Aktor Gusti Randa Dipastikan tak Lolos Verifikasi Administratif

DEPOK, Aktor sekaligus pengacara kondang, Gusti Randa dan pasangannya Rudi HM Samin yang maju menjadi bakal calon wakil wali kota dan wali kota unsur perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Depok dipastikan tidak lolos verifikasi administratif. Pasalnya, terdapat dua alasan menonjol untuk tidak meloloskan pasangan itu ; kurang lengkapnya berkas pencalonan dan minimnya jumlah dukungan. Hal tersebut sesuai Undang-undang (UU) No.12 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam persyaratannya, untuk maju menjadi calon wali kota dan wakil wali kota harus mendapatkan dukungan minimal 3 persen dari jumlah penduduk. Sedangkan jumlah suara yang dikantongi pasangan Rudi-Gusti berada jauh dibawah persyaratan.
Ketua Komisi Pemililah Umum (KPU) Depok, Muhammad Hasan menerangkan mekanisme pencalonan sudahlah baku dan tetap. Berpegang pada UU No.12 Tahun 2008 dan Putusan KPU No.68 Tahun 2009 yang secara tegas mengatur tahapan penetapan calon independen. Yakni ; verifikasi administrasi dan verifikasi factual. "Kalau tidak lolos verfikasi administrasi maka tidak akan dilakukan verifikasi factual. Itu kan sudah rangkaian yang harus ditempuh setiap pasangan clon," terang Hasan.
Hasan mengatakan, terkait berkas pencalonan Rudi-Gusti, KPU tengah mempelajari berkas dukungan yang diberikan pasangan itu. Ia mengakui bahwa berkas yang diterima KPU belum lengkap. Untuk diketahui jumlah dukungan yang disampaikan pasangan ini tidak mencukupi persyaratan minimal 3 % jumlah penduduk, atau kurang dari 45.319 dukungan sebagaimana disyaratkan KPU. Dari hasil penghitungan awal KPU yang disaksikan anggota Panwas Pilkada, jumlah dukungan yang disampaikan duet pasangan Rudi-Samin hanya sebanyak 14.200 dukungan. Padahal saat menyerahkan dukungannya, pasangan ini mengklaim jumlah dukungan yang diserahkan berjumlah, 51.200 pendukung. "Kalau memang faktanya seperti itu terpaksa mereka tidak lolos adminitrasi," terangnya.
Hasil verifikasi administrasi itu, kata Hasan bakal diumumkan. Bahkan bagi pasangan calon yang tidak lolos bakal mendapatkan surat pemberitahuan. Sekaligus alasan pencoretan sebagai pasangan calon
independen. "Kalau tidak memenuhi maka sudah pasti dapat surat. Tunggu saja," ucapnya.
Anggota KPU Depok sekaligus Penanggungjawab Pokja Pendaftaran Calon, Udi bin Muslih menambahkan, pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan dukungan berdasarkan hasil verifikasi administrasi, selanjutnya akan menjalani tahapan verifikasi faktual dukungan. Dalam Verifikasi factual, masing-masing warga akan diklarifikasi apakah benar mendukung pasangan calon independent yang mendaftarkan mereka sebagai pendukung. Verfikasi factual tersebut akan berlangsung sejak Rabu (30/6) hingga Sabtu (17/7) mendatang.
Dihubungi terpisah, Rudi HM Samin membantah bahwa syarat dukungan yang diberikannya kurang. Dia mengaku jumlah dukungan yang disampaikan mereka berjumlah 51.200 atau melebihi jumlah dukungan yang disyaratkan KPU, sebanyak 45.319 dukungan. "Cukup kok, kita menyampaikan jumlah dukungan sebanyak 51.200," kata dia. Ia berencana menggugat KPU jika jumlah dukunganya menjadi berkurang. Sebab, ia mengaku telah memberikan surat pernyataan dukungan sebanyak 51.200 ribu. "Kita akan gugat KPU," tandasnya.

Read More...

Wakil PM Malaysia : Demokrasi di Indonesia Berjalan Sangat Baik

DEPOK, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin Haji Mohd Yassin menilai Indonesia patut dijadikan contoh sebuah negara demokratik. Bukan saja untuk tingkat Asia Tenggara melainkan seluruh dunia muslim. "Soal bagaimana demokrasi dan pertanggungjawaban sosial dapat dilaksanakan dengan baik di Asia, saya fikir kita tidak harus melihat jauh ke Indonesia misalnya. Indonesia telah menjelma sebagai contoh terbaik sebuah negara demokratik, yang dinamis. Bukan saja di Asia tenggara malah di seluruh dunia muslim," kata Muhyidin saat menyampaikan kuliah umum bertema "Demokrasi dan pertanggungjawaban sosial di Asia" di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI), Selasa (29/6).
Menurut Muhyiddin, penilaian tersebut didasarkan fakta. Meski Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, agama dan golongan proses demokrasi di Indonesia berjalan relatif lebih tertib dan aman. Selain itu, juga didukung dengan keberadaan pers yang bebas dan bertanggungjawab. "Kepelbagaian (keberagaman, red) Anda dengan masyarakat sipil dinamis, dan media yang bertanggungjawab adalah sumber kekuatan di Indonesia," kata dia.
Latar belakang masyarakat yang beragam, ungkap Muhyuddin juga terjadi di Malaysia. Keberagaman tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan proses demokrasi di Malaysia. "Satu sisi, kami harus mengatasi ketidakseimbangan sosio ekonomi dengan mengangkat taraf ekonomi masyarakat majoriti (mayoritas) pribumi. Disisi lain hak-hak dan kepentingan kaum minoriti (minoritas, non pribumi) juga perlu dilindungi. Cabaran (tantangan) ini bukanla suatu yang mudah untuk dihadapi," akunya.
Lebih lanjut dia mengatakan, proses demokrasi di Malaysia dapat berjalan dengan baik, sebagaimana Indonesia, dengan menjalankan sistem pemerintahan yang dinamis demi memenuhi aspirasi rakyat. Dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah harus responsif dengan tetap menjaga keberagaman warganya. Lebih dari itu, sistem demokrasi yang baik yang dibangun pemerintah, harus mampu mengangkat taraf ekonomi rakyatnya. Tekait hal itu, kata dia, saat ini perdana menteri Malaysia telah mengumumkan langkah untuk melaksanakan sistem ekonomi liberal, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan Malaysia. "Demokrasi berfungsi dengan baik harus memberikan keutamaan kepada pencapaian ekonomi. Demokrasi tidak berati jika rakyat hidup dan merana," kata dia.
Sementara itu, Wakil Rektor UI, M Anis mengatakan transfer informasi antara Malaysia dan Indonesia harus terus dilaksanakan. Pasalnya, antara Malaysia dan Indonesia memiliki banyak kesamaan, sehingga harus saling berbagi untuk kemajuan bersama. "Forum ini sangat strategis, untuk kedua Negara. Malaysia dan Indonesia sama sama punya sumber daya manusia yang tinggi dan kemajemukan bangsanya," kata (Plh) Rektor UI.

Read More...

Dekopinda Depok Pertanyakan Anggaran Bantuan Bagi Koperasi

DEPOK, Ketua Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopinda) Kota Depok, Agus Subandrijo pertanyakan anggaran dana bantuan koperasi. "Dua tahun lalu koperasi di Kota Depok mendapat dana bantuan pembinaan koperasi sebesar Rp750 juta. Sekarang dana itu sudah tidak ada lagi atau mungkin dana itu masih ada tapi tidak tahu kemana rimbanya," kata dia, Selasa (29/6).
Hal itu, kata Agus sekaligus menunjukan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kurang berperan aktif dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan. Bahkan, ia berani secara tegas mengatakan Pemkot Depok lamban dalam mengembangkan koperasi. Namun, Agus menyadari kelambanan tersebut terjadi lantaran pemerintah terkekang program kerja yang telah dibuatnya bersama dewan. "Pemkot Depok lamban mengembangkan koperasi di Kota Depok," tuturnya.
Agus menduga Pemkot Depok masih menyimpan dana bantuan pembinaan koperasi. Hanya saja, kata dia, dana tersebut disalurkan melalui Pusat Koperasi Simpan Pinjam (PKSP) dan saat ini mengalami kemacetan. Menurutnya, jika dalam proses penyaluran tersebut macet seharusnya tetap bisa disalurkan. "Kalau dulu dana tersebut pernah macet di tangan PKSP, kan tinggal ganti orangnya. Tidak harus menghentikan dana bantuannya," ujar dia.
Agus mengatakan, organisasi sekelas Dekopin mendapatkan anggaran dana bantuan yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN). Sedangkan untuk Dekopinda Depok, kata dia, ia berharap juga mendapat dana bantuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Perhatian Pemkot Depok, sambungnya, dapat memberikan angin segar untuk koperasi di Depok. Tentu, lanjutnya, untuk anggota koperasi yang aktif. Terlebih lagi, pihaknya mengaku telah memiliki anggota binaan sebanyak 130 koperasi dan yang tidak aktif sekitar 20 persen. "Kita berharap mendapat bantuan dari APBD," kata dia.
Sementara itu, Ketua Dekopinda Depok yang baru saja terpilih, Sugandi menegaskan, peran serta Pemkot Depok dalam koperasi akan lebih meningkat jika terjalin komunikasi dua arah. "Sebenarnya kunci dari terhambatnya perkembangan koperasi di Kota Depok, ya komunikasi yang kurang antara pemkot dan koperasi," tandasnya.

Read More...

Puluhan PKL Depok Dikenai Tipiring

DEPOK, Melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 tahun 2010 tentang Ketertiban Usaha, puluhan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Depok digiring Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Depok untuk mengikuti sidang tindak pidana ringan (tipiring) di aula Balai Kota, Selasa (29/6).
Menurut Kepala Dinas Satpol PP Sariyo Sabani, sebanyak 20 PKL yang mengikuti sidang tipiring merupakan hasil operasi Satpol PP sejak jauh-jauh hari."PKL yang mengikuti tipiring merupakan hasil operasi kita sejak jauh-jauh hari," terangnya.
Selain mempidanakan para PKL, kata dia, sidang ini juga digelar bagi empat orang pelanggar Perda No 3 tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB). "Para pelanggar IMB juga dikenai tipiring," ujar Sariyo.
Sariyo mengatakan, PKL pelanggar perda tersebut dikenai sanksi yang besarnya berkisar dari angka Rp 10 sampai 50 ribu. Adapun para pelanggar Perda No 3 tahun 2006, dikenakan sanksi mulai dari Rp 100 sampai Rp 250 ribu. Sanksi ini dibayarkan langsung setelah para terdakwa menjalani proses persidangan. "Tidak hanya sidang di tempat dan bayar sanksi pun saat itu juga harus di tempat," ujarnya.
Menurutnya, dalam menjalankan tipiring ini, pihak Satpol PP Depok bekerja sama dengan pengadilan Negeri Depok dan kejaksaan. Tujuannya, ialah menumbuhkan kesadaran pedagang di Kota Depok agar dalam menjalankan usahanya tidak melanggar ketertiban umum. "Saya berharap ini dapat menjadi efek jera, karena sudah berkali-kali diperingatkan mereka tetap begitu," tandasnya.
Sementara itu, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail menjelaskan, ke depannya sidang tipiring akan menjadi agenda rutin yang dilakukan. Tempat persidangan pun akan digelar di lokasi yang berpindah-pindah. "Sidangnya digelar di tempat umum yang mudah dijangkau seperti aula kantor kecamatan," katanya.
Sementara itu, Dudek (30) salah seorang PKL yang menjalani sidang mengaku harus membayar denda sebesar Rp31 ribu karena menggelar dagangannya di atas trotoar. Pria asal Pancoran Mas ini, mengaku sama sekali tidak mendapat surat peringatan ketika dipanggil ke Balai Kota Depok. "Saya belum pernah dapat surat peringatan," kata dia. Meski demikian, ia mengaku tidak kapok berjualan.

Read More...

Gusti Randa Terancam Tak Dapat Ikuti Pilkada Depok

DEPOK, Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota dari unsur perseorangan, Rudi HM Samin dan Gusti Randa terancam tak dapat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok. Hal tersebut terjadi lantaran sampai mendekati batas waktu penutupan pendaftaran ; pukul 24.00 WIB, berkas dukungan belum sampai ke tangan petugas panitia pemilihan suara (PPS) di 63 kelurahan di Kota Depok. Padahal, petugas PPS ditingkat kelurahan merupakan ujung tombak dalam melakukan verifikasi faktual.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok telah membuka pendaftaran penyerahan berkas dukungan bagi peserta bakal pasangan calon perseorangan sejak 21 Juni hingga 26 Juni. Hal itu sesuai Undang-undang Nomor 12 tahun 2008, pasal 59. KPU juga telah mensosialisasikan persyaratan untuk maju dalam Pilkada dari calon perseorangan adalah minimal mendapatkan dukungan 3% dari jumlah penduduk Kota Depok yang tersebar di 50 persen kecamatan di Kota Depok. Surat pernyataan dukungan dibuat dalam tiga rangkap, masing-masing ; satu rangkap softcopy serta fotocopy KTP untuk diberikan ke KPU Kota Depok, satu rangkap softcopy dan hardcopy asli serta fotocopy untuk PPS, dan satu rangkap untuk masing-masing pasangan calon perseorangan.
Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota dari unsur perseorangan, Rudi HM Samin dan Gusti Randa tiba di kantor KPU pukul 22:35 WIB. Dengan membawa dua rangkap berkas dukungan : satu rangkap softcopy serta fotocopy KTP untuk diberikan ke KPU Kota Depok, satu rangkap softcopy dan hardcopy asli serta fotocopy untuk PPS.
Penanggungjawab Kelompok Kerja (Pokja) Pendaftaran Calon KPU, Udi H Muslih menyarankan pasangan Rudi dan Gusti Randa menyerahkan satu rangkap softcopy dan hardcopy asli langsung ke PPS. Ia mengingatkan batas waktu yang dimiliki pasangan tersebut tak lebih dari 2 jam 25 menit. "Kalau sudah lebih dari jam 24;00 WIB berarti sudah masuk tanggal 27 Juni, sedangkan KPU membuka pendaftaran penyerahan berkas mulai 21 sampai 26 Juni," kata dia.
Udi menambahkan, pengecekan berkas dukungan di KPU tidak perlu ditunggui kedua pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota, cukup kedua pasangan ini menunjuk saksi. "Kalau bapak-bapak ingin memanfaatkan waktu yang tersisa, sebaiknya cukup menugaskan dua orang saksi di KPU, selanjutnya bapak-bapak bisa menyerahkan berkas ke PPS," kata dia.
Anggota KPU lainnya, Raden Salamun menjelaskan, jika tim dari pasangan ini bisa menyerahkan berkas ke PPS sebelum pukul 24:00 WIB, maka berkasnya tetap bisa diverifikasi. "Kalau lewat dari jam itu, PPS akan tetap terima tapi berkasnya tidak akan diverifikasi. Saat ini seluruh petugas PPS juga menunggu pasangan calon menyerahkan berkas sampai pukul 24;00 WIB," kata dia.
Sementara itu, Rudi Samin mengaku tidak memiliki strategi khusus dalam melakukan pendaftaran di jam-jam terakhir. Ia baru dapat menyerahkan berkas pada malam terakhir lantaran jadwal kegiatan yang sangat padat. "Rencananya saya tidak ingin menyerahkan di detik-detik terakhir, tapi saya sibuk dan Mas Gusti juga sibuk, jadi baru bisa malam
ini," kata dia.
Rudi beralasan lambatnya waktu penyerahan lantaran ia dan timnya ingin benar-benar memastikan berkas yang diserahkan bisa dipertanggungjawabkan. Adapun berkas dukungan yang diserahkan sebanyak 51200 lembar.Ketika ditanyakan apakah dirinya optmis seluruh berkas bisa sampai ke 63 PPS tepat waktu, Rudi mengaku akan berusaha. "Insya Allah itu bisa dilakukan," kata dia.
Sedangkan sebagai seorang pengacara, Gusti Randa menafsirkan bahwa batas waktu 24:00 WIB merupakan batas waktu pendaftaran dan bukannya pendistribusian berkas ke PPS. "Yang jelas kita sudah mendaftar ke KPU sebelum pukul 24:00 WIB. Tentang penyerahan berkas ke PPS itu sudah masuk jalur administratif," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pancoran Mas, Empi mengaku dirinya telah berkumpul di kantor kecamatan bersama seluruh anggota PPS sesuai intruksi KPU. Mereka menunggu penyerahan berkas dari unsur perseorangan. "Kami sudah menunggu dari pagi sampai jam 24;00 belum ada juga yang menyerahkan berkas. Sesuai intruksi KPU kita hanya menunggu sampai jam 24.00," kata dia.

Read More...

Damkar Terus Bentuk Satlakar

DEPOK, Dinas Pemadam Kebakaran Kebakaran (Damkar) Kota Depok terus membentuk Satuan Relawan Pemadam Kebakaran (Satlakar) di 63 kelurahan. Tugas Satlakar adalah untuk mempercepat menanganan kebakaran yang terjadi di wilayah Depok, khusunya pemukiman padat penduduk. Relawan yang tergabung dalam Satlakar berjumlah 15 orang diambil dari RW Siaga. "Mereka kita latih mitigasi, memandu petugas ke sumber air, dan melakukan pencegahan agar api tidak meluas," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Penyuluhan Damkar, Dani Kondani, Minggu (27/6).
Dani mengatakan, setiap Satlakar disediakan peralatan seperti seragam, karung goni, ember, HT, dan alat pemadam kebakaran api ringan. Ia mengatakan, sebelum diberikan alat-alat tersebut setiap anggota diajarkan pengenalan api dan manajemen api. Tujuannya, kata dia, agar setiap Satlakar dapat mengantisipasi penyebaran api. "Yang menjadi pertanyaan pasti mengapa mereka dibekali HT, karena Damkar sering mendapatkan laporan palsu. "Dengan memberikan HT kepada mereka, kita dapat mengecek terlebih dahulu sumber berita itu," kata dia.
Dani menambahkan, pembentukan Satlakar baru dilakukan di 26 kelurahan. Masih menyisahkan 37 kelurahan yang belum terbentuk. Ia memperkirakan, pembentukan Satlakar di 63 kelurahan baru dapat diselesaikan tahun 2013. Itu pun jika Pemerintah Kota (Pemkot) memberikan anggaran khusus bagi pembentukan Satlakar. "Perkiraan saya pembentukan Satlakar di 63 kelurahan baru selesai tahun 2013," ucapnya.
Ia mengatakan, saat ini Damkar baru memiliki 3 Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) ; UPT Cinere, UPT, Bojongsari, dan UPT Cimanggis. Disetiap kecamatan yang sudah memiliki UPT biasanya sudah terdapat beberapa Satlakar. "Belum semua kelurahan memiliki Satlakar tapi ada beberapa," ucap mantan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemkot Depok.
Dani menuturkan, pada Selasa (29/6) akan dilangsungkan pelatihan di Kecamatan Sukmajaya. Sekitar dua sampai empat instruktur petugas pemadam kebakaran akan memberikan pelatihan materi dan pemadaman kebakaran dalam waktu satu hari. Dengan adanya Satlakar di masing-masing kecamatan, Dani berharap, kebakaran di suatu daerah akan dapat diantisipasi lebih awal sebelum petugas pemadam tiba di lokasi kejadian. "Pelatihan ini juga diharapkan membuat masyarakat aktif dalam melakukan pencegahan dini kebakaran," kata dia.
Ia pun berencana untuk mengadakan pelatihan Satlakar setiap tahunnya. Namun, ia belum mengetahui apakah pelaksanaan ke depannya mendapat persetujuan dewan atau tidak. "Saya yakin seratus persen dewan akan setuju," kata dia.

Read More...

Kantor Camat, Lurah, dan Sekolah Dibobol Maling

DEPOk, Dalam tempo satu malam, tiga instansi milik Pemerintah Daerah (Pemkot) Depok di kawasan Cilodong digerayangi maling. Ketiga instansi tersebut adalah Kecamatan Cilodong, Kelurahan Jatimulya, dan SDN Cilodong 2. Secara kebetulan letak tiga institusi tersebut jaraknya satu sama lain tidak terlalu jauh. Namun, ketiganya berada di lokasi yang jarang dilintasi pengendara motor atau mobil alias sepi. Pelaku pencurian diduga berasal dari satu kelompok yang telah mengintai sejak lama lokasi tiga institusi tersebut. Dari ketiga kantor itu, gerombolan maling berhasil membawa kabur dua buah komputer dan dua buah central prosesor unit (CPU) milik Kecamatan Cilodong dan sebuah komputer berikut CPU milik Kelurahan Jatimulya, serta 4 CPU milik SDN Cilodong 2.
Menurut staf honorer Kecamatan Cilodong Parno, pencurian tersebut diperkirakan terjadi pada subuh. Sebab pada pukul 02.00 dinihari ia dan rekannya, Atif masih berpatroli. Saat itu tidak ada yang mencurigakan. Setelah berpatroli ia dan Atif pulang ke rumah masing-masing. Saat ia dan Atif kembali ke Kantor Kecamatan Cilodong pukul 05.30, ia kaget melihat jendela bagian depan kantor terbuka. Di kusen jendela terlihat ada bekas congkelan. Kemudian ia dan Atif masuk ke dalam dan memeriksa seluruh ruangan. Ternyata dua komputer berikut CPUnya yang berada di ruang untuk data pembuat KTP hilang. Melihat hal itu, ia pun melaporkan ke atasannya dan ke Polsek Sukmajaya.
"Kami kaget melihat jendela sudah terbuka. Kami kira pencurinya sudah mengamati karena setelah kami pergi mereka beraksi," katanya.
Kepala Sekolah SDN Cilodong 2, Sulistiowati menjelaskan, pencurian empat CPU baru diketahui penjaga sekolah sekitar pukul 06.00 WIB ketika Rohim, penjaga sekolah sedang membersihkan ruangan. Rohim melihat ventilasi udara ruang guru dirusak. Saat diperiksa ternyata lima CPU telah hilang. "Awalnya, dia hanya menemukan kesing CPU di dapur, tanpa curiga sedikit pun, petugas itu mengembalikan kesing CPU ke ruang sebelah. Ternyata, 4 CPU telah hilang," kata dia.
Ia menambahkan, beberapa waktu kemudian ada seorang warga yang melitas di belakang sekolah menemukan dua unit CPU ditimbun semak-semak. Setelah dilakukan pengecekan ternyata CPU tersebut memang milik sekolah. "Kita sudah dua kali mengalami hal ini. Untuk yang sekarang data murid-murid belum sempat kita gandakan," kata dia.
Staf Kelurahan Jatimulya, Heriyanto menjelaskan, ia mengetahui hilangnya sebuah komputer di ruang data KTP pada pukul 08.30 WIB. Pencuri itu masuk dengan mencongkel jendela.
"Komputer yang diambil adalah komputer yang berisikan data penting. Misalnya data arsip KTP. Beruntung kami ada back upnya," tuturnya.
Sementara itu, Kapolsek Sukmajaya AKP Lilik Ariyanto menyatakan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk menangkap pencuri tersebut. "Kami mengira pelakunya lebih dari dua orang. Tampaknya pencurinya sudah mensurvei sebelum beraksi," tandasnya.

Read More...

Gagah-Derry Drajat Serahkan Berkas ke KPU Depok

DEPOK, Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota dari unsur perseorangan, Gagah Sunu Sumantri dan Derry Drajat, menyerahkan berkas dukungan ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok untuk mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah (pilkada) 16 Oktober mendatang. Hal itu sesuai dengan pasal 59 Undang-undang Nomor 12 tahun 2008. Dimana KPU membuka penyerahan berkas dukungan mulai tanggal 21 Juni sampai 26 Juni. Penyerahan berkas tersebut diterima langsung tiga anggota KPU Depok, Yoyo Effendi, Udi BH Muslih, dan Raden Salamun Adiningrat.
Gagah Sunu Soemantri yang saat ini menjabat sekretaris Dinas Pemadam Kebaran Depok mengatakan, mereka datang ke KPU dengan menyerahkan sejumlah berkas dan bukti dukungan warga berupa fotocopy KTP. Gagah mengklai sudah mengumpulkan 50.108 lembar KTP warga dan diserahkan sebagai persyaratan yang ditetapkan KPU agar lolos tahap verifikasi. Ia menambahkan, berkas yang mereka berikan melebihi syarat minimal persyaratan untuk maju dalam pilkada dari calon perseorangan, dimana mereka berdua harus mendapat dukungan minimal tiga persen dari jumlah penduduk Kota Depok yang tersebar di 50 persen kecamatan di Kota Depok atau setiap pasangan calon perseorangan menyerahkan dukungan minimal sebanyak 45.319 orang atau pendukung. "Kami diusung langsung oleh masyarakat, sekarang masih bakal calon, kami serahkan berkas persetujuan dari masyarakat, untuk nanti diverifikasi, jumlah tepatnya 52.108, dari ketetapan persyaratan 45 ribu oleh KPU," kata dia, Kamis (24/6).
Gagah secara tegas mengatakan, bila dirinya lolos dalam verifikasi KPU untuk calon perseorangan maka ia bersedia mundur dari jabatannya sekaranga ini. "Kalau kami berdua lolos dari verifikasi ini maka saya akan mengundurkan diri," ucapnya.
Sementara itu Derry Drajat mengklaim, jumlah dukungan tersebut hanyalah untuk memenuhi syarat KPU, sementara mereka masih memiliki dukungan cadangan. Dukungan tersebut, kata Derry, sudah dikumpulkan sejak Juli 2009 dengan cara terjun langsung ke masyarakat. "Kita memiliki stok cadangan, mudah – mudahan dalam verifikasi nanti tidak banyak berkurang, dari jumlah yang diserahkan, karena kami buat sesuai aturan, jangan sampai ada KTP ganda, kadaluarsa, tanda tangan palsu, kami hindari betul, agar murni KTP yang berlaku sah keberadaannya. Kami menyebut diri kami pasangan independen murni," kata dia.
Derry mengatakan, jika dirinya dipercaya menjadi wakil wali kota, ia akan melakukan beberapa evaluasi terhadap program wali kota saat ini. Salah satunya, ialah program santunan kematian. "Kalau masyarakat menginginkan terjadi evaluasi terhadap program santunan kematian maka kita akan melakukan santunan," ujarnya.
Sementara itu, penanggungjawab Kelompok Kerja (Pokja) Pendaftaran Yoyo Effendi mengatakan, KPU akan melakukan verifikasi seluruh data yang diserahkan pasangan Gagah-Derry. Ia mengingatkan, jika jumlah dukungan kurang dari 3 persen jumlah penduduk Depok, tidak diterima. "Hal itu dengan berat hati kita lakukan karena sesuai ketentuan perundang-undangan," kata dia.
Hal senada juga dikatakan Udi BH Muslih. Ia mengatakan, secepatnya pihak KPU melakukan verifikasi dukungan. Makanya, kata dia, pasangan calon sebaiknya menyerahkan data serupa langsung ke PPS di setiap kecamatan. Kalau pun kedua pasangan tidak bisa, kata dia, dapat dilakukan oleh tim sukses pasangan itu. "Untuk mempercepat proses verifikasi, tim sukses harus menyerahkan seluruh berkas dukungan ke PPS," tandasnya.

Read More...

Supir Angkot D105 Berunjuk Rasa, Angkot D15 R Diberhentikan Sementara

DEPOK, Ratusan supir angkutan kota (angkot) D105 jurusan Pondok Labu-Tanah Baru Depok berunjuk rasa di depan kantor wali kota memprotes pembukaan trayek baru untuk angkot D115 jurusan Pondok Cabe-Terminal Depok. Pasalnya, keberadaan trayek baru tersebut membuat pendapatan supir angkot D105 turun drastis. Dalam aksinya, para supir angkot memarkirkan kendaraannya sepanjang 150 meter. Akibatnya Jalan Margonda Raya menuju terminal Depok macet total.
Salah seorang pengunjuk rasa bernama Muhammad Yusuf (40) menuturkan, semenjak trayek baru diberlakukan pendapatannya menurun hingga mencapai 40 persen. Hal itu terjadi lantaran para supir angkot D15 R kerap menyerobot penumpang D105. "Sejak tiga hari lalu pendapatan kami berkurang. Kami minta Dishub melakukan kajian ulang terhadap trayek baru," kata dia, Kamis (24/6).
Yusuf mengatakan, persinggungan D105 dan D15 R terjadi di depan Rumah Sakit Bakti Yudha sampai ke Terminal Depok. Sebelum D15 R beroperasi, terangnya, para supir angkot D105 dapat meraup keuntungan lumayan. "Biasanya kami mendapatkan uang sebanyak Rp50 ribu sampai Rp70 ribu, sekarang hanya Rp 30 ribu sehari," kata dia.
Hal senada juga diutarakan Puji. Menurutnya, selain bentrok trayek, penderitaan supir angkot juga di diperparah dengan banyaknya pungutan liar (pungli). Puji meminta agar Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok mampu mengatur dan menertibkan trayek agar pendapatan mereka tidak berdampak. "Kita sama – sama cari makan, tapi jangan serobot sewa orang lain lah, Dishub harus atur gimana caranya kami gak rugi," ucap Puji.
Sementara itu, Kepala Seksi Angkutan Dalam Kota Dishub Kota Depok Maman Somantri mengatakan, untuk sementara Dishub akan memberhentikan operasi D15 R sampai batas yang tidak ditentukan. "Hasil pertemuan dirinya, perwakilan pemdemo, Organda, dan pihak kepolisian yang difasilitasi Kepala Dinas Satpol PP akan kami koordinasikan terlebih dahulu dengan Kepala Dinas Perhubungan," kata dia.
Ia menambahkan, sebetulnya trayek D15 R bukan lah trayek baru melainkan trayek lama. Trayek ini, terang Maman, telah ada sejak 2004 sampai 2007. "Karena terjadi krisis moneter trayek ini kemudian mati dengan sendirinya. Pada tahun ini baru lah trayek D15 R diaktifkan kembali," kata Maman.Maman mengatakan, jumlah angkot D115 yang beroperasi di Kota Depok mencapai 22 buah, sedangkan kuotanya 50 buah. "Pemberhentian hanya dilakukan sementara sampai terjadi komunikasi antar para pemilik angkot," ujarnya.
Wakil Ketua Organda Depok, Tondo Wiyono mengatakan, Organda akan menjadi fasilitator antara pemilik D105 dan D15 R. Ia tidak dapat memberikan rekomendasi penutupan jalur D15 R. Pasalnya, trayek tersebut sudah ada sejak lama. "Saya melihat ini hanya masalah komunikasi yang tersumbat," kata dia. Tondo berharap Dishub dapat dengan secepatnya melakukan pertemuan dengan para supir angkot dan pengusaha angkot. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir konflik. "Saya tidak ingin melihat terjadinya benturan di tingkat bawah," kata dia.
Di tempat sama, Kabagops Polres Metro Depok, Kompol Dramayadi mengingatkan para pendemo agar melakukan demontrasi atau menyampaikan pendapat dimuka umum dengan tertib agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. "Sesuai peraturan perundang-undangan mereka yang ingin berunjuk rasa harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian," kata dia.
Dramayadi berharap, Dishub dan Organda melakukan evaluasi terhadap trayek D15 R. Bila dibutuhkan pembenahan sebaiknya Dishub dan Organda secepatnya melakukan kajian medalam agar tidak lagi terjadi ketersinggungan antar trayek angkot. "Tidak menutup kemungkinan diperlukan pembenahan trayek," tandasnya.

Read More...

Ketua DPRD Minta Walikota Bicara Dengan Bupati Bogor

DEPOK, Ketua Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Rintis Yanto minta Wali Kota Nur Mahmudi Ismail melakukan pembicaraan intensif dengan Bupati Bogor Muhammad Yasin, terkait kenaikkan tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan sebesar 30 persen. Pasalnya, kenaikan tarif tersebut sangat membebani masyarakat Depok. "Sebaiknya Wali Kota Nur Mahmudi Ismail melakukan pembicaraan secara intensif dengan Bupati Bogor. Katakan kepada bupati bahwa masyarakat Depok keberatan dengan kenaikkan tarif air sepihak," katanya, Rabu (23/6).
Rintis mengakui Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tidak memiliki kewenangan berlebih dalam membuat kebijakan kenaikan tarif dasar air. Namun, kata dia, Pemkot Depok dalam hal ini wali kota dapat melakukan komunikasi melalui kerjasama antardaerah. "Wali kota sebaiknya menyuarkan aspirasi masyarakat Depok. Jangan menjadi juru bicara Pemkab Bogor atau PDAM," ujar Sekretaris DPC Partai Demokrat (PD).
Ia menambahkan, kalaupun hendak dinaikkan, pihak PDAM seharusnya memberi peningkatan pelayanan pada masyarakat Depok. Pasalnya, kata Rintis, empat instalasi PDAM Tirta Kahuripan yang ada di Depok
yakni Citayem, Legong, Cimanggis, dan Sawangan bahkan tak pernah diperbaiki. "PDAM harus memberi komitemen perencanaan kongkrit apa yang akan dilakukan untuk masyarakat Depok," kata dia.
PDAM Tirta Kahuripan berpusat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sekitar 40 ribu warga Depok menggantungkan distribusi air minum mereka dengan PDAM ini. Di Depok, pelanggan PDAM
sedikitnya terdiri dari 12 kelompok pelanggan. Mereka terdiri dari kelompok K1 yakni sosial umum, K2A yakni sosial khusus, K2B yakni rumah sangat sederhana, K3A yakni rumah sederhana, dan K3B yakni rumah menegah. Selain itu, ada pula K3C yaitu instansi pemerintah, K4A yakni rumah mewah, K4B yakni niaga kecil, K4C yakni industri kecil, K4D yakni niaga besar, K4E yakni industri besar, dan Universitas Indonesia. Untuk tarif baru K3A misalnya jumlah pemakaian diatas 20 m3 dibebani tariff Rp 3900/m3 dari tariff lama Rp 3410/m3. Sementara untuk K3B warga dibebani tariff Rp 5100/m3 dari tariff awalRp 3840/m3.
Kenaikan tarif ini berdasarkan keputusan Bupati Bogor Nomor 690/266/Kpts/Huk/2010, tanggal 19 Mei 2010 serta Keputusan Direksi PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Nomor 690/SK.006-PDAM/Huk/V/2010,
tanggal 24 Mei 2010 tentang tarif air minum dan beban pelanggan. Menurut pihak PDAM, dalam surat
edaran yang dikeluarkan, kenaikan ini merupakan upaya peningkatan kinerja pelayanan PDAM pada pelanggan. Bahkan hal ini dianggap wajar karena PDAM belum pernah mengalami kenaikan sejak November 2005 lalu.
Sementara itu, Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail mengatakan kenaikan tarif PDAM terjadi karena kenaikan tarif dasar listrik. Menurutnya, sumplai air pada masyarakat yang tinggi terutama pada jam-jam tarif listrik yang mahal memaksa PDAM berbuat demikian. "Kenaikan ini sudah lama," katanya.
Robinson Siagian (54) salah satu warga mengakui pihaknya baru tahu tariff air minum naik setelah membayar rekening air minum untuk bulan Mei lalu. Dikatakannya kenaikan ini sangat memberatkan.
"Apalagi Juli nanti, Tarif Dasar Listrik juga akan naik. Pembayaran untuk keduanya tentu bisa membengkak,” kata warga Kelurahan Bhaktijaya, Kecamatan Sukmajaya ini. Sementara itu, Lalila (34), warga Depok Timur Dalam, menuturkan kenaikan ini akan membuatnya mengurangi pemakaian air dari PDAM. "Apa-apa mahal. Kalau tahu begini, saya bisa balik lagi ke sumur galian," tandasnya.

Read More...

Kenaikkan TDL, Pengaruhi Industri di Kota Depok

DEPOK, Rencana kenaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) akan mempengaruhi industri di Kota Depok. Pasalnya, kenaikkan TDL dikenakan bagi pelanggan di atas 1300 kwh. Sedangkan jumlah pelaku industri di Kota Depok mencapai 5000 pelanggan. "Kenaikan TDL tampaknya tidak signifikan mempengaruhi pelanggan PLN Depok. Karena umumnya pelanggan di Depok itu adalah golongan bawah. Kenaikan TDL itu bagi pelanggan di atas 1.300 kwh," terang Humas APJ Kota Depok Muhammad Imron, di ruangannya, Rabu (23/6).
Muhammad Imron mengatakan, rencana kenaikkan TDL per Juli 2010, tampaknya tak akan mempengaruhi pelanggan di Kota Depok. Sebab dari 48.600 pelanggan PLN Kota Depok, 75 persennya adalah golongan bawah, yakni 450 kwh-900 kwh. "Pelanggan PLN golongan bawah lebih banyak di Depok," kata dia.
Ia menambahkan, sekali pun jumlah industri di Kota Depok kecil, tapi total pembayaran mereka lebih besar dari total pembayaran listrik golongan bawah. Rencana kenaikan TDL itu, lanjutnya, untuk menutupi kerugian yang diderita PLN. Sebab selama ini PLN menjual listrik di bawah biaya produksi. Biaya produksi listrik per kwh itu mencapai Rp 1.380. Dijualnya Rp 655 per kwh. Lebih lanjut Imron menjelaskan, meski tidak terpengaruh kenaikan TDL, namun pelanggan golongan bawah tersebut menunggak Rp 9 miliar per bulan. Sedangkan target penagihan Rp 4.1 per bulan. Jumlah listrik yang hilang atau dicuri sebanyak sembilan persen per tahunnya. Oleh karena itu, pihaknya membentuk tim penagihan agar tunggakan pelanggan itu dapat dilunasi. "Selain itu, untuk mengantisipasi adanya tunggakan, PLN meluncurkan listrik pra bayar. Jumlah pelanggannya saat ini 8.000 pelanggan. Listrik pra bayar cukup signifikan mengatasi tunggakan," paparnya.
Dikatakan Imron, bagi pelanggan PLN yang ingin menggunakan listrik pra bayar harap menghubungi Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) setempat. Biayanya Rp 400.000, biaya itu belum termasuk biaya survei.
Imron menambahkan, dari 48.600 pelanggan PLN, pendapatan PLN APJ Kota Depok sebanyak Rp 84-85 miliar per bulannya.
Sementara itu, Hutapea (50) warga Depok Timur, meminta kepada PLN Kota Depok untuk meningkatkan pelayanan sebelum menaikan TDL. Karena selama ini di Depok Timur sering terjadi byar-pret.
"Listrik masih byar pret ingin menaikan TDL. Ini perhatian buat PLN Pusat agar kinerja PLN Depok dalam melayani pelanggan menjadi lebih baik," tandasnya.
Hutapea menambahkan, pemadaman listrik pada 18-19 Juni itu selama sembilan jam yang dimulai sore hari membuat ia dan tetangganya tidak bisa menyaksikan Piala Dunia 2010.

Read More...

KPU Depok Distribusikan Logistik Pilkada

DEPOK, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok telah mendistribusikan logistik Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) ke 11 kecamatan di Kota Depok seperti baliho, stiker pemilih, dan tiga jenis folmulir model A3 langsung ke 63 kelurahan. "KPU telah mendistribusikan logistik ke 11 kecamatan di Kota Depok," kata Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Logistik KPU, Solihin Yusup, Rabu (23/6).
Solihin mengatakan, tiga jenis folmulir model A3 itu adalah model A3 I KWK dipergunakan untuk perbaikan daftar pemilih, A3 II KWK dipergunakan untuk pendaftaran pemilih baru, dan model A3 III KWK folmulir dijadikan tanda bukti sudah terdaftar sebagai pemilih. "Seluruhnya sudah kita distribusikan langsung. Yang melakukan pendistribusian pun KPU," kata Sekretaris KPU Depok.
Solihin mengatakan, KPU Depok mencetak 4005 ribu stiker sesuai data yang diterima dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok. Stiker tersebut, kata dia, dipergunakan untuk menandai kepala keluarga yang telah terdaftar. "Bagi mereka yang tidak terdaftar ya tidak kediamannya tidak akan ditempeli stiker KPU," kata dia.
Selain itu, kata dia, KPU juga telah membagikan baliho ke 11 kecamatan. Masing-masing kecamatan mendapatkan 2 baliho tahapan pemilihan. Ia menambahkan, baliho juga dipasang di lokasi strategis seperti lingkar Universitas Indonesia (UI) dan Jalan Tole Iskandar. "Baliho dipasang di lokasi strategis agar seluruh program KPU dapat diketahui masyarakat. Kita ingin masyarakat mengikuti seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada," Solihin.
Hal senada juga diutarakan, Sekretaris Pokja KPU Arif. Menurutnya, pendistribusian logistik berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan KPU. "Alhamdulillah semuanya berjalan sesuai jadwal," katanya.
Arif berharap pendistribusian logistik Pilkada Depok berjalan lancar dan tidak terkendala sesuatu apa pun. Pasalnya, kata dia, masih banyak logistik yang perlu didistribusikan. "Masih banyak logistik yang akan didistribusikan ke PPS dan PPK," ucap dia.

Read More...

Wali Kota Ajak Ormas, LSM, OKP, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Menjadi Mitra

DEPOK, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengajak organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kepemudaan (OKP), dan tokoh agama serta tokoh masyarakat untuk menjadi mitra Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam melaksanakan seluruh program pemerintah. "Kami mengharapkan dukungan riil dan positif bagi seluruh kebijakan ataupun program yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat," katanya, saat hadir dalam Forum Silaturrahmi Organisasi Masyarakat, LSM, OKP, dan Tokoh Masyarakat dan Agama yang digelar di Gedung Graha Insan Cita Jl. Lafran Pane No. 100 Kecamatan Sukmajaya, Rabu(23/6).
Nur Mahmudi mengatakan, bahwa ia tidak anti kritik. Bahkan, ia mengharapkan kritikan, saran, dan masukan konstruktif sehingga semua kepentingan masyarakat dapat terakomodir dengan baik. "Saya sangat membutuhkan masukan kontrukstif," kata mantan Presiden Partai Keadilan (PK) itu.
Mantan Menteri Kehutanan era Presiden Gus Dur mengharapkan, forum silaturrahmi tersebut menjadi sarana menjalin kemitraan, menambah wawasan, meningkatkan kualitas Ormas, LSM, dan OKP. Sehingga, kata dia, kedepannya ormas, lsm, dan OKP dapat menjadi organisasi yang dapat bersama-sama mengawal program Pemkot Depok. Ia juga berharap, dalam forum ini para tokoh masyarakat, agama, pemuda, ormas, lsm, dan OKP dapat menciptakan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilukada. Artinya, kata dia, pemilukada dapat berjalan sukses dengan kebersamaan. "Dengan solidaritas yang kokoh Insya Allah setiap permasalahan yang akan dihadapi akan dapat terselesaikan dengan baik," kata Nur Mahmudi Ismail.

Read More...

Nur Mahmudi Ismail Diprediksi Kembali Pimpin Depok

DEPOK, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail diprediksi kembali dipercaya memimpin Kota Depok. Mantan Menteri Kehutanan era Presiden Gus Dur itu, diyakini dapat dengan mudah menjungkalkan lawan-lawan politiknya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 16 Oktober 2010 mendatang. Keyakinan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Jatijajar Centre, Benhard SH, setelah ia melihat hasil survei Jatijajar Centre kepada 800 responden warga Kota Depok. Sebanyak 336 responden (42%) memilih Nur Mahmudi Ismail pantas menjadi Wali Kota Depok priode 2011-2016, 204 responden (25,5%) memilih Badrul Kamal sebagai pantas menjadi wali kota, 140 responden (17,5%) memilih Naming D Bhotin, dan 120 responden (15%) memilih Yuyun Wirasaputra. "800 responden tersebut kita tanyakan tentang siapa kandidat wali kota Depok yang layak memimpin depok ke depan. Hasilnya seperti yang sudah diutarakan tadi. Hasil survei ini valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari jawaban responden, paling banyak memilih Nur Mahmudi untuk kembali memimpin Kota Depok," Benhard, Selasa (22/6).
Ia menjelaskan, responden yang dipilih dalam survei adalah warga Depok yang sudah mempunyai hak pilih atau 17 tahun ke atas. Sebelum dilakukan penarikan sampel terlebih dahulu merumuskan populasi survei. Populasi surveinya adalah para pemilih yang bukan pengurus partai pemenang Pemilu 2009 yang ikut mengusung kandidat wali kota Depok. Kemudian metode penarikan sampel dilakukan adalah sampel acak atau randon sampling. Bentuk penarikan sampel, kata dia, menggunakan prinsip probabilitas ; yakni memberikan kesempatan kepada semua anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel. "Kami menetapkan 800 anggota populasi, yang setiap orangnya mempunyai kesempatan yang sama satu per 800. Karena hanya dengan penarikan sampel probabilitas maka kami mengklaim hasil survei mewakili populasi, karena itu kami tetapkan suara dari 800 responden mewakili 800.000 populasi. Hasil survei ini valid," Benhard.
Bernad menambahkan, dalam suveri itu disusun kuesioner dalam bentuk pertanyaan tertutup. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan pengetahuan dan pengenalan responden atas suatu isu. Menurut Bernard, ada beberapa varian politik sehingga kebanyakan responden memilih Nur Mahmudi. Varian itu adalah PKS selalu partai yang mengusung Nur Mahmudi memiliki struktur partai yang kuat dan memiliki akses langsung pada basis massa partai. Basis massa tersebut terorganisir dan tertata dengan baik serta memiliki loyalitas kepada partai. Varian berikutnya adalah, PKS memiliki kader ideologis, intelektual, militan dan mandiri serta memiliki visi politik dan memiliki keterampilan dalam mengorganisir rakyat. Selanjutnya adalah, kata dia, kader PKS memiliki kemampuan membangun jaringan kerja politik dengan komunitas rakyat di luar PKS. "Semua responden pemilih Nur Mahmudi," kata dia.
Bernard menyatakan, atas banyaknya responden yang memilih Nur Mahmudi, maka pihaknya memberikan catatan politik kepada Nur Mahmudi. Pertama, dalam menentukan calon wakil wali kota Depok sebaiknya mengambil dari kalangan birokrat atau dari non politisi. Kedua, sebaiknya Nur Mahmudi mengidentifikasi isu strategis sebagai rencana penyusunan program kerja ke depan. Namun sebelum mengidentifikasi isu, kata dia, diperlukan evaluasi kebijakan publik. Ketiga adalah membangun komunikasi politik dengan komunitas minoritas secara intensif dan keempat adalah sudah saatnya isu reformasi birokrasi dalam kerangka percepatan pelayanan publik dan reformasi perda yang menghambat pelayanan publik menjadi tema kampanye.

Unsur birokrat dan politis
Sementara itu ditempat terpish, Koalisi Kerakyatan (gabungan partai-partai politik non parlemen) yang mendukung Nur Mahmudi juga menginginkan pendamping Nur Mahmudi dari kalangan birokrat atau politisi. Calon yang pantas dari kalangan birokrat adalah Etty Suryahati (Sekda Kota Depok), Sayid Kholid (Asisten Tata Praja), Yayan Ariyanto (Kadis Bina Marga dan Sumber Daya Air), Iskandar Rais, dan Rahmad Subagio (Kepala Badan Lingkungan Hidup). Sedangkan dari unsur politisi adalah Hasbullah Rahmad (Ketua DPC PAN Kota Depok), Nursi Arsyirawati (Anggota FBR Kota Depok), dan Sutadi Dipowongso (Wakil Ketua PDIP Kota Depok). "Sosok calon Wakil Walikota Depok merupakan sosok representatif keinginan masyarakat Depok dan memiliki legitimasi politik dan bukan sekadar ditentukan suka atau tidak suka oleh figur Walikota Depok. Figur yang kami rekomendasikan itu sesuai dengan analisis kami," tutur Ketua Koalisi Kerakyatan Gita Kurniawan.

Read More...

Pemkot Gempar, Yamaha Mio Hilang

DEPOK, Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Depok di Jalan Margonda No. 14 gempar. Pasalnya, sebuah kendaraan bermotor merk Yamaha Mio bernopol B2345UA yang terparkir percis di depan gedung Badan Pelayanan Perizian Terpadu (BPPT) hilang digondol maling. Menurut pemilik kendaraan Alfian, seorang petugas clening cervice, ia memarkir kendaraanya sekitar pukul 08.00 WIB. "Pada pukul 10.00 saya keluar dari ruangan untuk mengecek keberadaan motor. Tapi motor sudah tidak ada," kata Alfian, Selasa (22/6).
Alfian menuding peristiwa hilangnya motor miliknya sebagai bukti bahwa tingkat keamanan di lingkungan Pemkot Depok sangat tidak terjamin. Sekalipun, kata dia, personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) banyak terlihat di lingkungan pemkot. "Keamanan di lingkungan pemkot tidak terjamin lagi," ujarnya.
Ia menambahkan, sebaiknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang membawa kendaraan roda dua tidak memarkirkan kendaraannya di luar lokasi parkir milik Satpol PP. Sebab, kata dia, motor Yamaha Mio miliknya telah diberikan pengaman tambahan. Kenyataanya, kata Alfian, pencuri itu berhasil membawa kabur kendaraan miliknya. "Ya, kalau mau motor kita aman parkirkan di tempat yang sudah tersedia," kata Alfian lirih.
Kehilang sebuah motor sudah sering terjadi dilingkungan pemkot. Sayangnya, sampai saat ini pelaku pencurian motor belum juga tertangkap. Pemkot Depok melalui Dinas Satpol PP telah menyediakan lahan parkir yang reltif cukup aman. Namun, masyarakat dan PNS Pemkot Depok sebagai pemilik
kendaraan justru tidak mau memarkirkan kendaraanya di tempat yang telah disediakan.
Secara terpisah, Kepala Dinas Satpol PP Sariyo Sabani menghimbau PNS dan masyarakat untuk tidak memarkirkan kendaraanya di luar lokasi yang telah ditetapkan Satpol PP. "Kita telah menyediakan dua lokasi parkir bagi kendaraan bermotor. Lokasinya berada percis di depan. Sebaiknya parkir itu yang digunakan," kata dia.
Sariyo mengatakan, ia tidak dapat terus menerus memantau kendaraan yang di parkir di luar lokasi parkir. Anak buahnya pun demikian. Makanya, kata dia, sebaiknya para pengendara kendaraan bermotor menaati segala peraturan. "Kita sudah berulang kali memaksa para pengendara motor memarkirkan kendaraanya di parkiran," tandasnya.

Read More...

Keluarga Eks PKI Mencari Keadilan Sampai ke Ombusman RI

DEPOK, Sudah ribuan kali Dwi Budhiyanto, anak seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Tenaga Kerja bernama Lukman (alm), mencari keadilan. Ia dan keluarganya merasa tersudutkan serta terkucilkan dari pergaulan sosial, setelah ayahnya Lukman dituding sebagai antek komunis. Untuk menguak kebenaran apakah orangtuanya terlibat kegiatan PKI, ia telah meminta Ombusdman Republik Indonesia mengklarifikasi Surat Wali Kota Administrasi Depok nomor 357/26 April 1986. "Kami bersyukur Ombusdman merespons keinginan kami. Mereka telah mengirimkan surat ke Wali Kota Nur Mahmudi supaya dilakukan peninjuan kembali, dan jawaban diberikan secara tertulis," kata Dwi Budhiyanto, warga Jalan H Salim RT02/RW01, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Selasa (22/6).
Dwi Budhiyanto mengatakan, beberapawaktu lalu, ia dan keluarganya mengirimkan surat ke Ombusdman meminta pihak Ombusdman membuka tabir gelap yang menyelubungi ayahnya. Ia mengaku bahagia karena Ombusdman memberikan jawaban dengan mengirimkan surat permintaan klarifikasi nomor : 0481/KLA/0617.2009/RS-14/VIII/2009 kepada wali kota prihal tindak lanjut permohonan peninjauan kembali surat wali kota nomor 357/121 tanggal 26 April 1986, prihal penggunaan tenaga guru eks G 30 S/PKI atas nama Lukman. "Semoga ini menjadi petanda baik bagi keluarga kami," kata dia.
Dalam surat yang ditandatangani Ketua Ombusdman Antonius Sujata, kata Dwi Budhiyanto, bahwa menurut Undang-undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombusdman pasal 33 ayat (1) dan (2) terlapor harus memberikan penjelasan secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 hari, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan penjelasan.
Dalam suratnya, Ketua Ombusdman RI berharap Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut dan menyampaikan penjelasan secara tertulis tentang tindak lanjut yang telah dilakukan. Mengingat berdasarkan keterangan pelapor pihak wali kota selalu menjanjikan penyelesaian atas permasalahan dimaksud. Namun, sampai saat ini pelapor belum menerima tindak lanjut penyelesaiaan tersebut. "Keluarga kami berharap wali kota menjawab surat dari ketua Ombusdman," tandas Dwi Budhiyanto.

Read More...

Auto Bridal Bidik Cinere

DEPOK, Auto Bridal Plus 99 Cinere resmi dibuka. Dengan begitu para empunya kendaraan, khususnya roda empat di Kota Depok yang memiliki mobilitas cukup tinggi, tidak perlu khawatir dengan aktivitas padat yang
mengharuskan anda meeting, namun dilain sisi mobil anda perlu dicuci agar terlihat kinclong.
Salon mobil yang berada di bilangan Cinere Raya No. 13 itu mengusung konsep one stop dengan menyematkan fasilitas yang membuat konsumen betah. "Ini namanya next generation car wash. Dimana kami memberikan tak sekedar cuci mobil tetapi juga pelayanan akan kenyamanan konsumen. Seperti contoh tersedianya, lounge, vip member, café, children playground dan pekerja
yang profesional," ungkap Russell, Presiden Komisaris Auto Bridal Plus 99
Cinere di sela pembukaan itu.
Russell menambahkan, alasan dibukanya Auto Bridal di Cinere lantaran wilayah tersebut merupakan pintu gerbang dari dan menuju Kota Depok. "Di Cinere strategis. Ini pintu gerbang Depok. Selain itu, Cinere juga memiliki banyak perumahan yang merupakan potensi pasar kami," kata Russell.
Auto Bridal adalah perusahaan yang memfokuskan diri pada perawatan mobil dengan konsep utama look new and wet looked. Sehingga setiap mobil yang baru keluar dari tempat ini akan terlihat baru. "Auto Bridal menggunakan ice cream car wash, di mana shampo khusus mobil itu mengandung pH balance yang aman buat kulit dan bagus buat mobil. Lihat saja model dan Kiki Amalia yang ikut nyuci dan kena busa, aman kan?," tandasnya.
Dalam pembukaan itu turut hadir Kajari Kota Depok Zulkifli Siregar, Camat Cinere Achmad Syarifuddin, Koramil Cinere, Polsek Cinere dan Brand Ambasador Auto Bridal Indonesia Kiki Amalia.

Read More...

Gelar Sidang Perdana Bansos, Pengadilan Dilempari Tomat Busuk

DEPOK, Sidang perdana kasus dugaan penggelapan dana bantuan sosial (bansos) pembelian alat kesehatan sebesar Rp 800 juta di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Senin (21/6), diwarnai hujan tomat busuk yang dilemparkan puluhan demonstran ke arah kantor PN. "Kami ingin pengadilan tidak hanya menyidangkan mantan Kepala Dinas Kesehatan. Tangkap juga yang lainnya," kata Rachman Toro.
Sementara itu, tersangka kasus korupsi, Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Mien Hartati berharap Pengadilan Kota Depok dapat membuktikan kebenaran bahwa dirinya terlibat atau tidak dalam dugaan korupsi. "Saya tidak dapat menyatakan saya benar atau tidak. Biarkan pengadilan yang membuktikannya," kata Mien singkat, sebelum sidang perdana dugaan korupsi alat kesehatan.
Hal senada disampaikan Kuasa hukum Mien Hartati, Agung Sri Purnomo. Menurutnya, pengadilan harus menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. "Pengadilan nanti lah yang membuktikan klien saya itu korupsi atau tidak. Jadi ikuti saja jalannya persidangan," ujarnya.
Menurut Agung, klainnya Mien berulang kali membantah telah melakukan tindakan korupsi. Pernyataannya itu diperkuat oleh saksi yang akan dihadirkan. "Klien saya membantahnya. Kami diperkenankan untuk mengajukan saksi, karena itu saksi akan kami hadirkan nantinya. Sebagai pejabat negara, klien kami diduga salah mengambil kebijakan administrasi," kata dia.
Agung menambahkan, ia tidak akan mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya tersebut.
Dikatakan Agung, ia tidak akan mengomentari tentang apakah dimunculkannya kasus tersebut karena ada tekanan politik menjelang pemilihan kepala daerah Kota Depok.
Sementara itu, Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rohim tidak mau memberikan komentar lebih lanjut tentang sidang tersebut. "Sidangnya dilakukan terbuka. Jadi keterangannya seperti yang disampaikan dalam pengadilan," tuturnya.
Ketua Majelis Hakim dalam persidangan tersebut adalah Pim Hariyadi, sedangkan dua anggota hakimnya adalah Syahri Adami dan Daryanto. Sidang dakwaan pertama ditujukan kepada Yusuf Effendi, sedangkan Mien Hartati mendapat giliran sidang dakwaan yang kedua. Pada persidangan tersebut JPU menyatakan bahwa Yusuf dan Mien didakwa karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum yakni memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
Dalam penjelasan JPU tersebut menyebutkan bahwa pada tahun 2008 Gubernur Jawa Barat telah menerbitkan surat keputusan tentang bantuan sosial untuk rumah sakit swasta di Kota Depok sebesar Rp 800 juta. Pemberian bantuan itu pun dimasukan dalam Perda, APBD pengubahan anggaran tahun 2008. Kebijakan itu juga diatur peraturan wali kota Depok tentang pengubahan anggaran. Kemudian Wali Kota Depok mengeluarkan keputusan bahwa mekanisme teknis penerima bantuan tersebut diatur oleh Dinas Kesehatan Kota Depok pada 11 September 2008. Surat tersebut ditindaklanjuti Dinkes dengan menerbitkan petunjuk teknis pemberian dana bantuan alat kesehatan yang diambil dari APBD Provinsi Jawa Barat tersebut, pada 12 Desember 2008.
Setelah surat tersebut terbit, maka Dinkes pun melakukan pertemuan dengan Direktur RS Simpangan Depok Warsito, Direktur RS Hasana Graha Affiah (HGA)Maman Hilman, dan Direktur CV Dwi Almedika Mansyur. Dalam pertemuan itu Mansyur mengarahkan harga spesifikasi masing-masing alat kesehatan itu sebesar Rp 400 juta. Mansyur juga yang mengenalkan Direktur PT Karya Profesi Mulia Yusuf Effendi kepada direktur kedua rumah sakit itu sebagai penyedia alat kesehatan. Setelah pertemuan tersebut, Dinkes meminta kepada Warsito dan Maman untuk membuat proposal permohonan bantuan alat kesehatan. 24 Desember 2008, cairlah dana bantuan tersebut. Dana itu dikirim melalui transfer rekening masing-masing rumah sakit itu.
Warsito dan Maman lalu mengajukan proposal penawaran harga kepada Yusuf Effendi. Yusuf kemudian menjawab dengan menyatakan alat kesehatan berupa alat operasi, scan mata, dan THT sebesar Rp 440 juta. Tawar menawar pun terjadi. Akhirnya kesepakatan pun terjadi untuk harga alat kesehatan tersebut Rp 400.180.000. Sidang akan dilanjutkan pada Senin (28/6) dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Read More...

FBR Kunjungi Susno di Sel

DEPOK, Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) KH Ahmad Lutfi Hakim menjenguk mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji di rumah tahanan Mako Brimob Kelapa Dua Depok. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan balas budi yang dilakukan FBR setelah keluarga Susno sudah menyambangi pesantren milik FBR di Jalan Raya Penggilingan Cakung. "Kedatangan saya menyambung silaturahmi yang sudah dibuka keluarga Susno ketika dia mengunjungi pesantren kami di Penggilingan, lima hari lalu, dan kami membalasnya, sekaligus ngobrol tentang agama tukar pikiran, nggak lebih," kata dia, Senin (21/6).
Menurut Lutfi, kondisi Susno sehat dan tegar, ia menggunakan kaos putih bergaris dan celana jeans. Ia pun sempat menyampaikan dukungan kepada mantan Kapolda Jawa Barat itu bahwa masyarakat Betawi mendukung seluruh langkahnya. Lutfi mengaku kagum dengan keberanian Susno yang mau berada dibalik jeruji besi untuk menguak kasus mafia hukum. Ia bahkan mengatakan, Susno sudah meneladani sifat para ulama besar yang berani mengungkap kebenaran. Lutfi meminta Susno untuk tak gentar terus membongkar kasus mafia hukum lainnya. "Orang - orang yang perjuangkan kebenaran itu biasanya dipenjara, ulama - ulama besar saja dulu semua dipenjara, Pak Susno sudah teladani, tetapi kemudian masyarakat tahu kalau dia bela kebenaran," kata dia.
Lutfi menganalogikan Susno sebagai garam yang memberikan rasa bagi kehidupan hukum di Indonesia. Ia sosok pemberani yang patut diteladani. "Dia berani berkata benar walau pun hal itu berdampak pada pahitnya kehidupa dia dan keluarga," ujarnya.
Saat ditanya apakah FBR akan mengerahkan massa untuk mendukung Susno, Lutfi dengan santai menjawab, bahwa ia belum memiliki rencana berunjuk rasa. Namun, kata dia, hal itu tidak menutup kemungkinan dilakukan jika warga Betawi menginginkan. "Saat ini belum ada rencana berdemo," tandasnya.
Di tempat sama, salah seorang kuasa hukum Susno, Zul Armain Aziz mengatakan, terdapat kejanggalan dalam perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh Polri. Sebab, lanjut Zul, seharusnya Susno sudah dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bukan memperpanjang masa penahanannya. "Kami berencana menggugat kedua kali, masalah perpanjangan penahanan, dalam perpanjangan penahanan tidak seharusnya dilakukan polisi, harusnya sudah LPSK yang menjamin Susno, dan sudah tanda tangan kontrak dengan LPSK sehingga segala kepentingan dilindungi Susno harus dilindungi LPSK, seharusnya unsur – unsur yang dikatakan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, tak perlu dikhawatirkan polisi," kata dia.

Read More...

Gusti Randa Ramaikan Pilkada Depok

DEPOK, Artis Gusti Randa pastikan diri maju dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Depok tahun 2010. Mantan suami artis Nia Paramitha itu maju sebagai calon wakil wali kota dari unsur perseorangan mendampingi Rudi HM Samin. "Saya sudah fix berdampingan dengan Rudi Samin," kata dia, Senin (21/6).
Gusti Randa mengatakan, ia telah dipinang Rudi Samin untuk menjadi pasangan duetnya di Pemilukada. Ia bersedia menemani Rudi asalkan seluruh persyaratan sudah lengkap. Artinya, kata dia, surat pernyataan dukungan sudah dibuat rangkap tiga. Masing-masing satu rangkap softcopy serta fotocopy KTP untuk diberikan kepada KPU Kota Depok, satu rangkap softcopy dan hardcopy asli serta fotocopy untuk PPS, dan satu rangkap untuk masing-masing pasangan calon perseorangan. "Kalau semuanya sudah siap ya tak menjadi masalah," kata pria kelahiran Jakarta, 15 Agustus 1965.
Bintangi sinetron Siti Nurbaya itu mengatakan, blue print pembangunan Kota Depok ke depan telah disiapkan Rudi Samin. Dirinya tinggal mengikuti seluruh agenda yang dibuat Rudi. "Kalau pandangan saya mengenai pembangunan Kota Depok, ya itu tanya langsung saja pada orangnya," ujar Gusti.
Secara terpisah, Rudi HM Samin mengatakan, hasil seleksi yang dilakukan dirinya dan timnya dalam menetapkan calon wakil wali kota sudah final. Dari beberapa nama artis seperti Yenny Rachman, Desi Ratna Sari, Biem Binyamin, dan Gusti Randa. Ia lebih cocok bertemu Gusti Randa. "Gusti Randa memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup. Dalam dunia advokad, Gusti cukup dikenal, dan lebih penting lagi ia mempunyai pengalaman dalam dunia politik. Pastinya, dia itu orang Depok," kata dia.

Read More...

Remaja Diminta Kembangkan Energi Positif

DEPOK, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail ingatkan para remaja di Kota Depok agar memelihara, menghargai, dan menghormati orang lebih tua. Hal tersebut dikatakan Nur Mahmudi Ismail saat hadir diacara Pembinaan Anak dan Remaja yang diselenggarakan oleh Pokja I TP PKK Kota Depok. "Remaja di Kota Depok diharapkan dapat memelihara, menghargai, dan menghormati orang yang lebih tua, agar tidak terbawa pada arus pergaulan bebas," katanya di Aula Lt. 1 Balaikota Depok, Senin (21/6).
Nur Mahmudi mengatakan, pembinaan bertujuan untuk meningkatkan intelektualitas, kreativitas, dan produktivitas para remaja agar bisa menyongsong Kota Depok menjadi Kota yang mandiri dan unggul. Nur Mahmudi mengatakan, masa remaja adalah masa yang kuat dan penuh gejolak akan rasa ingin tahu, karena itulah para remaja perlu pembinaan agar keingintahuan dan gejolak kaula muda dapat tersalur secara positif dan bermakna. "Tanamkan pada diri masing-masing agar bisa menjadi remaja idola. Remaja idola yang dimaksud adalah remaja yang memelihara kejujuran, dapat dipercaya, disiplin, tanggung jawab, tidak manja, dan mandiri," kata dia.
Walikota memaparkan masa remaja adalah jembatan penghubung antara masa anak-anak dan masa mandiri yang harus memiliki prinsip dan tanggung jawab hingga dapat berpikir matang. "Jembatan itu ditempuh dengan waktu yang cukup panjang dan tidaklah selalu stabil, untuk menjaga kestabilan, pendidikan formal saja tidaklah cukup tetapi harus dengan pembinaan agar menjadi tauladan bagi generasi mendatang. Pembinaan yang dilakukan harus mencakup segala hal baik sikap, kepribadian, agama, penampilan, dan kemandirian," kata Nur.
Ia berpesan agar keremajaan yang dimiliki harus ditempatkan sebagai energi potensial untuk wujudkan perspektif sehingga dapat menuju kedewasaan secara unggul dan optimal. "Remaja adalah perwakilan bagi anak-anak dan orang tua untuk melakukan suatu pergerakan yang bermakna. Bentuklah satgas kebersihan untuk mengelola sampah sehingga kota bebas sampah dapat diwujudkan di Depok," tandasnya.

Read More...

Kepala BPPT 'Lawan' Surat Edaran Wali Kota

DEPOK, Ironis, kendati Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 40/874-Huk/ 2008 tertanggal 18 Juni tentang larangan merokok di tujuh tempat, tempat pelayanan umum, tempat erja, sekolah, sarana pelayanan kesehatan, taman bermain, rumah ibadah, dan angkutan umum (angkot). Namun, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Depok justru memberikan izin pemasangan reklame iklan rokok di ruas jalan protokol. "Tanyakan langsung saja kepada Kepala BPPT, mengapa dia tidak menjalankan himbauan dari wali kota, mengapa masih ada iklan rokok terpasang di jalan utama," tegas Wali Kota Nur Mahmudi Ismail, Kamis (17/6).
Nur Mahmudi mengatakan, himbauan larangan merokok yang diberlakukan di Kota Depok tidak terlepas dari keinginan dunia internasional untuk membatasi penggunaan nikotin. Yang juga berarti menjaukan masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan rokok. Ia menambahkan, bila ada pertanyaan mengenai dampak pelarangan memasang reklame iklan rokok di jalan-jalan utama di Kota Depok akan berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok sama sekali tidak benar. "Setelah dilakukan perhitungan secara matang, pengaruhnya hanya sedikit. Kalau tidak salah selisihnya hanya 25 persen," terangnya.
Mantan Menteri Kehutanan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) era Gus Dur itu mengatakan, dirinya belum melihat secara langsung iklan rokok yang terpampang di Jalan Margonda. "Kalau boleh tahu iklan tersebut di pasangnya di mana," tanya Nur Mahmudi.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Yuyun Wirasaputera mengatakan, SE Wali Kota Depok sifatnya hanya surat edaran untuk mengajak dan menghimbau masyarakat untuk tidak merokok di tujuh tempat, diantaranya pelayanan umum, pelayanan kesehatan, taman bermain, rumah ibadah. "Jadi belum berupa keputusan," kata dia.
Yuyun mengatakan, sebelum memvonis Kepala BPPT telah menyalahi aturan atau tidak sebaiknya ditanyakan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Bisa saja, kata dia, reklame iklan rokok yang sekarang terpajang di Jalan Margonda merupakan iklan lanjutan atau perpanjangan kontrak iklan tahun-tahun sebelumnya. "Sebaiknya ditanyakan terlebih dahulu," kata dia.
Kepala BPPT Diah Irwanto mengatakan, izin reklame iklan rokok di Jalan Margonda sudah keluar sejak 2009 dan akan berakhir 2011, berbarengan dengan selesainya pelebaran Jalan Margonda. Ia membantah kalau dirinya dinyatakan telah melawan SE wali kota. "Ini merupakan koreksi bagi BPPT. Kita sudah berkomitmen mematuhi seluruh himbauan wali kota," kata dia.
Diah mengatakan, mengenai permintaan agar reklame iklan rokok tersebut untuk diturunkan, ia terlebih dahulu mengkaji segala kemungkinan jika hal itu dilakukan. "Kita kaji terlebih dahulu," tandasnya. Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengharamkan kawasan kendali
ketat di empat titik jalan protokol Ibu Kota dari reklame iklan rokok. Pelarangan reklame iklan rokok tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Kendali Ketat di DKI Jakarta. Kawasan kendali ketat penyelenggaraan reklame itu ada di sepanjang Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan HR Rasuna Said, dan Jalan Jenderal Gatot Subroto. Bagaimana dengan Depok ?.

Read More...

Kantor Wali Kota Depok di Demo Warga, Pendemo Bakar Tumpukan Sampah

DEPOK, Tak kunjung meraih piala Adipura, kantor wali kota disatroni puluhan massa dari Gerakan untuk Pemuda (Garuda). Puluhan massa mempertanyakan kinerja Wali Kota Nur Mahmudi Ismail dalam mengatasi permasalahan sampah. Padahal, untuk mengatasi krisis persampahan di Kota Depok, Nur Mahmudi telah mengembangkan program sensasional membangun 100 Unit Pengolahan Sampah (UPS) hingga 2011. "Tidak sedikit dana dikeluarakan untuk mengatasi masalah persampahan. Mengapa kita masih saja tak kunjung mendapatkan Adipura," tegas dinamisator lapangan (dinlap) aksi tersebut, Fikri, Kamis (17/6).
Fikri mengatakan, merebut Adipura yang merupakan supremasi tertinggi di bidang kebersihan dari Kementerian Lingkungan Hidup merupakan dambaan setiap insan di Depok. Sayangnya semangat perjuangan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dengan masyarakatnya tidak terjalin secara kolektifitas, simultan, dan simultan. "Wajar rasanya kalau hal ini dibiarkan terus menerus seperti ini, Kota Depok akan menjadi kota terkotor," ujarnya.
Koordinator aksi tersebut, Rachman Tiro dengan lantang berkata, pemkot telah menggelontorkan dana sebanyak Rp 100 miliar lebih untuk mengatasi masalah sampah. Dana itu, kata dia, digunakan untuk
membuat sejumlah program seperti UPS dengan anggaran Rp 10,8 Miliar, Tempat Penampungan Akhir (TPA) senilai Rp 4 miliar. Selain itu, ada pula Rp 8,8 miliar untuk layanan angkutan sampah dan Rp 5,3 miliar untuk anggaran pengelolaan sampah. Ada pula dana pemasangan spanduk dan baliho mendukung
Adipura yang banyak dipasang di sut-sudut kota. "Anggaran besar, tapi sampah tetap tak teratasi," ucapnya.
Rachman menuding Nur Mahmudi sebagai wali kota menjadi faktor utama tidak terciptanya kebersamaan di Kota Depok. Nur Mahmudi malah membentuk masyarakat individualis. "Ingat, program sensasional 100 UPS
hanya menghamburkan uang rakyat," ujarnya.
Menurut Cahyo, juru bicara aksi, kegagalan pemerintah memenangkan Adipura terletak pada program pemerintah yang individualis dan tak melibatkan warga sekitar. Menurutnya, UPS misalnya, ia berpendapat meski program ini baik, proyek hanya melibatkan orang-orang di lingkungan wali kota saja. Akhirnya, ujarnya lebih lanjut, proyek ini tak memiliki perencanaan yang matang. Bahkan banyak yang tak maksimal seperti berhenti beroperasi karena tak kunjung mendapat dukungan warga. "Jadi intinya walikota Depok gagal untuk mewujudkan program meraih Adipura ini," katanya.
Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok mengakui telah memprediksi
kegagalan ini. Menurut anggota komisi C, Slamet Riyadi, kepada wartawan beberapa waktu lalu, kebanyakan program pemerintah belum menyentuh hal-hal substantive untuk menyelesaikan masalah kebersihan. Ia mengatakan kebanyakan program hanya seremonial saja.
Dalam aksi tersebut, pendemo tak hanya berorasi, mereka juga membakar tumpukan sampah sebagai tanda gagalnya pemerintah. Namun sayangnya, demo kali ini tak ditemui perwakilan dari pemerintah. Bahkan, wali kota Depok, Nur Mahmudi Ismail sedang tak berada di tempat.

Read More...

MS Kaban Kunjungi Susno

DEPOK, Mantan Menteri Kehutanan MS Kaban kunjungi mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji di Rutan Brimob Kelapa Dua, Depok. Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu mengatakan bahwa ia memiliki hutang budi terhadap Susno.
Menurut Kaban, Susno merupakan orang yang telah berjasa dalam penegakkan hukum khususnya dalam pemberantasan kasus pembalakan liar atau illegal logging. "Pada intinya saya utang budi," kata dia Kamis (17/6).
Ia mengatakan, ada tiga jasa besar Susno. Pertama, membantu Departemen Kehutanan saat Susno menjadi Wakil Kepala PPATK bersama Yunus Husein mencegah para cukong yang akan melakukan cuci uang di kasus illegal logging. Kedua, pada saat menjadi kapolda Jawa Barat, ia tetap gencar melakukan penindakan tegas terhadap para pelaku ilegal loging. Susno pun, kata dia, berani memberantas kasus illegal logging di Jabar yang hampir puluhan tahun tidak terselesaikan. "Sewaktu beliau jadi kapolda, dalam waktu singkat kejahatan dapat diatasi. Kawasan hutan terselamatkan dari para perambah liar. Dan para perambah liar dengan sukarela meninggalkan kawasan tersebut," katanya.
Kabang mengaku sangat terksan dengan Susno. Susno dinilai Kaban memiliki semangat menegakkan hukum. Ia menambahkan, dalam kasus Agustian, ia sama sekali tidak pandang bulu. "Pasti orang Jawa Barat tahu tentang Agustian," kata dia.
Ketiga, terang Kaban, pada saat Susno menjadi Kabareskrim Mabes Polri. "Banyak terobosan untuk menyelesaikan kasus hukum yang terkait Departemen Kehutanan," tuturnya.
Selain terkesan dengan keberaniannya, Kaban kembali memuji Susno yang berjasa dalam penegakan hukum. Kendati demikian, dia mengaku heran dengan kasus yang membelit Susno. "Itu peringatan kepada masyarakat. Ada apa dengan negara kita, karena dia seorang kabareskrim bisa tersandung seperti ini," kata dia.

Read More...

Satpol PP Berencana Kembali Tertibkan Bangunan Liar

DEPOK, Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, Sariyo Sabani berencana kembali membongkar bangunan liar di sepadan setu, sungai, kali, dan mata air. Hal tersebut dilakukan sesuai peraturan derah (Perda) No 18 tahun 2003 tentang Garis Sepadan Sungai, Perda No 3 tahun 2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Perda No 14 tahun 2001 tentang Kontruksi Bangunan. "Tahun 2010 ini, Satpol PP telah melakukan penertiban sebanyak 2000 bangunan di sepadan sungai, situ, kali, dan mata air," kata dia saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (17/6).
Menurut Sariyo, sekarang ini Depok telah kehilangan 4 situ yang seharusnya dapat difungsikan sebagai penampung air. Persoalannya, kata dia, dari 26 situ yang ada di Kota Depok sekarang ini, banyak yang sudah mengalami penyempitan dan pendangkalan. "Kalau dibiarkan terus menerus kita akan kehilangan situ, sungai, dan kali. Harusnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat melimpahkan kewenangan kepengurusan kepada pemerintah kota," terang dia.
Ia menambahkan, fenomena alam yang saat ini tengah terjadi dapat menyebabkan banjir dibeberapa titik . "Tidak menutup kemungkinan beberapa titik banjir akan kembali banjir," ucapnya.
Sariyo berharap setelah dilakukan penertiban oleh Satpol PP dan Dinas Bina Marga dan SDA dinas lainnya pun ikut serta melakukan pengolahan lahan tersebut. "Jangan sampai lahan ditinggalkan kosong begitu saja," ujarnya.

Read More...

Calon Independen Pastikan Berdampingan Dengan Artis

DEPOK, Dua calon independen yang akan maju dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Depok pada tahun 2010 ini tegaskan tampil di Pemilukada. Bahkan, kedua calon independen yakni Rudi HM Samin dan Gagah Sunu Sumatri dipastikan akan didampingi artis ibukota. "Saya sekarang tengah menggodok nama-nama artis yang akan mendampingi saya dalam Pemilukada," kata Rudi HM Samin, di ruang kerjanya, Rabu (16/6).
Rudi menuturkan, beberapa nama artis ibukota seperti Gusti Randa, Desi Ratnasari, dan Yenni Rachman tengah digodok tim suksesnya untuk mendampingi dirinya maju dalam Pemilukada. Selain sebagai artis, kata Rudi, dua nama artis perempuan tersebut diharapkan dapat mewakili kaum hawa. "Sekarang ini saya sudah mendapatkan dukungan lebih dari 45 ribu tanda tangan," kata Ketua DPC PKPI.
Rudi merasa heran jika ada calon independen yang baru sebulan mendeklarasikan diri, namun telah mengklaim telah mendapat dukungan dari masyarakat. "Saya sudah hampir satu tahun mengumpulkan dukungan. Saya meragukan kalau ada yang seperti itu. Saya tidak mau merekayasa," katanya.
Ia mengatakan, untuk mendapat dukungan dari warga, ia harus keluar masuk kampung untuk mendapatkan dukungan. Dia mencontohkan, beberapa waktu lalu ia menghadiri pertemuan di Pangkalan Jati Baru. Dalam pertemuan tersebut dihadiri 500 Kepala Keluarga. "Semua yang dilakukan hanya untuk meyakini warga. Saya sudah berkomitmen maju dalam Pilkada," ucap Rudi HM Samin.
Dalam pertemuan tersebut, terang Rudi, biasanya dilakukan kontrak politik. Ada lima poin penting yang diinginkan warga. Pertama, pendidikan gratis untuk SD, SMP, plus buku paket gratis. Kedua, kesehatan. Ketiga, KTP. Keempat RT/RW diberi gaji. Kelima, ketenaga kerjaan. "Seluruhnya dapat terwujud jika dijalankan benar," kata dia.
Rudi menambahkan, untuk menggeratiskan sekolah SD dan SMP swasta tertentu saja dapat dilakukan tanpa harus mengeluarkan uang APBD. Misalnya, kata dia, diambil dari dana kompensasi migas yang didapat Kota Depok. "Selama ini Depok mendapat dana kompensasi sebesar Rp7 miliar pertahun dari migas. Belum lagi biaya bagi hasil PBB yang mencapai Rp75, 6 miliar jumlahnya," katanya.
Sebelumnya, sekretaris Kantor Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok, Gagah Sunu Sumanteri, memastikan pencalonannya sebagai wali kota dari unsur independen merupakan harga mati. Bahkan, ia bersedia mengajukan surat permohonan cuti kepada Wali Kota Nur Mahmudi Ismail untuk ikut dalam bursa Pemilihan Umum Kepalada Daerah (Pemilukada) Kota Depok, 16 Oktober mendatang. "Saya akan segera mengajukan surat permohonan izin kepada wali kota Nur Mahmudi Ismail untuk tampil dalam Pemilukada bersama Derry Drajat," tegasnya.
Gagah mengatakan, bila surat izin merupakan salah satu syarat yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, ia dengan senang hati menjalankannya. Apalagi, kata dia, surat izin merupakan aturan atau ketetapan perundang-undangan. "Sejak awal hingga kini kami (Derry Drajat, red) sudah siap. Bahkan, saya sendiri juga sudah siap untuk segera mengajukan surat permohonan izin kepada Wali Kota Depok terkait pencalonan saya pada Pemilukada nanti," terangnya.
Mengenai kapan surat permohonan tersebut akan dilayangkan, mantan Kepala Kantor Kesbangpol-Linmas Depok itu, belum bersedia memberikan tenggat waktu pasti. "Ya, doakan saja..kebetulan jadwal pendaftaran calon independen belum dibuka. Kalau sudah di buka ya pasti kita laksanakan,"ujar Gagah. Mengenai syarat-syarat keiikutsertaan sebagai calon independen, mantan pejabat Dinas Pendidikan Depok itu mengaku, telah mengetahui dan memahami persyaratan apa saja yang harus disiapka sebagai seorang bakal calon wali kota dari unsur perorangan nanti. "Ya, saya sudah mempelajari dan memahami secara utuh peraturan dan syarat-syarat calon independen," kata dia.

Read More...

UI Kerjasama dengan CIMB Niaga

DEPOK, Universitas Indonesia (UI) bekerjsama dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) untuk mempermudah mahasiswa dalam melakukan pembayaran biaya kuliah. Kerjsama program tersebut dilakukan dengan penandatanganan perjanjian antara UI dengan PT Bank CIMB Niaga yang dilakukan oleh Rektor Universitas Indonesia, Gumilar R Somantri dengan Presiden Direktur CIMB Niaga, Arwin Rasyid di Gedung Rektorat UI, Depok. "Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi seluruh civitas akademika UI. Dengan sistem host to host realtime online melalui ATM dan Teller CIMB Niaga yang dapat melayani pembayaran biaya pendidikan UI melalui fasilitas ATM, SST dan Teller," kata Arwin usai acara penadatanganan, Rabu (16/6).
Arwin mengatakan, mahasiswa juga dapat memperoleh kepastian pembayaran. Pada saat bertransaksi, ujarnya, tertera di layar ATM, SST dan teller mengenai jumlah tagihan dan nama mahasiswa. “Mahasiswa hanya memasukkan nomor referensi mahasiswa. Selain dapat dinikmati oleh mahasiswa yang belum menjadi nasabah. "Caranya mudah, hanya dengan mendatangi teller CIMB Niaga yang tersebar di 675 kantor cabang CIMB Niaga di seluruh Indonesia, maka pembayaran biaya pendidikan dapat dituntaskan dengan mudah," tandas Arwin.
Dijelaskan Arwin, CIMB Niaga kini tercatat sebagai salah satu Bank yang dapat melayani pembayaran biaya pendidikan UI melalui fasilitas ATM, SST dan Teller. "Selain biaya SPP, segenap sivitas akademika UI juga dapat melakukan pembayaran biaya pendaftaran, wisuda, pembelian software, dan lain-lain," ucapnya.
Ditemui di tempat yang sama, Rektor UI, Gumilar R Somantri menyambut baik kerjasama tersebut. Dengan sistem yang diterapkan pihak CIMB Niaga diharap dapat mengurangi proses administrasi keuangan khususnya dalam mengidentifikasi dan rekonsiliasi pembayaran. Pengembangan layanan pembayarak tersebut merpukan kelanjutan dari kerjasama kedua belah pihak sejak 2006 lalu. "Sebelumnya, pembayaran biaya kuliah hanya dapat dilakukan melalui Self Service Terminal (ATM non tunai) CIMB Niaga. Pengembangan layanan ini merupakan salah satu wujud kepedulian CIMB Niaga kepada dunia pendidikan yang diwujudkan dengan menyediakan produk dan layanan perbankan yang sesuai kebutuhan dunia pendidikan," ujar Gumilar meyakinkan.
Dengan adanya laporan yang jelas, lanjutnya dapat diperoleh informasi pembayaran dengan cepat, tepat dan akurat dalam memonitor perkiraan arus penerimaan biaya pendidikan. Pada akhirnya, akan diperoleh pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien. Sebelum adanya kerjasama ini, papar Gumilar, kedua institusi juga telah bekerjasama dalam bentuk pembangunan Gedung Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) yang berlokasi di Kampus Depok. "Selain sebagai wujud komitmen untuk selalu memberikan nilai tambah kepada para stakehodersnya, kerjasama ini juga dalam rangka memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan di tanah air," kata dia.

Read More...

Pemkot Depok Berencana Gratiskan Pengurusan IMB

DEPOK, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tengah melakukan pengkajian mengenai kemungkinan menggratiskan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada masyarakat kurang mampu. Hal itu sesuai imbauan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa yang mengimbau pemerintah daerah membebaskan biaya pengurusan IMB bagi masyarakat miskin. "Kalau itu sudah menjadi kebutuhan masyarakat pasti kita lakukan. Tapi harus dibuat dasar hukumnya terlebih dahulu," tutur Wali Kota Nur Mahmudi Ismail seusai membuka sosialisasi perizinan terpadu di Sawangan Golf, Rabu (16/6) kemarin.
Menurutnya, kendati masih dalam kajian ia berjanji akan memberikan IMB secara gratis kepada warga berpenghasilan rendah. Namun, menurut dia, saat ini Pemkot Depok masih fokus untuk mengurangi beban masyarakat lainnya, seperti asuransi untuk pelayanan kesehatan dan santunan kematian. "Kalau hanya satu orang saya dapat memberikannya secara gratis," kata dia.
Nur Mahmudi mengatakan, pihaknya cukup berat untuk membebaskan seluruh biaya pembuatan IMB. Pasalnya, APBD kota Depok sekitar Rp 1,1 triliun masih belum mampu mendanainya. Apalagi IMB menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar. "Pemkot sudah memberikan bantuan untuk meringankan beban masyarkat. Kita pun harus lihat kemampuan APBD kita, jika masih bisa, mungkin bisa direalisasikan," kata dia.
Dikatakan Nur, biaya pembuatan IMB di Kota Depok relatif kecil. Biayanya hanya sekitar 2 % dari besara Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan. "Yang penting masyarakat mengurus langsung. Kalau lewat orang lain pasti ada biaya jalannya. Urus sendiri saja mudah kok," ujar dia.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Pelayanan Perizian Terpadu (BPPT) kota Depok, Diah Irwanto mengungkapkan, kesadaran masyarakat depok untuk mengurus administarasi perizinan sangat baik. Hal itu terbukti dengan jumlah PAD dari sector perizinan yang telah melampaui target. "Tahun 2009 lalu, PAD dari perizinan mencapai 120 %. Bahkan untuk tahun ini sampai sekarang sudah melampaui 50 %. Ini merupakan indicator kesadaran masyarakat yang tinggi dalam mengurus perizinan," kata Diah.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Forum Riset Ekonomi Sosial dan Humanika (Fresh), Murthada Sinuraya meminta wali kota tidak memanfaatkan imbauan Menpera Suharso untuk mendulang populeritas. "Tidak boleh IMB digratiskan hanya karena himbauan. Bila wali kota dengan sengaja menggeratiskan perizinan IMB itu berarti dia hanya mencari populeritas," kata dia.
Murthada mengatakan, untuk menggeratiskan pengurusan IMB dibutuhkan payung hukum. Sebab, selama ini pengurusan IMB telah mendapatkan biaya tambahan dari APBD. "Jangan jadikan hal itu sebagai alasan. Hukum harus menjadi prioritas," ucapnya.

Read More...

Mantan Sekda Jadi Saksi Korupsi

Depok | Jurnal Nasional
Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Winwin Winantika dipastikan maju sebagai saksi dalam perkara korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos). Winwin maju bersama 16 saksi lainnya yang dipersiapkan
tim penuntut umum Kejaksaan Negeri Kota Depok. Ditambah pula surat pemeriksaan BPKP yang menyatakan adanya kecurigaan penggunaan anggaran Bansos. Ketua tim jaksa penuntut umum, Rohim menegaskan keterlibatan Winwin memang sebatas pejabat yang dianggap mengetahui kasus tersebut. Namun
dapat pula terlibat, jika bukti lain yang mengarahkan pada dirinya. "Kita memang bakal panggil Winwin sebagai saksi dalam kasus ini. Keterangannya sangat penting untuk menguatkan hasil dakwaan jaksa," ujar dia di kantornya, Rabu (16/6).
Menurut Rohim, keterangan Winwin dapat menjadi kunci untuk mengungkapkan posisi kasus sebenarnya. Keterangannya di pengadilan tentu dapat menjadi fakta persidangan yang menguatkan dugaan korupsi tersebut. Sehingga pelaku dapat dikenakan sanksi. Bahkan, lanjut dia, tak menutup kemungkinan adanya pelaku lain dalam kasus tersebut. Alasannya, jabatan Winwin sebagai Sekretaris Daerah
tentu sangat strategis. Setidaknya mengetahui persis pengucuran anggaran dan penggunaannya. "Saya berharap saksi penting ini bisa hadir. Makanya saya berusaha memanggil Sekda dan Kadis Kesehatan di pengadilan nanti," tegasnya.
Disebutkan Rohim persidangan kasus Bansos yang melibatkan mantan Kepala Dinas Kesehatan, Mien Hartati dan pengusaha, Yusuf Effendi digelar perdana 21 Juni di Pengadilan Kota Depok. Dengan agenda
pembacaan dakwaan. Rohim menambahkan kedua terdakwa itu dijerat pasal 2-3 UU 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Kedua terdakwa disidangkan secara terpisah. "Kasusnya kan kita split, agar mempemudah pengungkapan kasusnya," kata Rohim.
Ketua Pengadilan Negeri Kota Depok, Dwiarso Budi Santiarto membenarkan jadwal persidangan kasus korupsi Bansos sudah ada. Majelis hakimnya pun sudah disiapkan.
Disebutkan Dwiarso persidangan itu dipimpin oleh Prim Hariyadi bersama dua hakim anggota, Syahri Adami dan Daryanto. Dua kasus tersebut disidangkan secara bersamaan. Namun majelis hakimnya tidak ada perubahan. Terkait pengamanan persidangan, Dwiarso tidak terlalu mengkhawatirkan.
Kendati kasus Bansos ini merupakan kasus korupsi kedua yang digelar PN Kota Depok. "Kita libatkan polisi untuk pengamanan. Tapi itu tidak terlalu besar. Hanya untuk mengamankan proses saja," terangnya.
Kasus korupsi Bansos ini bernilai Rp. 87 miliar. Anggaran yang dikucurkan untuk bidang kesehatan sebesar Rp. 800 juta. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan alat kesehatan di empat rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan BPKP diketahui terdapat kerugian negara sebesar Rp 132 juta.

Read More...

DPRD Depok Tolak Kenaikkan Tarif PDAM Tirta Kahuripan

DEPOK, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menolak secara tegas putusan Bupati Bogor nomor : 690/266/Kpts/Huk/2010, tanggal 19 Mei 2010 tentang tarif air minum dan beban pelanggan pada Perusahaan Air Minum Kabupaten Bogor, dan keputusan Direksi PDAM Tirta Kahuripan nomor : 690/SK.066-PDAM/huk/2010 tentan kenaikan tarif air. Hal tersebut dilakukan lantaran sebanyak 40 ribu pelanggan di Kota Depok menggunakan air olahan PDAM Tirta Kahuripan. "Kenaikan tarif air sebesar 30 hingga 40 persen merupakan penindasan bagi masyarakat Depok. Kami protes keras," tegas anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Acep Saepudin, Selasa (15/6).
DPRD Kota Depok, terang Acep, mengingatkan agar rencana kenaikkan tarif tidak dilakukan secara sepihak. Apalagi tanpa melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, dan masyarakat secara keseluruhan. "Kalau masyarakat tidak diajak berbicara mengenai kenaikkan ini bagaimana mereka dapat menaikkan tarif hingga 30 sampai 40 persen," ujarnya.
Anggota Komisi A itu menuturkan, berdasarkan peraturan yang tertera dalam UU No 23 tahun 2006, pasal 7, disebutkan proses penghitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan kuntabel. "PDAM Tirta Kahuripan jangan sepihak menaikkan tarif, pelanggan harus diajak bicara. Di Kota Depok ini banyak pelanggan PDAM," tegasnya.
Ia mengingatkan agar PDAM Tirta Kahuripan jangan pernah melukai hati masyarakat Depok. Kenaikan tarif sepihak sama saja dengan bertindak semaunya. Apalagi, kata dia, kenaikan tarif dilakukan tanpa melibatkan masyarakat. "Sangat tidak logis kenaikan tarif mencapai 30 persen lebih. Mereka jangan hanya mau memeras rakyat tanpa memberikan pelayanan secara paripurna," ujarnya.
Hal senada juga diutarakan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Abdul Ghofar. Menurutnya, seharusnya terjadi komunikasi dua arah antara Pemkot Depok dengan Pekkab Bogor. "Masyarakat Depok sekarang ini menjadi korban. Ingat pemakai air terbesar ya masyarakat Depok. Kita sangat dirugikan," ujarnya.
Abdul Ghofar mengingatkan sebaiknya kenaikan tarif tersebut ditunda karena tidak melalui perhitungan matang. Seharunya, kata dia, untuk menaikkan tarif Pemkab Bogor dan Pemkot Depok melakukan komunikasi membicarakan dampak yang akan terjadi jika tarif naik. Perlu diingat, kata dia, satu komponen mengalami kenaikkan maka komponen lainnya pun ikut serta. "Income masyarakat pun harus diukur, kalau sekarang ini income masyarakat Depok belum layak untuk naik," tuturnya.

Read More...

BPS Depok Masih Terkendala Perumahan Elite

DEPOK, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok, Tata Djumantara memastikan setiap penduduk Depok harus disensus. Untuk itu pihaknya masih terus mengejar sejumlah data warga yang hingga saat ini belum tersensus. Sebab, masih banyak warga yang sangat sulit ditemui petugas. Kendati petugas telah berulang kali mendatangi kediamannya. "Pada prinsipnya setiap warga negara itu harus dihitung. Oleh karena itu, kami masih menindaklanjuti adanya laporan warga yang mengaku belum tersensus petugas," ucap Tata di kantornya Selasa (15/6).
Perpanjangan waktu yang diberikan hingga 15 Juni 2010, lanjut Tata, dilakukan BPS Pusat untuk melengkapi kekurangan dan kelengkapan data yang dinilai belum valid. Selain itu, tuturnya, kendati pencacahan lapangan telah melewati batas waktunya pada 31 Mei 2010, namun pihaknya harus tetap melakukan pengecekan kembali. "Cek lagi supaya tidak ada kesalahan. Karena minggu ini data akan kami kirim ke Bandung dan dilakukan secara bertahap. Untuk saat ini beberapa kelurahan dinyatakan sudah lengkap, diantaranya Kelurahan Harja Mukti, Kecamatan Cimanggis dan Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya," ujarnya.
Untuk mengejar data penduduk yang belum dusensus, ungkap Tata, pihaknya menitipkan formulir C1 kepada Ketua RT setempat. Dia menyebutkan, warga yang belum terdata berada di perumahan elit. "Kami sampai harus menitipkan formulir kepada Ketua RT. Karena kami memegang prinsip bahwa setiap warga harus dipastikan terhitung. Kesulitan tertinggi ya ada di perumahan elite tersebut," ucapnya.
Dijelaskan Tata, petugasnya kerap mengalami kesulitan dalam melakukan pencacahan di lapangan. Mulai dari sulitnya kondisi lapangan hingga perlakukan responden yang kurang bersahabat. "Saya bangga petugas kami meresponnya tanpa emosi. Memang diperlukan mental yang kuat untuk menjadi Petugas Cacah Lapangan (PCL)," kata dia.
Dari data sementara yang masuk, Tata mengungkapkan, pertumbuhan penduduk di Depok bertambah 2 juta jiwa. "Data data penduduk Depok saat ini tercatat 1,5 juta jiwa. Sekarang bertambah menjadi 1,7 juta jiwa. Dan ratio penduduk laki-laki masih lebih banyak dibanding jumlah perempuan," katanya.
Namun tata belum dapat menyebutkan secara rinci mengenai jumlah kecacatan yang dialami warga Depok. Demikian halnya dengan jumlah perkembangan bangunan fisik yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun ini. "Sementara ini kami masih menggunakan sistem sms gateaway atau yang lebih dikenal dengan sistem quick count. Kalau untuk data rincinya kami belum dapat memastikan," kata dia.
Dipastikan Tata, pada Juli nanti seluruh data yang ada akan dikirimkan ke tingkat provinsi. "Karena hasilnya akan diumumkan oleh presiden pada 17 Agustus nanti," tandasnya. Dalam pencacahan, BPS Kota Depok dibantu oleh 3.289 petugas yang terdiri atas 2.406 PCL, 802 Kordinator Tim (Kortim) dan 81 Kordinator Lapangan (Korlap).

Read More...

DPD PKS Depok Lirik Wakil Wali Kota dari Perempuan

DEPOK, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok lirik calon wakil wali kota dari kalangan perempuan. Hal itu ditegaskan anggota Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Komisi Kaderisasi Kewanitaan, Sri Rahayu Sembiring, usai melakukan pertemuan dengan bakal calon (balon) wakil wali kota Nursyi Arsirawati di kantor DPD PKS.
Menurut Yayu, ia lebih setuju jika wanita maju menjadi kandidat Wakil Wali Kota Depok priode 2011-2016. Keterwakilan wanita menjadi sangat penting untuk menampung seluruh aspirasi kaum perempuan. "Saya setuju kalau calonnya dari perempuan," kata istri Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) RI, Selasa (15/6).
Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Depok, Mustajhid Rachman Yadi mengatakan, hingga kini PKS belum membuka penjaringan untuk calon wakil wali kota. Pasalnya, DPD masih menunggu keputusan calon wali kota. Namun, ia menyadari bahwa tenggat waktu pendaftaran kandidat wali kota dan wakil wali kota hanya tinggal sebulan. "Saya yakin keputusan itu akan keluar setelah munas. Mengenai calon wakil wali kota keputusan dikembalikan ke DPP. Yang pasti kader wanita PKS menginginkan wanita masuk menjadi kandidat wakil wali kota," ujarnya.
Yadi menuturkan, beberapa waktu lalu dirinya pernah mewacanakan akan membuka konvensi calon wakil wali kota. Akan tetapi, urainya, hal itu hanya dapat dilakukan jika rentang waktu pendaftaran yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok masih panjang. "Kami akan mengusulkan agar nama-nama yang telah datang ke DPD PKS diutamakan untuk diseleksi menjadi calon wakil wali kota. Yang perlu diingat keputusan tetap ada di DPP," ucapnya.
Yadi mengatakan, kedatangan Nursyi biasa disapa Uci ke DPD PKS merupakan ajang silaturahmi sekaligus menyamakan visi dan misi dalam membangun Kota Depok ke depan. "Saya kira hasil pertemuan ini dapat menjadi pertimbangan. Apalagi Ibu Uci memiliki dukungan massa dari Ormas FBR," tuturnya.
Wakil Ketua DPRD yang sekaligus kandidat balon wali kota dari PKS Prihandoko menyambut baik pertemuan antara DPD PKS dan Nursyi. Menurutnya, ada beberapa hal yang didapat dari pertemuan itu. Pertama, telah terjadi kesamaan pandangan untuk membangun Kota Depok menjadi lebih baik. Kedua, keduanya memiliki basis massa yang jelas, sehingga dapat disinergikan lebih baik lagi. Ketiga, kedua elemen berharap Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kota Depok berjalan damai. "Saya kira pertemuan kali ini berjalan dengan baik," ujarnya.
Hal senada juga diutarakan Uci. Menurutnya, silaturahmi yang dilakukan dirinya dengan elite DPD PKS merupakan rangkaian proses berdemokrasi. Ia tidak dapat memastikan dirinya akan dipinang DPD PKS untuk menjadi wakil wali kota, karena sesungguhnya PSK belum memutuskan mekanisme penjariangan seperti apa yang akan dilakukan. "Kalau kaum perempuan PKS menyetujui kaum perempuan lainnya maju menjadi wakil wali kota, itu merupakan kegembiraan. Apalagi kan tadi Ketua DPD PKS telah mengatakan dari seluruh kandidat yang telah melakukan pertemuan dengan PKS belum ada yang mewakili kalangan perempuan," tuturnya.
Uci mengatakan, lirik melirik dalam politik itu biasa. "Saya dahulu bersama Agung Witjaksono melamar ke Partai Demokrat. Agung adalah teman baik saya. Toh, sampai hari ini belum ada keputusan final untuk maju menjadi calon wakil wali kota," ucapnya.
Ketua FBR Kota Depok, Muhammad Kanta berharap koalisi antara FBR dan PKS dapat terwujud. Seperti apa yang pernah terjadi di DKI Jakarta. "Uci merupakan kader FBR, saya akan menjual produk berkualitas ini ke seluruh partai. beruntung kalau dia dicalonkan menjadi wakil wali kota dari PKS," kata dia.

Read More...

Puluhan Kader dan Simpatisan Golkar Menolak Putusan DPP Golkar

DEPOK, Puluhan kader dan simpatisan Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Depok lakukan demostrasi menolak secara tegas keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar terkait calon wali kota yang akan diusung partai berlambang beringin itu. Apalagi, isu yang santer beredar di tengah masyarakat DPP Golkar akan mencalonkan Badrul Kamal (BK) sebagai calon wali kota. "Kami menolak calon yang diputuskan DPP apa pun alasannya. Kita hanya mau menerima jika DPP mengusulkan nama Naming D Bhotin sebagai calon wali kota dari Golkar, karena itu merupakan keputusan rakerda," kata koordinator aksi Eka Ridwansyah di depan DPRD Kota Depok, Senin (14/6).
Sebelum diterima Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Depok, Babai Suheami, yang sekaligus sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) di DPRD, puluhan kader dan simpatisan tersebut mendatangi ruang fraksi. Mereka meminta Ketua DPD Golkar tidak sembunyi di ruang fraksi. "Babai keluar dan pertanggungjawabkan perbuatan mu sekarang," kata salah seorang pendemo. Mereka juga menuding Babai biang kerok kerusakan di tubuh internal partai. "Kami menyesal memilih dia, dasar tukang rusak," cetus pendemo lainnya.
Saat utusan Babai meminta perwakilan pendemo masuk keruangan, dengan suara lantang para pendemo menolak ajakan tersebut. Mereka minta Babai Suhaemi keluar dari ruang fraksi dan menemui mereka di depan gedung DPRD. "Kita tidak ingin perwakilan, suruh Babai keluar," kata pendemo bersaut-sautan.
Untuk meredakan kemarahan para pendemo, Babai akhirnya memenuhi keinginan para pendemo. Babai mengatakan, yang membuat keputusan siapa calon wali kota dari Golkar bukan lah dirinya, melainkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar. "Saya hanya menjalankan keputusan DPP. Mekanisme penetapan calon pun semuanya kewenangan DPP. Saya sebagai kader Golkar di Depok telah memperjuangakan Naming D Bhotin sebagai calon wali kota," ujarnya di depan puluhan massa yang tidak mempercayai segala ucapannya.
Babai bersedia menjadi fasilitator antara para pendemo dengan DPD tingkat Provinsi. "Kalau kalian mau bertemu dengan Ketua DPD Jawa Barat kita bisa saya bisa memfasilitasi," ucapnya.
Mendengar ajakan Babai, para pendemo malah semakin marah. Mereka membuka kaos berlambang beringin dan melemparkannya ke arah Babai. Mereka pun melempar telor dan batu-batu kecil ke Ketua DPD Golkar itu. Salah satu batu bahkan mengenai tubuhnya. Beruntung batu tersebut tidak melukai tubuhnya "Kami tidak percaya dengan dia. Kami akan menurunkan massa lebih banyak lagi jika DPP tidak menarik keputusannya. Kami hanya menerima Naming sebagai calon wali kota," kata Eka.
Usai memberi penjelasan, Babai meninggalkan massa yang telah naik pitam. Ia kembali mengikuti sidang paripurna yang tengah di gelar di gedung DPRD.
Para pendemo pun membakar atribut Partai Golkar, dan menyatakan mereka akan keluar dari Golkar jika DPP tidak membuat keputusan baru. "Kami akan keluar dari partai ini," ucap salah satu pendemo.
Babai Suhaemi akan memanggil dan memberi sanksi para kader yang membakar atribut parpol. Babai menambahkan, aspirasi kader akan ditampung dan disampaikan kepada DPD tingkat II provinsi Jawa Barat.
Menanggapi adanya pembakaran atribut partai Babai mengatakan,"Silahkan saja kalau mereka ancam ingin mundur misalnya, itu hak mereka, tapi pembakaran atribut parpol sudah mencederai partai Golkar, dan akan kita kaji masalah ini. "

Read More...

170 Mahasiswa Dapat Kucuran Dana Untuk Usaha

DEPOK, Universitas Indonesia (UI) mengucurkan dana sebanyak Rp1 miliar lebih untuk usaha mahasiswa dalam program Young Entrepreneur 2010 kepada 170 mahasiswa. "Dana Young Entrepreneur tahap kedua di dapat dari Kementerian Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan UI. Jumlahnya Rp1 miliar 50 juta. Tahun lalu dananya hibah, tahun ini dananya bergulir," kata Kepala Kemitraan Non Akademik UI Aris Yunanto, di sela-sela Grand Opening Program Young Entrepreneur II 2010, di Balai Sidang, UI, Senin (14/6).
Menurut Aris, jumlah peserta yang mendaftar program Young Entrepreneur mencapai 900 mahasiswa. Setelah dilakukan seleksi ternyata mahasiswa yang memiliki jiwa usaha sebanyak 380 orang. Kemudian mereka akan diseleksi lagi. Untuk itu 380 mahasiswa itu harus magang pada UKM. Mereka magang bukan sebagai karyawan, namun magang bagaimana menjalankan usaha. Setelah itu mereka pun harus membuat proposal bisnis. Mereka yang lolos seleksi akan mendapatkan kucuran dana per kelompoknya Rp 40 juta. Satu kelompok beranggotakan lima orang. "Seleksi dilakukan cukup ketat. Kucuran dana diberikan kepada mahasiswa semester lima yang memiliki jiwa entrepreneur. Jenis usahanya bisa jasa dan produksi. Usaha yang dikembangkan harus memiliki inovasi," kata dia.
Aris mengatakan, tujuan pemberian dana kepada kelompok usaha mahasiswa itu sekali lagi ditekankan untuk memupuk jiwa kewirausahaan. Programnya pun bersifat bergulir, agar para mahasiswa bekerja keras mengembangkan usahanya. Pengembalian dananya dapat dicicil hingga 12 bulan. Kemudian juga agar para mahasiswa UI lainnya dapat merasakan dana tersebut. "Kami yakin akhir tahun ini dananya dapat kembali sebesar Rp 1 miliar lebih. Dana ini akan dipergunakan kembali karena kami tidak akan meminta dana lagi," ujarnya.
Dikatakan Aris, pada tahap pertama, sebanyak 230 mahasiswa mendapatkan dana hibah Young Entrpreneur. Hasil evaluasi menunjukan pada umumnya usaha mereka berjalan dengan baik. Ada juga yang bangkrut karena salah strategi. Kebanyakan mahasiswa itu omzet usahanya mencapai Rp 24 juta per bulan dengan jumlah karyawan dua sampai lima orang. Contohnya usaha mahasiswa itu di antaranya adalah kuliner, desain grafis, obat herbal, dan pembuatan alat konversi bahan bakar kendaraan.

Kerja keras dan kerja cerdas
Acara grand opening Young Entrepreneur 2010, Chairul Tanjung pemilik Para Group didaulat menjadi pembicara. Pada kesempatan itu Chairul mengatakan, untuk menjadi pengusaha sukses itu tidaklah instan. Namun membutuhkan proses yang cukup panjang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi kaum muda. Pertama adalah niat baik. Kedua bekerja keras, ketiga adalah bekerja cerdas, dan berdoa. "Kerja keras dan kerja cerdas merupakan hal utama agar usaha menjadi maju. Namun hasil akhirnya yang menentukan adalah Tuhan YME. Saya yakin Tuhan itu Maha Adil, hanya orang yang bekerja keras dan bekerja cerdas lah yang akan mendapatkan kesuksesan," ujarnya.
Selain hal tersebut, lanjutnya, jaringan dan pertemanan juga menjadi faktor penting untuk memajukan usaha.Chairul mengatakan, memulai suatu usaha itu lebih sulit dibanding mendapatkan uang Rp1 juta untuk kedua kali setelah menjalankan usaha. Seperti halnya, ketika ia memulai usaha.
Saat menjadi mahasiswa kedokteran gigi UI, ia susah untuk memulai usaha. Namun karena pertemanan akhirnya ia bisa memulai usaha membuat paper. Di tempat foto copi membuat paper itu Rp 500. Setelah ia survei, ternyata modal membuat paper itu hanya Rp 150. Akhirnya ia pun menawarkan kepada teman-teman agar membuat paper kepadanya dengan harga Rp 300. Kontan seluruh teman-temannya membuat paper kepada Chairul. "Saat mau memulai itu susah, tapi kalau sudah berjalan pasti bisa. Bila diibaratkan seperti bola salju," tutur pemilik TransTv sekaligus Carafour.

Read More...

DPRD Depok Minta RSBI Dikaji Ulang

DEPOK, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Depok Sri Rahayu Sembiring meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, khususnya Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok melakukan evaluasi terhadap program rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) di Kota Depok. Pasalnya, RSBI dinilai terlalu eksklusif bagi masyarakat Depok. "Kita harus memberi kuota kepada sekolah negeri yang ingin berubah menjadi RSBI. Tujuannya agar tidak semua sekolah berlomba-lomba menggunakan standar RSBI," katanya saat di temui di Gedung DPRD Kota Depok, Senin (14/6).
Sri Rahayu--biasa disapa Yayu-- mengatakan, keberadaan RSBI masih dapat diperdebatkan, apakah masyarakat Depok sudah sangat membutuhkan RSBI atau tidak. Ia mengatakan, pengkajian lebih jauh terhadap RSBI sangat dibutuhkan saat ini. Dengan mengukur pada tingkat pendapatan rata-rata masyarakat Depok dan jumlah penduduk Kota Depok. "Pendapatan rata-rata per kapita masyarakat Depok saja hanya Rp600 ribu, bagaimana dapat menyekolahkan anak di sebuah sekolah yang melakukan pungutan biaya sangat besar," terang Istri Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Tifatul Sembiring.
Yayu mengatakan, untuk menyekolah kan anak di RSBI dibutuhak biaya tidak sedikit. Belum lagi biaya per bulannya yang mencapai nilai cukup tinggi. Ia mencontohkan, biaya bulanan untuk RSBI tingkat SLTP mencapai Rp300 ribu. Ia mengingatkan, RSBI sebetulnya dibuat sebagai upaya meningkatkan SDM anak didik untuk bersaing ditingkat nasional dan internasional. "Tidak benar kalau sekolah berlomba-lomba mengikuti program RSBI," tuturnya.
Dari pada memperbanyak RSBI, kata Yayu, ia berharap Pemkot Depok memperbanyak sekolah negeri. Selama ini, terangnya, Depok hanya memiliki 16 SMP, dan 8 SMU, serta 1 SMK. Sebaiknya, setiap dua kelurahan terdapat satu sekolah SMPN dan SMUN. "Ingat, trand jumlah penduduk di Kota Depok mengalami kecenderungan naik. Jadi lebih baik diperbanyak SMPN, SMUN, dan SMKN," tuturnya.
Mengenai RSBI yang telah ada, kata dia, Disdik dan komite sekolah harus melakukan pembicaraan ulang. Sebab, selama ini aturan RSBI tidak dijalankan pihak sekolah. Misalnya saja, kata dia, mengenai jumlah siswa miskin yang harus mencapai kuota 20%. "Sampai saat ini tidak ada sekolah RSBI yang memenuhi kouta tersebut," ujar Yayu.
Secara terpisah, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan RSBI akan dimasukan dalam Peraturan Daerah (Perda) yang nantinya akan dibuat. Mengenai biaya, kata dia, semuanya tergantung pada Kementerian Pendidikan. "Kita akan masukkan RSBI ke dalam Perda Pendidikan," kata dia.

Read More...