DEPOK, Puluhan warga Depok yang mengatasnamakan Benteng Rakjat Depok (BENTROK) melakukan aksi menolak pembangunan Stasiun Pengisian Bensin Umum (SPBU) milik Petronas di RW04, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar). Aksi dilakukan di depan areal pembangunan SPBU tersebut. “Kami melakukan aksi menolak pembangunan SPBU tersebut. Sebab, pembangunan dilakukan tanpa mendapat persetujuan warga. Warga merasa dirugikan,” kata tokoh masyarakat setempat, H Mahrozi, Senin (28/2).
Mahrozi menuturkan, pembangunan PT Petronas Niaga Indonesia mengesampingkan hak-hak warga. Pada zaman mantan Wakil Presiden Soedarmono, warga dihibahkan dua meter tanah untuk lalu lintas warga. Namun, PT Petronas menghilangkan jalan tersebut. “Kita minta manajemen Petronas mengembalikan jalan warga. Kita sudah memohon kepada mereka agar jalan tersebut tidak dipersempit. Kembalikan seperti sedia kala,” kata dia.
Koordinator aksi BENTROK, Akbar J Husein mengatakan, PT Petronas bersikap cuek terhadap aspirasi warga sekitar. Sikap tersebut dinilainya melanggar prinsip-prinsip kerakyatan, keadilan, keharmonisan, etika, dan transparansi. Ia melihat ada dugaan penyimpangan perizinan. “Bongkar tuntas sampai penyimpangan dan pelanggaran aturan oleh kontraktor pelaksana Petronas berkaitan dengan rencana pembangunan SPBU Petronas,” ujar Akbar.
Akbar meminta Wali Kota Nur Mahmudi Ismail dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mencabut izin dan melakukan penyegelan terhadap Petronas. Ia juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian adanya dugaan praktik suap menyuap antara pihak direksi Petronas dengan pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. “Kita menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia menguatkan kembali rasa persatuan dan solideritas dengan menolak pembangunan SPBU asal Malaysia tersebut,” kata dia.
Secara terpisah, Ketua LPM Pondok Cina, Munir HM menyampaikan keberatan atas cara yang ditempuh pihak Petronas Indonesia dan kontraktor pelaksana yang ditunjuk. Sebab, kata dia, kontraktor belum melaksanakan pembangunan hendaknya mensosialisasikan dengan masyarakat terutama kepada RT/RW/ dan LPM. “Masyarakat berharap Petronas selaku perusahaan asing memberikan contoh tentang lingkungan dan tata letak pembangunan yang baik,” tegasnya.
Selain itu, kata Munir, masyarakat melihat rencana bentuk pagar yang akan di bangun pihak petronas tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan Dinas Tata Kota dan Pembangunan (Distarkim). Yang membuat warga semakin kecewa, kata dia, Petronas tidak bersedia menghibahkan sebagian tanah yang dikuasi untuk kepentingan masyarakat, sementara itu masyarakat sudah menghibahkan sebagaian tanah untuk kepentingan umum. “Kami berharap perusahaan asing tidak mencari keuntungan semata, tetapi dapat berguna sebagai motivator masyarakat setempat,” kata dia.
Ia menambahkan, besar harapan masyarakat agar Petronas dapat mengerti dan memenuhi permintaan tersebut agar terjalin hubungan bertetangga yang harmonis dan saling mendukung. “Warga tidak banyak menuntut. Hanya pengertian Petronas yang sesungguhnya dituntut warga,” tegas Munir.
Dari mulai aksi dilakukan pihak manajemen Petronas tidak ada satupun yang menanggapi tuntutan warga. Sehingga wartawan pun kesulitan untuk meminta klarifikasi terhadap tuntutan warga tersebut.
Senin, 28 Februari 2011
Warga Tolok Pembangunan SPBU Petronas
Minggu, 27 Februari 2011
Belimbing dan Jambu Merah Terus Dikembangkan
DEPOK, Belimbing Dewa yang dijadikan ikon Kota Depok oleh Wali Kota Nur Mahmudi Ismail terus diupayakan menjadi produk lokal olahan yang berkualitas tinggi. Hal tersebut dilakukan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Demikian pernyataan Pimpinan Cabang (PC) Muslimat NU Kota Depok, Hj Dewi Syarifah, Minggu (27/2).
Dewi mengaku, selama ini banyak anggota Muslimat NU yang sudah mengembangkan usaha rumahan yang mengelola belimbing maupun jambu merah. Ia mencontohkan, dari buah belimbing dewa bisa diolah menjadi saos, dodol, wajid, manisan, dan jus. Pihaknya juga terus mengembangkan hasil olahan produk lokal lainnya. Selain itu, kata Dewi, yang perlu dikembangkan adalah ketrampilan kaum ibu Muslimat. “Saat ini, kita berupaya konsen pada pemberdayaan perempuan pada bidang ekonomi. Anggota Muslimat yang tersebar di 11 Kecamatan, ternyata telah menjalankan ketrampilan maupun usaha pengolahan belimbing maupun jambu merah. Kita tinggal membina dan mengembangkan saja,” katanya.
Istri mantan Wakil Wali Kota Depok, Yuyun Wirasaputra itu menuturkan, pihaknya juga melakukan pembinaan secara khusus bagi anggota, dan membantu pemasaran produk yang mereka hasilkan.
Untuk mempermudah para anggota menjual produk olahan mereka, kata Dewi, Muslimat NU memberdayakan Koperasi Annisa sebagai tempat untuk memasarkan. “Dari hasil produk olahan dan kerajinan mereka itu, kita bisa memasarkannya lewat koperasi. Bisa saja, kita berikan tempat khusus untuk memajang hasil produk-produk olahan atau hasil ketrampilan,” katanya.
Pernytaan serupa juga diutarakan, Ketua Panitia Raker Muslimat Kota Depok, R Zulfatullaila. Ia mengatakan, kebanyakan anggota Muslimat NU adalah pelaku bisnis tersebut. Ia mencontohkan, anggota PAC Muslimat Pancoran Mas merupakan penghasil olahan belimbing menjadi saos.
Dirinya menambahkan, Muslimat NU Depok turut serta memberikan andil dalam pengembangan produk lokal kota Depok. “Muslimat sampai saat ini, terus berupaya dalam mengembangkan produk lokal dan unggulan kota Depok,” tegas Wakil Ketua Muslimat NU Depok ini.
Zulfah menuturkan melalui koperasi annisa banyak hal yang bisa dilakukan dalam mengembangkan perekonomian kaum ibu. Sementara itu, ketua Koperasi An-Nisa Nursi Arsirawati mengaku produk olahan dari belimbing dan jambu merah memiliki prospek cerah di masa depan. Terbukti, produk unggulan ini diminati diberbagai tempat saat melakukan pameran. Untuk itu, dirinya akan berusaha keras dalam mengembangkan koperasi tersebut. “Produk lokal Depok layak dikembangkan. Melalui koperasi An-Nisa ini kita kembangkan lebih luas lagi agar di kenal sampai luar negeri,” katanya.
Dua Kapolsek Polresta Depok Diganti
Serah terima jabatan (Sertijab) Kapolsek Sukmajaya dan Cimanggis dilaksanakan di rumah anggota Fraksi Golkar DPRD Depok, Juhana, Sabtu (26/2) siang. Kapolres Depok Kombes Ferry Abraham menyatakan Sertijab yang dilaksanakan di luar kantor itu merupakan sebuah cara melakukan pendekatan kepada masyarakat.
Di halaman rumah Juhana, Kapolres Ferry memimpin upacara Sertijab bawahannya. Yaitu Kapolsek Sukmajaya dari Kompol Lilik Iriyanto kepada AKP Febriyansyah, mantan Wakapolsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Lilik menggantikan Kompol Dede Yudi Ferdiansyah di Cimanggis, selanjutnya Dede Yudi dipromosikan menjadi Kapolsek Kembangan, Jakarta Barat, menggantikan liftingnya Kompol Tri Yulianto, yang juga mantan Kanit Regident Satlantas Polres Depok.
Menanggapi peristiwa langka karena seremonial sertijab resmi di komando tapi dilaksanakan di luar kantor, Kapolres Ferry menyatakan wajar demi bersosialisasi kepada warga. “Soal pembiayaan tetap dibiayai Polres kok,” kata dia.
Sementara itu, Juhana mengungkapkan rumahnya sebatas ketempatan saja seperti halnya acara-acara lain karena sang suami tokoh masyarakat dan dirinya sekarang ini wakil rakyat. “Tolong jangan tanya soal biaya, yang jelas saya cuma ketempatan saja,” kelitnya seraya mengenyampingkan adanya cemburu social.
Jemaah Haji Asal Depok Masih Kena Pungli
DEPOK, Kendati Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia telah berupaya sekuat tenaga memberantas percaloan dan pungutan liar (pungli) di dalam kegiatan ibadah haji, namun pencaloan dan pungli tetap eksis bahkan boleh dikatakan masih tumbuh subur.
Hal itu dikatakan Ridwan, jemaah haji asal Kota Depok yang menunaikan ibadah haji pada tahun 2010 lalu. Warga Kecamatan Limo, Kota Depok itu mengaku dipungut biaya kesehatan mencapai Rp2 juta. Uang sebesar itu, kata Ridwan, hanya digunakan untuk biaya uji roentgen dan laboratorium. “Biaya itu belum termasuk vaksin meningitis dan biaya kesehatan lainnya,” kata Ridwan, Minggu (27/2).
Ridwan berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melakukan komunikasi dengan Kepala kantor Kementerian Agama Kota Depok untuk mencegah biaya yang tidak perlu dikeluarkan jemaah haji menjadi keluar. “Biaya kesehatan yang besar bukan malah membuat jemaah aman, yang ada jemaah malah shock,” kata dia. Keluhan senada juga disampaikan kepala kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) di Depok.
Salah satu keluhan mereka adalah masalah pemondokan haji yang masih saja terlampau jauh bagi para jamaah. “Soal pungutan liar yang berkedok biaya kesehatan baru saya dengar dari jamaah, setelah sampai di Mekkah. Selain itu pada masa lalu pemondokan paling jauh dua kilometer dari Ka’bah, sekarang paling dekat 2 kilometer. Harusnya seperti masa Presiden Soeharto sewa pemondokan langsung lima tahun, bukan tiap tahun,” kata Idrus Al Gadhri pemilik KBIH di Pancoran Mas, Depok. Menurut Idrus, tak seluruh jamaah haji memiliki uang berlebih untuk membayar semua pungutan.
Banyak pula diantara jemaah haji yang hanya memiliki keterbatasan biaya untuk menunaikan ibadah tersebut. “Saya berharap jangan ada lagi pungutan liar di tahun 2011 ini,” kata dia. Kepala Seksi Bidang Haji Departemen Agama Depok, Ujang Supriatna membantah adanya pungli. Namun, ia tidak membantah kalau jamaah mendapatkan makanan catering basi di tanah suci. Hal itu memang terus dievaluasi oleh pemerintah setiap tahun. “Sama sekali tidak ada pungli,” kata dia.
Hingga kini masih ada tujuh ribu jamaah haji di Depok yang mengantre kuota untuk menunaikan ibadah haji tahun 2011. Tahun lalu, hanya terdapat 1872 kuota jamaah haji yang juga warga Depok.
Jumat, 25 Februari 2011
Petani Padi di Kota Depok Panen Raya
DEPOK, Petani padi di Kota Depok kini tengah memetik kebahagiaan. Setelah bersusah payah selama tiga bulan lamanya, akhirnya para petani di Jalan Sasak Raya RT001/RW08, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, berhasil melakukan panen raya. Kebahagian petani menjadi berlipat-lipat kala mereka mendapatkan bantuan alat pertanian dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. “Kami bahagia dapat melakukan panen raya. Kebahagian kami menjadi berlipat-lipat kala Pemerintah Pusat peduli terhadap kebutuhan para petani,” kata ujang (28) salah seorang petani, Jumat (25/2).
Wakil Wali Kota Idrus Abdul Somad memberikan secara simbolis bantuan dari Kementerian Pertanian RI berupa alat pertanian, yaitu: delapan traktor dan enam pompa air. Di Depok sendiri terdapat 932 hektar sawah, terdiri atas sawah irigasi teknis, non teknis, dan tadah hujan. Luas sawah irigasi teknis mencapai 357 hektar, sedangkan sisanya sawah non teknis dan sawah tadah hujan. “Untuk luas persawahan di Limo mencapai 1 hektar, dengan total padi yang dihasilkan mencapai 5,8 ton,” kata Kepala Dinas (Kadis) Pertanian dan Perikanan, Widyawati, Jumat (25/2).
Widya mengatakan, kendati Depok merupakan kota namun potensi pertaniannya masih cukup banyak. Potensi pertanian tidak hanya padi saja tetapi ada ikan hias dan belimbing dengan jumlah petani sebanyak 677 orang. Ia mengatakan, panen bersama diadakan atas dasar UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan mempunyai kewajiban melindungi keberadaan lahan tersebut baik melalui kebijakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan melalui program-program yang mendukung eksistensi maupun dalam pemanfaatannya atau pengelolaannya,” kata dia. Widya mengatakan, hal itu dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk mempermudah melindungi para petani.
“Kami akan memasukan lahan pertanian kedalam ruang terbuka hijau,” kata Widya. Wakil Wali Kota Idrus Abdul Somad memaparkan bahwa pemerintah dalam penyusunan RT RW, berkewajiban menetapkan kawasan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan daya dukung lahan untuk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan peternakan. “Selain itu, adanya lahan pertanian dapat meningkatakan sinergitas dan keterpautan pembangunan lintas sektor dan sub sektor yang berkelanjutan meningkatkan kelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk pertanian serta mengendalikan alih fungsi lahan agar ketersediaan lahan tetap berkelanjutan,” kata dia.
Ia mendorong tersedianya bahan baku industri hulu dan hilir atau mendorong pengembangan energi terbarukan serta meningkatkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. “Nasib para petani harus kita perhatikan,” ujar Idris. Sementara itu, Camat Limo Dudi Mi’raz mengatakan, petani merupakan ujung tombak dalam produktivitas pangan, untuk itu pihaknya berjanji akan melindungi para petani agar tetap bisa berproduksi. “Kita berkewajiban melindungi para petani,” katanya.
Dana BOS di Kota Depok Belum Cair
DEPOK, Terlambatnya pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Depok sangat berpengaruh terhadap aktivitas sekolah penerima dana tersebut. Kepala sekolah dipaksa berpikir keras untuk memenuhi kebutuhan sekolah. “Tahun ini merupakan tahun pertama dana BOS dari Pemerintah Pusat dikelola langsung sekolah. Hal itu dilakukan memperpendek jalur birokrasi, dan mempercepat pencairan. Namun karena belum bisa dicairkan kita terpaksa putar otak untuk memenuhi kebutuhan sekolah,” kata Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mampang I, Yeni Mulyani, Jumat (25/2).
Yeni menuturkan, untuk memenuhi kebutuhan kegiatan belaja mengajar yang mendesak, ia terpaksa ngebon (ngutang) terlebih dahulu di toko bangunan terdekat. Setelah dana BOS dapat dicairkan baru seluruh hutang dilunasi. “Kalau belum cair ya sepintar-pintarnya kita saja,” katanya.
Tahun 2011, terang Yeni, sekolahnya belum mendapatkan bantuan dana BOS. Padahal, di tahun sebelumnya dana BOS sudah turun pada bulan Januari. Ia menambahkan, Kota Depok menjadi salah satu kota percontohan BOS dengan sistem informasi pelaporan. “Kalau tahun lalu kita dapat dana langsung dari pusat ke rekening, sekarang harus ajukan anggarannya terlebih dahulu baru mendapatkan dana,” ujarnya.
Dia mengatakan, akibat keterlambatan ini pihaknya terpaksa menyiasati biaya perbaikan sekolah dengan cara mengutang terlebih dahulu. Meski bisa memahami keadaan, ia berharap agar dana BOS dapat cair lebih cepat. “Sekolah perlu pintar-pintar dalam menyiasati penggunaan dana BOS. Bahkan untuk beberapa perbaikan sekolah biayanya harus mengutang terlebih dahulu,” kata Yeni.
Hal serupa juga diutarakan Kepala SDN Pondok Cina III, Ade Komalasari. Ade menilai, sistem pengajuan rencana kegiatan sekolah (RKS) menjadi salah satu faktor terhambatnya pencairan dana BOS. ”Kemarin pembuatan RKS dilakukan beberapa kali karena salah format. Padahal kalau salah satu SD belum selesai dana mengajukan RKS, maka SD lainnya juga menjadi terhambat untuk proses pencairan BOS nya,” kata dia.
Ade berharap ada perubahan mekanisme pencairan dana BOS agar tidak mempersulit pencairan. Ia sepakat bahwa mekanisme yang dipilih sudah pasti telah dikaji dengan baik. Dan hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dana BOS. “Namun, tidak menutup kemungkinan dicari lagi sebuah mekanisme baru yang dapat mempermudah, dan melindungi dana tersebut agar tidak terjadi penyimpangan,” kata dia.
Di lokasi berbeda, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Farah Mulyati mengatakan, tahun ini Kota Depok mulai menggunakan Sistem Informasi Pelaporan bantuan Operasional Sekolah (SIP BOS). Dengan demikian dana BOS tidak lagu diolah secara manual melainkan melalui sistem elektronik. “Kita harus memasukkan datanya satu persatu terlebih dahulu, hal itu yang membutuhkan proses. Saya berharap semuanya dapat selesai,” kata dia.
Ia menargetkan dana BOS dapat cair pada bulan Maret 2011. Ia menambahkan, dana BOS akan diberikan setiap tiga bulan sekali ke rekening masing-masing sekolah. Bantuan tersebut, lanjutnya, akan diberikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Farah menuturkan, berdasarkan data Dinas Pendidikan Depok penerima dana BOS sebanyak 394 SD dan 154 Sekolah Menengah Pertama.
Dosen Univ Lampung Tewas Tenggelam
DEPOK, Dosen Universitas Lampung tewas tenggelam di kolam renang komplek Wisma Makara Universitas Indonesia (UI), Depok, Jumat (25/2) siang. Keluarga korban meminta pihak kampus UI mengotopsi untuk memastikan penyebab kematian anggota keluarganya.
Cintya Riyanti (25) warga Lampung, itu ditemukan karyawan kolam renang tenggelam sudah mengambang dengan pakaian renang lengkap berupa jilbab, baju kaus, celana training, dan kaus kaki.
Pihak keamanan kampus segera melarikan ke Pusat Kesehatan Mahasiswa (PKM) UI namun mengembuskan nafas terakhir di perjalanan dan dilaporkan ke kepolisian setempat.
Kasubdit Bina Lingkungan Kampus UI, Dadan Herwandi, menyatakan korban ditemukan tenggelam dan sewaktu diangkat masih bernafas lalu dilarikan ke PKM-UI. “Sebelumnya, korban minta ijin renang kepada karyawan sehabis jogging sekitar pukul 10:00. Korban juga tercatat sebagai mahasiswi S-2 Material Science Fakultas MIPA-UI, tugas belajar dari Unila Lampung,” jelas Dadan yang menduga korban mengalami kecelakaan.
Namun begitu, ia mengakui telah memberitahu civitas akademika Unila dan diteruskan kepada keluarga korban tentang kematian korban yang diduga akibat kecelakaan yaitu mengalami kejang (kram) perut dan kaki. “Pihak keluarga meminta kami untuk mem-visum (et repertum) dan kami bawa ke RS Fatmawati, Jakarta Selatan.”
Kamis, 24 Februari 2011
Aparatur Pemkot Depok Berantas Preman
DEPOK, Maraknya aksi premanisme di Kota Depok membuat aparatur Pemerintah Kota (Pemkot) Depok gerah. Pasalnya aksi premanisme tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat. Kepala Bidang Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Depok, Tinte Rosmiati meyakini preman yang terjaring merupakan pendatang baru, belum pernah tertangkap sebelumnya. “Ke-23 premen yang terjaring merupakan pendatang baru. Mereka baru pertama kali di tangkap,” katanya, Kamis (24/2).
Tinte mengatakan, puluhan preman yang terjaring Disnakersos dan Polresta Depok akan diberikan pembinaan, setelah itu baru dikembalikan kekeluarganya masing-masing. “Bagi preman yang bukan warga Depok, kami kembalikan ke daerah masing-masing,” kata dia.
Wanita berjilbab ini menambahkan, pembinaan yang dilakukan berupa pemberian keterampilan. Mengenai rehabilitasi, kata Tinte, ia mengaku kesulitan jika harus dilaksanakan hanya dengan satu instansi saja. “Untuk merubah pola pikir mereka itu tidak mudah. Yang kami berikan saat ini mengenai keterampilan agar menjadi bekal mereka untuk berkreasi. Dengan begitu diharap mereka tidak lagi berada di jalanan seperti saat ini,” kata Tinte.
Terpisah, Kasi Humas Polresta Depok, AKP Amat Sodikun mengatakan, razia dilakukan di sejumlah titik yang dinilai rawan dan kerap digunakan sebagai tempat berkumpul preman dan anak jalanan. Dari hasil razia yang dilakukan pada Rabu (23/2) sedikitnya 23 orang berhasil diamankan. “Razia dilakukan dalam rangka memberantas premanisme di Depok. Razia ini akan terus dilakukan hingga tuntas,” katanya.
Ia mengatakan, razia pada hari pertama dilakukan di Jalan Siliwangi. Di lokasi tersebut kerap didapati anak jalanan dan pengamen. Mereka dinilai meresahkan penumpang angkutan kota. “Dari laporan yang kami terima, maka lokasi tersebut menjadi salah satu target razia. Mereka biasanya mengamen di angkot,” terang Sodikun.
Dari pengamatan di lapangan para pengamen, anak jalanan, dan preman kerap berada di lampu merah Jalan Siliwangi. Penampilan mereka kerap membuat khawatir pengendara ataupun penumpang angkot. “Mereka kami bawa dan kami beri pengarahan. Selanjutnya mereka dikirim ke Dinas Sosial,” ujar Sodikun.
Dikatakan Sodikun, upaya penanggulangan tindak premanisme dan kriminal terus dilakukan jajaran Polresta Depok. Mayoritas mereka berumur belasan tahun. “Dari pengakuan mereka, mereka adalah warga Depok,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Sariyo Sabani mengatakan, Depok disinyalir kerap dijadikan lokasi tujuan pengamen dan anak jalanan. Sejumlah lokasi yang dijadikan arena berkumpul mereka yaitu Simpang Keluarahan Cilangkap dan Kelurahan Cilodong yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor dan kawasan Cibubur perbatasan Jakarta Timur. “Di tempat-tempat tersebut kita pantau terus. Supaya tidak masuk ke sini,” kata dia.
Yang membuat dirinya terkejut, para anak jalanan tersebut mengaku dibuang oleh orang tak dikenal. Padahal, mereka sudah pernah ditangkap dalam razia sebelumnya dan dikembalikan ke daerahnya. “Mereka itu sudah kita kembalikan ke daerah asalnya, tapi tahu-tahu sudah ada lagi,” kata Sariyo.
Maraknya aksi premanisme dan anak jalanan di wilayah Depok terjadi saat Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) dibubarkan. Biasanya Banpol PP menjaga di setiap titik yang dikategorikan rawan.
Depok Siapkan Perda Mini Market
DEPOK, Kendati perkembangan mini market ilegal di Kota Depok belum separah Jakarta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Depok berencana membuat peraturan daerah (perda) yang nantinya akan digunakan sebagai dasar hukum penataan, pengendalian, dan pembinaan usaha menengah ke atas. Sejenis mini market dan pusat perbelanjaan. “Peraturan daerah ini diharapkan dapat memperketat pendirian tempat perbelanjaan, khususnya mini market yang saat ini mulai menjamur,” kata Kepala Bidang Perdagangan Disperindag, Sjaifudin, Kamis (24/2).
Sjaifudin mengatakan, perkembangan mini market di Kota Depok belum sepadat Jakarta. Di Kota Depok baru terdapat 190 mini market. “Kita bandingkan saja dengan luas Kota Depok dan jumlah penduduknya yang tahun ini berjumlah sekitar 1,7 juta jiwa,” kata dia.
Sjaifudin menuturkan, perda tersebut nantinya akan mengatur batasan-batasan yang harus diikuti para franchaiser. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha mini market adalah adanya pernyataan tidak keberatan dari pedagang-pedagang kecil yang berjualan di sekitar lokasi pendirian mini market. “Dinas tidak berhak melarang pendirian mini market ataupun pusat perbelanjaan. Hanya peraturan saja yang diperketat agar nanti tidak merugikan pedagang kelas menengah dan bawah.” Kata dia.
Sementara itu, Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Disperindag, Reni Siti Nuraini berkata dinasnya juga akan ikut melakukan pemantauan ke lokasi sebelum memberikan izin kepada pemilik usaha untuk mendirikan mini market. “Kami akan melakukan survei ke lokasi yang akan didirikan mini market. Menanyakan kepada pedagang-pedagang kecil di sekitar tempat tersebut. Kalau ada yang keberatan, kami pertemukan dengan si pemilik usaha. Kita cari jalan tengahnya, apakah si pedagang tersebut boleh membeli barang dengan harga miring ke mini market tersebut atau bagaimana. Itu terserah si pemilik dan pedagang,” katanya.
Reni mengatakan, pengusaha pusat perbelanjaan dan mini market juga diwajibkan membuat kajian sosial dan ekonomi tentang dampak negatif keberadaan usahanya di lingkungan sekitar. “Pendirian mini market dan pusat perbelanjaan itu jangan sampai merugikan pedagang sekitar,” kata dia.
Ia tidak menapik bahwa dalam pendirian sebuah mini market, terjadi pro dan kontra. Ada mini market yang ditentang keberadaannya di sebuah daerah, namun ada juga mini market yang justru dapat bersinergi dengan pasar tradisional. Dia mencontohkan, di Pasar Agung para pedagang tidak keberatan dengan adanya mini market tersebut karena para pedagang sudah memiliki konsumen sendiri, begitu pula dengan mini market. “Sebetulnya mini market dapat bersinergi dengan pedagang pasar,” kata Reni.
Reni mewanti-wanti bahwa hal-hal penting yang perlu diperhatikan para pengusaha mini market ini adalah lokasinya. Tidak masalah apabila pengusaha tersebut mendirikan mini market di daerah perkotaan atau kompleks yang memiliki potensi berkembang. Namun apabila mendirikan mini market di daerah pinggiran atau desa, hal ini akan menuai protes dari warga. Dia menambahkan, pertumbuhan mini market bukannya tidak disambut baik oleh masyarakat. Kebanyakan masyarakat modern justru menerima dengan senang hati kehadiran mini market di daerah mereka. “Warga membutuhkan pelayanan yang menyenangkan, tempat bersih, dan harga bersaing,” kata dia.
SMA Negeri 5 Depok : Bangun ‘Rumah’ dari 5000 Kaleng Minuman Bekas
DEPOK, Ide-ide inovatif tidak pernah pudar walau terkendala dana. Dengan memanfaatkan barang bekas alias sampah kaleng, anak-anak Sekolah Menengat Atas (SMA) Negeri 5 mencoba membuat terobosan baru dengan membuat rumah kaleng. Ide inovatif ini menuai banyak pujian dari para peneliti lingkungan hidup di negeri Sakura, Jepang. Sayangnya ide ini tidak dapat teralisasi sempurna karena Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail memboyong anak-anak SMAN 5 ke Jepang untuk melakukan presentasi.
Mengapa kemudian ide ini mendapatkan puja puji, karena ide ini merupakan ide orisinil anak-anak SMAN 5 yang sudah jenuh dengan permasalahan sampah. Di mata anak-anak SMAN 5 mengolah sampah untuk dijadikan pupuk kompos bukan lah ide luar biasa. Banyak orang mampu membuatnya. Merekayasa sampah untuk berbagai kerajian pun sudah lazim dilihat. Produknya banyak diperjualkan. Sekarang ada terobosan terbaru soal pengeloaan sampah rumah tangga. Menyulap sampah menjadi bahan bangunan rumah tinggal layak huni.
Kreasi membuat rumah dari bahan kaleng minuman ini lah yang mengantarkan siswa-siswi SMAN 5 Depok meraih pujian dari para peniliti Jepang. Yang paling menarik: rumah kaleng mereka disebut sebagai rumah ramah lingkungan. ”Sejujurnya ide awalnya adalah kita hanya ingin mengajak pelajar mengelola sampah. Ternyata muncul gagasan membuat rumah dari bahan sampah. Ide itu pun mulai dibahas,” kata M Aqil Mustaqbal, pembina Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) SMAN 5 Depok.
Hasil pembahasan anggota KIR kemudian mengkerucut pada ide membuat rumah berbahan kaleng minuman bekas. Dengan alasan bahan kaleng lebih realible dibuat sebagai bahan bangunan rumah. Tak disangka, kata M Aqil, pembuatan rumah berbahan kaleng itu mengantarkan pelajar SMAN 5 ini mendapatkan undangan khusus dari Pemerintah Kota Osagi, Jepang. Untuk mempresentasikan temuan uniknya itu,
dihadapan peneliti asal negeri sakura. ”Kita presentasi dalam Simposium Lingkungan Pemanfaatan Limbah Berkelanjutan di Jepang. Hasil karya cipta ini lah yang dipamerkan di sana,” terang mahasiswa Fakultas Tekni Lingkungan UI itu.
Dalam presentasinya, para pelajar membeberkan seluruh mekanime pembuatan rumah berbahan kaleng minuman bekas itu. Mulai dari mendisain, membuatnya dan melakukan pengujian.Hasilnya pun dianggap cukup baik. Meskipun, sambung dia, terdapat beberapa kekuarangan yang perlu dilakukan perbaikan. Agar rumah berbahan kaleng minuman bekas itu dapat lebih nyaman dan enak ditempati. “Kita hanya mencoba membuat rumah contohnya saja. Terus diwujudkan dalam bentuk sebenarnya. Ternyata cukup nyaman, tapi masih ada beberapa kelemahan,” kata dia.
M Aqil menuturkan, prosesi pembuatan rumah kaleng sangat sederhana. Hanya membutuhkan bahan baku kaleng minuman bekas, ijuk, pelastik, dan beberapa bahan kayu. Semua bahan itu diramu menjadi rumah. Mengenai bentuk, kata dia, dapat disesuaikan dengan keinginan para pembuat rumah. Namun, anak-anak KIR lebih menekankan pada penggunaan filosofi angka lima. Diawali dari pondasi yang berbentuk segi lima. ”Semua bagiannya pun dijadikan bentuk lima. Termasuk atapnya, pintu, dan lainnya,” kata dia.
Menurutnya, hanya dinding rumah saja berbentuk segi empat. Itu pun, tegas dia, lebih didasari pada estetika rumah saja. Jika dipaksakan berbentuk segi lima menjadi tidak nyaman ruang dalamnya dan banyak ruang terbuang sia-sia.
Untuk membuat rumah kaleng ini, terang M Aqil, para siswa membutuhkan sekitar 5000 kaleng meinuman bekas. Semuanya berasal dari sampah-sampah minuman rumah tangga atau warung. “Para pelajarlah yang membawanya ke sekolah. Kemudian kita merangkainya,” tandasnya.
Rabu, 23 Februari 2011
Ali Mochtar Hoeta Soehoet Tutup Usia
DEPOK, Tokoh pers nasional, Ali Mochtar Hoeta Soehoet tutup usia, kemarin pukul 03.47 WIB. Ia meninggal dunia di usia 83 tahun. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Hoeta Soehot sempat dirawat di Rumah Sakit Bunda Depok selama dua minggu dan dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta Pusat, selama dua hari.
Hoeta Soehoet merupakan mantan Rektor Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta. Jabatan itu kemudian dilimpahkan kepada anaknya pada 2001. Almarhum lahir di Sipirok, Sumatera Utara, 11 November 1928. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan. Rumah duka berada di Jalan Karet RT002/RW005 No. 44, Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Depok.
Sebelum dimakamkan, almarhum dishalatkan terlebih dahulu di Masjid Al-Huda, dekat rumahnya. Ayah tujuh anak itu telah berhasil mencetak puluhan bahkan puluhan pewarta di seluruh Indonesia.
Menurut Ilham Hoeta Soeheot, anak ketiga almarhum mengatakan, kondisi ayahnya memburuk sejak dua minggu lalu. Agar almarhum mendapatkan pengobatan lebih baik. Amlarhum dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto. “Napasnya tiba-tiba sering sesak, padahal sebelumnya tidak pernah terjadi. Beliau kemudian dipindahkan ke RSPAD karena harus mendapat perawatan intensif,” terangnya saat ditemui di rumah duka, Rabu (23/2).
Ilham mengaku bangga dengan semangat hidup ayahnya yang tidak pernah padam. Kendati sudah sepuh, beliau selalu menyempatkan diri datang ke kampus. “Walaupun hanya dua jam, tapi dia datang setiap hari,” ujarnya.
Dimata tenaga pendidik, sosok almarhum A M Hoeta Soehoet dinilai sebagai pribadi yang penuh perhatian. Dia selalu menginginkan kemajuan pegawainya dan menyemangati mahasiswa agar belajar di Kampus Tercinta (IISIP). “Bapak selalu mendorong anak didiknya. Selalu dalam segala hal, terutama dalam bidang akademik,” terang Ispawati Asri, salah satu mantan dosen IISIP Jakarta.
Dikatakan dia, semasa hidup, almarhum selalu menanamkan nilai-nilai idealisme kehidupan. Bahkan, alharhum juga pemerhati masalah-masalah kecil. “Beliau adalah guru yang sesungguhnya,” katanya.
Hal senada juga dikatakan mantan dosen IISIP lainnya, Nur Hasanah. Ia mengatakan beliau merupakan sosok orangtua sekaligus guru yang mengenalkan dunia jurnalistik. “Nilai-nilai kebenaran selalu ditanamkan oleh almarhum dalam menjalankan hidup,” katanya.
Dalam bidang pendidikan, almarhum selalu memotivasi para dosen untuk melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi. “Beliau layaknya seorang motivator. Selalu memacu kami para dosen untuk menggapai jenjang yang lebih tinggi di dunia pendidikan,” katanya.
Perilaku Korupsi Bukan Hanya Milik Pejabat Negara
DEPOK, Wakil Wali Kota Idrus Abdul Somad mengingatkan perilaku korupsi bukan hanya milik pejabat negara. Prilaku korupsi juga dimiliki mahasiswa dan pelajar. Seperti mencontek dan membolos. “Perlu dipahami yang bisa melakukan korupsi bukan hanya pejabat negara. Mahasiswa dan pelajar pun dapat melakukan korupsi,” katanya usai membuka acara seminar korupsi di lantai 1, Balaikota, Rabu (23/2).
Idrus menegaskan, mencontek juga merupakan tindakan korupsi kecil yang sering dilakukan oleh remaja. Untuk itu, kata dia, usahakan sejak usia dini agar tidak membiasakan diri mencontek. “Dengan begitu kita sudah membiasakan diri untuk tidak korupsi,” katanya.
Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) cabang Depok itu menuturkan, korupsi adalah masalah yang harus dihadapi bersama karena dampaknya tidak hanya diterima oleh pelaku saja, tetapi berdampak pada seluruh lapisan masyarakat. “Saya berharap semoga Indonesia dapat menjadi negara yang bersih dari korupsi,” kata Idris.
Idris meminta para peserta seminar memahami arti dan dampak dari korupsi. Sehingga, kata dia, generasi penerus bangsa ini dapat memiliki karakter yang anti korupsi. “Mulailah untuk tidak mengabaikan korupsi kecil, seperti mencontek,” tegasnya.
Orang kedua di Kota Depok itu memberi apresiasi tinggi kepada para mahasiswa yang telah menyelenggarakan seminar anti korupsi ini. “Pemuda adalah aset negara yang tidak boleh disepelekan. Oleh karenanya mereka adalah tombak masa depan untuk menjadi penerus bangsa. Saya sangat bangga dengan adanya seminar ini,” ujar Idris.
Seminar itu sendiri diprakarsai oleh Lingkar Studi Mahasiswa (Lisuma) Universitas Gunadarma. Menurut Ketua Lisuma, Yudan Diandihamid, seminar ini bertujuan untuk membangun karakter anak bangsa dalam melawan korupsi sehingga bisa terwujud negara yang bersih. “Kita berharap generasi muda mulai membangun karakter anti korupsi, sehingga budaya korupsi tidak lagi ada di Indonesia,” kata dia.
Yudan mengatakan, keberadaan Lisuma sesungguhnya bertujuan membina pribadi mencapai moral intelektual yang tinggi. Mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, sosial, dan budaya. Mempelopori pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan masa depan umat manusia. “Dengan diadakan seminar ini, kita berupaya sekuat tenaga menciptakan manusia Depok yang bermoral tinggi,” kata dia.
Selain itu, kata dia, Lisuma juga memiliki visi memajukan kehidupan masyarakat dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Memperkuat persaudaraan sesama umat manusia sedunia. Berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan, perguruan tinggi dan kepemudaan untuk menopang pembangunan nasional. “Hal itu sesuai dengan azas, fungsi, dan peran organisasi serta berguna untuk mencapai tujuan organisasi,” kata dia.
Warga Tutup UPS Sawangan
DEPOK, Warga Komplek perumahan Bukit Rivaria, Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) menutup paksa hanggar Unit Pengelolaan Sampah (UPS) di wilayah komplek perumahan tersebut. Penutupan sudah berlangsung selama dua minggu. Warga menganggap UPS tersebut sudah tidak layak digunakan karena sampah yang diolah melebihi kapasitas. “Kita dengan berat hati menutup UPS ini. Sebab, UPS tidak mampu mengelah sampah secara tuntas sehingga masih banyak sampah tersimpan dalam hanggar. Sampah yang tersimpan tersebut menimbulkan bau tak sedap,” kata Ketua RT003/RW04, Saiful Bahri, Rabu (23/2).
Penutupan UPS merupakan keputusan final yang diambil secara musyawarah antara tokoh masyarakat dan warga. Warga tidak akan membuka UPS tersebut sebelum ada kesepakatan dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dan PT Abadi Mukti sebagai pengembang perumahan. “Penutupan ini tidak memiliki tenggat waktu. Selama belum ada kesepakatan mengenai pengadaan UPS baru di Rivaria penutupan akan terus dilakukan. Sekarang tinggal tunggu keputusan dari pengembangnya PT Abadi Mukti,” terang Saiful.
UPS yang berokasi di komplek Bukit Rivaria ini hanya memiliki luas 280 meter. Namun, dipaksa mengolah sampah dengan kapasitas lebih banyak. Saiful menuturkan, keberadaan UPS sangat mengganggu warga Sawangan Baru. Sebab, hampir setiap hari warga dipaksa menghirup udara yang keluar dari UPS. “UPS ini sudah sangat menggangu warga. Sudah lama beroperasi tapi keadaannya begitu-begitu saja,” kata dia.
Menurutnya, pengelolaan dan penataan UPS di komplek Bukit Rivaria tidak maksimal. Terlebih lagi, kata dia, warga yang membuang sampah di UPS bukan hanya warga Sawangan Baru. “Yang membuang sampah ke UPS bukan hanya warga Sawangan Baru,” tutur Saiful.
Saiful mengatakan, warga menyetujui adanya pembangunan UPS baru. Namun lokasinya jauh dari lokasi perumahan. “Kayaknya dari pihak developer cukup kooperatif. Warga mendukung pengadaan UPS baru itu,” kata dia.
Terpisah, anggota Komisi C, DPRD Kota Depok, Selamet Riyadi mendukung upaya pembangunan UPS baru di lokasi baru. Pasalnya, pengadaan UPS di komplek Bukit Rivaria dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Cipayung. “Saya mendukung keinginan warga. Lokasi UPS harus jauh dari perumahan warga,” kata dia.
Ia menambahkan, mengenai developer yang belum memberikan jawaban pasti atas kehendak warga tersebut, ia meminta semua pihak berkoordinasi lebih lanjut. “Kalau developer belum ngasih jawaban, ya tinggal negosiasi saja. Yang terpenting semua pihak sudah mendukung keinginan warga,” kata dia.
Dia meyakini pihak divloper tidak akan menentang keinginan warganya sendiri. Mereka pun pasti sadar kalau sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan penyakit. “Mereka sudah pasti tidak mau menanggung biaya rumah sakit warga. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan itu sebaiknya pihak divloper menyetujui keinginan warga,” kata kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).Sementara itu, pengembang Komplek Bukit Rivaria Sawangan atau PT Abadi Mukti tidak dapat dihubungi.
Senin, 21 Februari 2011
PDI Perjuangan Ancam Tarik Dukungan
DEPOK, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Depok masih kecewa dengan prilaku Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Prihandoko yang menandatangani surat pelantikan Wali Kota Nur Mahmudi Ismail dan Wakil Wali Kota Idrus Abdul Somad. Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu mengancam akan menarik seluruh kadernya yang duduk sebagai wkil ketua dan komisi-komisi di DPRD, untuk kembali ke fraksi. “Kita akan menarik seluruh kader yang duduk di alat kelengkapan dewan,” kata Sekretaris DPC PDIP Kota Depok, Fadillah, di Depok, Senin (21/2).
Fadilah mengatakan, PDIP sudah meyikapi surat yang dikeluarkan Wakil Ketua DPRD Depok, Prihandoko (PKS) dengan Nomor 172.10/SEKWAN/II tertanggal 18 Januari 2011. Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri tentang usulan pengangkatan dan wali kota dan wakil wali kota Depok periode 2011-2016. “Setelah kita pelajari, meneliti, dan mencermati, surat tersebut tidak sah,” kata dia.
Fadillah menilai bahwa surat tersebut bersifat pribadi dan tidak ada koordinasi dengan jajaran pimpinan DPRD dan tanpa stempel DPRD. Selain itu, kata dia, juga tidak melewati rapat badan musyawarah (Bamus) terlebih dahulu.
Lebih lanjut Fadillah mengatakan, surat tersebut tidak melampirkan Keputusan DPRD Depok tentang pemberhentian wali Kota atau wakil wali kota Depok. “Surat tersebut sebenarnya sudah dibatalkan oleh empat fraksi dan institusi DPRD Depok,” kata dia.
Ia menegaskan, DPC PDI Perjuangan tetap tidak mengakui pelantikan wali kota dan wakil wali kota Depok periode 2011-2016, yang telah dilaksanakan pada 26 Januari 2011. Pihaknya lanjut dia tetap memperjuangkan penegakan supremasi hukum demi rasa keadilan dan kebenaran. Fadillah mengatakan bahwa pihaknya telah melaporkan hal tersebut kepada DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, dan juga DPP PDI Perjuangan.
DPC PDI Perjuangan Kota Depok telah mengeluarkan surat tentang penegasan dan instruksi agar menarik kadernya yang duduk di wakil ketua dan komisi-komisi DPRD Kota Depok. Surat tersebut bernomor 112/IN/DPC-06/II/2011, perihal penegasan dan intruksi kepada fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok, tertanggal 21 Februari 2011. “Surat tersebut telah saya sampaikan kepada DPD dan DPP,” kata dia.
Pemkot Depok Kurang Tanggap
Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Yayan Ariyanto mengakui proses pelebaran jalan raya Cinere tidak mudah. Rencananya jalan ini bakal dipelebar menjadi 24 meter. Sebelumnya hanya memiliki lebar 22 meter. ”Dengan lebar itu dianggap cukup menampung arus lalu lintas yang keluar dari tol Jagonere,” katanya, Senin (21/2).
Yayan mengatakan, dalam rencana tata kota ruas jalan raya Cinere diperlebar dua meter. Satu meter ke kiri dan satu meter ke kanan. Dengan panjang 10 kilometer. Mulai dari pertigaan Parung Bingung sampai perbatasan Cinere dan Jakarta. Namun, tambah dia, proses pelebarannya tidak mudah. Banyak warga yang belum sepakat dengan harga pembebasan yang diajukan pemerintah. ”Y, sebagian ada yang sudah dilakukan dan dipelebar. Tapi masih banyak yang belum,” kata dia.
Ia menambahkan, peleberan jalan baru terjadi kurang dari 1 km. Selebihnya masih dalam kondisi awal yang memiliki lebar 22 meter saja. Artinya masih tersisa 9 kilo meter untuk pelebarannya.
Ditambahkan Yayan, peleberan jalan bukan sekadar mengikuti lonjakan arus lalu lintas pasca beroperasinya tol Jagonere. Akan tetapi untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi di wilayah Cinere. Selama ini, sambung dia, pusat perekonomian di Kota Depok Relative terpusat pada jalan Raya Margonda. Penyebabnya pada ruas jalan tersebut terbilang cukup baik. Sehingga arus ekonomi pun berpengaruh.
Sekretaris Komisi A, DPRD Depok, Karno meminta pemerintah dapat tanggap dengan persoalan ini. Pelebaran jalan yang tersendat dapat mempengarahi kepercayaan investor terhadap kebijakan pemerintah daerah. “Harusnya pemerintah tanggap,” katanya.
Read More...
Pengelola Bioskop Resah Tunggu Kepastian
DEPOK, Rencana penarikan pajak film import mendapat tanggapan beragam. Bioskop yang biasa menayangkan film import dipastikan akan mengalami kerugian. Pasalnya, jumlah penonton film import lebih banyak ketimbang film lokal. Hal itu dituturkan Manager Cinema 21 Depok Town Square, Saefudin. Ia mengaku belum mendapat informasi dari pusat mengenai penarikan film import. Namun, bila hal itu dilakukan tidak menutup kemungkinan dunia perfilman di Indonesia mati suri. “Kita memang masih menunggu kepastian dari pusat. Tentunya, kita juga resah jika film import di tarik. Bisa dibayangkan jika karyawan harus berhenti bekerja,” katanya, Senin (21/2).
Saefudin mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih menayangkan film import. Berjalan sebagaimana biasanya. Ia mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan dari pusat perihal penarikan film barat. Dari segi penonton cukup beragam dan tergantung dari film yang ditayangkan. “Cukup bervariasi, terkadang film Indonesia membludak penontonnya mengalahkan film box office. Contohnya, laskar pelangi, ayat-ayat cinta dan lainnya mengalahkan dari luar,” kata dia.
Ia mengatakan, jika produksi film dalam negeri bisa menyediakan yang terbaik pasti masalah ini dapat teratasi. Sebenarnya, lanjut Saefudin, film buatan Indonesia tidak kalah dari film luar. Menurutnya, saat ini hasil karya anak negeri tidak mengalami masa kejayaannya seperti pada masa lalu. “Sekarang ini, masih bervariasi tergantung jenisnya. Kalau masuk kategori hollywood dan box office, biasanya yang rame dari barat. Jadi, sekarang penonton sudah jeli dan melihat dari filmnya itu sendiri,” kata dia.
Dengan ditariknya film import, kata dia, dapat memiliki dampak yang tidak baik. Salah satunya, adalah akan adanya pengurangan pekerja. Dari sisi bisnis juga dapat mengurangi pendapatan. Bahkan, jika penarikan terjadi sebanyak import 10 ribu pegawai XXI dan 21 di seluruh Indonesia tidak bekerja lagi.
Dikatakannya, dapat dipastikan VCD bajakan akan merajalela dari sebelumnya. Pasalnya, VCD bajakan film-film barat sudah beredar di pasaran sebelum penayangan di bioskop. Berbeda dengan buatan Indonesia yang masih membutuhkan waktu lama dari penayangan di bioskop. “VCD bajakan film luar negeri pasti tidak terbendung dan merajalela. Sepertinya, pembuatnya juga dari luar bukan dari sini. Sekarang saja, dengan adanya bajakan saja sudah cukup memukul apalagi nanti,” kata dia.
Dirinya berharap agar adanya kajian lebih lanjut mengenai penarikan film import dari bioskop. Terutama, dalam pembayaran pajak dan memikirkan dampak yang luas terhadap keberlangsungan para pekerja. Di tempat yang berbeda, manager Margo Platinum tidak bisa memberikan komentar mengenai penarikan film import. Pasalnya, keberadaan bioskop tersebut merupakan merger bersama antara pihanya dengan pengelola pusat perbelanjaan Margo City.
Sementara itu, salah satu staf pengelola Cinema 21 Depok Ramayana, Econ mengaku penarikan film luar tidak terlalu berpengaruh. Pasalnya, di tempatnya hanya menayangkan film Indonesia. “Kita tidak terlalu berpengaruh, karena semua film yang kita tayangkan merupakan produk dalam negeri. Ya mungkin kalau benar-benar ditarik, penonton dipastikan akan beralih ke Detos dan Margo,” kata dia.
Minggu, 20 Februari 2011
Hiswanamigas Depok Belum Berlakukan Pembatasan BBM
DEPOK, Ketua Himpunan Pengusaha Minyak dan Gas (Hiswanamigas) Kota Depok, Muhammad Athar Susanto mengaku belum dapat menerapkan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) kendati akan diberlakukan April mendatang. Pasalnya, pembatasan BBM di wilayah perbatasan DKI Jakarta hingga saat ini belum ada kejelasan dari Pemerintah Pusat. “Teman-teman Hiswanamigas Kota Depok hingga kini masih mempertanyakan kejelasan dan teknis penerapannya di lapangan,” katanya, Minggu (20/2).
Susanto mengatakan, kejelasan teknis penerapan pembatasan BBM sangat diperlukan untuk mengindari terjadinya kericuhan saat diberlakukannya pembatasan BBM. Contohnya, apakah adanya pemisahan tempat pengisian bensin antara kendaraan BBM bersubsidi dengan kendaraan yang menggunakan pertamax. Selanjutnya adalah diperlukan petugas khusus atau tidak pada saat pemberlakukan pembatasan BBM.
Lebih lanjut ia menjelaskan, pembatasan BBM itu akan diberlakukan pada wilayah perkotaan atau Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang jumlah penjualan pertamaxnya tinggi. Contohnya SPBU di Jalan Margonda, di Cinere, Cibubur, dan Jalan Raya Bogor. ”SPBU yang jumlah penjualan pertamaxnya rendah tidak akan ditunjuk sebagai SPBU pembatasan BBM. Misalnya di Jalan Raya Kartini, Jalan Raya Citayam,” kata dia.
Secara terpisah, Shift Leader SPBU 34-16402 di Jalan Raya Margonda, Robian menyatakan bahwa penjualan pertamax di SPBU-nya mengalami kenaikan sejak November 2010. Awalnya dari tiga ton per hari menjadi lima sampai enam ton per hari. Namun penggunaan premium tetap stabil, yakni 30.000 liter per hari. ”Memang hingga saat ini belum ada kejelasan pembatasan BBM. Meski begitu pengguna pertamax naik. Rata-rata motor matik dan mobil-mobil baru,” kata dia.
Rubian mengatakan, di SPBU telah memisahkan tempat pengisian pertamax dengan premium. Oleh karena itu bila diberlakukan pembatasan SPBU maka sudah siap. ”Pembatasan BBM itu membuat berkompetisi dengan SPBU asing. Tapi memang cocok-cocokan sih. Ada yang cocok di asing ada juga yang cocok di sini,” kata dia.
Wali Kota Depok : Tindak Pembuang Sampah Sembarangan
DEPOK, Wali Kota Nur Mahmudi Ismail meminta aparatur kelurahan dan kecamatan menangkap warga pembuang sampah sembarangan. Hal itu dilakukan untuk mengajak masyarakat membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. “Saya sudah perintahkan lurah dan camat menangkap mereka yang membuang sampah sembarangan,” katanya, Minggu (20/2).
Katanya, bagi mereka yang tidak mendukung kegiatan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menghilangkan permasalahan sampah yang selama ini belum teratasi secara paripurna akan dikenai sanksi. Bagi mereka yang tertangkap tangan membuang sampah sembarangan dikenai sanksi pembinaan. Bentuknya kerja sosial. “Bagi mereka yang tidak mau melaksanakan pembinaan tersebut, kita akan proses secara hukum,” ujar Nur Mahmudi.
Mantan Presiden Partai Keadilan (PK) itu bahkan sudah membentuk satgas sampah. Dari mulai tingkat rukun tetangga (RT) sampai dengan kecamatan. “Satgas sampah ini memiliki tugas mengajarkan dan mensosialisasikan pentingnya tidak membuang sampah sembarangan,” kata Nur Mahmudi.
Namun, Nur Mahmudi dengan tegas mengatakan pembentukan system untuk mengatasi masalah persampahan bukan untuk meraih Piala Adipura. Melainkan murni untuk mengjak masyarakat membudayakan membuang sampah sembarangan. “Dalam kurikulum lokal pun, kita sudah memasukan pemilahan sampah kedalam mata pelajaran sendiri,” katanya.
Mantan Menteri Kehutanan era Presiden Abdurahman Wahid itu juga berencana membuat tim pengolahan sampah tingkat sekolah. Dimana, kata dia, SMUN 5 menjadi pilot projek. “Sekolah kan juga menghasilkan sampah, baik berupa kertas maupun plastik bekas makanan. Masalah sampah ditingkat sekolah harus dapat diselesaikan di sekolah itu sendiri, sehingga tidak perlu lagi ada sampah keluar dari sekolah mereka,” kata Nur Mahmudi.
Nur Mahmudi mencontohkan, sampah dari sekolah dapat dibuat kerajinan tangan atau sovenir seperti bunga, becak, pesawat, figura, dan lain-lainnya. Pengunaan kembali barang organik dapat membantu mengurangi permasalahan sampah. “Saya sedang berupaya sekuat tenaga membangun system pengelolaan sampah dari dasar. Sehingga kita tidak perlu lagi ketakutan kalau sampai TPA Cipayung ditutup,” katanya.
Secara terpisah, anggota Komisi C, DPRD Kota Depok, Sutopo menyambut baik rencana wali kota tersebut. Ia mengatakan, membangun system pengelolaan sampah dari mulai membentuk kesadaran warga sangat baik. “Karena sampah bukan hanya menjadi tanggungjawab pemkot. Masyarakat juga memiliki tanggungjawab terhadap sampah yang dihasilkan mereka sendiri,” kata dia.
Selain itu, kata kader Partai Demokrat Kota Depok itu, pembentukan karakter akan kesadaran menggunakan sampah menjadi bahan berdaya beli akan menghemat anggaran. “Pemkot tidak perlu harus mengeluarkan biaya banyak membuat UPS yang masih banyak permasalahan,” kata dia.
Fatayat Gelar Festival Berzanji
Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Depok menggelar festival Barzanji. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Diikuti 32 Majelis Taklim se-Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi. “Kita berharap dengan digelarnya festival ini, semangat dan kecintaan kepada Nabi Muhammad bangkit kembali. Terlebih lagi, pembacaan barzanji sudah lazim dibaca. Ini merupakan tradisi dari NU. Kita berharap bukan hanya ritual saja, namun dapat memahami dan meneladani ajaran dan sunnah nabi,” terang Ketua PC Fatayat NU Kota Depok Hj Yuminah, Minggu (20/2).
Yuminah mengatakan, berzanji merupakan syair tentang riwayat dan sejarah Nabi Muhammad. Biasanya dibacakan saat menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad. Ia menambahkan, para peseta sangat antusias mengikuti perlombaan ini. Penyelenggaraan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya membumikan barzanji dan membangkitkan cinta kepada rasul. “Jangan sampai masyarakat hanya kenal tentang syairnya saja. Tapi, lebih pada mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya,” kata dia.
Ia menambahkan, dengan melihat antusias masyarakat yang cukup tinggi, pihaknya akan menjadikan kegiatan ini menjadikan agenda rutin. “Hadiahnya memang tidak seberapa, tapi semangat yang coba kita timbulkan. Kita juga memberikan hadiahnya dengan bentuk tabanas. Jadi separuh hadiah dalam bentuk uang dan tabungan. Jadi, kita mengajarkan pada MT tidak konsumtif,” kata dia.
Ketua panitia Festival Barzanji Hj Nurmilatussa mengatakan, peserta cukup apresiatif terhadap kegiatan ini. Pihaknya mensyaratkan setiap peserta terdiri dari 10 orang dan dibebaskan untuk pembacaan Barzanji, Rawi, Syarful Anam. Total hadiah, terang dia, Rp 4 juta plus tropy, souvenir, dan sertifikat. Dalam pelaksanan lomba, lanjutnya, setiap grup diberikan waktu paling lama 15 menit. Ia menambahkan, penilaian terdiri dari: makhorijul huruf, variasi lagu, kekompakan. “Kalau bisa ini kita jadikan kegiatan rutin,” kata dia.
Ketua PC NU Kota Depok KH Burhanuddi Marzuki mengaku sangat apresiatif dengan kegiatan tersebut. Pasalnya, tradisi NU sudah membumi di masyarakat, dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Secara khusus, dirinya meminta agar kegiatan tersebut dapat dilakukan secara berkesinambungan. “Nilai-nilai ajaran rasulullah harus tetap dilestarikan di tengah arus globalisasi,” tuturnya.
Hal senada diutarakan Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Somad. Ia mengatakan, kegiatan ini mengajak dan meneladani sirah nabawiyah dalam kehidupan sehari-hari. Dirinya menjelaskan, bacaan Barzanji atau syair tentang riwayat Nabi Muhammad adalah nama tempat di Irak. Dengan pembacaan barzanji, diharapkan dapat membangkitkan semangat umat Islam.
Ahmadiyah: Yahudi Dibalik Insiden Cikesik
Mubalig Ahmadiyah Depok, Ihsan Tahir Ahmad mengatakan, ummat Islam Ahmadiyah selalu mengajarkan serta menanamkan ajaran cinta kasih kepada seluruh ummat muslim di dunia. Tidak pernah sedikitpun tertanam semangat permusuhan, konflik, apalagi balas dendam. “Imam tertinggi kami selalu mengingatkan warganya untuk tidak melakukan balas dendam. Kami hanya diperbolehkan mengutuk aksi kekerasan yang terjadi di Cikesik, Banten,” katanya kepada wartawan, Minggu (20/2).
Ihsan menuturkan ajaran yang dianut Ahmadiyah merupakan ajaran Islam. Tidak benar ajaran Ahmadiyah menyimpang dalam ajaran Islam, karena pijakan dan landasan dasarnya sama yakni: Al Quran. “Jangan lah berlomba-lomba dalam menyebar kejahatan. Sebaiknya berlomba-lomba lah kamu dalam kebaikan,” kata dia.
Kata Ihsan, konflik antarummat Islam yang saat ini terjadi bukan lah kesalahan umat Islam. Melainkan ada sebuah rekayasa besar yang dimainkan kelompok Yahudi untuk mematikan gerakan Ahmadiyah. Sebab, Yahudi hanya takut kepada tiga kelompok besar. Pertama, Iran. Kedua, Korea Utara. Dan ketiga, Islam Ahmadiyah. “Pasti ada pertanyaan kenapa Islam Ahmadiyah ditakuti? Karena Ahmadiyah selalu melakukan pendekatan dari hati ke hati. Sehingga penganut Ahmadiyah tersebar di seluruh dunia,” kata dia.
Dia melanjutkan, populasi pengikut Ahmadiyah di dunia untuk saat ini mencapai 250 juta. Pengikut paling banyak ada di dunia eropa. Sedangkan di Indonesia pengikut Ahmadiyah baru mencapai 500 ribu. Sedangkan di Kota Depok mencapai 150 pengikut. “Kita ini kelompok minoritas di Indonesia. Tidak heran kalau sering dijadikan kambing hitam,” kata Ihsan.
Ihsan berharap masyarakat Indonesia tidak mudah tersulut dan terprovokasi terhadap sesama muslim. Sebab, hal tersebut akan berdampak pada kehancuran ummat Islam sendiri. “Sesama ummat Islam diadu, sementara pihak asing: Amerika dan Yahudi tertawa di atas penderitaan kita,” kata dia.
Ihsan tidak dapat menyembunyikan kekawatirannya terhadap aksi kekerasan yang selama ini terjadi. Ia hanya berharap pihak keamanan mau menjaga keselamatan warga Ahmadiyah di Kota Depok. “Sebagai manusia kami kawatir dengan kesalamatan jiwa raga kami. Makanya kami serahkan keselatan jiwa kami kepada pihak keamanan. Mereka pasti sudah memiliki cara untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan di wilayah hukum Depok,” kata dia.
Ia menuturkan, selama revolusi kemerdekaan Indonesia, para pengikut ajaran Ahmadiyah juga berpartisipasi merebut kemerdekaan dari tangan penjajah Portugis, Belanda, dan Jepang. Bahkan, nama-nama pengikut Ahmadiyah tercatat sebagai pahlawan nasional. Diantaranya: Wage Rudolf Supratman (pengarang lagu kebangsaan Indonesia), mantan Perdana Menteri Syafrudin Prawira Negara, dan Arif Rahman Hakim. “Ketiganya merupakan pengikut Ahmadiyah,” kata Ihsan.
Yang menjadi pertanyaan kini, kata Ihsan, kenapa tiba-tiba Ahmadiyah menjadi seperti sampah. Tidak dihargai sama sekali. “Yang kami sebarkan merupakan ajaran Islam, cinta kepada siapa pun dan tidak benci kepada siapa pun,” ujarnya.
Sekali lagi, dia berharap, ummat muslim Indonesia tidak terjebak pada keinginan segelintir orang, dan memberangus ratusan orang lainnya. “Islam sama sekali tidak mengajarkan kekerasan. Kita pun jangan sampai menjadi hamba kekerasan,” kata Ihsan.
Jumat, 18 Februari 2011
Pemkot Depok Diduga Berikan Cek Fiktif
DEPOK, Pengurus Musholah Darul Huda, komplek perumahan Sawangan, Kota Depok, merasa dibohongi Pemerintah Kota (Pemkot) Depok--bagian sosial Sekretaris Daerah—lantaran diberikan cek bantuan sosial (bansos) rumah ibadah tanpa bisa dicairkan. “Alasannya, cek tersebut harusnya dicairkan sebelum 31 Desember 2010. Padahal, berkas yang kami tanda tangani baru selesai pukul 23.30 WIB. Pada waktu itu hari Jumat. Saya dan pengurus lainnya bersepakat untuk mencairkan dana tersebut dua hari lagi,” kata Ketua Musholah Darul Huda, Slamet, Jumat (18/2).
Slamet menuturkan, pada waktu cek tersebut disodorkan kepada petugas di Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Depok, pihak bank menyatakan cek tersebut kosong. Tidak dapat dicairkan. “Saya berulang-ulang bertanya kepada petugas bank untuk meyakinkan diri saya apakah cek tersebut memang kosong. Ternyata memang kosong,” katanya kesal.
Untuk lebih memastikan kebenaran cek tersebut, kata Slamet, pihaknya mendatangi bagian sosial Setda Depok. “Bukannya keterangan yang saya dapati, malah saya dimarah-marahi. Mereka bilang uang tersebut tidak lagi dapat dicairkan karena hangus. Saya diminta membuat proposal baru supaya dapat dana,” kata dia.
Yang menjadi pertanyaan, kata dia, bagaimana berkas-berkas yang sudah ditandatangani. Apakah dana tersebut otomatis kembali ke kas daerah atau justru dianggap hilang?. “Kalau memang uang tersebut tidak dapat lagi dicairkan, kami minta berkas asli yang saya tanda tangani dikembalikan. Agar tidak ada penyimpangan,” kata Slamet.
Dia menjelaskan lebih jauh, pada awal 2010, pihaknya mengajukan proposal bansos Musalla Darul Huda. Setelah melalui proses cukup lama, kata dia, akhirnya pada Desember 2010, bansos sudah dapat dicairkan senilai Rp2,5 juta. “Singkatnya, saya diantar pengurus musholla lainnya, mengurusi sejumlah administrasi dengan menandatangani berkas di atas meterai. Sehingga menerima selembar cek yang dikeluarkan Bank BJB Banten di Jalan Margonda Raya, seberang Balaikota Depok,” kata Slamet.
Menanggapi peristiwa tersebut, Kepala Publikasi LBH Transparansi Rinaldi Rais SH mengatakan, sekilas persoalan ini bisa dikatakan kasus fiktif setelah melihat cara-cara yang dilakukan pejabat pelayanan publik tersebut. Seperti keengganan pejabat memulangkan (menukar) cek kosong dengan seluruh berkas asli bermeterai. “Saya sarankan agar pengurus musholah meminta kembali berkas yang sudah ditandatangani sebagai tanda batalnya transaksi,” kata dia.
Rinaldi juga menyarankan agar pengurus musholah mengambil langkah tegas dengan cara melaporkan kepada pihak kepolisian karena para oknum pejabat tersebut sudah memenuhi unsur pidana dengan delik penipuan sesuai Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). “Kita berpikir positif saja, kalau mereka berinisiatif baik tentu berkas dikembalikan. Tapi kalau mereka tidak mengembalikan berkas, sebaiknya dilaporkan ke polisi,” kata dia.
Secara terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Sosial Setda Depok, Sri Utomo menuturkan menjamin dana tersebut tidak akan hilang. Cek yang diberikan pun bukan cek fiktif. “Kebetulan prosesnya saja yang tidak dipahami. Saya jamin tidak ada anak buah saya yang memanfaatkan permasalahan ini. Cek-nya pun bukan cek fiktif,” kata dia.
Sri Utomo mengatakan, dalam aturan main keuangan negaran, pada 31 Desember 2010 merupakan tenggat penutupan keuangan daerah. Sehingga, kata dia, transaksi yang melebihi tanggal tersebut tidak dapat dilakukan. “Jadi wajar kalau cek bansos tersebut tidak dapat dicairkan,” kata dia.
Satpol PP Depok Sita Ratusan Miras
DEPOK, Tanpa sengaja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok menemukan gudang minuman keras (miras) di Pasar Cisalak, Kelurahan Cilasak, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Penemuan tersebut terjadi saat Kepala Dinas Satpol PP Sariyo Sabani menemani Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad melakukan peninjauan lokasi penilaian Adipura. “Waktu saya mengikuti rombongan Pak Wakil Wali Kota, tiba-tiba ada seorang pedagang yang ketakutan. Lantas, saya tinggalkan rombongan dan ketika saya cek ke dalam kios pedagang, eh ternyata didalamnya ada ratusan botol miras dari berbagai merek,” kata Sariyo Sabani, Jumat (18/2).
Menurut Sariyo, temuan perdagangan miras sebanyak 410 botol merupakan temuan mengejutkan. Pasalnya, di Depok sudah tidak diperbolehkan beredar miras dengan kadar alkohol diatas 2 persen. Jenis miras yang diperdagangkan: anggur buah vigor, anggur merah, jamu kuda laut, dan angker bir. Semuanya memiliki kadar alkohol 4,5 sampai 20 persen. “Penyitaan miras illegal itu, sempat mengundang keramaian dan pemiliknya sempat juga mempertahankan ketika mau disita. Namun, karena tidak mengantongi izin usaha perdagangan minuman beralkohol, pedagang hanya bisa pasrah,” kata dia.
Dikatakan, hasil temuan itu sudah disampaikan langsung kepada Wakil Wali Kota Idris Abdul Shomad. “Saya harus sampaikan temuan itu, karena tidak dapat meneruskan perjalanan untuk mendampingi Pak Idris. Namun, beliau sangat terkejut dan heran, dimana pusat pasar tradisional juga menjadi pusat perdagangan miras,” tandasnya.
Wakil Wali Kota Keliling Depok
Wakil Wali Kota Idrus Abdul Somad melakukan kunjungan ke beberapa tempat yang menjadi lokasi penilaian Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup. Pasar Kemirimuka merupakan tempat pertama yang dikunjungi, selanjutnya Pasar Cisalak. Dikedua pasar tersebut, wakil wali kota berjalan kaki mengelilingi area pasar untuk memantau kebersihannya. Idrus menghimbau kepada para pedagang untuk selalu menjaga kebersihan demi mendukung peraihan Adipura. “Buanglah sampah ke tempat yang telah disediakan. Lakukan pemilahan sampah serta jangan pernah sekalipun untuk membakar sampah karena itu akan mengurangi penilaian,” kata dia.
Wakil wali kota meminta kepada para pedagang untuk selalu membersihkan saluran. Tanpa dukungan dari semua pihak Depok tidak akan bisa meraih Adipura. Peninjauan dilanjutkan ke SD Jalan Nangka dan SD BBM. Wakil wali kota sempat menguji tiga siswa dengan memberikan makanan kecil yang tujuannya untuk melihat apakah ketiga siswa tersebut langsung membuang sampahnya ketempat sampah atau dibiarkan di halaman sekolah. “Terima kasih kepada para siswa yang telah sadar untuk membuang sampah ke tempatnya serta telah bisa memilah sampah tersebut. Semoga dengan telah tumbuhnya kesadaran membuang dan memilah sampah, Adipura dapat kita raih. Tetapi hal yang perlu kita ingat bahwa Adipura bukanlah tujuan utama tapi sasaran bagi kita. Tujuan utama kita adalah menciptakan Depok yang teduh, tidak ada sampah dan banyak penghijauan,” kata dia.
Angka Kecelakaan di Depok Masih Tinggi
DEPOK, Angka kecelakaan lalu lintas di Kota Depok masih cukup tinggi. Data Unit Laka Lantas Polresta Depok mencatat sejak Januari hingga 18 Februari 2011 telah terjadi 58 kasus kecelakaan lalu lintas. “Belum sampai dua bulan sudah terjadi 58 kasus kecelakaan,” kata Kanit Laka Lantas Polresta Depok, AKP Supriyono, Jum’at (18/2).
Supriyono menjelaskan, dari 58 kasus kecelakaan yang terjadi, 50 persennya adalah pengendara sepeda motor, dan sisanya penyebrang jalan. Sementara korban meninggal akibat kasus kecelakaan sebanyak tujuh orang, dan sisanya mengalami luka berat dan luka ringan. “Rata-rata korban kecelakaan berusia antara 12 hingga 40 tahun,” kata Supriyono.
Penyebab terjadinya kecelakaan, lanjut Supriyono, akibat kurang hati-hati, serta tidak patuh pada peraturan lalu lintas. Seperti: tidak memperhitungkan saat ingin mendahului kendaraan di depan, tidak memperhatikan kondisi jalan saat akan menyebrang jalan, dan tidak menggunakan pelindung tubuh secara baik. Kasus kecelakaan tertinggi masih didominasi di Jalan Raya Bogor. Selanjutnya di Jalan Margonda, Jalan Parung Ciputat, dan Jalan Raya Sawangan.
Setiap ada laporan kecelakaan, tambah Suparyino, tiga petugas siap meluncur ke lokasi kejadian perkara (TKP) untuk mengecek dan menganilisa kejadian serta mencari barang bukti dan saksi. “Petugas akan tiba di TKP 15 menit setelah ada laporan, tergantung jauh dekatnya kejadian,” kata dia.
Supriyono menghimbau kepada para pengendara agar mengecek terlebih dahulu kondisi kendaraan sebelum berkendara. Seperti mengecek rem dan bagian vital lainnya. “Jangan lupa juga berdoa dan taati aturan lalu lintas,” kata dia.
Kamis, 17 Februari 2011
Dinas KUMK Lakukan Pelebaran Jalan
DEPOK, Dinas Pasar Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUMK) Kota Depok tahun ini berencana membangun pelebaran lingkungan di Pasar Cisalak. Dengan panjang 250 meter, lebar tiga meter. Anggaran pembangunan bersumber dari dana APBD senilai Rp 1,1 miliar. “Jalan yang ada sekarang baru selebar tiga meter, dengan adanya penambahan lebar tiga meter maka lebar jalan masuk ke dalam pasar menjadi enam meter,” kata Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Dinas Pasar KUKM Kota Depok Anggiat Pakpahan, Kamis (17/2).
Pasar tradisional yang berlokasi di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok merupakan pasar terbesar di Kota Depok dengan luas 6.000 meter persegi. Dikatakan, dengan adanya pelebaran jalan ini, maka angkutan barang bagi pedagang akan bisa masuk hingga ke dalam pasar. Menurut Anggiat, Pasar Cisalak saat ini kondisinya sangat kumuh. Hal itu, karena banyak pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sepanjang jalan masuk. “Diharapkan dengan adanya proyek pelabaran jalan, maka para PKL tidak diperbolehkan lagi berjualan di pinggir jalan,” kata dia.
Dikatakan, untuk rehab bangunan Pasar Cisalak menjadikan pasar semi modern akan dilakukan pada tahun anggaran 2012. Hal itu, kata dia, kondisi bangunan pasar sekarang sudah sangat memprihatinkan, maka perlu segera dilakukan rehablitasi. Selain itu, sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Depok, Dinas Pasar KUKM juga merencanakan pembangunan pasar baru di Kecamatan Tapos dan Bojongsari. Kedua kecamatan pemekaran itu, hingga saat ini belum memiliki pusat pasar tradisional. “Saat ini sudah dilakukan studi kelayakan, namun lokasi pembangunan pasar belum ditentukan,” kata dia.
Dishub Bidik Angkot Bodong
DEPOK, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok akan menindak angkutan kota (angkot) yang tak memiliki izin trayek. Pasalnya, ratusan unit angkot yang selama ini beroperasi tidak memiliki izin trayek. “Kami segera melakukan penertiban. Sebab, jumlah angkot yang beroperasi tidak sebanding dengan jumlah angkot yang terdaftar di Dishub,” terang Kepala Bidang Pengendalian Operasional (Dalops) Dishub Kota Depok Yusmanto, Kamis (17/2).
Selain melakukan penertiban terhadap angkot bodong, kata Yusmanto, pihaknya juga melakukan penertiban mobil barang yang tidak mematuhi aturan. Menurut Yusmanto, pihaknya sudah menjalankan penertiban ini, namun diakuinya, hingga saat ini masih banyak jumlah angkot yang tidak mematuhi aturan meski sudah beberapa kali disampaikan surat peringatan kepada pengusaha angkot. “Dishub sudah mengirimkan surat kepada para pengusaha angkot,” kata dia.
Diperkirakan ratusan unit angkot yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi tidak terdaftar di Dishub. Misalnya, angkot jurusan Terminal Depok-Depok Timur nomor D-02, hanya 400 unit yang terdaftar. Padahal, jumlah angkot D-02 diperkirakan sudah mencapai 700 unit. Banyaknya angkot yang tidak terdaftar, karena satu izin trayek dipergunakan untuk tiga angkot.
Menurut Yusmanto, pihaknya akan terus menyelidiki apakah benar pengusaha angkot menggunakan izin trayek bodong alias foto copi. “Kalau itu ditemukan, maka tidak ada ampunan dan angkotnya langsung ditahan,” terangnya.
Kurang Ketat
Menanggapi masih banyaknya angkot yang tidak mematuhi aturan layak jalan, seperti masih menggunakan kaca film dan tidak memasang lampu penerangan, Yusmanto mengatakan, hal itu disebabkan kurang ketatnya saat dilakukan uji kelayakan (Kir) di unit pengujian kendaraan bermotor (PKB). “Kalau pengujian sangat ketat dilakukan, maka jumlah angkot yang melanggar tidak sebanyak seperti sekarang. Penertiban angkot sebenarnya tidak perlu harus melakukan razia, karena setiap angkot yang sudah uji Kir di PKB harus mematuhi aturan,” kata dia.
Untuk memberi kenyamanan bagi penumpang angkot, idealnya selain lolos uji kelayakan juga para sopir harus menggunakan seragam. Tapi, seragam itu belum tepat diberlakukan. “Hal itu terkait dengan pendapatan para sopir tidak menentu,” ujar Yusmanto.
Saat ini jumlah angkot yang beroperasi di Kota Depok mencapai 2.857 unit (20 trayek), angkutan kota dalam provinsi (AKDP) 321 unit (20 trayek) dan angkutan kota antar provinsi (AKAP) sebanyak 361 unit (23 trayek).
Sementara itu, pengamatan Jurnal Nasional di unit PKB Dishub Kota Depok, pelayanan uji Kir tidak terlalu ketat. Pasalnya, masih banyak calo atau biro jasa yang terlihat bebas melakukan aksinya untuk memperlancar pengusaha angkot memperoleh kelulusan uji Kir. Padahal, angkot yang uji Kir belum tentu lolos bila mengikuti aturan yang ada.