Selasa, 27 September 2011

Juara OSN Dapat Beasiswa Ikatan Dinas


DEPOK, Sebanyak 16.565 mahasiswa perguruan tinggi se-Indonesia, Selasa (27/9), mengikuti ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2011 di Kampus Universitas Indonesia. Kejuaraan yang sudah diselenggarakan keempat kalinya oleh PT Pertamina semakin semarak. Buktinya setiap tahun jumlah peserta bertambah. Tahun ini peningkatan peserta mencappai 22,7 persen jika di bandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 13.500 peserta. Peningkatan tersebut menunjukkan titik cerah harapan baru kemajuan minat da inovasi mahasiswa dalam bidang sains. OSN dibagi dalam empat kelompok, yaitu Matematika (5.051), Biologi (4.690), Kimia (3.622) dan Fisika (3.202).

Menurut Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PT Pertamina (Persero) Rukmi Hadihartini, Pertamina akan memberikan beasiswa kepada juara terbaik OSN 2011. Beasiswa tersebut akan diberikan pada mahasiswa di semester VI-VIII. “Tahun ini kami akan melakukan pendataan secara serius untuk memberikan beasiswa kepada juara terbaik,” kata Rukmi saat pembukaan OSN 2011 di UI.

Selain itu, pihaknya juga akan memberikan insentif kepada perguruan tinggi (PT) yang mahasiswanya menjadi juara. Sehingga bukan hanya mahasiswa yang berlomba bersaing, tetapi juga lembaga pendidikan. Hal itu dilakukan guna memacu PT agar memiliki semangat lebih tinggi untuk mengembangkan pendidikan. “Besar harapan kami agar OSN mampu mencetak generasi muda Indonesia yang handal dalam bidang sains. Tujuannya untuk peningkatan kualitas pembangunan SDM khususnya di bidang sains. Serta dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan sains dunia,” tambah Rukmi.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Djoko Santoso menilai jumlah peserta bidang sains kurang. Dari 5,2 juta mahasiswa Indonesia, kata dia, hanya 16 ribu saja yang mengikuti ajang ini. Untuk itu dia mendorong agar mahasiswa bidang sains memiliki minat yang lebih besar lagi. Tercatat, kata Djoko, jumlah PTN sebanyak 31 dan PTS mencapai 3.000. “Belum semua PTN ikut serta dalam OSN ini,” tandas Djoko.

Mantan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menambahkan, sains mengajarkan keuniversalan dan ketidakseragaman. “Dengan sains pula dapat diterapkan pola persaingan secara sehat,” tambah Djoko.

Sementara itu, Rektor UI, Gumilar R Somantri berharap ajang tersebut dapat menciptakan mahasiswa aktif, inovatif, dan kreatif. Menurut dia, banyak hal yang dapat dihasilkan dari bidang sains. “Sains itu teoritik, untuk mengubah peradaban bagaimana mengubah excercise jadi logic. Banyak hal yang bisa dihasilkan berguna bagi bangsa dan negara,” ungkapnya.

Read More...

Gedung Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila Diresmikan


DEPOK, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Universitas Pancasila (UP) Ir Suyono Sosrodarsono didampingi Rektor Universitas Pancasila (UP), Dr. Edie Toet Hendratno meresmikan pemakaian gedung fakultas Pariwisata di kampus UP Jalan Raya Lenteng Agung-Depok, Selasa (27/9).

Menurut Rektor UP, Edie Toet Hendratmo, Fakultas Pariwisata merupakan fakultas ketujuh yang dimiliki UP. Penambahan fakultas ini, katanya, untuk memenuhi tingginya permintaan masyarakat dan dunia bisnis terhadap lulusan program S1 pariwisata. “Hingga tahun 2009, belum ada perguruan tinggi yang memiliki program S1 pariwisata,” katanya.

Ia mengatakan, gedung Fakultas Pariwisata di bangun dengan sistem build operate transfer (BOT). Pembangunan sepenuhnya dibiayai oleh Lembaga Bahasa dan Pendidikan Profesional (LBPP). “UP tidak mengeluarkan anggaran untuk pembangunannya,” katanya.
Dengan sistem BOT tersebut, ujar rektor, gedung Fakultas Pariwisata akan menjadi milik UP setelah 15 tahun digunakan bersama LBPP LIA. “Tidak semua universitas punya lembaga bahasa inggris, jadi ini bisa dikembangkan lagi,” tuturnya.

Kedepan, lanjut rektor, universitas dan yayasan akan terus memikirkan perubahan-perubahan fasilitas baru dengan menyiapkan pembangunan fasilitas gedung lainnya.

Ditempat yang sama, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Universitas Pancasila, Ir Siswono Yudo Husodo mengatakan, yayasan universitas Pancasila hingga saat ini terus melakukan perbaikan dan menambah berbagai fasilitas untuk menghadapi persaingan antar sesama perguruan tinggi. Penambahan fakultas Pariwisata ini, kata Siswono, karena melihat banyaknya potensi pariwisata di Indonesia yang perlu dikembangkan. “Potensi peningkatan kesehjateraan rakyat lebih besar ada di pariwisata, jadi perlu pengembangan yang lebih baik,”ungkap Siswono.

Menurutnya, Indonesia adalah negara terindah di dunia dengan potensi pariwisata terbanyak seperti wisata pantai, candi-candi tua, wisata bawah laut, dan lainya. Untuk itu, lanjutnya, fakultas pariwisata UP yang sudah dimulai sejak dua tahun lalu telah memfokuskan pada bidang pengembangan resort turis. “Kita ingin mengembangka resort turis, begitu banyak pariwisata yang belum dikembangkan,” katanya.

Read More...

Kejaksaan Depok Tetapkan Satu Tersangka Korupsi


DEPOK, Kejaksaan Negeri Kota Depok telah menetapkan satu tersangka kasus korupsi pengadaan lahan tiga gedung kecamatan senilai Rp 6,741 miliar. Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Kota Depok Farhan, penetapan status tersangka tersebut berdasarkan pengumpulan bukti-bukti yang cukup. Serta hasil keterangan saksi maupun saksi ahli. “Kita sudah menetapkan satu tersangka. Namun tidak bisa kita umumkan sekarang. Kita jadikan dia sebagai tersangka karena bukti yang kita miliki sudah cukup. Kemungkinan jumlah ini bisa bertambah. Apalagi, ini kan kasus korupsi jadi tidak mungkin sendiri melakukannya,” katanya, Selasa (27/9).

Farhan mengungkapkan, penetapan satu orang tersangka tersebut merupakan hasil pemeriksaan sejumlah saksi. Sebelumnya, Kejari dalam kasus korupsi pengadaan tiga kecamatan telah memeriksa 20 saksi. Ia enggan menyebutkan nama dan inisial tersangka untuk penyelidikan lebih lanjut. “Kalau nama jangan dulu lah, kita kan masih dalam proses pengembangan. Penetapan sebagai tersangka juga baru dua minggu yang lalu. Pastinya, dia juga punya jabatan strategis,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya telah mengumpulkan dua bukti yang cukup untuk menetapkannya sebagai tersangka. Mengenai kerugian negara, ujar Farhan, pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurutnya, tersangkat dijerat dengan UU tentang tindak pidana korupsi NO. 31 tahun 1999 pasal 2 atau 3. “Sekarang kita menunggu hasil pemeriksaan BPK dan BPKP,” kata Farhan.

Farhan membantah kalau pihaknya sudah menetapkan 10 tersangka dalam kasus pengadaan lahan di tiga Kecamatan. “Berita itu tidak benar. Kita baru menetapkan satu tersangka kok, dari mana ada 10 tersangka. Sekali lagi, itu bukan dari keterangan kejari Depok,”tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Sekdis Tarkim) Nasrun mengaku enggan berkomentar mengenai kasus korupsi pengadaan tiga lahan kantor kecamatan tersebut. Dirinya hanya mengaku pernah dimintai keterangan sebagai saksi sebanyak tiga kali. “Untuk kasus ini, saya tidak bisa memberikan komentar. Silahkan saja tanyakan langsung pada Kejaksaan,” tuturnya.

Read More...

Radikalisme di Indonesia Sudah Masuk Bayaha Laten


DEPOK, Menurut Rektor Universitas Pancasila (UP) Edie Toet Hendratno bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh Kepunton, Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng) menunjukan radikalisasi di Tanah Air sudah masuk kedalam bahaya laten. Perlu penagangan serius dari semua pihak untuk menangkal keberadaan kaum radikal. “Tidak hanya pemerintah yang memiliki tanggungjawab menangkal radikalisme. Kita semua turut bertanggungjawab menangkal gerakan ini. Mencari akar masalah yang sebenar-benarnya,” katanya usai meresmikan Gedung Fakultas Pariwisata-LBPPLIA, Penandatangan MoU Pembangunan ATM Center, dan Penyerahan Sertifikat ISO17025 Fakultas Farmasi, Selasa (27/9).

Edie melihat lemahnya pemahaman aqidah menjadi salah satu indikator terjadinya gerakan radikalisme. Untuk masalah ini, kata dia, pemerintah harus ikut bertanggungjawab memberikan pemahaman terhadap masyarakat. “Pemahaman Aqidah yang lemah membuat orang mudah terhasut,” katanya.

Edie menuturkan, solusi penanganan masalah radikalisme adalah menjalankan nilai-nilai Pancasila. Dari sila pertama hingga sila terakhir. Nilai-nilai ini lah yang diajarkan di dalam kampus. “Kami UP sudah menjalankan hal tersebut. Kalau memang kampus lain masih menganggap Pancasila sebagai dasar negara, ya terapkan ajaran Pancasila,” katanya bangga.

Dia menambahkan, penerapan Pancasila dengan baik dan benar akan berpengaruh terhadap minimnya gerakan radikalisme. Sebab, Pancasila mengandung falsafah bangsa Indonesia. “Dengan begitu masyarakat tidak lagi percaya terhadap nilai-nilai lain,” kata Edie.
Secara terpisah, Rektor Universitas Indonesia (UI) Gumilar Rusliwa Somantri mengatakan, untuk mengatasi masalah radikalisme yang terjadi di Indonesia perlu melibatkan para pakar dari pelbagai disiplin ilmu. “Sampai ini belum ada kajian secara komprehensif dari pelbagai disiplin ilmu,” katanya.

Gumilar melihat selama ini sosiolog tidak dilibatkan dalam mengatasi atau menangkal radikalisme. Harusnya, kata dia, sosiolog dilibatkan untuk melihat suatu yang tidak tampak atau laten. “Sosiolog harus dilibatkan untuk melihat suatu yang tidak tampak,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) International Confrence of Islamic Scholars (ICIS) KH Hasyim Muzadi mengingatkan, dalam sebuah negara Islam formal belum tentu pemerintahan dan ajaran Islam dapat berjalan dengan baik. “Banyak Negara-negara Timur Tengah yang menerapkan Islam sebagai dasar Negara. Tapi apa yang terjadi, kita temui adanya pemerintah negara-negara itu yang menyengsarakan rakyatnya, pemimpin yang dictator dan tidak mau turun dari jabatannya,” kata dia.

Hasyim mengungkapkan, beberapa negara di Timur Tengah yang menerapkan Islam secara tektual dalam bentuk negara belum dapat menjamin aplikasi ajaran dan prinsip Islam. Dirinya mencontohkan, konflik yang terjadi pada Libya, Mesir, Pakistan dan lainnya menjadi contoh paling mutakhir. ”Umat Islam harus kembali kepada piagam madinah yang pernah dibuat Nabi Muhammad SAW. Dalam piagam Madinan tersebut Nabi Muhammad tidak menyebut bentuk formal Negara. Sebaliknya, hanya menetapkan nilai-nilai kenegaraan dengan mengedepankan semangat persaudaraan antaragama dan keyakinan lokal,” katanya.

Menurutnya, bentuk formal sebuah Negara merupakan masalah Ijtihadi dan bukan Syar’i. “Atas dasar itu menurut saya, bentuk formal sebuah negara itu merupakan masalah ijtihadi (hasil pemikiran manusia, red) dan bukan Syar’I (hukum baku agama),” terang pengasuh Pesantren Al-Hikam ini.

Dikatakannya, ketidakmampuan dalam memahami prinsip piagam Madinah tersebut membuat banyak orang yang menganggap bentuk negara berdasarkan agama merupakan bagian dari syari’at. “Berangkat dari ketidak mampuan memahami prinsip Piagam Madinah itu lah lahir gerakan radikalisme agama yang terjadi di tengah masyarakat,” ujar Hasyim.

Mantan Ketua PBNU itu menilai, proses deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah akan lebih efektif jika dilakukan dari daerah oleh masing-masing kepala daerah. Tentunya dengan berkoordinasi dan bekerja sama antarlembaga. Dia mencontohkan beberapa lembaga diantaranya: BNPT, Kementeian dalam Negeri, Kemenag, Pesantren-pesantren di daerah. “Dengan cara itu akan lebih efektif dan murah,” katanya.

Read More...

Lima Pejabat Perwira Kepolisian Polresta Depok Diganti


DEPOK, Lima pejabat perwira kepolisian jajaran Polresta Depok, Selasa (27/9) pagi, melakukan serah terima jabatan di halaman utama Mapolresta Depok. Acara serah terima jabatan dipimpin langsung Kapolresta Depok Komisaris Besar (Kombes) Mulyadi Kaharni.

Kelima pejabat yang diganti adalah: Kapolsek Pancoran Mas Kompol, Ismail Usman dipindah tugas ke bagian Analisis Polda Metro Jaya. Jabatannya diisi Kompol Agus Salim.

Selanjutnya, Kapolsek Sukmajaya, AKP Febriansyah menjadi Kasat Reskrim Polres Depok. Posisinya lamanya digantinkan AKP Antonius Agus Rahmanto—sebelumnya menjabat Kanit Resmob Polrestro Jakarta Selatan—.

Kapolsek Cimanggis, Kompol Lilik Irjanto dipindah tugaskan menjadi Wakapolsek Penjaringan. Jabatan Kapolsek Cimanggis diisi AKP Firman Andreyanto.
Setelah itu Kasat Lantas Polres Depok, Kompol Slamet Widodo, dipindah tugas menjadi Kasi Prasarana Jalan (Pras Jal) Subdit Dikyasa Polda Metro Jaya. Jabatannya diisi Kompol Samodra.

Kasat Reskrim Polres Azhar Nugrogo dipindah menjadi Kapolsek Sunda Kelapa. Sementara jabatan Kasat Reskrim diisi oleh AKP Febriansyah.
Menurut Kombes Pol Mulyadi Kaharni, serah terima jabatan merupakan salah satu langkah perbaikan dari Polda Metro Jaya terhadap wilayah. Dia berharap pergantian ini dapat meningkatkan keamanan dan pelayanan. “Polisi harus dapat menjadi pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat,” katanya.

Mulyadi berpesan pejabat baru bisa terus menumbuh kembangkan budaya pekerjaan prima dan terbaik kepada masyarakat. Memberikan pelayanan keamanan yang optimal. “Apa yang sudah berjalan dengan baik tinggal dilanjutkan,” katanya.

Read More...

Senin, 26 September 2011

OPD Depok Diminta Sukseskan Bulan Dana PMI


DEPOK, Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menargetkan raih Rp385,5 juta. Wakil Wali Kota Depok, Idris Abdul Somad meminta seluruh Organisasi Peringkat Daerah (OPD) Kota Depok terlibat secara langsung mensukseskan bulan dana PMI tersebut. Memenuhi target yang sudah ditetapkan. “Saya meminta kepada seluruh OPD untuk terlibat secara langsung, sehingga kegiatan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program Pemerintah Kota Depok dalam memajukan dan mensejahterakan warganya,” kata Idris saat membuka secara resmi pencanangan bulan dana PMI Tingkat Kota Depok di aula lantai lima Balaikota Depok, Senin (26/9).

Dihadapan Sekretaris Daerah (Sekda) Etty Suryahati, Asisten Tata Praja (Astapraja) yang juga Ketua PMI Kota Depok Syaid Cholid, kepala OPD, camat, dan lurah se-Kota Depok, Idris mengingatkan, secara resmi PMI nasional menargetkan dana sebanyak Rp3,16 miliar untuk membantu menanggulangi bencana. Itu artinya, PMI Depok harus turut berpartisipasi membantu gerakan kemanusiaan ini. “Gerakan bulan dana PMI adalah usaha kemanusiaan dalam menghimpun dana yang digunakan untuk membantu kesiapsiagaan penanggulangan bencana,” ujarnya.

Idris menuturkan, penanggulangan bencana yang dimaksud adalah: bencana alam. Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk usaha kesehatan, tranfusi darah, pengembangan pendidikan, pembinaan generasi muda, pembangunan masyarakat, pembinaan masyarakat, penyebarluasan rasa kasih sayang, dan perdamaian sesama umat manusia. “Semua itu dilaksanakan Palang Merah Indonesia,” kata Ketua Pencanagan Bulan Dana PMI Depok.

Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok berharap PMI Depok dapat meneguhkan semangat dan memantapkan komitmen untuk tetap memberikan pelayanan kemanusiaan serta kesehatan kepada seluruh masyarakat Depok. “Jadikan momen ini sebagai kesempatan milik semua pihak tanpa kecuali untuk memberikan sumbangan melalui PMI Kota Depok demi prikemanusiaan, sebagai salah satu wujud dan peran serta nyata ingin menolong sesama,” tukas Idris.

Idris juga berharap PMI Kota Depok dapat terus berperan aktif dalam memberikan bantuan dan pertolongan kemanusiaan seperti yang telah dilakukan selama ini. Dengan mengirimkan relawan-relawan ke lokasi bencana tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam, gempa Yogya, gempa Pangandaran, dan longsor di Situ Gintung. “PMI dapat menjadi contoh dan teladan dalam memberikan pelayanan kemanusiaan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat,” harapnya.

Wakil wali kota menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat yang ada di Kota Depok untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung bulan dana PMI tingkat Kota Depok tahun 2011 ini, sehingga target yang telah ditentukan yaitu Rp 382.5 juta tercapai. “Melalui kupon dengan nilai Rp1000 per lembar kita dapat merealisasikan target tersebut dengan baik,” terang Idris.

Ketua PMI Depok, Syaid Cholid yakin target tersebut bakal tercapai karena bulan dana PMI dipimpin langsung wakil wali kota. “Kalau wakil wali kota yang memimpin sudah pasti seluruh kepala OPD, camat, dan lurah akan berpartisipasi secara aktif. Itu sudah menjadi budaya,” katanya.

Syaid meminta partisipasi membantu sesama yang digagas PMI tidak menjadi beban masyarakat. Pasalnya, gerakan bulan dana PMI tidak bersifat memaksa. “Bila masyarakat ingin membantu sesama dengan menyisihkan uang Rp1000 maka itu sangat berarti bagi para korban bencana,” katanya.

Read More...