Pemkot Depok Tak Peduli PKL

DEPOK, Wakil Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PPKL) Kota Depok, Junaidi Sitorus menyayangkan sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang kurang memiliki kepedulian terhadap PKL. Padahal, potensi PKL dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi pajak. “Pemkot Depok belum memiliki kepedulian terhadap PKL. Padahal, di kota-kota Indonesia lainnya, potensi PKL sudah dimanfaatkan secara maksimal. Bahkan, sudah masuk menjadi PAD,” katanya, Kamis (4/8).

Menurutnya, persepsi buruk tentang PKL harus segera dihapus. PKL berhak hidup dan berkembang di bumi ini. Sebaiknya, kata dia, Pemkot Depok belajar dari empat kota besar yang memaksimalkan potensi PKL yakni: Kota Solo (Jawa Tengah), Kota Makasar (Sulawesi Selatan), Kota Medan (Sumatera Utara), dan Mataram (Nusa Tenggara Barat (NTB). “Di Kota Solo PKL menyumbangkan PAD sebesar Rp20 miliar. Lebih besar dari hotel, restoran, dan lainnya. Kami tengah belajar dari kota-kota tesebut,” kata Junaidi.

Apalagi, papar Junaidi, tiga kementerian di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II memiliki komitmen menjadikan PKL sebagai proyek percontohan. Mereka tertarik dengan konsep yang dimiliki Wali Kota Solo Joko Widodo. Ketiga kemeterian tersebut adalah: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Perdagangan. “Ketiga kementerian tersebut berkomitmen memberdayakan PKL. Dananya diambil dari CSR perusahaan-perusahaan swasta,” katanya.

Sayangnya, kata Junaidi, PKL di Depok bukan di bina malah di binasakan. Mereka masih menjadi buruan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tidak jarang barang dagangan PKL pun hancur karena terinjak-injak petugas. “Cara-cara seperti itu harusnya tidak perlu lagi dipertontonkan. Pemerintah harus segera memberdayakan PKL,” ujarnya.
Lebih jauh ia mengatakan, kepanjangan dari PKL bukan lagi Pedagang Kaki Lima sebagaimana diketahui publik, melainkan Pedagang Kreatif Lapangan. “Pedagang Kaki Lima sudah tidak ada lagi, yang ada Pedagang Kreatif Lapangan,” terang Junadi.

Junaidi berharap Pemkot Depok mau menyarikan lokasi untuk centra PKL. Sehingga mereka dapat menjalankan usahanya dengan baik. Ia meyakini pelayanan yang diberikan akan semakin baik bila mereka mendapatkan pelatihan. “PKL dapat memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen layaknya toko dah super market,” katanya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindara-Bangsa, Slamet Riyadi meminta Pemkot Depok belajar secara serius memberdayakan PKL dari Kota Solo. Ia merasa yakin PKL di Depok bisa ditata laksana PKL di Solo. “Depok harusnya belajar dari Kota Solo. Jangan PKL diuber-uber, terus diminta berhenti berdagang,” katanya.

Slamet juga berharap organisasi PPKL terus melakukan edukasi terhadap pemerintah, dan PKL sendiri agar terjadi persamaan persepsi. Dia mengingatkan, ketidak harmonisan antara pemerintah dan PKL terjadi lantaran PKL kerap melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. “Bila telah terjadi persamaan persesi, tidak menutup kemungkinan PKL akan menjadi berdaya,” katanya.

Dia menambahkan, retribusi PKL bila dikelola secara baik dan benar dapat menjadi sumbangan besar bagi PAD. Selama ini, kata dia, retribusi PKL tidak dikelola dengan baik dan benar. Masih ada oknum-oknum dinas yang mencoba mengambil keuntungan pribadi dari para PKL. “Sudah saatnya retribusi PKL dikelola dengan baik dan benar,” tandasnya.