitia. “Anak-anak dapat makanan dari panitia, jadi kemungkinan memang dari makanan tersebut. Tapi saya tidak akan menuntut,” ujarnya.
Lain Siti, lain Helmi. Helmi, orangtua Devandra (11) meminta pengurus masjid bertanggungjawab. Soalnya, kini Devandra dirawat di RS Tumbuh Kembang, Jalan Raya Bogor. “Saya minta penggantian biaya rumah sakit. Ini kesalahan panitia yang memberikan makanan kepada anak-anak hingga keracunan,” tegasnya Helmi.
Dia menduga keracunan yang dialami ratusan anak-anak berasal dari telur balado yang disajikan sebagai lauk nasi uduk. Menurut Helmi, telur balado yang dikemas dalam plastik sudah tidak lagi layak konsumsi. Telur sudah bau dan berubah warna sehingga dia tidak jadi memakannya. “Harusnya panitia menyadari hal itu. Anak-anak nggak ngerti kalau makanan yang mereka makan sudah tidak layak di makan,” terang Helmi.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Bakti Jaya, drg. Irawati membenarkan sejak Senin (8/8) pihaknya menerima pasien korban keracunan. Hingga kemarin sudah 59 orang yang berobat dan 24 orang lainnya mendatangi dokter setempat. Sedangkan tujuh orang dirawat di rumah sakit. “Kejadian ini juga sudah dikaporkan ke Dinas Kesahatan Kota Depok dan sudah diambil sampel makanan untuk diperiksa. Dinkes juga sudah melihat tempat pembuatan makanan,” ujar Irawati.
Namun, ia belum dapat memastikan penyebab keracunan tersebut. Ia sudah membawa sempel makanan seperti: telur, sambal, tempet ke laboratorium untuk dicek. “Kita akan tahu jawabannya setelah dilakukan pengecekan,” kata Irawati.
Di tempat yang sama, Ketua RW 017 Mahmud menambahkan, ada sekitar 300 bungkus makanan yang dibagikan kepada anak-anak dan masyarakat yang ikut berbuka bersama. Setiap hari pengurus RT dan RW mendapat giliran membuat makanan berbuka. “Saat itu yang bertugas membuat makanan adalah RT 006/RW 017,” terangnya.
Komisi A DPRD Depok Minta Kinerja Pemkot Depok Terus Diperbaiki
DEPOK, Anggota Komisi A, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok bidang pemerintahan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memperbaiki kinerjanya. Selama ini masyarakat melihat kinerja pemerintah belum dilakukan secara maksimal. Terutama pada pelbagai urusan yakni: urusan kepegawaian, urusan kependudukan, urusan pertanahan, urusan perizinan, dan urusan pemerintahan. “Pemerintah harus segera memperbaiki kinerjanya. Sebab, masyarakat masih melihat kalau kinerja pemerintah belum maksimal,” ujar anggota Komisi A, Jeane Novline Tedja, Selasa (9/8).
Menurutnya, untuk urusan kepegawaian, Pemkot Depok masih memiliki pekerjaan rumah terkait 22 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNSD) yang belum memiliki Surat Keputusan (SK) pengangkatan. Padahal, ke-22 CPNSD tersebut sudah lulus seleksi. Komisi A, kata dia, akan mengevaluasi secara cermat proses penyelenggaraan penerimaan CPNSD secara online di tahun 2011 ini. “Kami mengadakan rapat-rapat bersama Badan Kepegawaian dan memastikan semua proses dilaksanakan sesuai prosedur,” kata Jeane.
Sedangkan urusan kependudukan, terang Jeane, Komisi a akan memanfaatkan keterlambatan peralatan yang dikirim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) untuk memastikan bahwa Pemkot Depok telah siap lahir batin mewujudkan e-KTP. Karena sejak program sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) atau KTP online diluncurkan, penduduk Depok sudah merasa nyaman dapat membuat KTP di kelurahan. “Oleh karena itu, Komisi A juga akan memastikan bahwa e-KTP juga akan dilaksanakan dengan basis kelurahan, bukan kecamatan,” katanya.
Kader Partai Demokrat (PD) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Depok itu mengatakan, ketika reses pihaknya menerima banyak aspirasi dari warga yang terkait urusan pertanahan. Diantaranya adalah: masalah pembebasan lahan dan uang ganti untung yang diraskan warga yang merasa dirugikan bukan diuntungkan. Belum lagi masalah Tol Jagorawi-Cinere (Jagonere). Masyarakat Leuwinanggung berteriak-teriak merasa dizalimi pemerintah. “Komisi A akan mengadakan rapat-rapat untuk membahas masalah ini dengan Tim Pembebasan Tanah, Panitia Pembebasan tanah, dan perwakilan warga untuk mencari solusi terbaik sehingga semua pihak merasa diuntungkan,” kata Jeane.
Terkait urusan perizinan, papar Jeane, Komisi A prihatin karena kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) telah pensiun dengan meninggalkan banyak permasalahan perizinan. Komisi A meminta Wali Kota Nur Mahmudi agar secepatnya mengisi kekosongan pejabat BPPT. “Kepala BPPT harus diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kapabelitas dan integiritas. Menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan baik atau dengan kata lain dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Selanjutnya, kata dia, urusan pemerintahan masih banyak yang harus dibenahi. Ia mencontohkan, masih banyak pejabat struktural di tingkat kelurahan yang masih kosong alias belum terisi. Padahal, bila pemerintah serius ingin meningkatkan pelayanan publik maka peran kelurahan dan kecamatan sebagai basis pelayanan terhadap masyarakat harus lah dioptimalkan. “Terutama diisi dengan SDM tangguh dan capable,” terang Jeane.
Di tempat sama, anggota Komisi A lainnya, Isdayanti membenarkan pernyataan Jeane. Ia malah menuding kinerja Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok lamban. Masih banyak posisi struktural di level kelurahan dan kecamatan belum terisi. Padahal, posisi struktural sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan masyarakat. “Kekosongan personil ditingkat struktural kelurahan dan kecamatan sudah lama kita permasalahkan. Lantaran sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik. Anehnya sampai sekarang posisi itu tetap saja kosong. Saya sangat menyayangkan kinerja Kepala BKD yang lamban,” katanya.
Isdayanti meminta Kepala BKD fokus mengatasi permasalahan ini. Ia tidak ingin mendengar adanya keluhan tentang kinerja pemerintah ditingkat kelurahan dan kecamatan dari hari ke hari bertambah buruk.Apalagi, kata dia, para sukarelawan (sukwan) yang bekerja di kelurahan dan kecamatan mengambil porsi lebih dari kekosongan yang terjadi. “Yang bertanggungjawab memberikan pelayanan adalah para PNS. Kalau sukwan hanya membantu tugas-tugas yang dinilai kurang penting,” ujarnya.
Menurut Isdayanti, tugas sukwan saat ini melebihi pegawai negeri sipil (PNS). Tidak heran kalau banyak sukwan berani mengambil keputusan strategis. Padahal,
itu tidak diperbolehkan. “Saya mendapat laporan dari warga kalau ada sukwan berani mengambil keputusan terkait tanah warga. Padahal, itu sangat melanggar,”
ujarnya.
Pemkot Depok Mulai Galakan Pasar Murah
DEPOK, Wakil Wali Kota Idris Abdul Somad menegaskan, kegiatan pasar murah yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Depok sesungguhnya untuk menjamin ketersediaan pangan dan menekan harga sejumlah bahan pokok yang memiliki harga eceran tertinggi. “Operasi pasar murah dilakukan untuk menjamin ketersediaan pangan, dan menekan harga sejumlah bahan pokok yang mulai naik,” katanya saat meninjau jalannya pasar murah di Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Selasa (9/8).
Idris mengatakan, operasi ini juga bukti kepedulian kepemimpinan Nur Mahmudi Ismail terhadap warga Depok. Ia melihat beberapa makanan pokok mulai merangkak naik seperti: beras, gula, minyak goreng, dan terigu. “Ini merupakan bukti kepedulian pemimpin Kota Depok terhadap warga. Ini juga merupakan berkah Ramadan yang patut disyukuri. Mari kita berdo’a bersama agar Kota Depok makin berkah, banyak rejeki, dan sejahtera sehingga ditahun-tahun mendatang bisa menyediakan 10 paket yang lebih murah,” ujarnya.
Orang kedua di Depok itu meminta masyarakat untuk tenang dan bersabar dalam mengantri. “Buktikan bahwa warga Gandul penuh santun, ceria, dan tetap tersenyum dalam menanti giliran penukaran kupon. Semuanya pasti gebagian,” kata Idris.
Idris senang menyaksikan antusiasme warga dengan adanya program pasar murah. Bahkan, ia sempat berdialog dengan seorang warga bernama Muniroh. Muniroh mengaku terbantu dengan adanya program ini. Karena dapat mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok. “Saya sangat senang, karena harganya lebih murah dari harga biasa. Semoga pasar murah bisa terus diadakan,” ungkap Muniroh yang membeli paket langsung dari wakil wali kota sebagai tanda dimulainya penjualan.
Camat Cinere Ahmad Syarifudin menerangkan, pelaksanaan pasar murah telah disusun dengan matang. Setiap warga dapat membeli paket yang disediakan panitia dengan menggunakan kupon. “Kami menyediakan bahan pokok dalam bentuk paket, dan membelinya dengan kupon,” katanya.
Ia menjelaskan, paket yang ditawarkan terdiri dari tiga paket. Paket pertama, berisi beras ramos 5 kg dengan harga Rp25 ribu. Paket kedua berupa 1 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, 1 kg tepung terigu, dan 2 cup mentega, dengan harga Rp25 ribu. Paket ketiga, berisi 1 kg kacang tanah kupas, 1 kaleng biscuit, dan 1 botol sirup, dengan harga Rp35 ribu. “Kita upayakan semuanya kebagian,” ujar Ahmad.
Sekretaris Disperindag, Zamrowi mengatakan, pasar murah memberikan kemudahan bagi masyarakat kurang mampu dalam membeli kebutuhan sehari-hari. “Pasar murah diselenggarakan dari tanggal 8 Agustus hingga 28 Agustus 2011 dan diselenggarakan di 2 titik di setiap Kecamatan,”katanya.
Senin, 08 Agustus 2011
Disperindag Gelar Pasar Murah di 22 Kelurahan
DEPOK, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Depok berencana menggelar pasar murah di 22 Kelurahan se-Kota Depok. Adapun tujuan pasar murah tersebut adalah untuk membantu warga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam pasar murah tersebut dijual bahan kebutuhan pokok yang dibagi dalam tiga paket harga. Paket I sebanyak 220 paket terdiri dari: 1 kantong beras 5 kg(Ramos) seharga Rp. 25.000. Paket II sebanyak 220 paket terdiri dari 1 kg Gula Pasir, 1 liter minyak goreng, 1 Kg tepung Terigu, dan 1 Cup Mentega seharga Rp.25 ribu. Paket III sebanyak 200 paket terdiri dari 1 botol sirup, 1 Kg Kacang Tanah Kupas, dan 1 kaleng biscuit dengan harga Rp35.000. “Tujuan pemecahan jenis paket adalah untuk mensiasati agar harga tidak terlalu mahal dan disesuaikan dengan kebutuhan calon pembeli,”ujar Kepala Disperindag Kota Depok, Farah Mulyati, Senin (8/8).
Farah mengatakan , pasar murah akan digelar pada 8 Agustus sampai 23 Agustus mendatang. Tiap kelurahan akan mendapat alokasi 640 paket. Adapun jadwal Pasar murah hari pertama dilakukan di Kecamatan Limo, Kelurahan Limo dan Grogol. Hari kedua di Kecamatan Cinere di Kelurahan Cinere dan Gandul. Hari ketiga di Kecamatan Bojongsari Kelurahan Duren Seribu, dan Duren Mekar. Hari Keempat di Kecamatan Sawangan Kelurahan Bedahan dan Sawangan Baru. Hari Keenam di Kecamatan Pancoran Mas kelurahan Pancoran Mas. Hari ke tujuh di Kecamatan Cipayung, Kelurahan Cipayungjaya dan Ratu Jaya. Hari ke delapan di Kecamatan Cimanggis, Kelurahan Cisalak Pasar dan Harjamukti. Kecamatan Tapos Kelurahan cilangkap dan Cimpaeun. Kecamatan Cilodong, Kelurahan Cilodong. Hari kesepuluh di Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Mekarjaya dan Cisalak. Kecamatan Beji, Kelurahan Beji dan Kukusan. Menurut dia, rumah tangga yang akan menjadi sasarannya adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang ada di kelurahan. “Oleh karena itu, warga di luar Rumah Tangga Sasaran (RTS) dilarang mengikuti program ini,” tuturnya.
Sebagai langkah antisipatif, terang Farah, pihaknya akan melakukan verifikasi, tiga hari sebelum pelaksanaan. “Disperindag akan mendatangi rumah tangga sasaran untuk membagikan kupon. Kupon ini yang nantinya dijadikan syarat pembelian paket barang,” katanya.
Pemkot Wajibkan 497 Perusahaan Bayar THR
DEPOK, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok, Abdul Haris mewajibkan 497 perusahaan di Kota Depok wajib membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada seluruh karyawannya. Ia meminta pembayaran dilakukan sebelum hari raya Idul Fitri. Paling lambat pada H-7 lebaran. Seluruh karyawan akan mempergunakan tunjangan tersebut untuk keperluan berlebaran. “THR sudah diatur sesuai ketentuan mengenai nominal dan waktunya. Kami tegaskan seluruh perusahaan untuk membayarkan THR kepada karyawan,” katanya, saat di temui di gedung DPRD, Senin (8/8).
Menurutnya, kewajiban perusahaan membayar THR karyawannya diatur Wali Kota Nur Mahmudi Ismail dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Depok. Pembayaran THR, kata Haris, maka seluruh perusahaan di Depok wajib membayarkan THR kepada karyawan. Dalam waktu dekat, surat tersebut akan disebar ke 497 perusahaan untuk disosialisasikan. “Pemkot terus melakukan upaya preventif agar seluruh perusahaan melunasi kewajibannya,” kata Haris.
Haris mengatakan, ketentuan pembayaran THR sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-udangan Ketenagakerjaan. Dicontohkan dia, untuk karyawan yang sudah setahun bekerja maka mendapat THR satu bulan gaji. “Kalau lebih dari enam bulan tapi belum satu tahun maka dihitung berdasarkan lamanya dia bekerja. Misalnya, karyawan baru bekerja selama delapan bulan. Hitung-hitunganya ada sendiri,” terangnya.
Dia berjanji, pihaknya akan melakukan pemantauan terhadap seluruh perusahaan. “Kita sudah membentuk tim monitoring yang melakukan pemantauan,” ujarnya.
Jika ada perusahaan yang nakal, maka pihaknya bersama tim akan turun langsung dan melakukan upaya preventif agar perusahaan mau membayar THR karyawan. “Tidak sampai pada tahap penutupan perusahaan, karena itu bukan hak kami. Kami hanya mengimbau mereka agar membayarkan kewajiban saja,” tandasnya.
Tahun 2010, sambung Haris, ada sebuah perusahaan di Sawangan yang terlambat membayarkan THR. Pihaknya kemudian turun ke lapangan dan melakukan upaya preventif. “Perusahaan juga harus membayarkan juga THR karyawan,” ujarnya.
Dikatakan, pihaknya akan mendatangi perusahaan yang kemungkinan berpotensi tak melaksanakan kewajiban. “Kami sudah memiliki data perusahaan mana saja yang sesuai jenis usahanya tengah mengalami penurunan omzet, jadi kami pilih secara acak,” tuturnya.
Sebelumnya, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan, tidak ada perusahaan yang tidak dapat membayar THR. Setiap perusahaan harus sudah mempertimbangkan masukan untuk merancang alokasi THR untuk karyawan. Biasanya, kata Nur, alokasi tersebut telah dirancang dari awal oleh perusahaan. “THR itu termasuk cost production yang harus diperhitungkan,” terangnya.
Golkar Diminta Berkompetisi Secara Sehat
DEPOK, Elite politik Partai Golongan Karya (Golkar) dari mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten\ kota diminta berkompetisi secara sehat. Konflik internal yang terjadi di tubuh partai tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem). “Saya minta elite politik Golkar berkompetisi secara sehat. Konflik internal yang terjadi di Golkar, bukan urusan Nasdem. Jangan juga Nasdem disalahkan,” tegas pendiri Partai Nasdem yang sekaligus Ketua Bidang Hukum dan HAM Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Effedi Syahputra, Depok, Senin (8/8).
Effendi melihat keberadaan Partai Nasdem ternyata membuat Golkar ketakutan. Mereka merasa terganggu dan gentar dengan keberadaan partai ini. Buktinya, elite Golkar justru lebih sering berkomentar miring soal Partai Nasdem ketimbang hal positif. “Mereka mengaku tidak terganggu, tapi pernyataan itu diucapkan berulang-ulang. Hampir semua petinggi Golkar bicara soal Partai Nasdem,” ujarnya.
Yang lebih lucu lagi, kata dia, Golkar memberi ultimatum kadernya untuk membuat pilihan. Ikut Ormas Nasdem atau Partai Golkar. Padahal, Partai Nasdem dan Ormas Nasdem memiliki perbedaan. “Tidak semua pengikut Ormas Nasdem ikut kedalam Partai Nasdem. Begitu pun sebaliknya, tidak semua kader Partai Nasdem terdaftar menjadi anggota ormas,” tutur Effendi.
Jadi, kata Effendi, sebaiknya Golkar tidak melarang kadernya ikut ke dalam Ormas Nasdem. Karena ormas Nasdem memiliki visi mulia. Merestorasi Indonesia. Tapi, ia setuju jika Golkar menindak tegas kadernya yang masuk ke Partai Nasdem. “Karena itu memang tidak dibenarkan dalam perundang-undangan,” katanya.
Dia memahami bila Golkar merasa ketakutan dengan kehadiran Partai Nasdem. Sebab, Nasdem memiliki struktur hingga ketingkat kecamatan di seluruh Indonesia. Golkar, kata Effendi, tidak ingin mengalami mimpi buruk dalam Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang. Sebab, suara mereka di pemilu 2014 tergerus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). “Bila mereka membiarkan Partai Nasdem berkarya, bukan tidak mungkin suara Golkar tergerus lebih banyak,” katanya.
Namun, Effendi meminta elite Golkar tidak perlu takut dengan hadirnya Partai Nasdem. Partai ini lebih fokus mengejar massa mengambang.
Secara terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Depok, Babai Suhaemi mengaku tidak terpengaruh dengan kehadiran Nasdem. Ia mengatakan, Golkar sudah menduga keberpura-puraan Surya Paloh. Setelah dia tidak terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar. “Kehadiran Nasdem tidak berpengaruh terhadap Golkar. Keberadaan Nasdem tidak membuat orang tertarik,” katanya.
Babai mengatakan, strategi yang dimainkan Surya Paloh salah. Buktinya, banyak tokoh-tokoh politik keluar dari Nasdem karena merasa tertipu. “Sekarang ini orang Indonesia sudah muak dengan kehadiran partai baru. Kehadiran partai baru hanya menjadi mesin pencari kedudukan,” ujarnya.
Menurut Babai masyarakat lebih mempercayakan pilihan politik mereka kepada sembilan partai yang saat ini ada.
Minggu, 07 Agustus 2011
RS Depok Kewalahan Tampung Pasien Jamkesda dan Jamkesmas
DEPOK, Wali Kota Nur Mahmudi Ismail mengatakan bahwa rumah sakit di Kota Depok kewalahan tampung pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Pasalnya, rumah sakit hanya sanggup melayani tiga puluh persen dari 5000 peserta yang telah menggunakan fasilitas tersebut. “RS Depok kewalahan tampung pasien Jamkesmas dan Jamkesda,” katanya, Minggu (7/8).
Dia mengatakan, jumlah peserta Jamkesmas di Kota Depok mencapai 137.000 orang. Meskipun demikian, kata Nur Mahmudi, masih banyak warga Kota Depok yang memerlukan jaminan kesehatan yang disubsidi pemeritah. Hal itulah yang membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mendaftarkan 183.000 warganya sebagai peserta Jamkesda.
Pada periode Januari sampai Juli 2011, kata dia, sebanyak 5.000 orang warga Kota Depok telah menggunakan Jamkesda dan Jamkesmas. Meskipun demikian, berdasarkan data Dinas Kesehatan, hanya 1759 orang peserta yang dilayani oleh rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, yang ada di Kota Depok. Padahal selain Rumah Sakit Umum Daerah, Pemerintah Kota Depok juga telah bekerja sama dengan 16 rumah sakit swasta di Kota Depok untuk melayani pasien Jamkesda. Sementara sisa pasien ersebut, kata dia, ditampung oleh rumah sakit di luar Kota Depok khususnya Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan.
Menurut Nur Mahmudi, ada beberapa kendala yang diungkapkan oleh rumah sakit khususnya swasta sehingga mereka tidak bisa sepenuhnya melayani pasien Jamkesda. Kendala tersebut diantaranya: minimnya jumlah ruang kelas III yang biasa digunakan untuk pasien Jamkesmas dan Jamkesda. Selain itu, mereka juga beralasan bahwa rumah sakit tidak memiliki fasilitas yang dibutuhkan untuk penanganan pasien tersebut.
Sementara Humas RSUD, Nur mengakui RSUD memiliki fasilitas ruangan dan peralatan yang minim. Saat ini RSUD Kota Depok hanya memiliki 68 tempat tidur.
Sementara itu Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Puri Cinere sekaligus pengurus Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Kota Depok, R. M. Byar Sabardiman mengatakan, minimnya peserta Jamkesda yang dilayani di Kota Depok disebabkan karena sejak awal kesepakatan antara pemerintah daerah dengan ARSSI belum final. “Dulu pembuatan MoU sepat tersendat dan belum final, sementara pasien Jamkesda sudah harus dilayani. Kami meminta pemda untuk mepertegas perjanjiannya baik seperti bagaian cara pembayaran dan pembiayaan. Jangan sampai nantinya malah membingungkan masyarakat” kata dia.
Di samping itu, kata Byar, Pemkot Depok juga kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam penerapan program Jamkesda. Sosialisasi tersebut misalnya: Jamkesda hanya melayani warga yang sudah terdaftar sebelumnya.”Mengenai area maping, dimana peserta Jamkesda haus datang ke Puskesmas atau rumah sakit umum daerah terlebih dahulu sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sait swasta yang memiliki fasilitas yang lebih lengkap,” kata dia.
Pemkot Depok Berupaya Bangkitkan Gairah UMKM
DEPOK, Menurunnya gairah para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Depok membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berbenah. Pemkot Depok berupaya menumbuhkan kembangkan kembali gairah UMKM dengan cara membuka gerai Ramadan di Depok Mall (D’Mall), Jalan Margonda Raya. Gerai Ramadan tersebut dibuka mulai tanggal 3 Agustus hingga 28 Agustus mendatang.
Barang yang dipamerkan adalah: busana muslim, produk daur ulang, kue – kue lebaran, Curug Gentong oleh – oleh Depok, hingga perlengkapan shalat. Ada juga furniture rumah tangga yang terbuat dari rotan, olahan belimbing, dodol Depok, serta batik khas Depok. “Sedikitnya terdapat seratus UMKM yang berpartisipasi dalam pameran tersebut. Tujuan utamanya untuk menimbulkan gairah di kalangan UMKM dan memperkenalkan kepada masyarakat tentang produk khas Depok,” terang Ketua Asosiasi UMKM Kota Depok, Santoso, Minggu (7/8).
Santoso berharap banyak pihak yang mau menjadi fasilitator pengembangan dan kemajuan UMKM di Kota Depok. Sebab, anggota asosiasi sudah mencapai 332 pelaku usaha. Kedepannya akan diatur agar lebih berkualitas. “Yang dipamerkan kali ini adalah kerajinan khas Depok semua, dengan begitu paling nggak masyarakat tahu kita punya produk berkualitas dan daya saing,” terangnya.
Santoso mengklaim UMKM dapat menjadi lokomotif perekonomian Depok. Tak hanya itu, kata dia, kelompok – kelompok UMKM diyakini mampu menekan angka pengangguran yang selama ini menjadi problem sosial. Ia mengingatkan, dari sisi ekonomi UMKM tak bisa diremehkan. Satu UMKM bisa menampung tiga sampai sepuluh pegawai. Itu artinya, bisa mengurangi pengangguran. “Paling tidak kita ingin UMKM terus berkembang, yang tadinya mikro jadi skala kecil, kecil jadi menengah, terus meningkat,” katanya.
Sesuai grand design para pakar ekonomi Universitas Indonesia (UI) idealnya setiap kabupaten kota memiliki 2 persen UMKM dari total jumlah penduduk. Depok saat ini baru memiliki 10 ribu UMKM. Dari total 1,7 juta penduduk, idealnya Depok masih kurang 20 ribu pelaku UMKM tambahan.
Sementara secara terpisah, anggota Komisi B, Dewan Perwakilan Rakyat Daearah (DPRD) Depok, Farida Rachmawati melihat pameran UMKM sebagai wahana pengembangan usaha mikro yang merupakan instrumen penting dalam pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Pemkot Depok. “Sebagaimana kita pahami bahwa usaha mikro merupakan unit ekonomi yang menopang ketahanan ekonomi bangsa,” katanya.
Farida mengatakan, upaya ini perlu ditajamkan kerah potensi besar ekonomi kreatif. Artinya, pengembangan UMKM perlu didisain kerah ekonomi kreatif. Karena hal itu sejalan dengan upaya pencapaian misi pembangunan mewujudkan sumberdaya manusia yang unggul, kreatif, dan religius. “Keseriusan pemerintah harus dituangkan kedalam program yang sistemik,” katanya.
Dia berharap kegiatan ini selayaknya dilakukan secara rutin. Agar masyarakat kenal dan bangga dengan produk lokal Depok. “Bagi UMKM masyarakat menjadi potensi pasar tersendiri,” tandas Farida.
Kapolresta Depok Diganti
DEPOK, Mantan Kepala Bidang (Kabid) Propam Polda Kalimantan Timur (Kaltim), Komisaris Besar (Kombes) Polisi, Mulyadi Kaharani dipercaya menjabat Kapolresta Depok menggantikan Kombes Pol Ferry Abraham. Fery selanjutnya menjabat sebagai Kepala Divisi Propam Mabes Polri.
Mulyadi Kaharani berjanji melanjutkan apa yang sudah dilakukan Kapolres sebelumnya. Menurut dia, Depok sebagai kota penyangga DKI Jakarta merupakan wilayah yang penuh tantangan. Sebagai wilayah di pinggiran Jakarta, situasi Depok tidak boleh diremehkan begitu saja. Justru dari wilayah pinggiran pihak keamanan harus lebih waspada. “Untuk itu saya akan memimpin Kamtibmas di wilayah Depok,” ujar Mulyadi saat acara pisah sambut, Sabtu (6/8) di Aula Atmani Adhi Wedana, Mapolerta Depok.
Mulyadi juga berjanji melayani masyarakat Depok dengan sebaik-baiknya. Baik dari kelancaran arus lalu lintas, pengamanan rumah kosong, antisipasi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) serta menjalin kemitraan. “Saya butuh dukungan dan partisipasi dari seluruh element masyarakat, tidak mungkin bekerja sendiri. Ringan sama dipikul berat sama dijinjing,” katanya.
Fery Abraham berpesan kepada penerusnya bahwa kemitraan yang sudah terjalin dengan seluruh unsur Muspida, tokoh agama, pemuda, dan seluruh masyarakat harus tetap dipertahankan. Berbagai prestasi yang telah diraih Polresta Depok bukan semata merupakan prestasi kepolisian, tetapi merupakan keberhasilan bersama. “Apa yang sudah diraih pihak kepolisian bukan lah keberhasilan pihak kepolisian seorang diri, melainkan keberhasilan bersama,” katanya.
Ferry juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada unsur muspida dan seluruh element masyarakat Depok yang telah membantu dirinya selama menjalankan tugas pengamanan di wilayah hukum Kota Depok. “Saya mohon dukungan tersebut tetap diberikan juga untuk kapolres yang baru,” pesannya.
Kamis, 04 Agustus 2011
Menkes Himbau Pemda Tak Lagi Berlakukan SKTM
DEPOK, Menteri Kesehatan Endang Rahayu menghimbau Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemerintah Kota (Pemkot) tidak lagi memberlakukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Sebab hal itu dapat menyebabkan rumah sakit bangkrut. “Saya menghibau agar pemda dan pemkot tidak tidak lagi memberlakukan SKTM dalam melayani pasien. Penggunaan SKTM dapat membuat rumah sakit bangkrut,” katanya, saat memberikan pidato pada Pembukaan Klinik Laktasi di Rumah Sakit Puri Cinere, Depok, Kamis (4/8).
Menurut dia, penggunaan SKTM akan membuat pemerintah daerah memiliki hutang yang sangat besar pada rumah sakit. Sehingga berujung pada bangkrutnya rumah sakit. Lebih jauh ia menerangkan bahwa seharusnya data peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bersifat terutup seperti halnya Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Dia berkata, data peserta Jamkesmas bersifat tertutup dengan menggunakan daftar nama yang disusun pada tahun 2005. Dengan demikian, daftar peserta Jamkesmas menjadi tetap dan mempermudah pemerintah dalam memprediksi anggaran yang dikeluarkan. “Seharusnya data Jamkesda bersifat tertutup seperti pada Jamkesmas,” kata Endang.
Endang berharap pemda dan pemkot juga bisa menerapkan data peserta Jamkesda yang tertutup. Menteri Kesehatan juga berharap masyarakat yang bekerja pada instansi tertentu baik negeri maupun swasta tidak lagi menggunakan SKTM. Hal itu karena seharusnya mereka memiliki jaminan kesehatan yang ditanggung oleh instansi tempat mereka bekerja. Misalnya saja untuk Pegawai Negeri Sipil, jaminan kesehatannya ditanggung oleh Asuransi Kesehatan (Askes), begitu juga pegawai swasta ditanggung oleh asuransi dari perusahannya masing-masing. “Saya berharap PNS dan pegawai swasta tidak lagi menggunakan SKTM. Karena mereka memiliki asuransi yang ditanggung lembaganya masing-masing,” katanya.
Endang mengakui, saat ini pihaknya masih terus menerima laporan mengenai adanya rumah sakit swasta yang nakal karena sulit menerima pasien Jamkesmas/Jamkesda. Apalagi jika pasien tersebut merupakan rujukan dari rumah sakit pemerintah. Seringkali rumah sakit swasta menahan pasien hanya untuk meminta kejelasan mengenai pembayaran pasien tersebut. Dan uniknya, kata dia, kondisi ersebut berlaku sebaliknya. Jika pasien dirujuk dari rumah sakit swasta ke rumah sakit pemerintah maka akan di tolak. “Saya menghimbau agar rumah sakit tidak segera melepas tanggung jawab bila ada pasien Jamkesmas/Jamkesda yang dirujuk ke tepat lain akibat tidak adanya fasilitas yang lengkap atau kekurangan kelas III. Seharusnya rumah sakit yang memberi rujukan tersebut menghubungi dulu rumah sakit rujukan, bahkan menyediakan ambulans untuk mengantarkan ke rumah sakit rujukan tersebut,” katanya.
Pada tahun 2011 ini, kata Endang, Pemerintah Republik Indonesia akan memperbaharui data warga miskin. Badan Pusat Statistik akan menetapkan daftar 40 persen warga yang ekonominya paling bawah. Data tersebut kemudian nantinya digunakan di setiap Kementrian. Cara tersebut dilakukan untuk menghindari perbedaan data antar instansi pemerintah. “Kalau sekarang kan data warga miskin yang ada di Kementrian Kesehatan, berbeda dengan yang ada di Kementrian Sosial serta lainnya,” terangnya.
Sementara itu, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan Depok sudah menetapkan sistem pendataan tertutup bagi peserta Jamkesda. Kota Depok mulai memberikan fasiltas Jamkesda kepada 183.000 orang. Sementara peserta Jamkesmas di Kota Depok sebanyak 137. 000 orang. Menurut Nur Mahmudi, program Jamkesda diberlakukan untuk memberikn fasilitas pada warga yang kurang mampu namun tidak tercatat sebagai peserta Jamkesmas.
Nur Mahmudi mengakui, program Jamkesda tersebut masih membutuhkan rumah sakit di luar Kota Depok sebagai tempat pasien mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal itu karena masih kuranganya fasilitas kesehatan dan ruangan yang dimiiki Rumah Sakit Umum Daerah.
Pemkot Depok Tak Peduli PKL
DEPOK, Wakil Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PPKL) Kota Depok, Junaidi Sitorus menyayangkan sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang kurang memiliki kepedulian terhadap PKL. Padahal, potensi PKL dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi pajak. “Pemkot Depok belum memiliki kepedulian terhadap PKL. Padahal, di kota-kota Indonesia lainnya, potensi PKL sudah dimanfaatkan secara maksimal. Bahkan, sudah masuk menjadi PAD,” katanya, Kamis (4/8).
Menurutnya, persepsi buruk tentang PKL harus segera dihapus. PKL berhak hidup dan berkembang di bumi ini. Sebaiknya, kata dia, Pemkot Depok belajar dari empat kota besar yang memaksimalkan potensi PKL yakni: Kota Solo (Jawa Tengah), Kota Makasar (Sulawesi Selatan), Kota Medan (Sumatera Utara), dan Mataram (Nusa Tenggara Barat (NTB). “Di Kota Solo PKL menyumbangkan PAD sebesar Rp20 miliar. Lebih besar dari hotel, restoran, dan lainnya. Kami tengah belajar dari kota-kota tesebut,” kata Junaidi.
Apalagi, papar Junaidi, tiga kementerian di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II memiliki komitmen menjadikan PKL sebagai proyek percontohan. Mereka tertarik dengan konsep yang dimiliki Wali Kota Solo Joko Widodo. Ketiga kemeterian tersebut adalah: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Perdagangan. “Ketiga kementerian tersebut berkomitmen memberdayakan PKL. Dananya diambil dari CSR perusahaan-perusahaan swasta,” katanya.
Sayangnya, kata Junaidi, PKL di Depok bukan di bina malah di binasakan. Mereka masih menjadi buruan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tidak jarang barang dagangan PKL pun hancur karena terinjak-injak petugas. “Cara-cara seperti itu harusnya tidak perlu lagi dipertontonkan. Pemerintah harus segera memberdayakan PKL,” ujarnya.
Lebih jauh ia mengatakan, kepanjangan dari PKL bukan lagi Pedagang Kaki Lima sebagaimana diketahui publik, melainkan Pedagang Kreatif Lapangan. “Pedagang Kaki Lima sudah tidak ada lagi, yang ada Pedagang Kreatif Lapangan,” terang Junadi.
Junaidi berharap Pemkot Depok mau menyarikan lokasi untuk centra PKL. Sehingga mereka dapat menjalankan usahanya dengan baik. Ia meyakini pelayanan yang diberikan akan semakin baik bila mereka mendapatkan pelatihan. “PKL dapat memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen layaknya toko dah super market,” katanya.
Secara terpisah, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindara-Bangsa, Slamet Riyadi meminta Pemkot Depok belajar secara serius memberdayakan PKL dari Kota Solo. Ia merasa yakin PKL di Depok bisa ditata laksana PKL di Solo. “Depok harusnya belajar dari Kota Solo. Jangan PKL diuber-uber, terus diminta berhenti berdagang,” katanya.
Slamet juga berharap organisasi PPKL terus melakukan edukasi terhadap pemerintah, dan PKL sendiri agar terjadi persamaan persepsi. Dia mengingatkan, ketidak harmonisan antara pemerintah dan PKL terjadi lantaran PKL kerap melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. “Bila telah terjadi persamaan persesi, tidak menutup kemungkinan PKL akan menjadi berdaya,” katanya.
Dia menambahkan, retribusi PKL bila dikelola secara baik dan benar dapat menjadi sumbangan besar bagi PAD. Selama ini, kata dia, retribusi PKL tidak dikelola dengan baik dan benar. Masih ada oknum-oknum dinas yang mencoba mengambil keuntungan pribadi dari para PKL. “Sudah saatnya retribusi PKL dikelola dengan baik dan benar,” tandasnya.
Pemkot Depok Berencana Bangun Gedung 10 Lantai
DEPOK, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berencana membangun gedung perkantoran setinggi 10 lantai yang diperuntukan bagi kantor dinas yang masih berstatus ngontrak. ”Kita berencana membangun gedung perkantoran setinggi 10 lantai. Hal itu dilakukan karena masih ada kantor dinas yang ngontrak di luar lingkungan pemerintahan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Etty Suryahati, di Depok, Kamis (4/8).
Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih satu hektar di samping Masjid Al Kamal, Balaikota. Rencana pembangunan gedung perkantoran 10 lantai tersebut telah diprogramkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan disyahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok. ”Mudah-mudahan tahun depan RPJMD sudah disahkan. Rencana pembangunan ini merupakan wujud keseriusan Pemkot Depok memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” klaim Etty.
Nantinya, lanjut Etty, gedung perkantoran tersebut diperuntukkan beberapa kantor dinas yang selama ini masih mengontrak di luar. Seperti: Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pemuda dan Olahraga seni dan budaya (Disporasenibud), dan Dinas Pasar Koperasi dan UKM. ”Gedung di bangun untuk di tempati dinas yang masih mengontrak. Sudah 12 tahun umur Kota Depok, tapi masih ada kantor Dinas yang mengontrak. Sepertinya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,” ujar Etty.
Mantan Kadisdik Kota Depok itu menuturkan bahwa seluruh arsip kedinasan harus mendapat perawatan dengan baik. Untuk itu, katanya, diperlukan kantor dinas yang memadai agar dapat merawat arsip tersebut. “Atas persetujuan DPRD recana pembangunan gedung bisa terlaksana. Mudah-mudahan rencana tersebut dapat terwujud,” kata Etty.
Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail sebelumnya telah menyampaikan bahwa tahun 2011 adalah tahun akhir dari RPJMD, dan dirinya bertekad untuk memenuhi RPJMD yang belum terselesaikan. “Kita selesaikan terlebih dahulu RPJMD yang belum selesai. Sekarang masih dalam proses penyelesaiaan,” katanya.
Menurut dia, di tahun 2011 juga ada beberapa program strategis untuk meningkatkan pelayanan publik, satu diantaranya adalah pembangunan kantor kecamatan baru. Selain itu, kata dia, pemkot juga memiliki program mengurai kemacetan dan pengelolaan PDAM secara mandiri serta membangun SMA Negeri disetiap kecamatan. “Semua program yang kami gulirkan bertujuan untuk menciptakan kualitas pelayanan yang optimal dan agar warga bisa merasakan manfaatnya dengan nyata,” ujar Nur Mahmudi.
Rabu, 03 Agustus 2011
Suswono: GPOP Mampu Ciptakan Ketahanan Pangan
DEPOK, Menteri Pertanian Suswono meyakini program Gerakan Perempuan untuk Optimalisasi Pekarangan (GPOP) mampu ciptakan ketahanan pangan dari dalam rumah tangga. Pelaksanaan program tersebut tidak membutuhkan lahan luas. Lahan sesempit apapun juga dapat digunakan untuk melaksanakan gerakan ini. “Program ini mampu ciptakan ketahanan pangan dari rumah tangga,” katanya, saat berkunjung ke GPOP Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (3/8).
Menurutnya, gerakan tersebut berangkat dari pengalaman tahun 2010 dan 2011. Dimana harga cabai per kilo gram (kg)-nya mencapai Rp100 ribu sampai Rp120 ribu. Padahal, petani menjual hasil pertanian cabai-nya kepada para pedagang dengan harga cuma Rp20 ribu. “Yang menikmati keuntungan, ya, pedagang,” kata Suswono.
Suswono mengingatkan bahwa menanam cabai itu sangat mudah. Bisa ditanam di pekarangan sesempit apapun. Malah, kata dia, dulu kegiatan menanam cabai dilakukan setiap ibu-ibu rumah tangga di pekarangannya masing-masing. “Sekarang ini ibu-ibu enggan menanam cabai karena merasa punya uang, kapan pun tinggal beli. Masalahnya, kalau uang ada tapi barangnya tidak ada, apa yang mau dibeli,” katanya.
Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengingatkan bahwa program GPOP hanya stimulan. Tujuannya, agar ibu-ibu kembali memanfaatkan pekarangan mereka untuk menanam tanaman yang dapat dimanfaatkan. “Mumpung iklim saat ini mendukung program tersebut. Saya baru saja berkunjung dari Pasar Induk Keramat Jati, betapa harga cabai sangat fluktuatif,” terang Suswono.
Suswono mengatakan, ke depan pemerintah sudah membuat program baru yakni: Rumah Pangan Lestari (RPL). Proyek percontohannya di Desa Kayen, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Ia menambahkan, RPL diwujudkan dalam rangka kemandirian pangan. Pemerintah berupaya menggerakan kembali budaya menanam di lahan pekarangan. Baik itu di perkotaan atau pedesaan. Dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga. “Sudah 700 KK yang melaksanakan program tersebut. Hampir tidak ada lahan pekarangan nganggur disana. Semuanya sudah ditanami aneka tanaman cabe, terong, bawang. Tinggal tambah garam jadi sambal,” katanya.
Dia menerangkan, untuk program GPOP ini disediakan anggaran sebesar Rp14 miliar. Dana diperuntukkan bagi 140 Penggerak Membangun Desa (PMD) pada sembilan provinsi di Indonesia. “Di Indonesia ada 140 PMD yang lokasinya di 9 provinsi, 18 kota, 140 kecamatan, dan 560 kelurahan sehingga total sasarannya sebanyak 100 ribu kepala keluarga,” kata Suswono.
Sementara itu, Wali Kota Nur Mahmudi Ismail berterimakasih karena Kota Depok termasuk satu dari 18 kota yang terpilih. Ia melihat program ini sangat penting untuk digulirkan mengatasi keterbatasan lahan. “Cabai hanya tiga bulan berbuah, yang lebih hebat lagi dalam tiga tahun pohon cabai dapat bertahan. Berbeda dengan pohon oyong yang hanya mampu bertanah tiga bulan. Kalau ini di tanam di pekarangan maka, kita tidak akan kekurangan cabai,” katanya.
Apalagi, kata dia, 7680 kepala keluarga di Kota Depok mendapatkan bantuan bibit cabai untuk di tanam di pekarangan rumahnya. Dia berharap program ini tidak berhenti hanya sampai di sini. “Lurah dan camat harus mampu memotivasi masyarakat agar terus membudayakan kegiatan ini,” ujar Nur Mahmudi.
Nur Mahmudi Klaim Pertumbuhan Ekonomi Depok Maju Pesat
DEPOK, Wali Kota Nur Mahmudi Ismail mengklaim pertumbuhan ekonomi di Kota Depok berkembang dengan cepat serta signifikan. Hal tersebut ditandai dengan maraknya pembangunan apartemen di Kota Depok. “Pertumbuhan ekonomi kota ini maju pesat. Indikasinya banyak investor menanamkan modalnya untuk membangun apartemen di Kota Depok,” katanya, Rabu (3/8).
Nur Mahmudi bisa memahami kenapa banyak investor menjadikan Depok sebagai lokasi penanaman modal. Lantaran banyak mahasiswa tinggal dan kuliah di Depok. “UI dan Gunadarma menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor. Mereka membidik mahasiswa dan keluarga mahasiswa sebagai konsumen,” ujarnya.
Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan terus mendukung pembangunan apartemen selama para investor tidak melanggar. Artinya, setiap pembangunan harus memiliki izin dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Kota Depok. “Pembangunan apartemen sama sekali tidak menghabiskan lahan. Setengah hektar dapat membangun 100 unit,” terang Nur Mahmudi.
Nur Mahmudi membantah kalau investor hanya berminat membangun apartemen di wilayah Margonda. Namun, ia tidak membantah kalau saat ini baru di Jalan Margonda pembangunan apartemen di lakukan. Hanya saja, kata dia, sudah ada investor yang mengajukan izin pembangunan apartemen di wilayah Cimanggis dan Cinere. “Pembangunan apartemen tidak hanya terpusat di Jalan Margonda. Di meja saya sudah ada investor yang mengajukan izin membangun di wilayah Cinere dan Cimanggis,” paparnya.
Mantan Presiden Partai Keadilan itu mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini sudah sesuai dengan visi Depok sebagai kota perdagangan dan jasa. Bahkan, kata dia, PT Adimik berencana membangun perkantoran. Itu artinya, terang dia, Adimik telah melakukan analisis ekonomi bahwa Depok akan terus menjadi kota maju. “Saya pernah mengusulkan agar PT Adimkik tidak hanya membangun apartemen. Tapi juga membangun centra perkantoran. Rupanya usulan tersebut direspons sangat baik. Mereka memiliki pandangan yang sama terhadap kota ini,” ujar Nur Mahmudi.
Sebelumnya, Ketua Komisi C, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok, Edi Sitorus kepada Jurnal Nasional meminta pemkot bersikap tegas terhadap para pengembang apartemen, kondomenium, perumahan, dan pembangunan fisik lainnya. Sebab, banyak pengembang nakal melakukan pembangunan tanpa terlebih dahulu mengantongi izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Pemkot harus bersikap tegas terhadap para pengembang. Mereka yang tidak mengantongi izin harus dihentikan secara paksa sampai mereka mengurus perizinan,” katanya.
Edi mencontohkan, pembangunan Apartemen Margonda Residence tahap II merupakan contoh buruk kinerja pemerintah. Pasalnya, pengembang apartemen tersebut melakukan pembangunan tanpa terlebih dahulu mengantongi izin analisis dampak lingkungan dan analisis dampak lalulintas. “Itu temuan kita sewaktu komisi C melakukan kunjungan langsung ke lokasi pembangunan Apartemen Margonda Residence tahap II. Kita sudah meminta mereka menghentikan pembangunan sampai segala izin dibereskan,” katanya.
Bahkan, terang Edi, hasil uji kelaikan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Depok terhadap Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dimiliki apartemen tersebut sangat memprihatinkan. “BLH menemukan bahwa IPAL milik Apartemen Margonda Residence tahap II sangat mengecewakan. Ada kemungkinan akan mencemari air di lingkungan sekitar,” ujarnya.
Edi membenarkan kalau Depok memiliki peraturan daerah (perda) tentang Izin Medirikan Bangunan (IMB). Namun, tidak secara tegas mengatur batas tinggi bangunan. Ia menambahkan, tinggi bangunan diatur dalam peraturan wali kota. “Kalau tidak salah, tinggi bangunan di Depok boleh menyampai 24 lantai,” katanya.
Lebih jauh kader Partai Demokrat (PD) itu menegaskan, Pemkot Depok tidak boleh tutup mata terhadap pembangunan tak berizin. Dengan begitu berarti pemerintah membiarkan dirinya dikangkangi pengusaha. “Yang tidak berizin harus disikat,” tagasnya.
Yang perlu dicatat saat ini, kata dia, Depok tengah dibidik pengembang perusahaan besar untuk membangun apartemen. Sebut saja, kata dia, PT Lippo Karawaci Tbk akan membangun kondomenium di atas pusat perbelanjaan Depok Town Square (Detos), PT Waskita akan membangun Apartemen Taman Melati, PT Cempaka Group kembali membangun Apartemen Margonda Residence tahap III dibelakang D Mall. “Pengembang-pengembang besar tersebut harus dipaksa untuk mematuhi segala aturan yang ada. Jangan melakukan pembangunan sebelum memiliki izin,” ujar Edi.
Namun, Edi meminta pemerintah juga berlaku adil. Mereka harus mengeluarkan izin yang dibutuhkan pengembang jika mereka mengajukannnya. “Jangan sampai izin mereka tertahan, atau sengaja di tahan. Itu namanya tidak adil,” tegasnya.
Lima Mahasiswa Pasca Sarjana UI Raih Beasiswa dari BMW
DEPOK, Presiden Direktur BMW Indonesia, Ramesh Divyanathan mengatakan, BMW Indonesia Research and Technology Scholarship memberikan beasiswa kepada lima mahasiswa pascasarjana Universitas Indonesia (UI) berprestasi. Total beasiswa mencapai Rp350 juta. “Kami memberikan beasiswa kepada lima mahasiswa UI yang secara akademik berprestasi,” katanya usai penandatanganan nota kesepakatan bersama, di kampus UI Depok, Rabu (3/8).
Menurut Ramesh, kelima mahasiswa yang meraih beasiswa merupakan hasil seleksi dari pelbagai fakultas di UI yakni: Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) program studi fisika, Fakultas Ekonomi program studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Teknik program studi Tehnik Mesin, dan Fakultas Hukum program studi Ilmu Hukum. “Beasiswa yang diberikan mencakup biaya kuliah serta buku dan dana riset selama empat semester,” katanya.
Dia mengatakan, pemberian beasiswa bertujuan untuk mendukung pengembangan generasi muda yang inovatif. Merupakan calon pemimpin bangsa dimasa mendatang.Ia lebih jauh menuturkan, BMW merupakan satu-satunya perusahaan otomotif di Indonesia yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa pascasarjana. Pemberian beasiswa tersebut dilakukan untuk mendukung para pemimpin muda yang inovatif yang tak hanya berprestasi di skala nasionala tetapi juga internasional. “Mahasiswa juga diharapkan memiliki rasa percaya diri serta keahlian yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global,” harap Ramesh.
Program beasiswa BMW Indonesia Research and Technology Scholarship diprakarsai dalam rangka memeperingati HUT RI ke-66 dan satu dekade berdirinya BMW Group di Indonesia. Selain memberikan dukungan finansial, BMW Indonesia juga memebrikan kesempatan bagi para mahasiswa pascasarjana untuk terlibat dalam berbagai program, seperti: internsif, mentoring, networking, dan workshop.
Sementara itu, Rektor UI Gumilar Rusliwa Somantri menilai program beasiswa adalah solusi bagi masalah pendidikan tinggi, terutama bagi mahasiswa untuk menyekesaikan studi tanpa harus menghadapi kendala biaya. Ia menambahkan, pendidikan di Indonesia akan semakin maju dengan adanya kerjasama antara universitas, industri, dan masyarakat.
Lebih lanjut Gumilar mengatakan, UI menyediakan sejumlah beasiswa yang dapat digunakan oleh para mahasiswa. Saat ini UI memiliki lebih dari 70 beasiswa
darai pelbagai perusahaan nasional dan multinasional. Yayasan, institusi pemerintah, dan asing.
Selasa, 02 Agustus 2011
Penjualan Busana Muslim di Depok Meningkat
DEPOK, Sejak hari pertama Ramadan, penjualan busana muslim di Kota Depok meningkat. Bahkan, pedagang harus menambah stock barang untuk mengantisipasi membanjirnya permintaan. “Penjualan busana muslim meningkat drastis. Kami harus menyediakan stock cukup banyak agar konsumen tidak kecewa,” kata pemilik toko busana muslim Doa Ibu di ITC Depok, Ezi Bastian, Selasa (2/8).
Menurutnya, saat ini konsumen tengah memburu mukena untuk dipergunakan sholat tarawih. Secara umum, peningkatannya mencapai angka 20 persen, jika dibandingkan hari biasa. Mengenai harga, kata dia, cukup bervariasi. Mulai dari Rp60 ribu sampai Rp300 ribu. Sedangkan tingkat penjualan untuk sarung, baju, koko, dan peci peningkatannya tidak terlalu drastis. “Kalau untuk peci, baju koko dan sarung, biasanya mengalai peningkatan yang tajam pada H-10. Ya untuk sholat Idul Fitri,” terang Ezi.
Ezi mengakui kalau Ramadan membawa berkah tersendiri bagi barang dagangannya. Meski begitu, dirinya berharap agar daya beli masyarakat terus menerus meningkat seperti masa lalu. “Kita berharap agar daya beli masyarakat tetap naik. Kalau dulu kan, semua orang dari tingakatan masyarakat rendah sampai atas mampu membeli. Tapi, sekarang kayaknya apa-apa susah,” keluhnya.
Sementara itu, pedagang busana muslim di Terminal Depok, Nita Nurmalasari juga merasakan berkah Ramadan. Dia mengaku banyak permintaan jilbab model terbaru dari masyarakat. Di awal puasa, menurutnya, penjualan jilbab merangkak sedikit demi sedikit. Namun, 15 hari sebelum lebaran dan malam takbiran mengalami kenaikan tiga kali lipat. Dalam sehari, dirinya, bisa menjual 5 sampai 15 jilbab. “Awal Ramadan sih penjualan seperti hari biasa. Tapi, kalau sudah 15 hari mau lebaran dan malam takbiran penjualan bisa meningkat 100 persen,” paparnya.
Nita mengungkapkan, kisaran harga jilbab yang dijualnya dari mulai Rp25 ribu sampai Rp 45 ribu. Mengenai omzet penjualan perhari bisa mencapai Rp1 juta perhari. Hanya saja, lanjutnya, omzet penjualan pada malam takbiran bisa mencapai Rp2 juta perhari atau 24 sampai 45 jilbab. “Kita kebanjiran order pada malam takbiran. Kalau sekerang yang banyak diminati jilbab prasmina,”terangnya.
Menurut salah satu konsumen busana muslim, Fatmawati (42), ia membeli busana muslim untuk keperluan sholat tarawih. Dia membeli jilbab prasmina untuk dipakai sehari-hari. Sedangkan, untuk mukena dan sajadah digunakan untuk sholat Idul Fitri. “Kita dapat memaklumi kenaikan harga busana muslim ini. Biasanya, busana muslim hanya kita gunakan untuk sholat Idul Fitri biar lebih khusyu,” terang ibu empat anak itu.
DPRD Depok Didesak Buat Perda Air Tanah
DEPOK, Industri, mall, hotel serta apartemen dituding sebagai penyebab turunnya muka air tanah di Kota Depok. Bahkan, penurunannya dikabarkan hingga mencapai 20 centi meter (cm) per tahun. “Muka air tanah di Kota Depok menurun sebanyak 20 cm per tahun. Industri, mall, hotel dan apartemen merupakan pihak yang paling bertanggungjawab dalam melakukan eksploitasi terhadap air tanah di Kota Depok,” ujar anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Abdul Ghofar Hasan, saat ditemui di Gedung DPRD,Jalan Boulevard, Kota Depok, Selasa (2/8).
Menurutnya, untuk mengantisipasi menurunnya air tanah tersebut, DPRD mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Depok segera mengajukan rancangan peraturan daerah (perda) yang mewajibkan industri, hotel, mall, dan apartemen menggunakan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). “Sebaiknya perda tersebut segera diajukan ke DPRD,” kata Ghofar.
Ghofar mengatakan, apabila mall, apartemen, hotel, dan industri tidak mematuhi aturan daerah maka pemerintah harus berani untuk tidak memberikan izin usaha. Dia menambahkan, eksploitasi air tanah tersebut tidak bisa dibiarkan karena sangat berpengaruh terhadap kelestarian sumber daya air di Kota Depok. Apalagi pada beberapa daerah tertentu, kondisi air tanah sudah tercemar. “Sudah ada beberapa daerah di Depok yang sumber air tanahnya tercemar,” katanya.
Terpisah, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Bimasda) Kota Depok, Yayan Arianto mengatakan berdasarkan data Bimasda, sebanyak 83 persen kebutuhan air bersih di Kota Depok berasal dari air tanah. Sisanya atau 17 persen konsumen yang menggunakan sumber dari PDAM. “Saya akui adanya ekspolitasi air tanah di Kota Depok. Tentunya masalah pelestarian air tersebut perlu mendapatkan perhatian bersama, tidak hanya dari pemerintah tapi juga warga,” katanya.
Yayan berkata, sebagian besar industri, hotel dan apartemen yang sudah berdiri di Kota Depok memang masih menggunakan sumber daya air dari tanah. Padahal bila dihitung, dalam satu apartemen saja terdapat kurang lebih 500 kepala keluarga. Sementara pembangunan apartemen di Kota Depok melaju pesat dengan akan didirikannya beberapa unit di daerah Cimanggis, Margonda, dan Cinere. Belum lagi jumlah mall di Kota Depok yang mencapai tidak kurang dari tujuh buah. Sementara industri di Kota Depok sebagian besar terletak di daerah Cimanggis. Dengan adanya Perda tersebut, kata Yayan, setiap industri, apartemen, mall, dan hotel yang ada di Kota Depok tidak akan diberi izin usaha bila sumber daya airnya tidak berasal dari PDAM. “Ini harus menjadi syarat ijin usaha, yang diharapkan mampu mengurangi eksploitasi air tanah oleh pelaku bisnis,” ujarnya.
Yayan meyakini PDAM sanggup melayani kebutuhan air bersih di Kota Depok. Hal itu termasuk jika terdapat penambahan konsumen dari pelau bisnis. “PDAM siap, meskipun PDAM Depok belum bisa melayani dengan optimal, tapi kan ada PDAM Tirta Kahuripan Bogor. Selama masih ada jaringannya, maka kebutuhan air masih bisa dilayani,” kata Yayan.
Website UI Peringkat Pertama di Indonesia
DEPOK, Universitas Indonesia (UI) menduduki peringkat pertama di Indonesia dan peringkat 12 di Asia Tenggara sebagai perguruan tinggi dengan website terbaik. Penilaian tersebut berdasarkan Webometrics Ranking of World Universities yang dikeluarkan pada 31 Juli 2011. www.ui.ac.id berhasil memenuhi penilaian Webometric Ranking of World Universities yang terdiri dari empat indikator yaitu Size (dengan bobot 20 persen) berupa jumlah laman yang terhubung oleh 4 search engines yaitu: Google, Yahoo, Live Search/Bing dan Exalead. Kedua, Visibility (bobot 50 persen) yang mengukur jumlah total tautan eksternal yang diterima. Ketiga, Rich files (bobot 15 persen) yang dilihat dari jumlah muatan file. “Adobe Acrobat, PostScript, Microsoft Word, dan Microsoft Power Point dalam website universitas dan terindeks oleh Google,” terang Kepala Kantor Komunikasi UI, Vishnu Juwono dalam keterangan resminya, Selasa (2/8).
Sedangkan untuk indikator keempat adalah, kata Vishnu, Scholar (bobot 15 persen) yang mengukur jumlah karya ilmiah dan rujukan di Google Scholar. Sejumlah universitas yang masuk dalam Top South East Asia versi Webometric yaitu Institut Teknologi Bandung di peringkat 16, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM) di peringkat 18, Universitas Gunadarma (Gundar) di peringkat 19 dan Institut Pertanian Bogor (ITB) di peringkat 31. “Kami berada di atas universitas lainnya. Ini suatu kebanggan bagi UI sendiri sebagai world class university,” kata Vishnu.
Menurut Vishnu, keberhasilan UI meningkatkan kualitas website diharapkan dapat mendukung perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia yang berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, pihaknya berharap pendidikan di UI dapat diakses oleh masyarakat Indonesia dan dunia. “Tahun ini juga, UI juga satu-satunya perguruan tinggi dari Indonesia yang masuk dalam 10 perguruan tinggi terbaik di Asia Tenggara dengan menempati peringkat keenam versi lembaga pemeringkatan kelas dunia, QS Asian Top Universities pada bulan Mei 2011,” tuturnya.
Vishnu menjelaskan, Webometrics merupakan sistem perangkingan Universitas sedunia berbasis website. Pemeringkatan dilakukan oleh Cybermetric lab Spanyol dengan menilai lebih dari 20.000 website perguruan tinggi di dunia. “Sistem pemeringkatan Webometrics bertujuan untuk mempromosikan publikasi Web, mendukung inisiatif Open Access, mendukung akses elektronik untuk publikasi ilmiah dan materi akademik lainnya,” tandasnya.
Senin, 01 Agustus 2011
Banyak PNS Depok Terlambat Ngantor
DEPOK, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Depok, Manto, saat ditemui di kantornya, Senin (1/8), menegaskan bahwa pada hari pertama puasa ditemukan sedikitnya sepuluh persen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Depok terlambat mengikuti apel pagi. Sementara sisanya ada yang sakit dan izin. “Yang ikut apel sekitar 90 persen,” ujarnya.
Dia mengatakan, untuk lebih mendisiplinkan PNS, pihaknya berencana melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke setiap lembaga pemerintahan selama bulan puasa. Manto berkata, ada berbagai alasan mengapa PNS tersebut terlambat. Kemungkinannya adalah mereka terlambat karena tidur setelah sahur. “Alasan paling masuk akal mereka tertidur setelah sahur,” kata Manto.
Meskipun demikian, Manto tak dapat menunjukan data pasti jumlah PNS yang terlabat atau tidak masuk pada seuruh OPD. Menurut dia, BKD menerima absensi PNS tersebut per bulan. Bukan per hari. “Kecuali misalnya setelah cuti panjang, baru kami lakukan absensi harian. Tapi bila dilihat dari jumlah PNS yang tidak ikut apel, maka diperkirakan sekitar 10 persen yang tidak ikut apel,” tukasnya.
Padahal, dia berkata, setiap PNS wajib untuk mengikuti apel pagi yang dilakukan pada pukul 07.30 WIB. Waktu tersebut sebenarnya bertepatan dengan jam masuk PNS. Sementara untuk jam pulang, dimajukan selama bulan puasa menjadi pukul 14.30 WIB. Menurut Manto, apel bertujuan agar mereka mendapatkan informasi baik yang berhubungan dengan bidang pekerjaannya atau tidak. “Misalnya saja ada informasi dari Dinas Kependudukan mengenai e-KTP, semua PNS harus tahu meskipun bukan dari Dinas Kependudukan,” terang Manto.
Untuk lebih meningkatkan disiplin PNS, kata Manto, BKD juga akan melakukan sidak ke beberapa instansi Pemerintah Kota Depok. Sidak tersebut dilakukan secara random mulai dari OPD sampai kelurahan. Meskipun demikian Manto tidak bisa menyebutkan waktu dan tepat yang akan disidak karena bersifat rahasia.
Dia menambahkan, tidak menutup kemungkinan sidak akan dilakukan menjelang pulang kerja. Inspeksi tersebut juga akan dilakukan di tempat-tempat tertentu seperti masjid yang seringkali digunakan untuk tidur siang.
Sementara itu Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, saat meberikan tausyiah di Mesjid Balai Kota Depok, mengatakan bahwa PNS Kota Depok harus tetap disipin dala bekerja. Hal itu karena berpuasa bukan merupakan alasan seseorang tidak bekerja. “Bila bekerja dengan niat karena Allah, akan menambah pahala kita di bulan suci Ramadhan ini,” katanya.
Agen Gas di Depok Mengeluh, Disperindag Tak Begerak
DEPOK, Kendati pemerintah pusat menjamin persedian gas LPG aman selama Ramadan. Namun, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Depok tidak mampu menjaga kesetabilan harga ditingkat agen. Sehingga terjadi kekisruhan harga di tingkat agen. “Disperindag Depok sama sekali tidak mampu menjaga harga gas. Sehingga menimbulkan kekisruhan di tingkat agen. Di lapangan telah terjadi persaingan harga yang tidak sehat,” ujar pengelola PT Kamula Inti Sejahtera, H Oom Khaeru, Senin (1/8).
Menurutnya, harga eceran tertinggi (HET) gas LPG 3 kg: Rp 12.700. Namun, saat dirinya menjual dengan harga tersebut justru ditemukan harga yang tidak sesuai. Artinya, ada agen yang menjual di bawah standar: Rp11.500. “Ini yang saya sebut kekisruhan harga. Harusnya Disperindag melakukan pemantauan terhadap hal ini,” kata Oom.
Oom menyayangkan sikap dan prilaku Disperindag yang seolah tutup mata terhadap kejadian ini. Jangan-jangan, kata dia, Disperindag tengah menunggu seluruh agen gas LPG di Kota Depok hancur. Sehingga masyarakat harus membeli gas ke pusat langsung. “Yang dirugikan adalah masyarakat, harusnya Disperindag bergerak lebih cepat,” katanya.
Dia mengakui kalau banyak agen telah mengeluhkan tejadinya kisruh harga. Namun, pihak Disperindag tidak memberikan perhatian yang lebih. Parahnya lagi, di tingkat pengecer atau warung harga gas ukuran 3 kg bisa mencapai Rp 15.500. “Kalau seperti ini, kita hanya untung Rp 800/buah. Meski begitu, kita tetap jalani saja. Mau bagaimana lagi, kalau ada bisnis lain yang lebih baik mau berpindah,”keluhnya.
Oom mengungkapkan, saat ini terdapat 26 agen gas LPG di Depok. Menurutnya, hampir setengah dari jumlah agen gas LPG di Depok sudah gulung tikar. Parahnya, meski adanya indikasi kekisruhan harga Disperindag belum memberikan sikap tegas pada pelaku yang melanggar ketentuan HET. “Setengah dari agen sudah kolaps. Apa nunggu semuanya tutup baru ada tindakan,” ujarnya.
Sebelumnya, pihaknya juga sudah mengadakan pertemuan dengan Himpunan Wiraswastawan Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Kota Depok. Hismawana Migas sudah menyampaikan keluhan tersebut kepad Disperindag. Namun, belum ada jawaban yang pasti dalam menangani masalah tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Muhammad HB berjanji akan berkoordinasi dengan pihak Disperindag. Bahkan, secara khusus dirinya meminta kepada Disperindag agar segera memberikan sikap secepatnya. Pasalnya, gas LPG merupakan bahan bakar yang menyangkut hajat hidup orang banyak. “Gas LPG adalah wilayahnya Disperindag. Jadi, kita menekan eksekutif agar segera memberikan tindakan dan agar tidak menjadi kebiasaan. Apalagi, kebutuhan yang digunakan mayoritas masyarakat,” terang politisi Partai Gerindra itu.
Polisi Buru Pelaku Pengeroyokan
DEPOK, Pasca bentrokan antara Pemuda Pancasila (PP) dan Forum Betawi Rempug (FBR) suasana di Kota Depok masih mencekam. Petugas kepolisian masih berjaga-jaga di posko dua organisasi massa (ormas) tersebut. Apalagi dalam insiden tersebut menelan tiga orang korban. Satu diantaranya mengalami luka parah. Hingga kini pihak kepolisian masih memburu pelaku tindak kekerasan tersebut.
Tiga korban tersebut adalah Andi Sugandi, 30,-- mengalami kerugian materi karena motornya dibakar--, Sarifudin dan Fauzi yang hingga kini mengalami luka serius di bagian leher dan tangan. Fauzi mengalami luka parah lantaran dibacok saat melintas di Perumahan Grand Depok City (GDC). Fauzi dikeroyok massa saat mencari pakan ternak. Fauzi menggunakan kaos Forum Betawi Rempug (FBR). Sedangkan Andi hendak pulang ke rumahnya dari GDC menggunakan motor. Motor tersebut kemudian dibakar ormas dari Pemuda Pancasila (PP).
Hingga kini, kepolisian masih mencari identitas pelaku pengeroyokan. Sejumlah barang bukti dan saksi masih dikumpulkan. Sejauh ini, dua orang saksi dari PP telah dimintai keterangan. Mereka adalah Hendra dan Dedi. “Pihak kepolisian masih mencari sejumlah bukti dan saksi. Sehingga belum ada yang dijadikan tersangka,” kata Kasat Reskrim Polresta Depok Kompol Azhar Nugroho, di ruang kerjanya, Senin (1/8).
Menurut Azhar, bentrok yang terjadi antara PP dan FBR terjadi karena kesalahpahaman. Kronologisnya, kata Azhar, pada Minggu (31/7) dini hari atau sekitar pukul 01.00 WIB, dua anak punk mendatangi kios rokok milik Otong Budi—Ketua Ranting PP Pancoran Mas—meminta rokok dengan paksa. Namun Otong menolak memberi. Dua anak punk itu kemudian pergi dan memanggil lima orang rekannya kemudian merusak kios Otong. Otong menuding anak punk tersebut merupakan orang-orang suruhan FBR. Otong pun memanggil massanya dan mengeroyok anak punk tersebut hingga satu diantaranya terluka. “Ini murni kesalahpahaman,” ungkap Azhar.
Dari sana kemudian, terang Azhar, massa PP mendatangi posko FBR, dan merusak dua buah posko serta satu gardu FBR. Kemudian, massa FBR kemudian melakukan serangan balasan dengan mendatangi posko PP di Jalan Arif Rahman Hakim (ARH) serta merusak posko tersebut. Tak terima poskonya di rusak, sekitar pukul 16.00 WIB massa PP melakukan sweeping di sekitar Perumahan GDC. “Mereka salah sasaran karena pemicu awalnya adalah keributan antara PP dengan anak punk yang mereka duga adalah orang suruhan FBR,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi, pihaknya melakukan pengamanan ekstra ketat di kedua sekretariat ormas tersebut. Sebanyak 12 anggota polisi berjaga di tiap sekretariat. “Kami belum menerima laporan dari korban. Dari sejumlah keterangan, sudah jelas yang melakukan pengeroyokan dan pembacokan adalah oknum PP. Tapi kami belum dapat menciduk pelaku karena memang belum ada yang ditetapkan. Kami masih meminta sejumlah rekaman kejadian,” kata Azhar.
Terpisah, Ketua FBR Kota Depok Muhammad Kanta membenarkan adanya pengerusakan posko dan gardu FBR. Dia pun mengaku tidak mengetahui motif penyerangan hingga menyebabkan anak buahnya mengalami luka kritis di rumah sakit. Ditegaskan Kanta, kalau memang ada permasalahan seharusnya PP mendatangi posko FBR. “Bukannya mengeroyok anggota yang sedang melintas,” tandas Kanta. Pasalnya, yang menjadi korban pengeroyokan adalah anggotanya yang tidak mengetahui permasalahan. “Saya pribadi pun tidak memiliki masalah dengan PP,” akunya.
Kanta sangat mengecam insiden penyerangan dan pengeroyokan kepada anak buahnya. Dia meminta agar kasus ini diselesaikan secara hukum. Bahkan dia menegaskan agar kepolisian bertindak tegas menangkap pelaku penganiayaan. “Kalau tidak dilakukan, maka kami punya cara sendiri. Saat ini kami masih meredam agar anggota tidak terpancing amarah. Tapi kami juga tidak hanya diam. Kami bekerja dengan cara kami,” tutup Kanta.
Pemkot Depok Terapkan E-KTP Sampai Tingkat Kelurahan
DEPOK, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berencana menerapkan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) hingga tingkat kelurahan. Untuk meralisasikan rencana tersebut, pemkot telah mengajukan peminjaman mesin cetak dan sidik jari kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. “Kita berencana menerapkan e-KTP hingga tingkat kelurahan. Kita sudah mengajukan surat untuk peminjaman alat kepada menteri dalam negeri. Mendagri sudah menyetujui rencana tersebut. Paling lambat alatnya sampai 5 September 2011,” terang Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok, Dadang Wihana, di ruang kerjanya, Senin (1/8).
Untuk ditingkat kecamatan, kata Dadang, pihaknya masih menunggu mesin yang dikirim mendagri datang. Namun, dapat dipastikan mesin tersebut terlambat datangnya. “Kita sudah menerima surat edaran Menteri Dalam negeri yang ditanda tangani Sekjen Depdagri, dimana mesin tersebut baru sampai ke kota dan kabupaten se-Indonesia pada tanggal 15 Agustus,” ujarnya.
Mantan Kasubag Humas Pemkot Depok itu menambahkan, e-KTP merupakan program pemerintah pusat. Pemkot Depok hanya memfasilitasi program tersebut terralisasi. Persiapan sudah dilakukan dengan matang. Misalnya, pelatihan tenaga yang ahli menggunakan mesin berbasis komputerisasi. “Jadi kita hanya menunggu mesin kiriman kementerian datang. Kalau operator sudah kita latih,” kata Dadang.
Kendati mesin cetak dan mesin sidik jari datang tanggal 15 Agustus, kata Dadang, tetap tidak bisa digunakan langsung pada hari itu. Disdukcapil akan melakukan uji coba mesin selama 2 hari. Untuk melakukan penyesuaian. “Kita akan mengadakan uji coba selama 2 hari,” terangnya.
Dia mengatakan, bagi masyarakat yang belum terdata atau belum mendapatkan panggilan dari kecamatan diharapkan tidak khawatir atau panik. Mereka tetap dapat menggunakan e-KPT dengan mengisi folmulir F101. “Bagi mereka yang namanya tidak ada dalam data base saya minta tidak panik. Cukup mengisi folmulir F101,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Disducapil, Mulyamto menjelaskan, pada minggu ini mesin akan datang, dan operatornya juga sudah dilatih menggunakan mesin cetak dan sidik jari. Program ini mulai bersamaan dengan program pemerintah pusat yang dilakukan secara serentak. Dalam perpres tersebut dijelaskan pula bahwa NIK dilengkapi dengan sidik jari dan chip atau e-KTP. Pembuatan e-KTP nanti tidak dapat diwakili karena ada finger print (sidik jari) dan foto langsung. “Jadwal pembuatan e-KTP secara massal diatur oleh setiap kelurahan,” jelasnya.
Dari data yang dimiliki, dari 1,7 juta jiwa penduduk Depok, dari 1,3 penduduk. Pihaknya optimis mampu menyelesaikan seluruh dalam waktu 100 hari. “Sistemnya sudah terjadwal. Pihak kelurahan yang akan menentukan jadwalnya. Mereka akan memberikan jadwal kepada RW-RW yang ada di Depok,” ujar Mulyamto.
Selain itu, adanya mobil KTP keliling akan membantu proses penyelesaian. Mobil keliling akan diprioritaskan untuk fasilitas umum berupa rumah sakit dan rumah tahanan. “Kami sudah mengadopsi sistem KTP online,” terangnya.
Penerapan E-KTP, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 26 tahun 2009 tentang penerapan KTP NIK secara nasional. Dalam perpres tersebut dijelaskan pula bahwa NIK dilengkapi dengan sidik jari dan chip atau E-KTP. “Pembuatan E-KTP nanti tidak dapat diwakili karena ada finger print (sidik jari) dan foto langsung. Sama seperti membuat SIM,” ujar Mulyamto.
Sementara itu, sejumlah warga mengaku pesimis proses pembuatan akan selesai dalam waktu 100 hari. Pasalnya warga yang sudah renta dan sakit sangat kesulitan untuk datang ke kantor kelurahan. Di sisi lain, pembuatan E-KTP tidak dapat diwakilkan. “Saya belum yakin dengan sistem elektronik, Disdukcapil mampu menerapkan E-KTP selama tahun 2011,” cetus Marthin Palamba, Ketua RT 003/RW 027 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong.
Dia menilai, sistem pembuatan KTP elektronik tidak efisien. “Lebih mudah yang saat ini pembuatannya. Masih bisa diwakilkan,” kata dia.
Hal yang sama juga disampaikan Ngatno, Ketua RW 21 Kelurahan Sukamaju yang menduga akan banyak warga yang enggan membuat KTP dengan sistem baru. Terutama bagi kaum lansia. “Terkecuali ada petugas yang berkeliling mendatangi rumah warga,” harap Ngatno.