DEPOK, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Membangun Depok (Gemmad) Kasno mencium aroma tak sedap dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Depok 16 Oktober lalu, terutama aroma politik uang (money politic). Wangi kecurangan tersebut diendusnya pada saat seleksi administratif pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang tujuannya untuk meloloskan pasangan calon. Namun untuk membuktikan hal tersebut dibutuhkan kebesaran hati para calon. "Aroma politik uang itu sudah ada sejak seleksi administratif. Namun, sulit dibuktikan. Untuk membuktikan hal tersebut dibutuhkan kebesaran hati," kata Kasno, Minggu (31/10).
Kasno mengatakan, endusan aroma politik uang tersebut juga sudah menjadi alat analisis formal kubu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang suaranya rendah. "Aroma tak sedap tersebut baru sekedar dugaan dan perlu pembuktian," katanya.
Diungkapkan Kasno, ada kemungkinan status hukum Ketua KPU Kota Depok M Hasan saat ini dijadikan tawar-menawar politik. Sebagaimana diketahui, M Hasan tersangkut sumpah palsu pada 2005 dan hingga kini kasusnya masih belum jelas. "Status tersangka dia tidak jelas penyelesaian. Ada kemungkinan dia melakukan bargain politik dengan kader parpol tertentu. Padahal, kader parpol tersebut telah melaporkannya pada tahun 2005," katanya.
Kasus tersebut, lanjut Kasno telah sampai ke Mabes Polri, namun seolah hilang ditelan waktu. Yang diketahui massa hingga saat ini, M Hasan masih berstatus tersangka. Namun kasusnya menguap begitu saja seolah selesai dengan alami. "Coba saja lihat, status tersangkanya dari tahun 2005 sampai sekarang masih belum jelas. Sudah di SP3 atau lanjut," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota KPU Depok Raden Salamun dengan tegas membantah adanya dugaan politik uang di KPU Kota Depok. Bahkan dia menjamin tidak ada rekannya yang terlibat kasus tersebut. "Saya sendiri tidak pernah melihat anggota KPU yang melakukan money politic dari calon," katanya.
Mengenai status hukum ketua KPU, Salamun menanggapi semua sudah sesuai prosedur. Jika Hasan masih tersangkut sumpah palsu, lanjut dia, maka tidak mungkin dia tetap menjabat sebagai Ketua KPU. "Semua orang sebenarnya juga tahu kasusnya pada 2005 lalu. Namun dari catatan kepolisian menunjukkan lain dan bisa dijadikan alasan untuk menjabat ketua KPU Depok," kata Salamun.
Terpisah, Direktur Eksekutif Forum Reserarch Economy Social & Humanity (Fresh), Murtada Sinuraya mengimbau kepada KPU agar transpatan dan bekerja profesional. Bahkan jika memang terbukti ada politik uang, Murthada menegaskan agar kasus tersebut diusut sampai dengan akar-akarnya. "Kalau ada dugaan money politic KPU, itu perlu pembuktian yang konkret. Tentunya, sesuai dengan aturan yang ada," katanya.
Minggu, 31 Oktober 2010
Ada Aroma Tak Sedap di Pilkada Depok
Sebanyak 480 ribu Warga Kehilangan Hak Pilih
DEPOK, Tim sukses Badrul Kamal-Agus Suprianto (BK-Pri) meyakini sebanyak 480 ribu warga Depok tidak dapat menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 16 Oktober lalu karena tidak mendapat undangan dan kartu pemilih. "Sebanyak 480 ribu warga Depok tidak mendapatkan hak pilih.Yang lebih menyakitkan lagi, ternyata masyarakat yang tidak mendapat undangan adalah pendukung pasangan BK-Pri," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, Minggu (31/10).
Hendrik mengatakan, ribuan warga yang hak pilihnya digugurkan tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak materi gugatan tim BK-Pri ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kita yakin dapat membuktikan bahwa KPUD Depok telah melakukan pelanggaran secara sistematik, terstruktur, dan masif untuk memenangkan pasangan tertentu," katanya.
Hendrik mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberi contoh terburuk dalam pendidikan politik. Bahkan, Hendrik melihat ada indikasi seluruh anggota KPU berniat melimpahkan seluruh kesalahan kepada panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemungutan kecamatan (PPK). "PPS dan PPK akan dijadikan kambing hitam. Saya menghimbau dan meminta kepada seluruh anggota PPS dan PPK untuk tidak mau dijadikan kambing hitam. Lebih baik kita semua berpihak pada kebenaran," katanya.
Dia meminta seluruh masyarakat khusunya anggota PPS dan PPK melakukan perlawanan bila dijadikan kambing hitam. "BK-Pri telah banyak dizolimi, saya mengajak seluruh masyakat bersatu melakukan pelawanan," kata Hendrik.
Pernyataan senada juga diutarakan Ketua KKO DPC Partai Demokrat Eddy Sitorus. Menurutnya, selama MK belum membuat keputusan terkait laporan tiga kandidat wali kota; BK-Pri, Yuyun Wirasaputra-Pradi Supriatna, dan Gagah-Derry terhadap kejanggalan yang terjadi pada pilkada 16 Oktober lalu maka belum ada wali kota dan wakil wali kota defenitif. "Kita tunggu saja keputusan MK," katanya.
Dishub Depok Buka Trayek Baru
DEPOK, Guna menekan titik kemacetan di kawasan Jalan Raya Margonda, Dinas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok merencanakan penambah pelayanan lintasan jaringan trayek baru. Hal itu dilakukan karena masih ada sejumlah kawasan belum dilalui angkutan kota (angkot). Seperti; arah ke Kantor Kecamatan Cilodong, pemukiman Kota Kembang, dan Kecamatan Sukmajaya. "Untuk merealisasikan rencana tersebut, Dishub tidak akan menambah jumlah angkot tapi membuka lintasan jaringan trayek baru. Sebagian angkot yang menumpuk pada trayek-trayek padat akan dipindahkan ke trayek baru yang belum dilalui angkot," kata Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Depok Anton Topani, Minggu (31/10).
Menurut Topani, sejak tahun 2005 Dishub tidak lagi menambah jumlah armada angkot. Sebab, jumlah angkot yang terdata sudah mencapai 2894 unit dan belum lagi angkot yang melayani penumpang jurusan Depok-Terminal Pasar Minggu dan Depok-Terminal Kampung Rambutan. "Kami sedang melakukan koordinasi dengan pihak pengusaha ankot dan Organda. Bila, hal ini disetujui maka Dishub segera menerbitkan trayek baru. Kami mengharapkan ada kemauan pemilik angkot sebab hal itu juga akan menambah pemasukan mereka," katanya.
Dikatakan, dari pantauan Dishub dengan terpusatnya ribuan angkot pada jalur-jalur ramai seperti Jalan Margonda Raya dan Terminal Depok, pendapatan pemilik angkot terus menurun. "Bisa dibayangkan, saat ini satu angkot trayek Depok Timur-Terminal Depok, kadang-kadang hanya membawa penumpang dua orang. Ini kan jelas rugi, untuk itu maka akan kita buka trayek baru," tambah Topani.
Menanggapi jumlah pendapatan pemerintah kota (Pemkot) Depok dari restribusi izin trayek, Topani mengatakan, hingga Oktober 2010 sudah mencapai Rp 205,3 juta atau sekitar 95 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 215,8 juta. Sedangkan perolehan tahun 2009 terealisasi sebesar Rp 267,5 juta atau 124 persen dari target yang sama. "Kami optimis target tahun 2010 bisa terealisasi dengan sisa waktu dua bulan lagi," kata dia.
Sementara itu, sopir angkot 09, Kisar Hutapea menolak rencana pemindahan trayek. Hal itu akan berdampak pada penurunan penghasilan. "Saya menolak kalau dipindahkan, trayek yang saya lalui sekarang terminal Depok-Kalimulya sudah cukup menghasilkan," katanya.
Kasubsi Samsat Depok Diganti
DEPOK,Jabatan Kepala Sub Seksi (Kasubsi) STNK Samsat Kota Depok diserahterimakan dari Kasubsi lama, AKP Bachtiar Alponso kepada Kasubsi baru, AKP Argo Wiyono. Serah terima jabatan tersebut tidak dilaksanakan di Samsat Depok melainkan secara simbolis digelar di Polda Metro Jaya, Kamis (28/10) lalu. Selanjutnya, Bachtiar Alponso yang merupakan Perwira lulusan Akpol angkatan 2001 menjadi perwira menengah (Pama) di Polda Metro Jaya. Sedangkan Argo Wiyono lulusan Akpol angkatan 2003 sebelumnya bertugas sebagai Perwira Siaga Biro Ops Polda Metro Jaya.
Bachtiar Alponso yang telah menjabat Kasubsi Samsat Depok selama 15 bulan menyatakan mutasi merupakan hal yang wajar dalam institusi kepolisian."Ini merupakan kebutuhan organisasi, dimana selalu ada perputaran tugas yang siap kita emban," kata pria penyayang ibunya itu, Minggu (31/10).
Bachtiar berpesan kepada Kasubsi baru dan seluruh anggota agar tetap menjaga dan meneruskan apa yang telah diperbuatnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bachtiar juga meminta Kasubsi baru dapat mencetuskan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan pelayanan yang lebih berkualitas dan memuaskan.”Jangan sampai pelayanan yang sudah ada menjadi kendor, perketat lagi pelayanan, berikan tambahan fasilitas dan prasarana layanan,”tandas Bachtiar yang saat ini masih membujang.
Berikut profil singkat Kasubsi lama, AKP Bachtiar Alponso. Pria kelahiran Tulungagung, 30 Agustus 1978 ini berhasil menyelesaikan pendidikan di Akademi Kepolisian (Akpol) pada tahun 2001. Selanjutnya menjabat Ka SPK Polres Serang. Kanit 2 reskrim res Serang. Wakapolsek Serang Kota res Serang. Kanit regident Satlantas res Serang. Kasubbag sahlur bag dalpers ropers Polda Metro Jaya. PTIK. Kanit 3 PJR induk Jagorawi Ditlantas babinkan Polri. Kasubsi Samsat Depok. Pama Ditlantas PMJ.
Jumat, 29 Oktober 2010
AS Salut Melihat Perkembangan Demokrasi di Indonesia
DEPOK, Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Scot Marciel mengaku kagum dan salut melihat perkembangan demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia. Apalagi melihat sikap pemerintah yang berusaha menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). "Saya kagum dan salut melihat demokrasi dan kebebasan pers yang terus berkembang di Indonesia," kata Marciel saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Indonesia (UI) dengan tema ”Education under the Comprehensive Partnership”, Jumat (29/10).
Kuliah umum tersebut dibuka langsung Rektor UI Gumilar Rusliwa Soemantri dan disaksikan langsung melalui teleconference di enam universitas yakni Universitas Riau, Udayana, Brawijaya, Airlangga, UKI, dan Hasanudin.
Dalam kesempatan tersebut, Marciel menyoroti masalah pendidikan. Ia mengatakan, Pemerintah AS akan terus memperkuat kerjasama dengan beberapa universitas di Indonesia terutama di bidang ilmu politik ataupun Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi. Marciel berpesan kepada mahasiswa untuk terus menjaga budaya bangsa dan jangan pernah mengubah budaya bangsa. "Indonesia patut berbangga dengan demokrasi yang terus berkembang pascareformasi," katanya.
Selain itu, kata dia, ia sudah sering membuat kesepakatan dengan Indonesia di bidang pendidikan, terutama sering berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Marti Nataleghawa. "Kami akan terus meningkatkan hubungan partnership di dunia pendidikan," katanya.
Dia juga mengajak mahasiswa untuk selalu berpikir positif dalam hal mendapatkan yang terbaik untuk pendidikan. Menurutnya, banyak mahasiswa mengkhawatirkan terjadinya syok budaya (culture shock) saat berkuliah di negara lain. "Hal yang istimewa kami dikunjungi Dubes AS dan banyak pula pelajar atau mahasiswa Indonesia ingin mengenyam pendidikan disana," katanya.
Marciel mencontohkan anak perempuan tertuanya berani mengambil keputusan untuk berkuliah di Indonesia. Salah satu bentuknya, kata Marciel, adalah dengan program beasiswa ataupun pertukaran pelajar dengan negara lain. "Banyak mahasiswa khawatir adanya culture shock kalau belajar di negara orang, hal itu pula yang ditanyakan anak saya dulu ketika akan berkuliah di Indonesia, cobalah untuk selalu berpikir positif," katanya.
Sementara itu, Rektor UI Gumilar Rusliwa Soemantri memperkenalkan kepada Scot Marciel tentang pembangunan perpustakaan terbesar dan gedung seni yang segera diluncurkan. Indonesia, kata Gumilar, banyak bekerja sama dengan AS terutama di bidang ilmu pengetahuan, perubahan iklim, dan pemberantasan terorisme.
Menunggu Jasad Sang Pilot Pulang
DEPOK, Bendera kuning yang dipasang disetiap pojok Jalan Damai, Gang Musholah, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok, mengejutkan warga yang tinggal di lingkungan tersebut. Mereka sama sekali tidak mengetahui kalau salah satu korban pesawat Skytruck milik Mabes Polri yang jatuh di Desa Wami,Kabupaten Nabire,Provinsi Papua, Rabu (27/10) lalu, sewaktu membawa bantuan korban banjir bandang di Wasior merupakan salah satu warga mereka, Co Pilot Iptu Bayu Dwi Kuncoro.
Tenda duka dan puluhan kursi plastik diletakkan di depan rumah duka. Puluhan warga silih berganti menyampaikan duka cita mendalam kepada pihak keluarga. Alunan doa dan dzikir yang dikumandangkan para pelayat terdengar hingga ke luar ruangan. Pihak keluarga masih menunggu kedatangan jenazah polisi udara yang sudah bertugas selama enam tahun itu untuk dimakamkan.
Menurut paman korban, Dwi Hariwiyono, istri Iptu Bayu, Lisa Tyas Windari sampai saat ini masih tidak percaya kalau suaminya telah tiada. Dia syok dan tak mampu berbicara. "Dia masih syok dan tidak mampu berbicara," katanya, (29/10).
Dwi Hariwiyono mengatakan, sejak kecil Bayu memiliki cita-cita menjadi pilot. Dia ingin menjadi pilot Garuda Indonesia. Namun, akhirnya ia memilih karirnya menjadi polisi udara. Untuk memenuhi ambisinya tersebut rela tidak mengambil program dokter di Universitas Gajah Mada. "Dia merupakan sosoak teladan bagi adik-adiknya, kami sangat terpukul mendengar kepergiannya yang begitu mendadak," katanya.
Dia menambahkan, atas pernikahannya dengan Lisa, Bayu memiliki dua orang anak yakni Ganis (5) dan Muhammad Reihan (2). Keduanya masih kecil-kecil. "Hingga kini pihak keluarga belum mendengar kabar kapan jenazah korban akan diterbangkan dari Nabire. Yang pasti jenazah Bayu akan diserahkan kepada pihak keluarga dengan upacara militer," katanya.
Hingga kini, kata Dwi, pihak keluarga belum menentukan lokasi pemakaman Bayu. "Kami masih syok, dan istrinya belum tahu serta memutuskan akan dimakamkan di Depok, atau di Madiun tempat tinggal orangtua Bayu," katanya.
Aura kehilangan juga nampak di rumah duka Briptu Hadi Riyanto, Jalan Rumbut, Cimanggis, Depok. Namun, tidak ada satupun pihak keluarga bersedia di wawancarai. Namun, bendera kuning sebagai petanda duka telah terpasang disetiap sudut jalan.
Pemkot Depok Diminta Tidak Membunuh Kreatifitas Pemuda
DEPOK, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok diminta untuk tidak membunuh kreatifitas pemuda. Selama ini pemkot dinilai masih terlihat membeda-bedakan perhatian. Mereka hanya kelompok tertentu yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Depok. "Tolong pemkot jangan bunuh kreatifitas pemuda. Dengan mementingkan golongan tertentu sama saja pemkot membunuh kreatifitas pemuda," kata Ketua Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kota Depok, H Badrudin, Jumat (29/10).
Badru minta Pemkot Depok tidak alergi terhadap kepemimpinan kaum muda. Ia mengaku telah melakukan kunjungan ke beberapa daerah dalam dan melihat pemerintah daerah melakukan pemberdayaan terhadap pemuda. Bahkan, pemerintah daerah menyediakan dana bantuan yang di khususkan untuk ormas dan pemuda. Tentu, lanjutnya, dengan melakukan pengawasan ketat. "Di beberapa daerah pemuda dan ormas mendapat bantuan untuk mengembangkan kreatifitas," katanya.
Dia mengaku siap bekerjasama dengan Pemkot Depok. Namun, pihaknya akan tetap mengkritisi setiap kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat. "Saya siap jadi mitra sejajar Pemkot Depok. Tapi, saya juga siap mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak pada masayarakat bawah," kata Badru lagi.
Hal senada juga diutarakan Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kota Depok, Aan Humaidi. Menurutnya, Pemkot Depok sudah cukup memberikan perhatian kepada pemuda. Hanya saja, kata dia, porsi perhatiannya masih kurang. "Seharusnya pemuda mendapat perhatian lebih agar mereka dapat menunjukan kreatifitas, dan menggali seluruh potensi diri yang mereka miliki. Selama ini boleh dikatakan perhatiannya masih kurang," katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Nur Mahmudi Ismail mengaku bangga dengan banyaknya prestasi yang diraih kalangan pemuda. Mulai dari bidang pendidikan, olahraga, dan lainnya. Program yang diluncurkan pemerintah selalu mendapat perhatian dari mulai dari training, job fair. "Prestasi dan medali, sudah banyak di raih pemuda dari Depok baik di kancah nasional maupun internasional," katanya.
Nur menyarankan, agar pemuda dapat mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Pemkot Depok akan mencurahkan perhatian dan memfasilitasi masalah pendanaan. Secara terang-terangan, ia akan siap menjadi fasilitator antara pemuda yang memiliki usaha dengan Bank Jabar. Bahkan, untuk menjadi PNS Depok juga disediakan bagi mereka yang mendapatkan kelulusan cumlaude dari PTN. "Welcome to cumlaude tuk menjadi PNS di Depok," kata dia.
Kamis, 28 Oktober 2010
Margo City Siap Bangun Banjir Kanal Margonda
DEPOK, Rumah warga di Jalan Karet kerap mengalami banjir saat hujan akibat tersendatnya proyek Banjir Kanal Margonda (BKM). Warga mengaku sangat tidak nyaman dengan kondisi ini dan meminta pihak Margo City agar segera melanjutkan proyek BKM. "Sampai kapan rumah saya selalu kebanjiran. Saya minta BKM agar segera dilanjutkan," kata Aji Kurniawan warga Jalan Karet RW 002, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji.
Keluhan warga tersebut sudah lama didengar pihak Kelurahan Pondok Cina. Menanggapi hal tersebut, Lurah Pondok Cina, Ikhwan Suryadin mengatakan tertundanya pembangunan BKM memang kerap dikeluhkan warga sekitar Margo City. Saat hujan deras, lanjut Ikhwan, rumah warga selalu tergenang air lantaran penyempitan aliran air menuju Kali Cina. Tersendatnya aliran tersebut yang menyebabkan rumah warga mengalami banjir. "Penyempitan aliran ke Kali Cina menyebabkan pemukiman warga tergenang. Laporan yang kami terima, saat hujan turun deras beberapa rumah warga di sekitar lokasi terendam air hingga mencapai 50 senti meter," katanya.
Ditambahkan Ikhwan, sebelumnya Kali Cina hanya menampung air dari Jalan Jahja Nuih dan Jalan M Tohir . Luapan air dari Jalan Margonda yang seharusnya disalurkan ke Banjir Kanal Margonda hingga ke sungai Ciliwung. "Untuk itu saya meminta kepada pihak Margo City selaku pihak yang bertanggungjawab untuk melanjutkan pembangunan BKM tahap dua," katanya.
Diungkapkan Ikhwan, panjang BKM yang harus dibangun mencapai 900 meter. Namun kini tersisa hanay 400 meter lantaran beridiri bangunan liar. "Ini yang menyebabkan belum ada titik temu hingga saat ini," katanya.
Terpisah, A&P Margo City Tanti Triandini menyatakan siap membangun BKM sebagai bentuk corporate social responsibility (CSR) Margo City . Hanya saja pihaknya memiliki keterbatasan dalam hal pembebasan lahan. "Kami bersedia memnangun BKM. Tapi bukan kewenangan kami untuk membebaskan lahan. Itu kewenangan pemerintah," katanya.
Pilkada Ulang Solusi Terbaik
DEPOK, Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan dapat membuat keputusan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) ulang di Kota Depok. Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok dinilai tidak berlaku profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai sebuah lembaga negara penyelenggara pilkada. "Saya berharap MK memutuskan untuk melakukan pilkada ulang," kata Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ali Fahmi, Kamis (28/10).
Gugatan yang dilayangkan ke MK, lanjut Fahmi terkait kinerja KPU Kota Depok yang dinilai tidak maksimal. Terbukti dengan rendahnya partisipasi masyarakat pada waktu pemilihan 16 Oktober lalu. "Solusi terbaik adalah pemilukada diulang agar warga dapat berpartisipasi dalam pesta demokrasi tersebut," katanya.
Dari sejumlah temuan lapangan, banyak warga Depok yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Artinya, kata Fahmi, hak dasar warga sebagai pemilih dikebiri. Fahmi menyadari, jika keputusan MK memenangkan atau mengalahkan salah satu pasangan calon, dinilai sebagai keputusan yang kurang adil. "Kalau MK membuat keputusan menang kalah rasanya kurang adil. Solusi terbaik memutuskan adanya pilkada ulang," katanya.
Fahmi mengingatkan, ketidakmaksimalan kinerja KPU bukan semata kesalahan KPU saja, melainkan juga staf lain yang bertugas membantu KPU. Hal lain, ujar dia, pemutakhiran data pemilih dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) juga perlu dicermati. "Seharusnya tim sukses pasngan juga turut melakukan pengecekan terhadap DPT, bukan hanya bertugas saat kampanye saja," katanya.
Terpisah, Anggota Tim Sukses Badrul Kamal-Agus Supriyanto (BK-Pri), Rintis Yanto mengatakan, temuan terhadap pelanggaran selama pelaksanaan pilkada telah dilaporkan ke MK, pada Senin (25/10). Dia membenarkan adanya warga yang tidak terdaftar dalam DPT. Atau, tidak didistribusikannya surat undangan sehingga warga tidak dapat menggunakan hak pilihnya. "Kinerja KPU Kota Depok tidak profesional. Banyak warga yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di enam kelurahan," katanya.
Mantan Karyawan Rekanan Brimob Pensuplai Senjata Teroris
DEPOK, Mantan karyawan PT Taminagaraya, perusahaan yang menjadi rekanan korps Brigadir Mobil (Brimob) untuk pemeliharaan senjata, Ahmad Sutrisno mengaku menjadi pensuplai senjata ke Sofyan Tsauri tersangka teroris Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Jenis senjata yang disuplai M 16, AK-47, Coult, Revolver serta ribuan peluru.
Dalam kesaksiannya Ahmad Sutrisno yang juga menjadi tersangka kasus terpidana teroris itu mengaku di hadapan mejelis membeli senjata dari mantan pengawasnya di Mako Brimob, Barimbing. Ia mengenal Barimbing sewaktu bekerja sebagai karyawan PT Taminagaraya rekanan Mako Brimob untuk perawatan senjata. "Barimbing merupakan mantan pengawas saya di Mako Brimob," katanya.
Setelah melakukan transaksi sebanyak dua kali dengan Barimbing, kata Sutrisno, ia diperkenalkan Barimbing kepada anggota kepolisian lainnya yang bertugas di Cipinang bernama Tatang. "Transaksi kebanyakan dilakukan dengan Tatang. Tatang merupakan seorang petugas polisi yang bertugas dibagian perawatan logistik," katanya, Kamis (28/10).
Sutrisno mengaku dihadapan majelis hakim bahwa ia mengenal terdakwa Sofyan karena Sofyan merupakan tetangga rumahnya. Ia dan Sofyan pun sama-sama menjadi palaku bisnis senjata mainan. Sofyan, kata Sutrisno meminta dirinya mencarikan senjata rusak-rusak untuk keperluan anggota. "Saya diminta mencarikan senjata rusak-rusak untuk keperluan anggota," katanya.
Ia telah menjual senjata sebanyak 23 pucuk langsung ke Sofyan. Hanya saja, ia mengaku lupa berapa kali melakukan transaksi. Setiap senjata laras panjang dihargai Rp15 juta sedangkan laras pendek Rp5 juta. "Kalau harga beli setiap senjata laras panjang Rp10 juta, sedangkan laras pendek Rp3 juta. Untuk peluru dihargai perbutir Rp1500," kata Sutrisno..
Sutrisno mengatakan, Sofyan pernah mengaku bahwa dirinya membeli senjata untuk dibagikan ke anggota di daerah. Saat mejelis menanyakan apakah dirinya tidak memiliki kecurigaan terhadap Sofyan. Dengan tenang ia mengaku pernah menanyakan untuk apa senjata sebanyak itu, Sofyan bilang bahwa senjata itu untuk keperluan anggota Brimob di daerah-daerah. "Saya bilang ke Sofyan, saya takut kalau senjata-senjata itu jatuh pada orang tak bertanggungjawab. Seperti para perampok bersenjata. Dia bilang tenang bang, senjata untuk anggota," katanya.
Dia mengaku tidak mengenal jenis senjata apa saja yang telah dijualnya ke Sofyan. Sebab, saat ia membeli senjata dari tangan Barimbing ataupun Tatang senjata-senjata tersebut dalam kondisi dibungkus kertas koran dan dimasukkan dalam tas raket. "Saya tidak melihat senjatanya, saya percaya pada Tatang," kata Sutrisno.
Saat mejelis hakim bertanya apakah ia pernah melihat Sofyan melatih, Sutrisno mengaku tidak pernah melihat Sofyan melatih. Sofyan hanya mengaku setiap pembelian senjata digunakan untuk keperluan anggota. Ia menambahkan, transaksi dilakukan diempat titik berbeda; depan kampus Gunadarma, Mall Cimanggis, Cipinang. "Kalau di Cipinang kadang dilakukan disamping kadang di depan kantor, kadang di dalam kantor," katanya.
Pengacara Sofyan Tsauri, Nurlan HN memperdalam proses perkenalan antara Sutrisno yang orang sipil dengan Barimbing dan Tatang yang nota bene anggota kepolisian. Namun, dengan lihat Sutrisno menjawab bahwa perkenalannya dengan Barimbing sewaktu dirinya bekerja sebagai rekanan Makobrimob. Sedangkan dengan Tatang diperkenalkan Barimbing. "Mereka berdua percaya senjata-senjata tersebut tidak akan jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab karena pembelinya seorang polisi yakni Sofyan," kata dia.
Diakhir kesaksian Sutrisno, Sofyan membantah kalau ia memesan senjata rusak darai Sutrisno. "Saya memesan senjata organik yang bagus, bukan senjata rusak," katanya.
Dalam persidangan tersebut majelis juga mendengarkan kesaksian dari Tatang dan Abdi Tunggal. Ketiga saksi yang dihadirkan di Pengadilan Negeri Depok merupakan tersangka tindakan terorisme NAD.
Rabu, 27 Oktober 2010
Enam Warung Porak Poranda Gerus Arus Deras Kali Baru
DEPOK, Hujan deras yang mengguyur Kota Depok, Selasa (26/10) sore menyisahkan duka mendalam bagi enam orang pemilik usaha di bantaran Kali Baru, Jalan Raya Bogor, RT04/05, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos. Warung penopang kehidupan mereka sehari-hari kini tak lagi dapat digunakan. Sebab, keenam kios tersebut porak poranda tergerus arus deras Kali Baru. "Waktu itu air kali mengalir deras. Saya sudah was-was, akhirnya air memporak porandakan pondasi bangunan warung yang memang di bangun di bantaran kali. Untungnya, bangunan saya tidak semuanya terbawa air. Sekarang kami bingung mau usaha apalagi," kata Togar, Rabu (27/10).
Peristiwa longsor terjadi sekitar pukul 15.30 WIB sempat menghanyutkan empat orang pemilik kios, namun berhasil diselamatkan warga setempat. Keenam kios itu terdiri dari usaha warung kopi, dua bengkel motor, tambal ban, dan kios rokok. Selain itu, satu unit sepeda motor yang tersimpan di dalam bengkel motor juga ikut hanyut. Di lokasi longsor, kini telah dipasang garis polisi karena lokasinya merupakan jalan ramai menunju Bogor dan Jakarta. "Saya berusaha menyelamatkan barang-barang yang bisa diselamatkan," kata Togar.
Sementara itu, Yuminah hanya dapat terdiam menyaksikan warung miliknya porak poranda. Padahal, warung tersebut merupakan penopang roda ekonomi keluarganya. "Warung ini penopang hidup keluarga. Saya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kalau mau di tempati harus diperbaiki ulang, dan itu membutuhkan biaya tidak sedikit," katanya pelan.
Dia meyakini usahanya harus tetap berjalan. Hanya saja ia tidak tahu apakah usaha di pinggiran Kali Baru akan tetap dilanjutkan atau berpindah tempat. "Usahanya tetap harus berjalan, kalau tempatnya saya tidak tahu," kata Yuminah.
Dari pantauan Jurnal Nasional akibat erosi pada bibir Kali Baru itu, juga merusak bangunan kios lainnya serta tampak jalan aspal di sepanjang lokasi longsor mengalami retak-retak. Bila hal tersebut dibiarkan begitu saja atau tidak segera dibangun turap kondisi jalan akan terganggu. Kali Baru sedalam lima meter dan lebar delapan meter, sebenarnya sudah dipasang besi pembatas larangan membangun kios. Namun, tetap saja masih berdiri ratusan bangunan liar semi permanen.
Kiki (53), salah seorang warga Kelurahan Jatijajar mengaku kaget saat mengetahui terjadi longsor pada saat turun hujan. "Selasa sore memang sudah terlihat arus air di Kali Baru sangat besar, namun saya tidak menyangka secara tiba-tiba terjadi longsor yang mengakibatkan lima kios turut hanyut," katanya.
Kiki meminta pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam hal ini Dinas Bina Marga Sumber Daya Air (BM SDA), Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Tata Kota dan Bangunan (Distarkim) untuk menertibkan ratusan bangunan liar yang berdiri di sepanjang Kali Baru. Apalagi, kata dia, banyak bangunan telah dibuat semi permanen. "Harus ada tindakan tegas dari Pemkot Depok. Upaya tindakan tegas juga berguna untuk menghindari jatuhnya korban jiwa," katanya.
Dia menilai, banyaknya bangli semi permanen yang berdiri di sepanjang bibir Kali Baru, disinyalir mendapat sokongan oknum tertentu. Pasalnya, meski sudah ada larangan mendirikan bangunan, namun tetap saja terus bertambah banyak bangli. "Kalau sudah terjadi musibah seperti ini, pemerintah yang disalahkan," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BM SDA) Kota Depok Yayan Arianto mengatakan, pihaknya sudah dua kali mengeluarkan surat peringatan kepada ratusan pemilik bangli untuk segera membongkar bangunan. Pasalnya, semua kios yang berdiri di sepanjang bibir Kali Baru telah melanggar garis sepadan sungai (GSS). "Sebelum pelaksanaan pilkada Kota Depok, para pemilik kios sudah menyatakan pembongkaran ditangguhkan. Namun, untuk menghindari jatuhnya korban jiwa, dalam waktu dekat kami akan melakukan pembongkaran terhadap semua bangunan yang ada," katanya.
Dikatakan, banyak bangli yang berdiri di atas tanah negara khususnya pada bibir kali, sungai dan drainase, segera akan ditertibkan. Hal itu dilakukan, karena semua bangunan dinilai melanggar GSS. "Tidak ada lagi toleransi bagi pelanggar perda," kata Yayan.
Panwaslu Nilai KPU Tidak Profesional
DEPOK, Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok dalam menjalankan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 16 Oktober lalu menuai kritik dari banyak pihak. Baik itu tim sukses pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, aktivis pro demokrasi, dan lembaga pemantau pilkada. Bahkan, Panitia Pengawas Pilkada (Panwaslu) Depok menilai KPU tidak profesional menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara. KPU memiliki kecenderungan menapikkan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pilkada. "Saya melihat KPU tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Banyak bukti yang menunjukan KPU tidak profesional," kata Ketua Divisi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelanggaran Panwaslu Depok, Sutarno, Rabu (27/10).
Tarno mengatakan, indikasi ketidak profesionalan KPU dalam menjalankan pilkada terlihat dalam banyak kasus; perubahan jadwal tanpa melakukan sosialisasi, menjalankan tahapan pilkada tidak sesuai aturan yang berlaku, dan kurang melakukan sosialisasi waktu penyelenggaraan pilkada. Ia menambahkan, Berdasarkan laporan Panwas tingkat kecamatan, banyak sekali perbaikan yang harus diubah pada tubuh lembaga penyelenggara pemilu itu. "KPU perlu dievaluasi untuk kebaikan bersama," katanya.
Tarno mengatakan, pelanggaran dan kesalahan yang fatal dilakukan KPU Depok menjalankan tahapan penyelenggaraan pilkada tidak sesuai aturan. Seingat dia, KPU dua kali melakukan revisi agenda KPU tanpa melakukan sosialisasi terlebih dahulu pada pasangan calon maupun tim sukses. Akibatnya, banyak dari mereka yang tidak mengetahui agenda inti. "Coba saja lihat, jadwal tahapan pilkada saja mengalami revisi dua kali. Itupun tanpa sepengetahuan kami dan tim sukses. Wajarlah kalau diprotes banyak pihak," katanya.
Ia mengatakan, sosialisasi penyelenggaraan pilkada tidak dilakukan dengan baik. Buktinya, banyak warga masyarakat Depok yang tidak mengetahui waktu pelaksanaan pilkada 16 Oktober lalu. Animo pemilih di TPS, imbuhnya, sangat rendah, hanya sampai pada 50 persen pemilih. Bukan hanya itu saja, lanjutnya, dalam penyediaan logistic seperti kotak suara juga ditemui banyak masalah. "Itu kan parah, animo masyarakat sangat rendah dalam memilih. Kalau dilihat, angkanya hanya 50 persen, artinya partisipasi pemilih redah," kata Tarno.
Tarno mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan diri untuk menjadi saksi gugatan pilkada yang diajukan tiga pasangan calon; Gagah Sunu Sumantri-Derry Drajat, Yuyun Wirasaputra-Pradi Supriatna, dan Badrul Kamal-Agus Spuprianto ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mengatakan, dirinya sedang mengerjakan catatan dan data mengenai pelanggaran dan kesalahan KPU. "Kita sedang menyiapkan bukti-bukti untuk menjadi saksi di MK," katanya.
Semetara itu, Penanggung jawab divisi teknis penyelenggara pemilu KPU Kota Depok, Impi Khani Badjuri, membantah kritikan yang ditujukan pada lembaganya itu. Menurutnya, KPU Depok sudah berbuat sesuai dengan aturan dan berjalan dengan baik. "Sekarang ini, kita sudah bisa nyantai. Saya merasa senang, tahapan dan jadwal pilkada sudah kita lalui dengan baik. Pastinya, tanggal 26 Januari nanti sudah ada wali kota Depok. Kalau ada yang mau gugat, ya itu silahkan saja," kata Imphi layaknya seorang Ketua DPRD Depok.
Selasa, 26 Oktober 2010
Margonda Tergenang
DEPOK, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Yayan Arianto mengatakan, Depok memiliki 36 titik rawan banjir. Untuk itu pihaknya terus berusaha melakukan upaya agar tidak terjadi banjir. Salah satu diantaranya adalah ruas Jalan Margonda yang merupakan jalan provinsi. Seluruh titik rawan banjir di Depok tersebar di 11 kecamatan. "Sejumlah genangan dan titik banjir yang ada memang dikarenakan sistem drainase yang kurang optimal. Saat ini kami terus mengoptimalkan agar tidak terjadi banjir," kata Yayan, Selasa (25/10).
Yayan mengatakan, langkah yang ditempuh pihaknya yaitu dengan sosialisasi konservasi hingga pelarangan mendirikan bangunan di sempadan sungai. Selain itu, sambung Yayan, sosialisasi juga menyangkut penanggulangan sampah, sistem drainase, hingga membuat lubang biopori. "Kami juga memperkuat tanggul sungai seperti Kali Laya di Cimanggis dan normalisasi situ, diantaranya Situ Tipar serta Pedongkelan juga sudah dinormalisasi atas bantuan Pemprov DKI," katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Bimasda Kota Depok Wijayanto mengatakan, pihaknya juga menyiapkan 77 satuan petugas (satgas) guna mengantisipasi banjir. Satgas bertugas memantau di seluruh wilayah dan membersihkan saluran sungai serta drainase dari tumpukan sampah. Selain menyiapkan satgas pihaknya juga saat ini sudah mendirikan posko banjir yang setiap saat bisa menghubungi di saluran online nomor telepon 021-71212161. "Warga dapat melapor jika terjadi banjir ke nomor tersebut. Online 24 jam dan dijaga petugas," kata dia.
Disebutkan Wijayanto, pemukiman yang berada lebih rendah dari aliran sungai berpotensi terkena banjir. Diantaranya, Perumahan Bukit Cengkeh, Perumahan Bumi Sawangan, Perumnas Kelurahan Bhaktijaya dan Perumahan Cenning Ampe. "Penyempitan drainase juga menyebabkan terjadinya banjir saat hujan," katanya.
Dari pantauan lapangan, ruas Jalan Margonda kerap terkena banjir hingga batas lutut orang dewasa. Bahkan hingga menyebabkan jalan tersebut tidak dapat dilalui kendaraan. Di sepanjang Jalan Margonda, memang tidak terlihat pohon yang berguna untuk menyerap air. Selain itu, drainase di ruas jalan tersebut tidak mampu menampung debit air yang cukup besar saat hujan terjadi hingga tiga jam.
Polres Depok Mutasi Empat Kapolsek
DEPOK, Kepala Polresta Depok Komisaris Polisi (Kombes) Fery Abraham melakukan mutasi terhadap sejumlah Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek); Kapolsek Pancoranmas, Kapolsek Limo, Kapolsek Beji, dan Kapolsek Sawangan. Serta Kasat Narkoba. "Mutasi ini terkait restrukturisasi organisasi. Saat ini Polres Depok telah berubah menjadi Polresta Depok. Oleh karena itu para kapolsek itu harus berpangkat kompol," kata Kapolresta Depok Kombes Fery Abraham, Selasa (26/10).
Perwira yang dimutasi adalah Kapolsek Pancoranmas, AKP Ismail Usman menggantikan AKP Rohana yang pindah tugas menjadi Wakapolsek Sukmajaya. AKP Sukardi menggantikan AKP Erick Frendriz sebagai Kapolsek Limo, yang pindah ke Polda Metro Jaya. Kapolsek Beji AKP Timbul Halomoan Simatupang digantikan oleh AKP Ngadi. Kapolsek Sawangan AKP Icang Suhendar menjadi Wakasat Samapta dan posisinya ditempati oleh AKP Wasiman. Sedangkan Kasat Narkoba Kompol Rusmartono digantikan oleh Kompol Djitu Martono. "Ini merupakan keputusan Kapolri. Para kapolsek yang baru dilantik pangkatnya akan naik menjadi kompol pada Januari depan. Karena struktur organisasi berubah maka ada perubahan juga. Misalnya yang tadinya tidak ada kepala seksi, sekarang ada. Contohnya yang ada sekarang Kasubag Humas Polresta Depok," katanya.
Fery mengatakan, dengan adanya perombakan struktur organisasi maka akan ada penambahan ruangan. Ia mencontohkan, ruangan provost rencananya akan ditingkat. Ia juga berharap dengan adanya perombakan organisasi ini, jajaran Polresta Depok selalu siap sedia melayani masyarakat Depok. "Perombakan organisasi diharapkan selalu siap sedia melayani masyarakat," katanya.
Kapolsek Panmas, Ismail saat ditanya kesiapannya mengurangi angka pencurian kendaraan bermotor menyatakan bahwa sebagai prajurit, ia siap mengemban tugas. Termasuk diantaranya menekan angka pencurian kendaraan bermotor. "Kami selalu siap untuk meminimalisasi pencurian kendaraan bermotor. Caranya dengan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat," katanya.
Hal senada disampaikan Kapolsek Beji AKP Ngadi. Menurutnya, peningkatan kerjasama antara polisi dan masyarakat mampu menciptakan Depok aman dan mampu menekan angka kriminalitas. "Angka kriminal dapat ditekan dengan kerjasama dengan masyarakat. Polisi tidak mungkin dapat menyelesaikan seluruh kasus kriminal tanpa peran serta masyarakat," katanya.
Selain berbicara mengenai mutasi, Fery juga menjelaskan, surat perintah Kapolda Metro Jaya bahwa kepolisian harus aktif memperlancar arus lalu lintas pada jam sibuk, yakni jam kerja dan jam pulang kerja. "Kalau pagi hari sekitar pukul 06.00 -08.00 WIB waktu berangkat kerja tidak ada tilang-tilangan. Ini demi mempercepat warga bekerja," katanya.
Ia menambahkan, pelayanan cepat menjadi hal utama Polresta Depok. Buktinya. Satuan Pelaksanan Administrasi (Satpas) SIM 1221 Polresta Depok meraih sistem manajemen mutu IS0 9001:2008, karena mampu melaksanakan proses pelayanan SIM selama 15 menit.
Senin, 25 Oktober 2010
Ratusan Massa Demo UPJ Sawangan
DEPOK, Ratusan Pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Pelayanan Jaringan (APJ) Kota Depok, di Kecamatan Sawangan, Senin (25/10) mendatangi kantor Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Sawangan, mereka menolak pemberlakuan program listrik pra bayar (LPB). Mereka menilai program LPB sangat membebani masyarakat. Apalagi program tersebut terkesan dipaksakan. "Kita menolak pemberlakuan LPB di Kecamatan Sawangan karena program LPB hanya memindahkan beban PLN ke pundak masyarakat. Apalagi telah terjadi pemaksaan terhadap masyarakat baik itu mereka pelanggan baru atau pelanggan lama," kata Koordinator Aksi Gerakan Rakyat Tertindas (Gratis), Dadang M, Senin (25/10).
Dadang menilai LPB merupakan produk baru PLN yang menyesatkan. Dirinya menyamakan listrik pra bayar dengan pulsa handphone. Pulsa listrik habis, maka dengan sendirinya akan gelap gulita. Berbeda dengan pulsa handphone, jika pulsa habis masih bisa menerima telepon ataupun SMS. "Kita menolak pemberlakukan program listrik pra bayar. Kalau pulsa malam hari habis, maka listrik di rumah akan gelap dan malam hari itu pula kita akan mencari tempat pembayaran di ATM atau counter tertentu. Kalau di kampung mana ada yang seperti itu. Masyarakat sudah cukup menanggung beban, jangan dibebani lagi," katanya.
Dadang mengatakan, program PLB merupakan bagian strategi PLN menaikkan harga listrik. Sebab, fakta di lapangan membuktikan bahwa pengguna LPB lebih mahal ketimbang listrik selama ini. Pemerintah mensubsidi pelanggan pengguna listrik 450 watt dan 900 watt. Namun, dengan LPB subsidi di hilangkan dan memberatkan keluarga miskin. Ia menambahkan, LPB merupakan program petinggi PLN untuk mencari proyek yang menggunakan uang rakyat. "Ujung-ujungnya, juga di korupsi petinggi PLN yang korup," kata dia.
Dalam aksi tersebut sempat terjadi dorong mendorong. Namun, beberapa perwakilan diizinkan memasuki kantor UPJ Sawangan. Setelah terjadi dialog, Dadang keluar dengan menunjukkan surat pernyataan dari yang ditandatangani Manajer PLN UPJ Sawangan Sigit Arimurti di atas matrai. Surat tersebut berisi pernyataan tidak akan ada pemaksaan pelanggan Existing di Migrasikan ke LPB. Kecuali, pelanggan dengan sukarela menyetujui dan atas kebijakan perusahaan. "Jika ini dilanggar, kita akan mengerahkan masa yang lebih besar lagi. Kalau perlu kita kepung UPJ Sawangan ini," katanya.
Sementara itu, Manajer PLN UPJ Sawangan Sigit Arimurti membantah semua tuntutan demonstran tersebut. Menurutnya, tidak ada unsur pemaksaan dalam program LPB. Bahkan, saat migrasi pelanggan sama sekali tidak dikenakan biaya sepeserpun. Sigit membantah kalau pulsa listrik disamakan dengan pulsa telepon. PLB tidak bisa disamakan dengan pulsa handphone. "Kebutuhan listrik itu jauh lebih penting dan merupakan kebutuhan primer. Tidak tepat kalau disamakan dengan pulsa handphone," katanya.
Sigit mengungkapkan, program yang akan dijalankannya masih dalam tahapan sosialisasi dan ada jaminan tanpa paksaan bagi pelanggan. Sampai saat ini, kata dia, jumlah pelanggan khusus UPJ Sawangan mencapai 112 ribu pelanggan yang mencakup Ciseeng, Parung, dan Sawangan. Untuk pelanggan yang sudah berpindah dari pascabayar ke prabayar, sejak program itu diluncurkan yakni pada tahun 2009 terdapat 3000 pelanggan. "Saya memahami, mereka itu hanya kurang informasi dan terprofokasi saja. Padahal, kalau mereka tahu tarifnya lebih murah. Ini sesuai dengan program pemerintah efisiensi energi," katanya.
Iring-Iringan Ketua PMI Diseruduk Kendaraan Mahasiswa
DEPOK, Iring-iringan kendaraan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) yang juga mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla (MJK) diseruduk motor mahasiswa Universitas Islam Jakarta (UIN). Peristiwa tersebut terjadi ketika mobil rombongan MJK melintas di bundaran fakultas psikologi. Tiba-tiba dari disalip motor yang langsung menabrak kendaraan Toyota Fortuner yang ditumpangi staff MJK. "Waktu kita mau lurus, tiba-tiba dari arah kiri kendaraan menyalip kendaraan bermotor yang langsung menaberak kendaraan staf saya. Sekarang staf saya sedang membawa mahasiswa itu ke rumah sakit, untungnya dia tidak kenapa-napa," kata JK saat hendak menyampaikan kuliah umum di Fakultas Hukum UI, Senin (25/10).
MJK mengatakan, peristiwa tersebut terjadi secara tidak disengaja. Ia berpesan agar dalam mengendarai sepeda motor, setiap pengendara harus hati-hati, dan mentaati seluruh rambu-rambu lalu lintas. "Beruntung orang tersebut tidak mengalami celaka," katanya.
Sementara itu, Kasubdit Pembinaan Lingkungan Kampus UI Dadan Herwandi mengatakan, pihaknya telah menangani kasus ini. Pengendara motor yang menabrak iring-iringan Ketua PMI adalah seorang mahasiswa UIN. Ia telah membawa pengendara kendaraan bermotor tersebut ke rumah sakit karena menderita luka lecet. "Kalau yang mengendarai motor perempuan biasanya seperti itu, dia agak kagok, padahal kami sudah memberi tanda dengan sirine, tapi dia malah menabrak mobil pengawal JK, tapi sudah kami tangani," kata Dadan.
Dalam kuliah umum, MJK mengajak seluruh generasi muda khususnya mahasiswa untuk membangun semangat berkompetisi untuk mewujudkan bangsa Indonesia menjadi bangsa maju dan mandiri. Saat ini, kata dia, tugas tugas utama mahasiswa adalah belajar. "Suatu bangsa tidak akan maju tanpa orang pintar, segala sesuatu harus tetap pada satu tujuan yakni adil dan makmur. Tujuan suatu bangsa adalah memberikan keadilan dan kemakmuran kepada seluruh rakyat," katanya.
MJK mengatakan, untuk mewujudkan bangsa Indonesia menjadi bangsa mandiri merupakan tugas pemimpin. Sebuah negara, menurutnya, akan maju jika dapat menciptakan ekonomi bagi rakyat dimana segala sesuatunya lebih murah, lebih cepat, bahkan gratis. "Disini saya bukan mau berkampanye, tetapi bagaimana kita semua tetap bersemangat tinggi membawa bangsa ini menjadi lebih cepat dan lebih baik," katanya.
MJK mengatakan, generasi muda harus bersedia mengabdi bagi bangsanya. Sekalipun ia sudah mengenyam pendidikan di negeri orang. "Harus mau mengabdi, biasanya banyak mahasiswa yang sudah belajar di kota tidak mau kembali ke daerahnya, karena itu saya katakan, tugas mahasiswa ada tiga, yakni belajar, belajar, dan belajar," katanya.
MJK mengingatkan, aksi demonstrasi yang dilakukan para mahasiswa pada era reformasi sangat baik untuk membangun semangat generasi muda dan menyalurkan aspirasi rakyat. Namun, menurutnya, semangat muda tidak melulu harus ditunjukkan dengan aksi demonstrasi tapi dapat dilakukan dengan semangat berargumentasi. "Bukan berarti tiap hari demo kayak mahasiswa Makasar. Sesekali demo boleh lah, kalau pemerintah dirasa sudah keterlaluan," kata dia.
Pemerintah dan setiap pemimpin, kata MJK, akan selalu berkata manis ketika berkampanye. Karena itu, lanjutnya, wajar saja jika terdapat sebuah gris antara janji dan realisasi yang tidak seimbang akan memunculkan protes. "Semangat yang inovatif, bukan berarti demo, karena kita sebagai negara demokratis, kalau pemerintah baik tidak perlu didemo, kalau kampanye kan biasanya memang ngomongnya tinggi, tapi memang kita harus belajar berani berargumentasi, seperti saya sering berargumen dihadapan para mahasiswa," katanya lagi.
Masyarakat Cipayung Keluhkan Pemadaman Listrik Selama 19 Jam
DEPOK, Sebanyak 10.985 pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Pelayanan Jaringan (APJ) Depok di Kecamatan Cipayung, Kota Depok, mengeluhkan pemadaman listrik selama 19 jam yang dilakukan perusahaan listrik negara itu. Pemadaman yang berlangsung mulai Minggu (24/10) pukul 08.00 sampai Senin (25/10) pukul 04.00 WIB dinilai merugikan masyarakat, terutama penggiat bisnis rumahan. "Kami merasa dirugikan dengan pemadaman yang berlangsung selama 19 jam," kata Maryamah Purnama, warga Cipayungjaya, Senin (25/10).
Menurut Maryamah, PLN harus bertanggungjawab atas kerugian para pelaku bisnis rumahan alias home industri. Apalagi, kata dia, PLN tidak melakukan sosialisasi prihal pemadaman tersebut. "Saya baru tahu kalau ada pemadaman listrik bergilir setelah pihak musholah di dekat rumahnya meneriakan melalui pengeras suara," katanya.
Maryamah mengatakan, akibat terjadi pemadaman listrik tersebut warga terpaksa menggunakan lampu teplok dan lilin sebagai lampu penerangan di kediaman masing-masing. Bahkan beberapa pedagang dan pengusaha warnet terpaksa tidak beroperasi selama satu hari lebih. "Kami sangat dirugikan seperti ini, karena selain cukup lama pemadaman itu, pemberitahuan sebelumnya tidak ada. Kami minta agar PLN lebih rutin untuk memeriksa gardu induknya, sehingga tidak lagi terjadi pemadaman seperti sekarang," katanya kesal.
Senada juga dilontarkan Wahyudin (45) penjaga warung internet. Menurutnya, semenjak listrik padam, ia tidak lagi membuka usaha warnetnya. Namun, ia dapat memahami pemadaman listrik yang dilakukan PLN APJ Depok. "Memang tidak ada sosialisasi terkait pemadaman ini, tapi saya bisa memahami pemadaman bergilir yang dilakukan PLN. Kita tidak bisa serta merta melimpahkan kesalahan ke PLN," katanya.
Hanya saja, kata Wahyudin, ia berharap sebelum melakukan pemadaman listrik bergilir pihak PLN harus mensosialisasikan kepada warga. "Jangan hanya beriklan di satu media massa lantas PLN merasa tugas sosialisasi sudah selesai. Padahal, tidak semua warga membaca koran. Seharusnya PLN menggunakan berbagai macam cara agar masyarakat mengetahui," katanya.
Humas PLN Depok Muhammad Imron membenarkan adanya pemadaman listrik. Hanya saja hal itu bukan pemadaman listrik bergilir melainkan karena akibat pemeliharaan gardu induk tahunan di Gardu Rawa Denok, Pancoran Mas, Depok. "Kita sedang ada pemeliharaan tahunan di GI Rawa Denok, itu ada dibagian P3B dan sedang dilakukan penyaluran," katanya.
Ia membantah kalau ada tudingan PLN tidak atau belum melakukan sosialisasi terhadap rencana perbaikan gardu induk Rawa Denok, Pancoranmas. "Kita sudah menyebarkan selebaran soal rencana tersebut," kata Imron.
Secara terpisah, Suvervisi Operasi Distribusi APJ PLN Kota Depok, Mujahidin mengatakan, pemadaman listrik itu akibat adanya ganguan kabel tanah (sktm) pada gardu induk (GI) Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Sehingga mengakibatkan beberapa wilayah terjadi pemadaman aliran listrik.
Pemadaman itu, terjadi di wilayah Jembatan Serong, Citayam, Komplek Departemen Pertanian, Pondok Terong dan Bojong Gede. "Lamanya aliran listrik menyala karena berkaitan dengan pemeliharaan dua tahunan trafo 150/20 KV di GI. Soal pemadaman ini, sudah kami informasikan ke pelanggan," kata Mujahidin.
Tiga Pasangan Calon Daftarkan Gugatan ke MK
DEPOK, Kendati pleno penetapan rekapitulasi suara hasil pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 16 Oktober lalu belum dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok. Namun, Sekretaris tim kampanye Badrul Kamal-Agus Supriyanto (BK-Pri), Ir. Poltak Baharianto dan calon wakil wali kota dari unsur perseorangan Dery Drajat optimis Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibidani Mahfud MD akan mengabulkan tuntutan mereka mengadakan pilkada ulang. "Sore ini KPU akan melakukan rapat pleno penetapan. Setelah mereka melakukan penetapan kita langsung mengajukan gugatan ke MK. Data dan bukti yang kita miliki sudah lebih dari cukup," kata Poltak, Senin (25/10).
Poltak mengatakan, proses tahapan dan pelaksanaan pilkada banyak dilanggar KPU Depok, serta pasangan yang unggul suara. "Prosesnya saja banyak bermasalah, hasilnya juga pasti bermasalah. Ibarat sertifikat tanah itu benar, tapi kalau prosesnya tidak benar itu pasti bermasalah. Kita tetap optimis MK akan mempertimbangkan gugatan kita," katanya.
Poltak menuturkan, data pelanggaran KPU dan pasangan Nur Mahmudi Ismail-Idris Abdul Somad sudah lengkap. Bahkan, banyak masyarakat yang siap menjadi saksi. Menurutnya, kasus di Depok berbeda dengan kasus yang ada di Jawa Timur yang hanya mengulang di beberapa tempat. Makanya, ia yakin pilkada akan diulang di seluruh Depok. "Saya optimis pilkada ulang secara serempak di Kota Depok dan bukan hanya di beberapa tempat. Kalau KPU bilang, DPT harus diatas 20 ribu, ya tidak apa-apa. Kita akan sudah siapkan," katanya.
Hal senada juga diungkapkan Dery Drajat yang mengaku optimis akan diselenggarakannya pilkada ulang. Pasalnya, gugatannya di MK cukup beralasan dan memiliki banyak bukti. Bahkan, kesalahan dan pelanggaran yang dilakukannya secara massif. "Kita selalu optimis dalam berjuang untuk kota warga Depok. Saya optimis itu tercapai," katanya.
Sementara itu, Ketua tim pemenganan Nur-idris, Prihandoko mengaku tidak mempersoalkan gugatan semua calon. Bahkan, pihaknya sudah menyiapkan kuasa hukum untuk di MK. Menurutnya, dari 200 gugatan seluruh Indonesia yang masuk MK, hanya 12 yang diperhatikan dan tiga dikabulkan. Ia mencontohkan, termasuk kasus pilkada ulang di Jawa Timur.
Prihandoko yakin, tuntutan yang diajukan rival politiknya tidak akan tercapai. Pasalnya, saat di MK akan dikaji permasalahan tersebut dalam kategori sporadis atau insidental dan lainnya. "Saya yakin,tuntutan mereka tidak memenuhi ketentuan," katanya.
Secara khusus, ketiga pasangan calon yang menolak tidak menandatangani hasil rekapitulasi hasil suara tidak siap menghadapi kekalahan. Seharusnya, sebagai seorang politisi harus siap kalah dan menang. "Saya minta semuanya legowo menerima kekalahan, ini juga demi Depok ke depan lebih baik lagi," katanya.
Minggu, 24 Oktober 2010
Sekolah dan Rumah Warga di Depok Luluh Lantah Diterjang Hujan
DEPOK, Hujan deras disertai angin kencang selama tiga hari berturut-turut di Kota Depok memiliki dampak sangat luar biasa. Selain menumbangkan pepohonan dan merusak atap rumah warga. Hujan angin itu pun mengakibatkan pagar Sekolah Dasar Negeri (SDN) Depok Baru 08, di Jalan Sumatra, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas ambruk, dan beberapa rumah di Kecamatan Sukmajaya longsor.
Menurut salah seorang guru yang ditinggal di lingkungan sekolah, Jajat Sudrajat, peristiwa amburuknya pagar depan sekolah sepanjang 15 meter tersebut terjadi pada, Sabtu (23/10). Pagar tak kuat menahan terpaan angin sehingga ambruk dan menutupi saluran air di depan sekolah tersebut. Namun, ia tidak menyaksikan secara langsung proses ambruknya pagar tersebut. Sebab, ia berada di dalam rumah. Namun ketika hujan reda, ia melihat tembok depan sekolah sudah ambruk seperti terkena longsor. "Kejadiannya sekitar pukul 17.00WIB, ketika hujan deras disertai petir menggema," kata Jajat, Minggu (24/10).
Jajat menduga, rubuhnya pagar akibat tak kuat menahan terpaan angin. Kondisi diperparah oleh pondasi bangunan tembok yang sudah rapuh. "Saya menduga kemungkinan jebolnya pagar tembok itu karena pondasinya tidak kuat menahan beban di atasnya," kata dia.
Namun, kata Jajat, ia merasa bersyukur karena peristiwa tersebut tidak sampai melukai siswa. Pasalnya, saat kejadian di sekolah tidak ada kagiatan, seluruh siswa sudah pulang. Meski demikian, ambruknya pagar sepanjang 15 meter itu menimbulkan masalah, karena selain berisiko terhadap keamanan sekolah, runtuhan tembok juga menutupi saluran air. Dia khawatir terjadi banjir jika hujan terus menerus. "Saya khawatir jika tidak ada pagar sekolah ini bisa dijadikan tempat mesum, mengingat kalau malam hari suasana disini sangat gelap," katanya.
Untuk itu, Jajat berharap, Dinas pendidikan Kota Depok dapat segera memperbaiki ambruknya pagar sekolah tersebut. "Sekolah tidak bisa memperbaiki karena tidak ada dana, tidak mungkin juga kita minta bantuan orang tua siswa untuk perbaikan pagar ini," katanya.
Di tempat berbeda, hujan deras juga memakan korban, longsornya tanah milik warga Sukmajaya. Salah satu rumah yang mengalami rusak berat adalah rumah milik Nya Wanda. Bahkan, sebagian rumahnya terbawa dan nyemplung ke sungai sedalam 10 meter akibat pondasi danah tanahnya tergerus air hujan yang deras. "Lokasi rumahnya memang di pinggir sungai, tapi ga biasanya rumah bisa tergerus," katanya.
Wanda mengatakan, saat peristiwa itu terjadi ia serta keluarganya berada di dalam rumah. Namun, saat tahu rumahnya terbwa longsor, wanda buru-buru menyelamatkan diri dengan membawa semua anggota keluara keluar rumah. "Beruntung tidak ada yang terluka," katanya lagi.
Tim Gagah, Yuyun, Badrul Tolak Hasil Pilkada Depok
DEPOK, Tim sukses tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok; Gagah Sunu Sumantri-Derry Drajat, Yuyun Wirasaputra-Pradi Supriatna (Yudistira), dan Badrul Kamal-Agus Suprianto (BK-Pri) menolak menandatangani hasil rekapitulasi suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok pada, Sabtu (23/10), di gedung Balai Rakyat, Jalan Jawa, Kecamatan Beji. Tim sukses ketiga pasangan calon tersebut menilai pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 16 Oktober lalu diwarnai banyak kecurangan. KPU juga telah banyak melanggar aturan. "Kita tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU. Sudah jelas-jelas pilkada diwarnai banyak kecurangan, KPU malah tutup mata," kata saksi dari tim sukses pasangan BK-Pri, Hendrik Tangkealo, Minggu (24/10).
Saat dilangsungkannya rekapitulasi suara, Hendri yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Depok itu sempat beberapa kali melakukan intrupsi. Ia meminta KPU mendatangkan fisik sisa suara dalam forum rekaputulasi. Namun, KPU berkilah bahwa mereka tidak berhak mendatangkannya. Untuk mendatangkan fisik suara dalam forum harus mendapat persetujuan Mahkamah Konstitusi (MK). "KPU sungguh terlalu mengada-ngada, kita hanya minta KPU mendatangkan fisik suara, bukan berarti permintaan tersebut cacat hukum," kata Hendri.
Hendri mengatakan, ia dan tim sukses BK-Pri telah bersepakat membawa kasus kecurangan KPU ke MK. Sebagai penyelenggara pilkada, KPU tidak berlaku profesional dan proporsional. KPU terkesan mencari selamat. Padahal, kecurangan yang mereka lakukan sudah sangat diketahui publik. "Banyak kecurangan KPU yang diketahui publik," katanya.
Hal senada diungkapkan, Koordinator lapangan tim sukses pasangan Gagah-Dery, Sumanto. Ia dengan tegas menolak hasil rekapitulasi suara. Pasalnya, dalam penyelenggaran pilkada banyak terdapat pelanggaran. "Kita menolak hasil keputusan rekapitulasi suara. KPU itu, sembarangan dalam bekerja," katanya.
Sumanto mengungkapkan, banyaknya indikasi pelanggaran dilakukan KPU sebagai penyelenggara pilkada dari mulai rendahnya tingkat pemilih sampai DPT. Ia menambahkan, permasalahan money politic dan kampanye di masa tenang yang dilakukan pasangan Nur Mahmudi-Idris Abdul Somad dibiarkan begitu saja tanpa peringatan dan sanksi. "Kalau bukan KPU tutup mata lantas namanya apa, KPU lembaga netral. Bodoh banget kami kalau bilang KPU netral," katanya kesal.
Tim Sukses pasangan Yuyun-Pradi, Adi Gunaya secara tegas juga menolak hasil keputusan akhir rekapitulasi suara. Menurutnya, hasil tersebut cacat hukum dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pasalnya, banyak kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara KPU maupun pasangan Nur-Idris. "KPU merupakan pihak paling bertanggungjawab atas kekacauan pilkada," kata dia.
Sementara itu, anggota KPU Imphi Khani Badjuri bersikukuh menjalankan tahapan pilkada. Berdasarkan hasil akhir rekapitulasi suara, Gagah-Dery: 54.142, Yuyun-Pradi: 124.511, Nur-Idris: 227.744, dan BK-Pri : 149.168. "Total pemilih sebesar 555.565 dari daftar pemilih tetap sebesar 1.0503.915," katanya.
Imphi mengklaim, semua saksi dapat menerima hasil keputusan akhir rekapitulasi suara. Yang dipermasalahkan tiga saksi dari tiga pasangan calon berbeda bukan lah hal substansial. Mengenai gugatan yang akan dibawa Ke MK, kata Imphi, itu merupakan hak masing-masing pasangan calon. "Dari hasil rekapitulasi akhir suara ini, baru bisa diketahui siapa yang unggul suaranya. Masih ada tahapan lagi, yang harus di tempuh dan wali kota harus menjalankan tugasnya sampai 26 januari 2011," katanya.
Warga Komplek Pelni Depok Menolak Pemasangan Gorong-gorong
DEPOK, Puluhan warga komplek Perumahan Pelni, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, menolak rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang membangun dranase atau pemasangan gorong-gorong yang melintasi komplek mereka. Mereka khawatir pemasangan gorong-gorong bukan malah menghindari komplek mereka dari banjir, justru mengakibaktak bajir datang. "Kami merasa keberatan dengan adanya pemasangan gorong-gorong di wilayah kami," kata Syafril Alam warga Komplek Pelni RT03/RW19, (24/10).
Syafril mengatakan, sebelum Pemkot Depok memasang gorong-gorong komplek Pelni tidak pernah kebanjiran. Namun, setelah Pemkot Depok melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Dinas BM & SDA) menjalankan program pemasangan gorong-gorong komplek Pelni selalu menjadi korban banjir jika hujan deras turun. Bahkan, air masuk ke dalam rumah. "Kami minta proyek yang melintas ke komplek kami di batalkan, proyek pembangunan gorong-gorong di luar komplek berdampak pada penghuni komplek apalagi yang di dalam," katanya.
Syafril mengaku proyek pembangunan drainase ini tidak pernah di sosialisasikan kepada warga komplek Pelni. "Warga komplek Pelni tidak pernah diajak komunikasi tentang adanya proyek ini. Kalau bisa jaringannya dipindahkan saja, jangan melalui komplek Pelni," tegasnya.
Sebelumnya, Hamdan tokoh masyarakat setempat mengatakan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok akan melakukan penyodetan di Jalan Juanda untuk menyalurkan air dari wilayah RT07/21 Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmjaya. Menurut dia, kawasan tersebut setiap hujan selalu banjir, karena terjadi penyempitan dibagian hilir saluran. Nantinya, kata Hamdan, dibawah jalan Juanda akan dipasang gorong-gorong yang mengalirkan air. Tidak ada jalan lain untuk mengatasi banjir di wilayah RT07/21. "Satu-satunya cara dengan melakukan penyodetan jalan Juanda dan pemasangan gorong-gorong berdiameter 1,5 meter," katanya.
Hamdan meminta warga komplek Pelni bersedia kompleknya di lintasi gorong-gorong. Hal itu untuk mencegah terjadi banjir. Justru ia meyakini dengan di pasang-nya gorong-gorong tidak akan terjadi banjir di komplek Pelni. "Saya berharap warga bersedia," katanya.
Terlilit Hutang Nekad Bunuh Diri
DEPOK, Pasangan suami istri pedagang bubur ayam warga RT003/01, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, nekat menghabisi nyawa mereka sendiri dengan cara bunuh diri di kediamannya yang sekaligus tempat usahanya. Ruslianto (28) dan Rohana (25) diduga bunuh diri lantaran masalah ekonomi. Pasangan suami istri itu mengakhiri hidup mereka dengan car berbeda.
Sang suami, Ruslianto mengakhiri hidupnya dengan caran menyayat nadinya dengan pisau dapur dan ditemukan tergeletak di lantai. Sedangkan istrinya, Rohana, menggantung dirinya di bagian belakang dapur, menggunakan tali rafia. Diduga sang istri mengakhiri hidup lebih dulu dari suaminya.
Beruntung Ruslianto berhasil diselamatkan setelah dilarikan ke RS Graha Permata Ibu menggunakan ambulans puskesmas Beji. Kondisinya hingga kini dalam keadaan kritis. Sedangkan Rohana, tewas terbujur kaku setelah meregang nyawa meninggalkan buah hatinya semata wayang yakni Inayah yang masih berusia dua tahun.
Peristiwa terjadi sekitar pukul 14.00 WIB saat tetangga mereka mendengar Inayah terus menerus menangis kencang sampai akhirnya ditengok oleh pemilik kontrakan kios tempat Ruslianto dan Rohana tersebut berjualan, Yati (41).
Menurut Yati, Ruslianto dan Rohana tidak pernah terdengar konflik rumah tangga dan selalu rukun. Ia pun terkejut mengetahui peristiwa tersebut karena selama ini tak pernah ada masalah ekonomi yang melilit mereka. Keduanya selalu dapat berbicara dari hati ke hati. Mereka juga tidak pernah telah membayar kewajiban sewa tempat. "Mereka selalu tepat bayar kontrakan kok, saya sendiri kaget mereka bunuh diri, tapi Rohana memang pernah mencoba bunuh diri beberapa tahun lalu, sama dengan cara gantung diri juga, sekarang anak mereka sementara sama saya dulu," katanya, Minggu (24/10).
Yati sungguh tidak menyangka dua orang baik itu nekat mengakhiri hidup. "Mereka merupakan orang-orang baik," katanya.
Sementara itu keluarga Rohana memastikan keluarga tersebut memang sedang terlilit hutang dan sempat cekcok mulut pagi hari. Mungkin ini dampak dari cek-cok mulut yang mereka lakukan. "Mereka tengah terlilit hutang," kata saudara korban yang enggan disebutkan namanya. Hingga kini kasus tersebut masih dalam penyelidikan Polsek Beji.
Jumat, 22 Oktober 2010
Ratusan Rumah di Depok Diterjang Puting Beliung
DEPOK, Ratusan rumah warga di Kelurahan Bojongsari dan Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok rusak diterjang puting beliung. Angin kencang dan hujan deras yang terjadi pada, Kamis (21/10) malam tidak hanya menghancurkan ratusan rumah melainkan kandang ternak milik warga. Menurut catatan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok sedikitnya delapan rumah warga rusak berat dan 110 lainnya rusak ringan. Data tersebut belum termasuk rumah warga yang berada di lokasi pedalaman.
Wakil Wali Kota Yuyun Wirasaputra mengatakan, saat ini Pemkot Depok masih menyisir rumah warga di pedalaman yang rusak angin puting beliung. Rata – rata kerusakan, kata Yuyun, terjadi pada atap genteng rumah warga dan dinding rumah yang tertimpa pohon. "Dari catatan kami, delapan rumah rusak berat di RW06,07, dan 08. Sebanyak 110 rumah rusak ringan di RW 6 Kelurahan Curug," katanya.
Yuyun memastikan, tidak ada warga yang mengungsi di tenda-tenda pengungsian. Mereka memilih menumpang di rumah kerabat. Namun, pihaknya, kata Yuyun, sudah mendirikan dapur umum bagi para korban puting beliung. "Kita juga tidak mendirikan tenda pengungsian, karena rata – rata mereka memilih ke rumah tetangga atau kerabat, tapi kami sudah dirikan dapur umum dan makanan pokok," katanya.
Yuyun mengatakan, Pemkot Depok saat ini mulai mendistribusikan bantuan terhadap ratusan warga yang rumahnya hancur. Bantuan tersebut diantaranya obat – obatan, makanan, dan tenda dapur umum. Satu warga luka – luka di bagian tangan dan kepala dan harus mendapat perawatan medis. "Disnakersos sudah mengirimkan bantuan," katanya.
Agus salah seorang warga yang mengalami luka mengaku angin kencang memporak porandakan kediamannya. Waktu itu, ia dan keluarga tengah asik menonton televisi. Namun, saat mendengar suara angin kencang yang diiringi petir, ia buru-buru keluar. Saat menyaksikan angin yang berputar-putar menerjang pohon di samping kediamannya. ia pun hanya terdiam. "Saya terluka akibat genteng jatuh," katanya.
Sejumlah Kantor Kelurahan dan Kecamatan Depok Belum Miliki Sertifikat
DEPOK, Sejumlah anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok mempertanyakan legalitas tanah dibeberapa kantor kelurahan dan kecamatan di Kota Depok. Kendati bangunan kantor sudah berdiri sejak beberapa tahun silam, namun status tanah kantor kelurahan dan kecamatan masih ada yang belum memiliki sertifikat. Uniknya, hingga kini kantor tersebut baru memagang surat berita acara dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor saat Depok masih berstatus kota admnistratif (kotif). "Sejumlah kantor kelurahan dan kecamatan di Kota Depok yang sudah lama berdiri namun status tanahnya belum memiliki sertifikat, dan tidak terdaftar di bagian asset Pemkot Depok," kata anggota Komisi A DPRD Kota Depok Isdayanti, Jumat (22/10).
Isdayanti memberi contoh, tanah bangunan Kantor Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok diatas areal seluas 3.000 meter persegi adalah milik pengembang PT Karaba. Status tanahnya hingga saat ini belum dibebaskan karena pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Depok belum menyampaikan permohonan pembebasan terhadap lahan tersebut. Hal yang sama juga dengan status tanah kantor kelurahan di Kecamatan Bojongsari, sampai sekarang belum memiliki sertifikat hak milik Pemkot Depok. "Itu baru dua contoh, masih ada kantor yang hingga kini status tanahnya tidak bersertifikat," katanya.
Menurut Isdayanti, dalam rapat kerja dengan jajaran Pemkot Depok, anggota Komisi A sudah beberapa kali meminta data-data asset milik pemkot. Namun, hingga saat ini Kepala Bagian Aset Pemkot Depok Manto belum menyerahkannya. "Kami mempertanyakannya, kenapa begitu sulitnya Pak Manto hanya menyerahkan data-data asset milik Pemkot Depok ?,” tanyanya.
Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu meyakini status tanah kantor kelurahan yang belum memiliki sertifikat hak milik bukan satu-satunya masalah legalitas yang dihadapi Pemkot Depok. Sejumlah kantor kecamatan yang sudah lama berdiri pun belum memiliki sertifikat. "Saya mendesak Pemkot segera menserifikatkan tanah warga," katanya.
Sementara itu, anggota DPRD dari Partai Damai Sejahtera (PDS), Todung P Lumbantoruan mengatakan, bila soal pembebasan tanah yang menjadi kendala pembangunan kantor kelurahan dan kecamatan, hingga saat ini masih banyak tanah fasiltas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang tidak dimanfaatkan. Misalnya, fasum dan fasos yang berlokasi di sepanjang Jalan Merdeka, Kecamatan Sukmajaya, merupakan tanah milik Pemkot Depok, namun justru berdiri bangunan liar. "Saya sudah menyampaikan hal ini kepada Pemkot Depok, namun usulan ini tidak juga ditanggapi. Apakah aparat juga mendapat setoran, sehingga fasum dan fasos di sana banyak berdiri bangunan liar," kata Todung.
Kasus Pemukulan Wartawan Dilanjutkan
DEPOK, Kasus dugaan pemukulan terhadap wartawan David Ricardo Pangabean (TV One) oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Raden Salamun Adiningrat terus berlanjut. Pengacara keluarga David Ricardo, Johan Pakpahan SH, Jumat (22/10) mendatangi Mapolresta Depok, meminta pihak kepolisian melanjutkan kasus dugaan pemukulan tersebut ke meja hijau. "Kita minta pihak kepolisian melanjutkan kasus ini. Karena hingga kini David terbaring di RS Harapan Depok. Ia tidak dapat menjalankan aktivitas dan kewajibannya sebagai seorang wartawan," kata Johan.
Johan mengatakan, pihaknya juga masih menunggu diagnosa dokter ahli saraf untuk mengetahui implikasi dari pemukulan tersebut. Dia meyakini kasus ini bukan merupakan tindak sekadar penganiayaan ringan dan pengurusakan sebagaimana diatur dalam pasal 252 dan 406 KUHP. Melainkan pasal 351 penganiayaan yang menyebabkan orang lain menderita luka berat. "Kita minta polisi menjerat pelaku pemukulan dengan pasal 351, dengan hukuman penjara selama dua tahun.Bila berakibat kematian dijatuhi hukuman penjara tujuh tahun," katanya.
Johan mengancam jika pihak kepolisian tidak melanjutkan kasus ini, maka pihaknya akan melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Namun, untuk sementara ini ia memiliki kepercayaan tinggi terhadap Polresta Depok. "Hanya saja kita menjaga-jaga kalau polisi di Depok tidak mau melakukan penyidikan secara serius terhadap kasus ini maka kita akan mengambil tindakan," katanya.
Sebelumnya, David Ricardo yang ditemani rekan-rekan wartawan dari Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Kota Depok, tepatnya pada Selasa (19/10) melaporkan kasus penganiayaan dirinya ke Mapolresta Depok. Dengan nomor ; STPLP/2577/K/X/2010/Resta Depok. David mengalami bengkak pada pelipis bagian bawah sebelah kiri dan camera merk Sony DRV 22 miliknya rusak pada bagian layar LCD. "Anggota KPU harus bertanggungjawab," kata David.
Anggota KPU Raden Salamun, tetap membantah telah melakukan pemukulan. Hanya saja, ia siap mengganti seluruh kerugian yang dialami wartawan, seperti pengobatan dan biaya kerusakan kamera. "Saya tidak memukul tapi menangkis, kejadiannya begitu cepat, saya tidak tahu siapa yang memulai. Tapi saya siap mengganti seluruh kerugian," katanya.
Raden berharap, peristiwa tersebut tidak diperpanjang apalagi masuk ke perkara pidana. Sebab, kasus tersebut merupakan perbuatan yang tidak disengaja. "Saya sama sekali tidak melakukan pemukulan. Apalagi berniat melakukan pemukulan. Semuanya hanya melakukan pembelaan," katanya.
Kamis, 21 Oktober 2010
BPK Diminta Lakukan Audit Investigasi Keuangan KPU Depok
DEPOK, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Transparan Kota Depok mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif terhadap penggunaan anggaran keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok yang digunakan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 16 Oktober lalu. LBH Transparan mensiyalir adanya dugaan pemborosan dan penyimpangan terhadap keuangan negara oleh KPU. Sementara dana KPU untuk pilkada mencapai Rp33 miliar. "Kami mendesak KPK melakukan audit investigatif terhadap KPU. Kami menduga adanya penyimpangan terhadap keuangan negara," kata Divisi Publikasi LBH Transparan, Kota Depok, Rinaldi Rais SH, Kamis (21/10).
Rinaldi mengatakan, permintaan audit investigasi dilakukan karena ada indikasi KPU tidak melakukan belanja sesuai kebutuhan pilkada. Dimana pengadaan logistik pilkada tidak sesuai spesifikasi. Ia mencontohkan, dalam melakukan sosialisasi KPU harusnya mencetak leaflet, pamflet, spanduk, baliho,dan melakukan sosialisasi di media massa. Tujuannya agar masyarakat Depok mengetahui bahwa tanggal 16 Oktober dilakukan pilkada. "Nyatanya, masih banyak masyarakat mengeluh tidak mengetahui adanya pilkada. Saya menduga jumlah pemilih berkurang bukan karena mereka tidak ingin memilih melainkan karena mereka tidak mengetahui adanya pilkada dan mereka tidak mendapatkan undangan pemilih," katanya.
Rinaldi berharap audit investigasi dilakukan secepatnya. Ia mengatakan, permasalahan KPU bukan hanya masalah sosialisasi melainkan juga masalah cetakan surat suara, kartu pemilih, stiker, undangan pemilih, dan kualitas logistik itu sendiri. "Kami minta BPK melakukan investigasi secepatnya," katanya.
Menurut Rinaldi, sistem pengendalian internal KPU Depok terhadap penyusunan laporan realisasi anggaran dan neraca keuangan KPU belum memadai dan sangat meragukan. Sehingga laporan keuangan KPU belum dapat menyajikan informasi realisasi anggaran yang lengkap sebagai dasar pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. "Saya ragu KPU Depok mampu menyusun laporan realisasi anggaran dan neraca keuangan dengan baik. Makanya, kami minta KPK melakukan audit secepatnya," katanya.
Sementara itu, anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Edi Sitorus mendesak pimpinan dewan meminta BPK melakukan audit investigatif terhadap seluruh anggaran yang dikeluarkan KPU dalam pilkada. Hal itu dilakukan karena adanya dugaan markup anggaran dalam pilkada. "Saya mendesak pimpinan dewan segera meminta dan melayangkan surat ke BPK untuk melakukan audit investigatif," kata anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) itu.
Edi melihat permintaan audit investigatif dilakukan karena adanya dugaan KPU tidak melakukan sosialisasi dengan baik. Dimana seharusnya KPU melakukan sosialisasi dengan pelbagai alat peraga seperti pamflet, leaflet, spanduk, dan baliho. "Alat peraga tersebut disebarkan ke seluurh penjuru Kota Depok, dan di tempatkan di lokasi-lokasi strategis. Nyatanya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui pesta rakyat tersebut," kata Ketua Komisi C itu.
Edi meminta audit investigatif didukung oleh seluruh anggota dewan. Karena permintaan audit investigatif dilakukan untuk menertibkan sebuah lembaga dalam menggunakan keuangan negara. "Jangan menggunakan keuangan negara tanpa pencatatan yang jelas. Bila KPU mengaku mencetak baliho 1000 lembar maka mereka harus menunjukan buktinya. Dan dipasang di titik mana saja. Hal itu penting untuk menghindari laporan diatas kertas," katanya.
MUI Kota Depok Terkontaminasi Politik
DEPOK, Direktur Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Rizal Aris melihat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok sebagai wadah atau medium para alim ulama se-Kota Depok sudah keluar dari fungsi seharusnya. Dimana, kata Aris, MUI dipergunakan para simpatisan calon wali kota Nur Mahmudi Ismail-Idris Abdul Somad sebagai lembaga pemenangan. "MUI sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Medium para ulama di Kota Depok. Dimana seharusnya kumpulan ulama menjaga netralitas," kata Aris, Kamis (21/10).
Aris sangat kecewa dengan digunakannya MUI sebagai kendaraan politis. Apalagi, sebelum pemilihan berlangsung foto para pengurus MUI dan calon wakil wali kota Idrus Abdul Somad terpampang disetiap sudut kampung. Aris mengatakan, dengan terpampangnya foto para petinggi MUI Depok pada baliho Idris Abdul Somad diberbagai tempat, menjadi indikasi keberpihakan para pengurus MUI. "Foto pengurus yang terpampang dalam baliho calon wali kota merupakan bukti konkrit keberpihakan pengurus MUI," katanya.
Aris menegaskan, dengan munculnya foto ketua MUI Depok KH Dimiyati Badruzzaman dan pengurus MUI Kecamatan Sawangan KH Lukman Hakim dalam baliho Idris Abdul Somad dapat disimpulkan bahwa MUI tidak netral. Aris menyayangkan sebuah ormas yang fatwanya di tunggu masyarakat malah tidak netral. "Saya melihat pengrus MUI sekarang malah mengkerdilkan sebuah lembaga. Bahkan, tidak lebih dari corong penguasa untuk menyampaikan pesan dan melanggengkan kekuasaannya," kata dia.
Sementara itu, Ketua MUI Kota Depok KH Dimiyati Badruzzaman membantah tudingan bahwa lembaga yang dipimipinya mendukung Idris Abdul Somad. Pasalnya, ia tidak pernah menggelar pertemuan pengurus di kantor MUI yang memberi dukungan secara resmi. Hanya saja, kata Dimyati, ia tidak membantah jika beberapa anggotanya secara pribadi memberi dukungan kepada Idris. "Salah besar kalau MUI terkontaminasi politik. MUI netral tidak memihak siapapun. Kalaupun ada pengurus yang berpihak, itu atas nama pribadi masing-masing. Idris Abdul Somad, itu sudah mengundurkan diri dari MUI saat pencalonan resminya. Bagaimana memberi dukungan, saya saja tidak nyoblos," katanya.
Secara terpisah, Idrus Abdul Somad dengan nada tinggi membantah kalau dirinya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekretaris MUI. Dia mengaku telah mengajukan cuti dari MUI untuk mengikuti pemilihan umum kepala daerah (pilada). Bahkan, ia meminta wartawan mengecek secara khusus kepada pengurus MUI. "Saya sudah minta cuti dari MUI. Saya sudah tahu, siapa yang menghembuskan rumor itu. Jangan ngomong sembarangan. Seharusnya, sebagai ustad tidak memancing suasa dan memperkeruh suasana. Jika rusuh, yang rugi adalah masyarakat dan pembangunan akan tertunda selama dua tahun ke depan," katanya.
PLN APJ Depok : Laksanakan Pemasangan Sambungan Baru Dalam Sehari
DEPOK, Dalam rangka menyambut hari Listrik Nasional yang jatuh pada Rabu (27/10) mendatang. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Pelayanan Jaringan (APJ) Depok berencana melaksanakan program penyalaan sambungan baru bagi 9150 dalam sehari. Hal itu merupakan bagian program PLN dari satu juta pelanggan untuk seluruh Indonesia. "Khusus di PLN APJ Depok ditargetkan 9150 sambungan baru yang terbagi di lima wilayah kerja, pendaftaran ini khusus untuk pelanggan Listrik Pra Bayar (Token)," kata Humas PLN APJ Depok, Muhamad Imron, Kamis (21/10).
Imron mengatakan, masyarakat dapat mendaftar di Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) di lima wilayah UPJ di Kota Depok. Pendaftaran dapat melalui UPJ Depok Kota, Cimanggis, Cibinong, Bojonggede, dan UPJ Sawangan. Selain itu, PLN APJ Depok juga memberikan pelayanan gratis bagi penggantian KWH meter dari mekanik lama ke KWH baru prabayar (Listrik Prabayar). "Kegiatan ini sebagai upaya melanjutkan komitmen untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang kelistrikan," katanya.
Imron mengatakan, tuntutan kepada PLN untuk menyediakan energi listrik yang andal dan bekualitas memang akan semakin sulit dilaksanakan ditengah krisis ekonomi yang sedang terjadi saat ini, belum lagi protes dari pihak-pihak yang menyatakan diri sebagai pecinta alam dan lingkungan hidup, yang menganggap pembangkit-pembangkit listrik yang ada memberikan kontribusi polutan yang tinggi sehingga menyebabkan pemanasan global. "PLN berusaha memenuhi keinginan warga masyarakat," katanya.
Hingga saat ini, lanjut Imron, masyarakat yang mendaftar untuk pemasangan baru langsung menyala mencapai 3600 pelanggan. Jumlah itu, menurut Imron masih dibawah target yang ditetapkan yaitu sebanyak 9150 pelanggan. Biasanya, kata Imron, masyarakat yang mendaftar sambungan baru dalam setiap bulannya bisa mencapai 2000 pelanggan. Untuk itu, kata Imron, ia telah memerintahkan seluruh jajarannya agar mensosialisasikan program ini kepada seluruh masyarakat Depok dalam rangka mengusung citra pelayanan dengan slogan penyambungan listrik yang mudah, cepat, dan taat azas. "Kita berharap sosialisasi ini berjalan dengan baik," katanya.
Rabu, 20 Oktober 2010
Ketua DPRD : Pemukul Wartawan Harus Bertanggungjawab
DEPOK, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Rintis Yanto mengutuk keras tindakan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Raden Salamun Adiningrat yang melakukan pemukulan terhadap dua orang wartawan media elektronik; Abdul Latif (Trans7) dan David (TV One). Apalagi keduanya tengah menjalankan tugasnya sebagai pewarta. "Saya mengutuk keras tindakan anggota KPU yang melakukan pemukulan terhadap wartawan. KPU harus bertanggungjawab terhadap kejadian itu. Segera meminta maaf dan mengganti seluruh kerugian yang diderita wartawan," katanya sebelum membuka acara sidang paripurna DPRD, Rabu (20/10).
Menurut Rintis, pemukulan terhadap wartawan tidak dapat dibiarkan begitu saja. Sebab, wartawan dalam bekerja dilindungi Undang-undang Pers No.40 tahun 1999. Ia meminta pihak kepolisian mengusut peristiwa pemukulan tersebut. "Pihak kepolisian harus mengusut tuntas masalah pemukulan itu. Jangan biarkan masalah tersebut berlarut-larut," katanya.
Selain itu, Rintis meminta, Kapolres Metro Depok mendisiplinkan anak buahnya yang diduga terlibat bentrok juga dengan wartawan. Ia meminta kepada pihak kepolisian untuk mengutamakan tindakan persuasif ketimbang represif. "Saya minta Kapolres mendisiplinkan anak buahnya. Saya berharap tidak terjadi lagi bentrok wartawan dengan pihak kepolisian," katanya.
Senada dengan Rintis, Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Depok, Suwandi Sikun mengatakan, bahwa pokja telah membuat pernyataan resmi. Dimana Pokja menuntut polisi menindak anggota KPU yang melakukan pemukulan terhadap wartawan. "Kita minta polisi menindak anggota KPU yang melakukan pemukulan," katanya.
Selain itu, terang Suwandi, Pokja juga mengecam tindakan aparat kepolisian terhadap wartawan yang telah meliput. Apalagi sampai menarik tanda pengenal wartawan dan melakukan pemukulan terhadap wartwan. "Pokja menidak polisi yang melarang kegiatan peliputan," katanya.
Hal senada juga dikatan Dewan Pembina Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, Sugiyanto. Menurutnya, perbuatan anggota KPU dan polisi telah melanggar UU Pers. "PWI meminta semua yang terlibat dalam pemukulan wartwan dikenai sanksi," katanya.
Sugiyanto mengatakan, anggota KPU Raden Salamun diminta segera meminta maaf kepada wartawan dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dan bagi aparat kepolisian, kata Sugianto, Kapolres Metro Depok segera menindak bawahannya yang melanggar UU. "Pelanggaran terhadap wartawan sudah sering dilakukan aparat kepolisian Depok. Kami minta ini kasus yang terakhir," katanya.
Sugianto dan Suwandi bersepakat, bila aparat kepolisian tidak menyikapi kasus ini, dan tidak segara menindak anak buahnya maka wartawan akan melakukan aksi. "Pokja dan PWI akan melakukan aksi gabungan," ancam keduanya.
Sementara secara terpisah, anggota KPU Raden Salamun membantah telah melakukan pemukulan. Namun, ia siap mengganti kerugian yang dialami wartawan, seperti pengobatan dan biaya kerusakan kamera. "Saya tidak memukul tapi menangkis, kejadiannya begitu cepat, saya tidak tahu siapa yang memulai. Tapi saya siap mengganti seluruh kerugian," katanya.