RS Depok Kewalahan Tampung Pasien Jamkesda dan Jamkesmas

DEPOK, Wali Kota Nur Mahmudi Ismail mengatakan bahwa rumah sakit di Kota Depok kewalahan tampung pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Pasalnya, rumah sakit hanya sanggup melayani tiga puluh persen dari 5000 peserta yang telah menggunakan fasilitas tersebut. “RS Depok kewalahan tampung pasien Jamkesmas dan Jamkesda,” katanya, Minggu (7/8).

Dia mengatakan, jumlah peserta Jamkesmas di Kota Depok mencapai 137.000 orang. Meskipun demikian, kata Nur Mahmudi, masih banyak warga Kota Depok yang memerlukan jaminan kesehatan yang disubsidi pemeritah. Hal itulah yang membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mendaftarkan 183.000 warganya sebagai peserta Jamkesda.

Pada periode Januari sampai Juli 2011, kata dia, sebanyak 5.000 orang warga Kota Depok telah menggunakan Jamkesda dan Jamkesmas. Meskipun demikian, berdasarkan data Dinas Kesehatan, hanya 1759 orang peserta yang dilayani oleh rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, yang ada di Kota Depok. Padahal selain Rumah Sakit Umum Daerah, Pemerintah Kota Depok juga telah bekerja sama dengan 16 rumah sakit swasta di Kota Depok untuk melayani pasien Jamkesda. Sementara sisa pasien ersebut, kata dia, ditampung oleh rumah sakit di luar Kota Depok khususnya Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan.

Menurut Nur Mahmudi, ada beberapa kendala yang diungkapkan oleh rumah sakit khususnya swasta sehingga mereka tidak bisa sepenuhnya melayani pasien Jamkesda. Kendala tersebut diantaranya: minimnya jumlah ruang kelas III yang biasa digunakan untuk pasien Jamkesmas dan Jamkesda. Selain itu, mereka juga beralasan bahwa rumah sakit tidak memiliki fasilitas yang dibutuhkan untuk penanganan pasien tersebut.
Sementara Humas RSUD, Nur mengakui RSUD memiliki fasilitas ruangan dan peralatan yang minim. Saat ini RSUD Kota Depok hanya memiliki 68 tempat tidur.

Sementara itu Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Puri Cinere sekaligus pengurus Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Kota Depok, R. M. Byar Sabardiman mengatakan, minimnya peserta Jamkesda yang dilayani di Kota Depok disebabkan karena sejak awal kesepakatan antara pemerintah daerah dengan ARSSI belum final. “Dulu pembuatan MoU sepat tersendat dan belum final, sementara pasien Jamkesda sudah harus dilayani. Kami meminta pemda untuk mepertegas perjanjiannya baik seperti bagaian cara pembayaran dan pembiayaan. Jangan sampai nantinya malah membingungkan masyarakat” kata dia.

Di samping itu, kata Byar, Pemkot Depok juga kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam penerapan program Jamkesda. Sosialisasi tersebut misalnya: Jamkesda hanya melayani warga yang sudah terdaftar sebelumnya.”Mengenai area maping, dimana peserta Jamkesda haus datang ke Puskesmas atau rumah sakit umum daerah terlebih dahulu sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sait swasta yang memiliki fasilitas yang lebih lengkap,” kata dia.