DEPOK, Kepala Unit (Kanit) STNK Samsat Depok, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Argo Wiyono mengatakan, pihaknya terus melakukan pengamanan di area Samsat Depok pasca penemuan bom di Serpong, Tanggerang Selatan (Tangsel). Pengamanan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan di pintu masuk gerbang Samsat Depok. Setiap wajib pajak yang datang, baik itu yang menggunakan kendaraan maupun pejalan kaki dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat metal detector. “Kita tidak ingin kecolongan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya, Jumat (29/4).
Menurutnya, pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap pengguna kendaraan roda empat. Pengguna kendaraan roda dua pun turut diperiksa. Pemeriksaan dilakukan sebelum memasuki area parkir. Tiga petugas disiapkan untuk memeriksa setiap wajib yang datang. “Petugas juga memeriksa barang bawaan wajib pajak yang menggunakan tas,” kata Argo.
Argo memastikan pemeriksaan dilakukan dengan cara sopan agar tidak mengganggu kenyamanan wajib pajak. “Sebelum wajib pajak diperiksa, kita sapa dengan ramah dan minta izin untuk diperiksa demi keamanan,” ujarnya.
Kata Argo, pihaknya akan terus melakukan peningkatan kewaspadaan di kantor ini sampai aksi teror bom yang belakangan banyak terjadi ini mereda. Seluruh anggota Samsat akan tetap waspada selama 24 jam. Menjaga dan melindungi kantor layanan ini dan para pengunjungnya. “Antisipasi ini guna menjamin kenyamanan wajib pajak. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” tandas Argo.
Jumat, 29 April 2011
Samsat Depok Terus Perketat Pengamanan
Pemkot Depok Bahas Masalah Buruh
DEPOK, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Depok, Abdul Haris mengatakan, guna menghadapi hari buruh internasional yang jatuh pada 1 Mei, pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengundang para pengusaha asal Depok dan Kapolresta Depok untuk membahas permasalahan buruh dan mencari solusinya. Menurutnya, pertamuan tersebut merupakan pertemuan rutin yang diadakan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit. “LKS Tripartit sendiri merupakan forum komunikasi dan musyawarah antara unsur pemilik kepentingan. LSK Tripartit mempunyai kedudukan strategis untuk membahas dan mengantisipasi ketenagakerjaan serta solusi pemecahannya,” katanya, Jumat (29/4).
Haris berkata, rapat diselenggarakan juga dalam rangka memberikan motovasi dan pemberdayaan agar tercipta hubungan industrial yang harmonis. Disamping, kata dia, untuk persiapan menghadapi LKS Tripartit Award. “Tripartit award akan dilaksanakan LKS Tripartit Provinsi Jawa Barat,” katanya.
Namun, terang Haris, fokus utama pertemuan tersebut adalah melakukan pembahasan isu strategis ketenagakerjaan serta pentingnya kamtibmas dalam kegiatan buruh atau pekerja serta dalam menghadapi hari buruh internasional. “Kita juga membahas isu strategis,” ujarnya.
Wali Kota Nur Mahmudi Ismail yang juga menjabat sebagai Ketua LKS Tripartit Kota Depok menegaskan, pembahasan isu strategis ketenagakerjaan perlu dilakukan untuk mengevalusi apa yang telah dilakukan sehingga bisa sejalan dengan isu nasional. Dan dapat memperbaikinya jika ada kekekurangan sehingga award bisa diraih. “Sebenarnya award itu tidak sulit untuk diraih, bila kita mengetahui apa saja yang menjadi indikator penilaian. Setelah kita mengetahui, kita bisa menyelaraskan program kita dengan indikator penilaian tersebut dan dijalankan dengan optimal,” ujarnya.
Nur Mahmudi mengatakan, untuk dapat meraih award diperlukan semangat dan nuansa saling memahami serta harus selalu menjaga kebersamaan antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Agar dapat bahu membahu bersinergi didalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi. “Dengan kebersamaan award dapat diraih dengan mudah,” kata dia.
Pesantren Tangkal Gerakan Radikalisme
DEPOK, Maraknya aksi radikalisme di Indonesia membuat para pimpinan pondok pesantren (Ponpes) di Kota Depok meningkatkan kewaspadaan. Apalagi tindakan radikalisme kerap dilakukan ummat Islam garis keras. Dan ponpes dituding sebagai sarang gerakan radikalisme itu sendiri. “Para pemimpin ponpes di Kota Depok tengah meningkatkan kewaspadaan agar gerakan Islam garis keras tidak menyusup kewilayah pondok,” kata Pimpinan Ponpes Al-Karimiyah, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, KH A Damanhuri, Jumat (29/4).
Menurut Damanhuri, pesantren sesungguhnya memiliki peran menjadi basis penangkal idiologi gerakan radikal. Pesantren saat ini tetap berkomitmen membentuk moral bangsa Indonesia. Tidak lebih dari itu.“Pesantren tetap eksis dengan komitmen awal dalam membentuk moral. Tentunya,dengan paham Ahlussunnah Wal Jama'ah,” tegasnya.
Damanhuri mengatakan, pesantren dapat dijadikan rujukan masyarakat dalam banyak hal, seperti: nilai agama, sosial, ekonomi, dan banyak lagi. Terlebih lagi, kata dia, sebagai problem solving permasalahan di tengah masyarakat. Cap miring terhadap pesantren sesungguhnya tidak benar. “Pesantren bukan sarang teroris,” katanya.
Dia menuturkan, pesantren di Indonesia saat ini tengah mengembangkan pemikiran dan idilogi moderat, egaliter, maupun pluralisme. Pesantren sesungguhnya mengembangkan wacana sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Serta mengadopsi tradisi kearifan masyarakat lokal. “Melalui pengembangan pemikiran moderat dan pluralisme diyakini dapat menjadi penangkal radikalisme. Apalagi, kita juga mengadopsi dan menghargai tradisi masyarakat setempat. Tentunya, yang tidak menyalahi ketentuan hukum dan agama,” terang Damanhuri.
Bila pesantren sudah menerapkan nilai-nilai agama yang moderet, kata Damanhuri, maka sebesar apapun pengaruh dari luar tidak akan berpengaruh bagi para santri di dalamnya. Mereka tidak bakal mengikuti ajaran gerakan radikal. Sebab, para santri sudah memiliki fondasi kuat. Baik dalam ideologi dan pemikiran. Dengan kata lain mereka memahami ajaran, rahmatan lil alamin (rahmat bagi alam semesta). “Pesantren lah penangkal gerakan radikalisme senungguhnya,” kata dia.
Di tempat sama, peneliti Wahid Institute, Alam Syah mengatakan, masuknya paham radikalisme ke Indonesia di bawa oleh mahasiswa yang kuliah di luar negeri seperti: Mesir, Sudan, dan lainnya. Menurutnya, radikalisme di Indonesia tidak luput dari gerakan timur tengah seperti: gerakan Wahabi dan Ikhwanul Muslimin. “Radikalisme itu ada muatan ekonomi, politik, atau lainnya. Bukan sekadar gerakan agama,” ujarnya.
Jadi, kata dia, gerakan radikalisme di Indonesia tidak lah murni gerakan perlawanan ummat Islam Indonesia. Melaikan ada kepentingan di negara lain. “Semuanya bermuara pada kepentingan ekonomi dan politik,” kata Alam.
Sementara itu, anggota Forum Muda Lintas Agama (Formula) Kota Depok, Statistik Siahaan menilai gerakan radikalisme di Indonesia tidak lebih dari sikap premanisme. Sebab, tatanan yang sudah ada dicemari dengan beragam kerusuhan. Ia mengutuk setiap gerakan radikalisme yang mengatasnamakan agama maupun lainnya. Karena itu dapat merugikan masyarakat umum. “Kita selama ini juga telah bekerja sama dengan pemuka lintas agama untuk menjaga kedamaian. Seperti: ormas islam ataupun pesantren dalam menjaga ketentraman dan keamanan,” tandasnya.
Kamis, 28 April 2011
NII Musuh Dalam Selimut
DEPOK, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Kota Depok, KH Burhanuddin Marzuki khawatir melihat perkembangan gerakan Negara Islam Indonesaia (NII). Menurutnya, perakan NII sudah sangat merajalela, membahayakan bagi perkembangan berbangsa dan bernegara di Tanah Air. Ia berpesan agar para orang tua berhati-hati terhadap pendidikan anak-anak mereka. “Gerakan NII sudah menggurita dan merajalela. Dia itu musuh dalam selimut. Bagaikan angin dan baru ketahuan setelah ada korbannya. Orang tua di Depok sudah saatnya waspada pada anaknya. Sudah banyak mahasiswa di beberapa kampus perguruan tinggi masuk kedalam perangkapnya. Tidak menutup kemungkinan, kampus yang ada di Depok juga terkooptasi,” katanya, Kamis (28/4).
Menurut Burhan, sudah saatnya pihak rektorat di kampus negeri maupun swasta di Kota Depok menjalin komunikasi dengan para orang tua mahasiswa secara internsif. Pihak kampus dan orang tua, kata dia, harus memiliki kecurigaan lebih terhadap mahasiswa ataupun mahasiswi yang tidak aktif mengikuti perkuliahan. “Ketika anak malas kuliah dapat dijadikan indikasi. Anak tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus,” katanya.
Ia mengatakan, sekalipun kampus menerapkan sistem SKS, tetap saja momentum pertemuan bisa dijadikan jalinan komunikasi antar rektorat dan orang tua mahasiswa.Menurutnya, orang tua harus memiliki kekawatiran karena beberapa ternama di Indonesia sudah disusupi NII. Tidak menutup kemungkinan, kampus-kampus di Depok juga bisa dimasuki gerakan tersebut. Ddirinya juga menghimbau kepada masyarakat jika menjumpai pengajian agama yang dicurigai agar segera melaporkan diri pada ulama setempat. “Bukan kalangan kampus saja, masyarakat umum juga sudah mulai waspada. Jika dilingkungan setempat terdapat pengajian yang mencurigakan, agar segera melaporkan kepada ulama atau pihak yang berwajib,” ujarnya.
Kepala Sekretariat Pimpinan Universitas Indonesia (UI) Depok Devi Rahmawati mengaku tidak menjumpai adanya gerakan NII di kampusnya. Sebab, mahasiswa UI memiliki kegiatan aktif. Baik secara akademik maupun non akademik. Jadi, sambungnya, peluang mahasiswa sangat kecil untuk mendapatkan ajaran-ajaran aneh. Ia menambahkan, di UI terdapat dosen pembimbing akademik yang memberikan bimbingan secara langsung pada mahasiswa seperti: konsultasi dan lainnya. “Kalau di UI, peluang masuknya NII sangat kecil. Soalnya, kegiatan mahasiswa sudah padat dari akademik maupun non akademik. Terlebih lagi, ada dosen pembimbing akademik yang memberikan konseling dan bimbingan khusus dari mahasiswa,” tuturnya.
Terpisah, Kepala Kemenag Kota Depok Nur Muhammad mengaku, belum mendapatkan laporan adanya korban NII di wilayah kerjanya. Namun begitu, pihaknya tetap merapatkan barisan untuk mencegah agar tidak terjadi korban di Depok.
Ia sudah menginstruksikan Kepada KUA dan penyuluh untuk menyerap informasi dari masyarakat. “Sampai saat ini, memang belum ada laporan. Tapi, kita tetap selalu waspada terhadap semua gerakan radikalisme dan NII,” tandasnya.
Angka Kecalakaan Lalu Lintas di Depok Menurun
DEPOK, Menurut Kasat Lantas Polresta Depok, Komisaris Polisi (Kompol) Slamet Widodo, Operasi Simpatik Jaya 2011 berhasil menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Depok. “Berdasarkan data yang kami miliki maka diyakini bahwa angka kecelakaan lalu lintas sejak digelas Operasi Simpatik Jaya dan sebelum digelar operasi tersebut mengalami penurunan,” katanya, Kamis (28/4).
Menurutnya, sebelum digelar Operasi Simpatik Jaya pada tanggal 7 sampai 27 Maret, angka kecelakaan lalu lintas mencapai 43 kasus. Dengan rincian: tujuh korban meninggal, 25 orang mengalami luka berat, dan luka ringan 23 orang. Jumlah total korban mencapai 55 korban. Sedangkan setelah digelarnya Operasi Simpatik Jaya, pada 28 Maret hingga 17 April 2011, jumlah kasus kecelakan menurun menjadi 29 kasus. Dengan jumlah korban lebih sedikit, dengan rincian: korban meninggal enam orang, luka berat 21 orang, luka ringan 14 orang. Total korban laka lantas sebanyak 40 orang. “Intinya operasi tersebut mampu mengurangi jumlah kecelakaan,” kata Slamet.
Menurut Slamet, dari hasil identifikasi Operasi Simpatik Jaya, Satlantas Polres Depok juga berhasil mensosialisasikan dan mengubah prilaku serta karakter pengendara lalu lintas di Kota Depok. Hal itu terlihat dari menurunnya kasus kecelakaan lalu lintas dan beberapa jenis pelanggaran lainnya. Untuk itu, ia mengimbau kepada pengguna jalan agar selalu bersikap tertib dan mentaati aturan lalu lintas meskipun tidak ada program Operasi Simpatik Jaya. “Operasi sifatnya tertentu, jadi walaupun tidak ada operasi diharapkan pengguna jalan tetap menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas,” tegasnya.
Pernyataan Kasat Lantas Polresta Depok, dikuatkan Kanit Regident AKP Sri Widodo. Menurutnya, pasca selesainya Operasi Simpatik Jaya, tingkat kesadaran pengedara kendaraan bermotor di Kota Depok semakin tinggi. “Mereka sudah mengerti bahayanya berkendara tanpa mengindahkan rambu-rambu lalu lintas,” katanya.
Untuk lebih menertibkan perilaku masyarakat, kata Sri Widodo, petugas Satlantas Polres Depok akan tetap berupaya mengimbau para pengguna jalan di jajaran wilayah hukum Polres Depok agar tetap mentaati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. “Hati-hatilah saat berkendara, utamakan keselamatan dengan mentaati peraturan lalu lintas. Ingat yang menderita bukan hanya pengendara tapi juga para pengguna jalan,” tandas Sri.
PKL Stasiun Depok Lama Resah
DEPOK, Ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Stasiun Depok Lama resah. Pasalnya, terhitung mulai tanggal 01 Mei 2011 mereka tidak diperkenankan berjualan di area stasiun. Baik itu di sekitar peron, pintu masuk dan pintu keluar stasiun, area parkir, area portir, dan hall ruang tunggu. “Kami baru dikasih selebaran hari ini oleh petugas keamanan. Kami akan melakukan perlawanan jika tidak diizinkan berdagang,” tegas Edi Zunaidi,46, pedagang batu cincin di depan pintu masuk, Kamis (28/4).
Edi mengaku telah berdagang selama 25 tahun di Stasiun Depok lama. Dari hanya menggunakan alas koran sampai memiliki etalase. Semua itu membutuhkan proses panjang. Dan itu semua dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. “Kepala stasiun tidak dapat berlaku seenaknya. Sebelum membuat keputusan sebaiknya dibicarakan terlebih dahulu dengan para pedagang,” ujarnya.
Menurut Edi, penggusuran PKL diseputar Stasiun Depok Lama ini pasti terkait keberadaan mini market Indomart. Kepala Stasiun, kata dia, sengaja menyingkirkan PKL untuk memberi ruang Indomart merebut pasar mereka. “Kalau tidak ada perjanjian, mana mungkin PKL digusur,” katanya.
Di tempat sama, Wari,48, pedagang jam tangan mengamini pernyataan Edi. Menurutnya, sampai detik ini para pedagang masih menunggu undangan kepala stasiun untuk membicarakan nasib mereka. Ia menjamin ratusan pedagang akan mempertahankan keberadaan mereka sampai kapan pun. “Kami semua rela mati kalau sudah bicara perut. Dengan cara berdagang di stasiun kita dapat menghidupi keluarga kita,” tegasnya.
Wari mengingatkan, jumlah PKL di stasiun Depok Lama mencapai 150 pedagang. Tediri atas: pedagang peron, pedagang pintu masuk dan pintu keluar, serta pedagang di tempat parkir. “Mereka tidak akan memberikan kesempatan kepada siapa pun yang mengambil hak mereka. kami akan melakukan rapat untuk menentang rencana penggusuran ini. Kami bayar per bulan Rp100 ribu,” tegasnya.
Wari melihat keberadaan Indomart merupakan pemicu utama digusurnya PKL di Stasiun Depok Lama. “Sejak ada Indomart, kepala stasiun mulai membuat ancang-ancang menggusur PKL. Yang kami ingin tanyakan apa solusi buat kami,” tannyanya.
Secara terpisah, Kepala Stasiun Depok Lama, Rohman membantah tudingan para pedagang. Menurut Rohman, penggusaruan PKL tidak ada kaitannya dengan keberadaan Indomart. Penggusuran tersebut murni intruksi langsung dari Executiv Vice President Daop 1 Jakarta, bernomor: 31/SM-PEL/IV/2001. “Lagian keberadaan Indomart bukan atas izin kepala stasiun melainkan pusat,” katanya.
Rohman mengatakan, penggusuran PKL untuk mengoptimalkan angkutan kereta rel listrik (KRL), serta memberikan pelayanan kepada penumpang secara optimal. “Penumpang kereta dari Depok Lama setiap harinya mencapai angka 45 ribu sampai 50 ribu penumpang,” ujarnya.
Menurut Rohman penertiban tidak hanya berlaku pada PKL. Melainkan juga pedagang yang memiliki kontrak agar tidak memperluas area dagang melebihi kontrak. “Yang punya kontrak pun kita tertibkan,” tegasnya.
Rabu, 27 April 2011
Uforia PAN Jangan Diartikan Sebagai Perpecahan
DEPOK, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Depok, Tondo Wiyono menyambut baik uforia kader dan simpatisan partai berlambang matahari putih tersebut dalam menyambut Musyawarah Daerah (Musda) DPD PAN yang akan berlangsung pada Minggu (8/5). “Kami para pengurus menyambut baik uforia tersebut. Kami menghargai pujian dan masukkan yang diberikan kader dan simpatisan PAN. Semuanya itu untuk kemajuan partai,” katanya, Rabu (27/4).
Namun, Tondo meminta masyarakat tidak melihat perbedaan pandangan dan persepsi di lingkup PAN sebagai sebuah perpecahan. Akan tetapi sebuah kematangan dalam berpolitik. “Semua yang memberi masukkan adalah kader terbaik PAN,” katanya.
Tondo mengingatkan, Ketua Sistem Manajemen Partai Politik (Simpatik) TB Toto Sugiarto sudah dinonaktifkan dari jabatannya sejak April 2009. Hal itu dilakukan karena Toto memiliki permasalahan pribadi. “Kita tidak mau mengatakan Toto dipecat, karena dalam PAN tidak ada istilah dipecat. Tapi di non aktifkan,” katanya.
Menurutnya, Ketua DPD Hasbullah Rahmat dan Sekretaris DPD Heru melalui rapat harian telah menunjuk Irwan Nasution sebagai pejabat sementara, dengan didampingi Uci Sanusi sebagai pengurus harian. “Kita sudah sampaikan itu langsung kepada Toto. Namun, secara pribadi dia tetap anggota PAN,” kata Tondo.
Sementara itu, Plt Ketua Simpatik, Irwan Nasution mengakui bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui apakah keputusan rapat harian sudah disampaikan langsung oleh para pengurus DPD PAN kepada Toto. “Saya sama sekali tidak tahu. Tapi pergantian itu untuk memudahkan Toto mengurusi persoalannya,” kata dia.Dia meyakini, ketua dan sekretaris sudah menyampaikan keputusan tertulis pada Toto. “Saya yakin sudaha ada surat tertulis,” katanya.
Irwan mengatakan, siapa pun berhak mendukung dan mengusung calon yang didukung. Sebab, PAN merupakan partai reformis yang terlahir dari rahim deokrasi. “Toto boleh menyampaikan pendapatnya karena dia merupakan kader PAN,” katanya.
Lima Sungai di Depok Tercemar
DEPOK, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Depok, Rahmat Subagio mengatakan, lima sungai di wilayah Kota Depok tercemar limbah. Kelima sungai tersebut adalah: Sungai Cabang Tengah, Sungai Cisalak Pasar, Sungai Cipinang, Sungai Kali Baru Satu, dan Sungai Kali Baru Dua. Tingkat pencemaran paling tinggi terjadi pada sungai yang lokasinya berada didekat pasar. “Sungai yang dekat dengan Pasar Kemiri Muka dan Pasar Cisalak memiliki tingkat pencemaran limbah tinggi,” katanya, Rabu (27/4).
Rahmat mengatakan, Depok memiliki 13 kali. Dari 13 sungai, lima diantaranya tercemar limbah. BLH telah melakukan kajian untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Bahkan, hasil kajian itu sudah diberikan langsung kepada dinas-dinas terkait. “Tujuannya agar mereka berpartisipasi melakukan pencegahan terjadinya pencemaran di sungai,” kata dia.
Menurutnya, pencemaran sungai sudah melebihi ambang batas. Penyebabnya, masyarakat di sepanjang aliran sungai sering kali membuang limbah keluarga kedalam sungai. Akibatnya, air sungai tidak dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti: mencuci pakaian dan mandi. Untuk mengatasi permasalah tersebut, tutur Rahmat, pihaknya juga sudah membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di sungai yang padat penduduknya seperti daerah Cimanggis. “Saya berharap dapat segera diatasi,” kata Rahmat.
Rahmat mengingatkan, sungai atau kali memiliki fungsi strategis bagi masyarakat. Hanya saja, pencemaran yang dilakukan tidak memungkinkan air kali dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari.
Ia menambahkan, di Kota Depok terdapat enam pasar tradisional yaitu: Pasar Agung, Pasar Cisalak, Pasar Kemiri Muka, Pasar Depok Jaya, dan lainnya. Bila kali berlokasi tidak jauh dari pasar tidak dijaga akan berbahaya bagi masyarakat sekitarnya. “Jangankan untuk mandi, cuci tangan saja masyarakat tidak mau. Kualitas air semakin menurun,” ujar Rahmat.
Rahmat mengatakan, penggunaan air kali yang tercemar dapat mengakibatkan penyakit gatal-gatal atau sakit perut. Banyak sampah organik memenuhi kali tersebut. Terlebih lagi, sambungnya, banyak sampah pasar yang dibuang di kali.
Berdasarkan kajian BLH, terang Rahmat, kali yang berada di dekat Pasar Kemiri Muka tidak memenuhi baku mutu. Pasalnya, di dalamnya sudah terkandung PH, deterjen, dan mangan. Untuk kali dekat Pasar Cisalak, menurutnya juga tidak memenuhi baku mutu dan sudar mengandung PH, Nitrat dan Mangan. “Air ini tidak bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Seharusnya, di pasar di bangun IPAL. Kita juga sudah menguji coba airnya setahun sekali dan hasilnya juga kita sudah kirimkan ke dinas-dinas,” tegasnya lagi.
Dia menyarankan agar UPT Pasar membangun IPAL di wilayah pasar yang disaluri aliran sungai. Rahmat juga meminta semua pihak agar memelihara kali yang ada. “Air adalah sumber kehidupan. Jadi, mari kita pelihara kali yang ada dengan baik,” tandasnya.
Kepemimpinan Nur Mahmudi Dipenuhi Kejanggalan
DEPOK, Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Lingkar Studi Mahasiswa (Lisuma) Gunadarma, Rabu (27/4), mendatangi Balai Kota Depok guna menyampaikan aspirasi mereka kepada Wali Kota Nur Mahmudi Ismail dan Wakil Wali Kota Idris Abdul Somad. “Hari ini HUT Depok ke-12, kita ingin menyampaikan aspirasi kepada wali kota dan wakil wali kota bahwa dikepemimpinan mereka berdua terdapat beberapa kejanggalan yang dapat menghambat pertumbuhan Kota Depok,” kata Koordinator lapangan Lisuma Gunadarma, Irwan Sunandar, Rabu (27/4).
Menurutnya, ada beberapa catatan yang patut dijadikan tolok ukur perbaikan Depok. Dan hal itu akan menjadi penghambat pembangunan jika tidak diperbaiki. Pertama, ketidak jelasan pengalokasian bantuan sosial untuk masyarakat. “Banyak sasaran penyalurannya kurang tepat, sehingga banyak masyarakat miskin tidak tersentuh bantuan tersebut,” kata Irwan.
Kedua, kata Irwan, kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok membuat karut-marut manajemen pendidikan itu sendiri. Anggaran pendidikan 20 persen dari alokasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara atau Daerah (APBN/D) terus menurus dikatakan tidak mencukupi. Padahal anggaran tersebut sudah digerogoti oknum berseragam dinas.
Irwan mencontohkan, pada tahun anggaran 2010-2011 terdapat anggaran untuk membeli mabel seperti: kursi siswa dan kursi guru dengan biaya Rp1,8 miliar. Ada indikasi terjadinya permainan disana. Hal itu terlihat lantaran syarat spesisikasi mabeler jenis kayu tidak disebutkan, hanya menyebutkan jenis kayu kelas dua. Padahal, jenis kayu tidak berdasarkan kelas melainan nama, seperti: kayu jati, ramin hitam, besi. Ia mengatakan, penyimpangan lainnya berupa pungutan liar (pungli) pada penyaluran bantuan nootebook dari pemerintah pusat. “Oknum pegawai Disdik meminta kepada seluruh SMK negeri dan swasta se-Depok sebesar Rp800 ribu atau setara Rp44,8 juta,” katanya.
Ketiga, ujar Irwan, telah ditemukan sumur-sumur di dekat TPA Cipayung yang telah tercemar. Berakibat pada keruhnya air sumur. “Pencemaran ini harus segera diatasi Pemkot Depok. Akibat dari pencemaran lingkungan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat,” kata dia.
Keempat, terang dia, Sekretaris Daerah (Sekda) yang fungsinya sebagai pengendali administratur keuangan daerah tidak mampu menjalankan perannya. Sehingga terdapat pengalokasian dana tidak jelas. “Wali kota harus menegur sekda agar jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan anggaran tersebut untuk keperluan politiknya,” katanya.
Dalam aksinya itu, perwakilan mahasiswa diterima Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Gandara. Gandara berjanji akan menyampaikan seluruh aspirasi Lisuma Gunadarma kepada atasannya. “Saya akan menyampaikan langsung aspirasi ini kepada wali kota dan wakil wali kota,” ujarnya.
Selasa, 26 April 2011
Pemkot Depok Kembali Bangun 15 Hanggar UPS
DEPOK, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, H Ridwan mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tengah melelang proyek pembangunan 15 Unit Pengelolaan Sampah (UPS) baru di lima kecamatan. Hal itu dilakukan untuk menanggulangi dan mengurangi permasalahan sampah di kota ini. “Kita sudah melelang proyek pembangunan 15 UPS baru. Diharapkan UPS baru tersebut dapat mengurangi beban sampah di TPA Cipayung,” terangnya, Selasa (26/4).
Lima kecamatan tersebut, tutur Ridwan, adalah: Kecamatan Sawangan, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Cipayung, dan Kecamatan Tapos. Bahkan satu hanggar UPS juga didirikan di kampus Universitas Indonesia (UI). “Untuk pembangunan hanggar baru tersebut menghabiskan anggaran Rp9 miliar. Rata-rata UPS menghabiskan dana sebanyak Rp400 juta sampai Rp500 juta,” katanya.
Ia menambahkan, dana sebanyak itu belum termasuk untuk pengadaan mesin pencacah sampah. Melainkan untuk pembangunan fisik, sarana dan prasarana, dan kajian terhadap rencana tersebut. “Yang jelas dana itu hanya untuk hanggar saja,” kata Ridwan.
Untuk pembangunan UPS dilingkungan UI, kata Ridwan, pihak UI telah menyiapkan lahannya. Pembangunan UPS tersebut atas dasar permintaan pihak UI sendiri. Menurut Ridwan sampah yang dihasilkan di lingkungan UI cukup banyak, karenanya UI meminta Pemkot Depok membuatkan UPS khusus untuk warga lingkungan UI. “UPS UI khusus menampung sampah-sampah dari warga UI sendiri, tidak termasuk warga di luar UI,” katanya.
Ridwan juga mengakui dari 18 UPS yang sudah dibangun pada tahun 2009, masih ada beberapa UPS yang tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah UPS di Jalan Merdeka, Sukmajaya. Namun demikian, lanjut Ridwan, pihaknya selalu berupaya melakukan pendekatan terhadap masyarakat. “Dengan memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa keberadaan UPS adalah demi kepentingan bersama dari masyarakat untuk masyarakat,” ujarnya.
Dia mengatakan, meningkatnya volume sampah di Depok karena bertambahnya jumlah penduduk. Per harinya, Depok menghasilkan sampah sekitar 3.400 kubik. “Setiap orang menghasilkan 2,5 liter sampah per hari. Jumlah sampah di Depok terus meningkat karena pertambahan penduduk yang semakin cepat. UPS mampu menanpung sampah 35 meter kubik per hari,” terang Ridwan.
Sementara itu, anggota DPRD Depok, Komisi C, Ennty Sophihati berharap masyarakat tidak melakukan penolakan terhadap rencana pembangunan hanggar UPS baru. Hal itu dikarenakan, TPA Cipayung tidak lagi mampu menampung seluruh sampah warga Depok. “Tolong jangan ada penolakan. Kalau pun terjadi kekurangan, sebaiknya dibicarakan,” kata dia.
Ennty mengatakan, keberadaan UPS seharusnya berada di tingkat RW. Sehingga tidak ada lagi sampah yang keluar dari lingkungan masing-masing. “Kalau masyarakat tidak mau ada sampah di wilayahnya, ya, di wilay lain pun begitu. Jadi harus ada saling pengertian antara pemerintah dan warganya,” kata dia.
Di tempat terpisah, Ketua DPRD Kota Depok Rintis Yanto meminta Pemkot Depok melakukan evaluasi kembali dalam hal pembangunan UPS. Pasalnya, pembangunan UPS selama ini tidak sesuai dengan program Pemkot Depok untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok.
Tak Mampu Beli LKS Agustina Kabur
DEPOK, Menjalani hidup serba pas-pasan bukan keinginan Farchan,43. Segala daya dan upaya dia kerahkan untuk mengimami keluarganya. Namun, nasib berkata lain, ia hanya mampu menjadi seorang penjaga keamanan (Satpam) di SMPN 253 Jakarta. Tak disangka, kehidupan yang serba pas-pasan tersebut berpengaruh terhadap perkembangan anaknya, Agustina (10). Hanya gara-gara orangtuanya tak mampu membeli buku LKS, Agustina kabur dari rumah.Siswi kelas 2 SDN 02 Krukut, Jalan Rawa Jati NO. 32 Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok itu meninggalkan rumahnya sejak Kamis (14/4). Tanpa alasan jelas.
Farchan mengaku sejak kamis (14/4) malam tidak melihat anaknya di rumah. “Malam kamis, saya sudah tidak melihatnya dan langsung cari di rumah sakit dan Kedoya tempat penampuangan anak jalanan. khawatir di garuk Satpol PP. Sewaktu di rumah tidak ada apa-apa dan biasanya setiap pergi selalu izin,” katanya sambil menunggu kedatangan anaknya yang diantar Tim Reaksi Cepat (TRC) Kementerian Sosial RI, di SDN 02 Krukut, Selasa (26/4).
Farchan yang bertempat tinggal di Jalan Antariksa NO. 93 RT. 09/02 Kelurahan Cimpedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan itu mengaku tidak melaporkan kehilangan anaknya pada pihak berwajib lantaran tidak yakin anaknya hilang. Menurutnya, Agustini anak ketujuh dari sembilan bersaudara dan tidak meninggalkan pesan saat meninggalkan rumahnya. “Waktu itu, saya tidak memarahinya dan tidak ada pesan apa-apa,” katanya.
Ketua TRC Kementerian Sosial RI Nahar mengaku pada Jumat (15/4) mendapat informasi adanya anak yang terpisah dari orang tuanya. Si anak, lanjutnya, sambil marah-marah dengan mengacungkan pisau cutter di jalan. Pihaknya mendatangi Jalan Prapanca, tidak jauh dari Kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Ia berkoordinasi dengan satpol PP untuk melakukan pendekatan dan membawanya ke RPSA Bambu Apus. “Sewaktu di jalan bibirnya berdarah, sambil marah-marah dan mengacungkan pisau cutter. Saya rasa ini adalah bentuk perlawanan dan perlindungan diri. Dari pengakuannya memang dia suka diejek temannya,” kata dia.
Dari pengakuan Agustini, lanjut Nahar, dia malu karena tidak bisa membeli buku LKS atau bahasa sunda. Di samping itu, teman di sekolahnya suka mengejek anakanya sebagai anak gembel. “Jujur, dari pengakuannya memang dia tidak betah di sekolah ini dan ingin mendapatkan perhatian lebih. Dia malu tidak bisa membeli buku LKS atau bahasa sunda. Temannya mengejek anak gembel dan anak miskin. Kita masih menggali penyebab sesungguhnya, kabur dari rumahnya,” terangnya.
Nahar menuturkan, kondisi Agustini memang berbeda dengan anak pada umumnya. Dirinya menyebutkan, anak tersebut agak susah untuk berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal. Terbukti, pihaknya susah mencari alamat sekolah dan rumahnya. Meski begitu, dirinya mengaku bersyukur. “Kalau tidak cepat diberikan pertolongan, bisa jatuh pada tangan yang tidak bertanggungjawab. Kita akan terus memantau, apakah kepergiannya secara terpaksa atau terpaksa dan diciptakan. Saya berharap agar Agustini bisa terus melanjutkan sekolahnya,” terangnya.
Sementara itu, Wali kelas 2 SDN 02 Krukut Umiyati menilai Agustini dalam kesehariaannya sering tidak masuk sekolah. Bahkan, sambungnya, dalam satu bulan hanya dua minggu hadir di kelas. Dirinya juga sering mendapatkan laporan dari wali murid bahwa Agustin sering mengganggu anaknya.
Pihak TRC menyerahkan Agustini kepada orang tuanya di SDN 02 Krukut. Farchan dengan didampingi oleh pihak sekolah dan Dinkes Depok. Agustini dan orangtuanya sangat terharu dan meneteskan airmatanya. Pihak sekolah dan TRC mengharapkan agar besok Agustini dapat kembali sekolah seperti biasa.
Kepengurusan DPD PAN Gagal Total
DEPOK, Ketua Sistem Manajemen Partai Politik (Simpatik) TB Toto Sugiarto menilai kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Depok saat ini gagal total. Sebab, kepengurusan partai berlambang mata hari putih tersebut tidak mampu mempersatukan kadernya sendiri. Makanya, momentum musyawarah daerarah (Musda) yang akan digelar (1/5) di Hotel Sawangan Golf dijadikan katalisator menggerakan perubahan. "PAN Depok harus ada perubahan. Tentunya pergantian ketua dan kepengurusan DPD sekaligus," tegas TB Toto Sugiharto, Selasa (26/4).
Menurutnya, siapapun yang akan menjadi ketua DPD PAN masa mendatang, diharapkan lebih dari yang sekarang. Artinya bisa menaikan citra PAN Depok khususnya. "Tapi bila Ketua yang lama terpilih kembali, maka saya akan hengkang sebagai Ketua Simpatik, bahkan istri saya pun mundur dari PAN. Ingat Simpatik merupakan sayap organisasi PAN," katanya.
Selain tidak, kata dia, kepengurusan PAN di bawah Hasbullah tidak mampu menembah wakilnya di DPRD tingkat daearah Kota Depok, maupun Provinsi Jawa Barat (Jabar). "Ketua yang sekarang hanya pintar mengumbar visi dan misi serta janji-janji manis saja. Namun tidak punya komitmen yang jelas terhadap kadernya," katanya.
Simpatik mendukung Musda PAN dapat berjalan dengan sukses sehingga lima tahun mendatang ini bisa menghasilkan pemimpin yang diharapkan kadernya dan mampu menjalankan amanat sesuai dengan AD/ART PAN. Toto juga menghimbau, kepada seluruh kader PAN yang mempunyai hak suara untuk tidak terjebak pada jual beli suara jika menginginkan perubahan. "Mereka sudah seharusnya jeli dan teliti jangan hanya tergiur dengan imbalan sesaat demi kepentingan pribadi yang akan menjerumuskan nantinya," tandasnya.
Senin, 25 April 2011
Disdik Tidak Akan Mengeluarkan Izin SMP Mitra Penabur
DEPOK, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Farah Mulyati menegaskan pihaknya tidak akam mengeluarkan izin operasional pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Mitra Penabur Kota Depok, sebelum pihak Yayasan Kharisma Prima School menyelesaikan konflin dengan masyarakat sekitar. “Kita tidak akan mengeluarkan izin operasional SMP Mitra Penabur sampai persoalan dengan warga sekitar selesai,” katanya, Senin (25/4).
Farah menyayangkan sikap yayasan tersebut yang langsung membuka pendaftaran bagi siswa-siswi SMP. Sementara izin operasional belum dikantongi. Farah meminta pihak yayasan bertanggungjawab terhadap nasib siswa-siswi yang telah mengikuti proses belajar mengajar disana. “Soal status siswa SMP itu, itu menjadi tanggung jawab yayasan dan bukan Disdik,” katanya.
Menanggapi tuntutan warga atas penolakan pembangunan Gedung Sekolah Mitra Penabur, Farah tidak bersedia berkomentar. “Tugas saya hanya seputar pemberian izin operasionalnya saja. Sudah ya, saya lagi sibuk,” katanya.
Pembangungan Gedung Sekolah Mitra Penabur yang berlokasi di Jalan Raden Saleh Raya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, sudah mencapai 90 persen. Sudah dua tahun ini menerima siswa baru. Pada tingkat Sekolah Dasar (SD) baru menerima empat kelas dan SMP satu kelas.
Pelaksana Yayasan Pendidikan Kharisma Prima School yang merupakan pengelola Sekolah Penabur Kota Depok, Atcun mengakui, pihaknya belum menerima izin operasional pendirian SMP. “Kami sudah lama mengirim surat permohonon izin operasional ke Disdik, tapi sampai sekarang belum turun,” katanya.
Sebelumnya, sejumlah warga yang tergabung dalam kerukunan muslim Sukmajaya (Kamus) melakukan penolakan pembangunan Gedung Sekolah Mitra Penabur. Penolakan itu terjadi, karena warga menilai akan menimbulkan perpecahan antar warga. Menurut Ketua Kamus Didin Syaefudin, warga setempat sebenarnya menyetujui pembangunan sekolah, asalkan tidak digunakan untuk sekolah bernuansa agama. Warga minta agar pembangunan sekolah dapat dihentikan, apalagi saat meminta izin kepada warga tidak dilakukan secara transparan dan izin pembangunan sekolah harus ditinjau ulang.
Pengawas Yayasan Pendidikan Kharisma Prima School H Ahmad Fauzi mengatakan, pembangunan Sekolah Mitra Penabur telah mendapatkan persetujuan dari warga setempat. “Kami selalu mengutamakan dialog agar semua pihak dapat memahami kebedaraan sekolah Penabur, jadi warga sebenarnya telah setuju. Jadi, tidak benar yayasan tersebut merupakan bagi agama tertentu,” ujar Fauzi yang juga sebagai ketua RW 06 yang menjadi wilayah pembangunan sekolah tersebut.
Sejumlah karyawan Sekolah Mitra Penabur meminta kepada warga setempat untuk bisa duduk bersama menyelesaikan persoalan yang ada. “Jangan sampai ditutup deh, kami sudah sudah tahun menjadi karyawan di sini. Keluarga kami bisa hidup, karena bisa bekerja di sekolah ini,” tukas Heri, salah seorang anggota satuan pengamanan (Satpam) sekolah.
TPA Cipayung Longsor, Air Irigasi Tertutup
DEPOK, Tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung, Keluracah Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) longsor. Hal itu terjadi lantaran tumpukan sampah kolam C sudah berada di atas ambang batas. Puluhan warga RT004/RW06 kesal. Mereka menutup akses jalan menuju kolam C lantaran air minum tercemar dan irigasi untuk lahan pertanian tertutup. “Sudah berulang kali kita memberitahu petugas TPA bahwa ada longsoran. Tapi mereka diam saja. Sekarang longsoran sampah menimpa pipa irigasi,” tegas Ketua RT004/RW06, Kasmin, Senin (25/4).
Menurut Kasmin, warga terpaksa melakukan aksi penutupan pintu masuk TPA Cipayung. Hal itu lantaran sampah di kolam C TPA Cipayung terlihat sudah meluber ke luar kolam C. Beberapa sampah bahkan berjatuhan menutupi anak sungai Pasanggrahan.
Akibat dari aksi menutup jalan tersebut, beberapa truk sampah yang datang ke TPA Cipayung tidak bisa membuang muatannya. Truk itu pun akhirnya berjejer di depan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) TPA Cipayung.
Ia mengingatkan, realisasi kolam C TPA Cipayung yang dibangun saat ini berbeda dengan saat melakukan presentasi untuk mendapatkan persetujuan warga. “Dulu TPA dijanjikan menggunakan teknologi sehingga sampah tidak akan mencemari lingkungan. Sekarang apa jadinya,” kata dia.
Saat ini setelah empat bulan didirikan, pengolahan sampah tersebut tidak terbukti. Bahkan tumpukan sampah tersebut meluber karena melebihi kapasitas penyimpanan kolam.
Menurut Kasmin, hal itu disebabkan karena pembuangan sampah saat ini hanya mengandalkan kolam C. Sementara kolam B mengalami kerusakan dan kolam A sudah over load. Berdasarkan informasi yang didapatkan Kasmin, kapasitas penampungan bagi kolam C sebanyak 1.200 m3 sampah, kini digunakan sebanyak 45.000 m3.
Setelah empat bulan Kolam C digunakan, menurut Kasmin, terdapat perubahan pada air sumur warga RT 4 RW 6 Kelurahan Cipayung yang tinggal tepat di samping TPA tersebut. Air yang semula bisa diminum kini dipakai mandi pun tidak bisa karena menjadi berminyak dan berbau menyengat. Kondisi itu terjadi terutama bila tidak hujan selama tiga hari berturut-turut.
Ia menegaskan, sampah yang meluber itu pun kini menutup irigasi warga sehingga sawah tidak bisa digunakan. Padahal sungai tersebut mengairi lebih dari dua hektar sawah di sekitarnya. “Belum lagi sawah-sawah yang berada di aliran sungai di bawahnya,” ujar Kasmin.
Kasmin menegaskan, warga akan tetap menutup TPA sampai tuntutan warga dipenuhi. Hal itu karena pencemaran tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan warga.
Ketika dikonfirmasi, Kepala UPT TPA Cipayung, Deni Wahyu, mengatakan terjadinya longsor di kolam C tersebut sebenarnya sudah lama. Meskipun demikian dia menolak untuk berkomentar lebih banyak. “Kami diminta agar tidak memberikan pernyataan, jadi lebih baik konfirmasi saja langsung ke kepala dinas,” ujarnya.
Setiap Tahun 7000 Anak Dimasukkan Kedalam Penjara
DEPOK, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat setiap tahun terdapat 7000 kasus anak yang dimasukan kedalam penjara oleh pihak kepolisian. KPAI meminta pihak kepolisian untuk tidak memenjarakan anak di bawah umur. Terutama pada kasus yang belum memiliki bukti hukum dan tidak memiliki dampak sosial. “Kita minta agar pihak kepolisian tidak memenjarakan anak di bawah umur. Tetap menerapkan hukum, cuma digeser dari hukum pidana ke hukum sosial,” pinta Wakil Ketua KPAI, Asrorun Ni’am Sholeh, Senin (25/4).
Menurutnya, upaya tersebut sejalan dengan prinsip restorative justice. Mendorong penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalan di luar pengadilan. Ia mengatakan, polisi memiliki kewenangan untuk melakukan diversi: kewenangan untuk tidak memproses kasus hukum melibatkan anak, dan mengupayakan penyelesaian lebih mendidik. “Kita meminta polisi menggunakan hak diversi atau kesampingan hukum. Tidak semua kasus diselesaikan dengan hukum dan masih ada pendekatan lain,” ujar Asrorun.
Ia mengatakan, rata-rata setiap tahun terdapat 7000 kasus melibatkan anak masuk ke dalam penjara. Untuk itu, sambungnya, polisi agar lebih arif dan bijaksana dalam menangani kasus anak. Pasalnya, UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa penanganan anak bawah umur melalui jalur hukum adalah upaya terakhir. Dia menambahkan, memasukkan anak ke dalam penjara justru memunculkan stigma dan cenderung belajar menjadi seperti residivis. “Anak yang dipenjara justru akan memunculkan stigma baru di masyarakat. Apalagi, mereka itu cenderung belajar dari para residivis di dalam penjara. Alangkah baiknya, jika dilakukan melalui penindakan sosial,” tegas Asrorun.
Asrorun menuturkan, pemberian hukuman bagi anak melalui penindakan sosial memiliki efek pendidikan. Dengan sanksi sosial akan berdampak lebih baik bagi pertumbuhan anak itu sendirinya. Dia mencontohkan: seorang anak bisa disuruh membersihakn fasilitas sosial, aktif dalam kegiatan PMI, dan diberikan batasan waktu. “Sanksi sosial bagi anak itu lebih baik bagi anak daripada penjara. Karena terdapat nilai pendidikan di dalamnya. Contohnya, anak disuruh membersihkan trotoar atau aktif di PMI,” katanya.
Untuk itu, pihaknya terus melakukan pengawalan terhadap UU Peradilan anak. Saat ini, lanjutnya, masih dalam proses pembahasan. “Kita terus mengawal UU Peradilan anak dan sekarang masih dalam tahap pembahasan,” jelasnya.
Berdasarkan informasi, banyak kasus yang melibatkan anak dan berakhir dijeruji besi. Belum lama ini, RM (16) merupakan siswa kelas IX MTs Nurul Hidayah Parung yang ditahan gara-gara memalak temannya sebesar Rp3000. Ia ditahan sejak 9 April 2010 dituduh melakukan pemerasan dan membawa senjata tajam tidak sesuai peruntukannya. Kasus tersebut terjadi pada 2 April 2010, dan dilaporkan oleh orang tua korban yang kebetulan seorang polisi pada 8 April 2011. Tanggal 9 April 2011 Polisi menangkap RM dan menahan di tahanan Polsek Parung, satu sel dengan tahanan narkoba hingga hari ini. Setelah didatangi KPAI, RM diizinkan keluar tahanan dan pulang ke orang tuanya, untuk menghadapi UN.
Selasa, 19 April 2011
Dinkes Depok Tak Mampu Redakan Wabah Chikungunya
DEPOK, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok belum dapat meredakan wabah chikungunya di RT001 dan RT002/RW03, Kelurahan Bojongsari Baru, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar). Dalam waktu enam hari, penderita chikungunya di wilayah tersebut bertambah 20 orang. Total jumlah penderita bertambah menjadi 56 orang. Padahal, pada Rabu (13/4) lalu, penderita chikungunya di daerah tersebut baru mencapai 36 orang. Gejala ini diawali demam tinggi, nyeri sendi, otot, dan tulang. Sekujur tubuh timbul bintik-bintik merah. “Penderita chikungunya di RT001 dan RT02/RW003 bertambah banyak. Dalam waktu enam hari bertambah menjadi 20 orang. Para penderita menderita nyeri tak tertahankan,” kata Ketua RW03, Edi Triyanto, Selasa (19/4).
Edi meyakini jumlah penderita chikungunya di wilayahnya tersebut akan bertambah terus, jika tidak dilakukan pencegahan atau pembasmian nyamuk Aedes Aegypti secepatnya. Buktinya, kata dia, dalam waktu kurang dari seminggu penderita wabah tersebut semakin banyak. “Secara bergantian warga menderita chikungunya. Dalam waktu kurang dari enam hari, pasti ada warga yang sembuh kemudian warga lainnya menderita penyakit ini,” ujarnya.
Edi mengaku telah diberitahu Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Kecamatan Bojongsari, bahwa virus Alphavirus yang ditelurkan lewat nyamuk Aedes Aegypti bertelur di air jernih. “Kita sudah membersihkan seluruh lingkungan. Tapi hingga hari ini masih banyak saja warga yang terkena chikungunya,” katanya.
Ketua Posyandu Bojongsari Baru, Diana Candra mengatakan, warga penderita chikungunya semakin bertambah terutama di RT 2. “Sebelumnya ada 55 orang, tapi hari ini (kemarin) kita menerima laporan ada satu orang lagi yang menderita gejala chikungunya,” kata dia.
Menurut Diana, warga yang saat ini sudah dinyatakan sembuh oleh petugas Puskesmas, masih sering mengalami nyeri pada persendiannya. Biasanya nyeri tersebut dirasakan pada malam hari. “Kita sudah berupaya melakukan pencegahan. Namun sepertinya tidak berjalan sesuai rencana,” katanya.
Ia mengatakan, petugas Puskesmas Pondok Petir sebelumnya sudah melakukan fogging (pengasapan) untuk memberantas nyamuk pembawa virus penyebab chikungunya, pada Jumat (15/4). Warga juga telah melaksanakan kerja bakti dengan membersihkan selokan yang airnya tergenang. Bahkan petugas dari Kementrian Kesehatan sudah meninjau wilayahnya. Hal itu terkait dengan adanya laporan seorang balita berusia 3,5 tahun yang menderita gejala seperti chikungunya. ”Anak ini sempat mengalami kejang sehingga harus dilarikan ke rumah sakit, petugas Kemenkes sudah mengambil sample fesesnya. Kami sempat khawatir juga karena menurut petugas Kemenkes, bila chikungunya menyerang anak di bawah 15 tahun maka bisa polio,” ujarnya.
Kepala Puskesmas Pondok Petir, Nur Afiyah, menyanggah bila kondisi yang diderita oleh balita tersebut merupakan chikungunya. “Kami meragukan karena kondisi bintik merahnya berbeda dengan chikungunya,tapi untuk memastikan anak tersebut sudah diperiksa secara deratil di laboratorium,” tuturnya.
Nur mengatakan, pihaknya akan terus melakukan penyulihan kepada warga untuk mencegah terjadinya penyakit chikungunya. Mereka juga melakukan jemput bola untuk melakukan pengobatan pada warga termasuk melakukan pemeriksan jentik nyamuk. Puskesmas juga telah memberikan bubuk Abate untuk ditaburkan di selokan dan kolam kosong yang sebelumnya digunakan untuk berternak ikan.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Hardiono membenarkan penambahan jumlah penderita Chikungunya dari 36 menjadi 56 orang. Hanya saja, dirinya membantah adanya peningkatan 20 penderita dalam enam hari. “Bukan berarti dalam enam hari penambahan menjadi 20 orang. Tapi, ini adalah pengumpulan datanya baru terkumpul. Dengan kata lain, penderita yang sudah sakit sejak lama baru diketahui,” ujarnya.
Meski begitu, pihaknya telah melakukan upaya seperti: pemberian bubuk abate, penyuluhan dan anjuran pada masyarakat agar berprilaku sehat dalam menjaga lingkungan. Mengenai balita yang sakit kejang-kejang, menurutnya, gejala tersebut tidak mengarah pada pada penyakit Chikungunya. Berdasarkan informasi yang ia dapat, balita tersebut sudah mendapat rujukan ke rumah sakit dan sudah pulan ke rumahnya. “Kalau balita yang kejang-kejang itu, bukan menjurus pada penyakit Chikunguya,”paparnya.
Secara terpisah, anggota Komisi A, DPRD Depok, Jeane Novlin Tedja menyayangkan kekurang sigapan Dinkes menanggulangi wabah chikungunya. Padahal, penyakit tersebut sangat membuat penderitanya sengsara. Seharusnya, kata dia, Dinkes melakukan tindakan preventif. “Begitu ada kabar kalau di Kelurahan Bojongsari Baru ada penderita chikungunya langsung bergerak,” tegasnya.
Ia menambahkan, Dinkes melakukan observasi terhadap wilayah merah tersebut. palagi, kata Jeane, penderitanya tidak sedikit. “Jumlah 65 orang itu tidak sedikit. Harusnya, begitu ada laporan langsung dilakukan pencegahan. Seperti melakukan pembersihan,” ujar Jeane.
Jeane mengingatkan, tugas utama Pemerintah Kota (Pemkot) Depok—Dinkes—melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Bukan berlaku seperti bos di sebuah perusahaan. Melakukan tindakan jika mendapat keuntungan. “Kalau ada laporan, ya, harusnya segera ditindak. Kalau melihat bertambahnya penderita chikungunya maka hal itu menandakan Dinkes tidak mampu mencegah penyakit ini. Mereka itu pelayan masyarakat. Tolong jangan lupakan hal itu,” tegasnya.
Wanita berjilbab itu meminta Dinkes melakukan pengobatan secara tuntas. Ia tidak ingin mendengar lagi penambahan jumlah penderita chikungunya di Bojongsari. “Jangan sampai penyakit ini terus menyebar sampai satu kecamatan,” tandas Jeane.
Senin, 18 April 2011
UI Siap Beri Bantuan Mahasiswanya
Pihak Universitas Indonesia (UI) menegaskan siap memberikan bantuan hukum kepada mahasiswinya Devi Dian Cahyati, yang menjadi saksi dalam kasus bentrok sengketa tanah antara TNI dengan warga Desa Setrojenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kebumen, Jawa Tengah (Jateng). “Kami tengah menyiapkan tim hukum untuk membantu mahasiswa kita yang mengalami masalah tersebut,” tegas Ketua Hubungan Mahasiswa dan Alumni, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP-UI), Rissalwan Habdy Lubis, di Kampus UI Depok, Senin (18/4).
Habdy menuturkan, Devi Dian Cahyati merupakan mahasiswa UI program sarjana reguler jurusan Politik semester VIII. Ia sedang melakukan penelitian untuk memenuhi syarat skripsi yang sedang dijalaninya. “Skripsinya itu mengangkat persoalan konflik mengenai pertanahan didaerah tempat asalnya Kebumen,” kata dia.
Habdy juga membenarkan bahwa ketika terjadi konflik, Devi berada ditengah-tengah bentrokan, sehingga terpaksa diamankan oleh aparat keamanan setempat. “Devi mengalami memar dibagian pinggang, dan kamera serta sepeda motor sempat ditahan kepolisian, tetapi saat ini sudah dikembalikan,” ujarnya.
Dia mengatakan, pihaknya masih mendalami kejadian tersebut apakah memang Devi dalam bentrokan tersebut kapasitasnya sebagai mahasiswa UI yang melakukan penelitian atau sebagai warga Kebumen yang memberikan advokasi kepada warga setempat. ”Dalam penelitian memang diperlukan keterlibatan permasalahan, tapi sejauhmana Devi terlibat dalam masalah tersebut, masih harus didalami,” tutur Habdy.
Habdy berharap Devi dapat terus melakukan penelitian dan menyelesikan skripsinya tersebut. “Pihak kampus akan mendukung penyelesaian nilai akademik terakhir tersebut, jangan sampai masalah tersebut menganngu penelitiannya,” kata dia.
Lebih lanjut ia mengatakan, kondisi terakhir Devi saat ini baik-baik saja. Belum perlu ditemui pihak kampus untuk membantu menyelesaikan permasalahannya. “Kita masih melihat perkembangan, kalau memang dibutuhkan saya akan langsung menemuinya,” tegas Habdy.
Terpisah, dosen pembimbing skripsi Devi Dian Cahyati, Andrinof Chaniago menyesalkan perlakuan aparat kepolisian terhadap mahasiswa bimbingannya yang diduga melakukan provokasi kepada warga dalam bentrokan dengan TNI. ”Devi memang dijadikan saksi, tetapi kenapa diharuskan wajib lapor,” tanyanya.
Seharusnya kata dia, aparat kepolisian bersikap proporsional, karena mahasiswa bimbingannya sedang melakukan penelitian untuk skripsi, bukan melakukan provokasi. “Penelitian harus jalan terus sebagai bagian dari kebebasan akademik,”ujarnya.
Kinerja DPRD Depok Tak Maksimal
DEPOK, Tiga bulan belakangan ini kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok tidak maksimal. Dewan jarang sekali berada di ruangan. Padahal, ruangan kerja Dewan dibuat dengan biaya tinggi. Anggaran miliaran. Dengan tujuan agar anggota Dewan nyaman dalam bekerja, dan membuat produktifitas maksimal. “Saya rasa kinerja dewan sudah sangat maksimal. Sekarang ini saja tengah melakukan pembahasan 13 raperda. Kalau mereka jarang berada di ruangan, ya, karena banyak faktor,” kata Wakil Ketua DPRD, Prihandoko, Senin (18/4).
Menurut Prihandoko, sesungguhnya posisi dewan saat ini serba salah. Sebab, banyak orang tak memiliki kepentingan langsung dengan tugas kedewanan hilir mudik ke ruangan. Hal itu secara tidak langsung mengganggu kinerja mereka. “Kita ini serba salah. Kalau kita bikin terbuka, kinerja dewan terganggu. Kalau dibikin tertutup, takut dibilang ekslusif. Tidak mencerminkan keterwakilan,” ujarnya.
Dalam waktu dekat ini, kata Prihandoko, ia dan Ketua DPRD akan membahas permasalahan ini. Ada beberapa masukkan dari anggota yang patut dijadikan solusi. Salah satunya memperkuat pengamanan internal. Artinya, tidak semua orang bisa lalu lalang di ruang kerja dewan tanpa ada izin dari dewan bersangkutan. “Intinya mereka yang memiliki kepentingan saja yang boleh masuk keruang kerja dewan,” tuturnya.
Ia menambahkan, untuk mengefektifkan langkah tersebut, pihaknya berharap Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menambah kuantitas penjagaan di gedung dewan. “Mereka nanti menjadi garda terdepan menghadapi orang-orang yang hendak bertemu dewan,” ujar Prihandoko.
Secara terpisah, Wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) Acep Saepudin memandang langkah tersebut belum perlu dilakukan. Pengamanan internal hanya perlu dilakukan sewajarnya. “Selama ini ruang kerja dewan justru dipenuhi wartawan. Bukan alasan kalau ruang kosong lantaran banyak orang datang,” katanya.
Menurut Acep, sebagai seorang wakil rakyat sudah sepatutnya lah anggota dewan menerima kehadiran masyarakat. Memang, kata Acep, banyak karakter warga yang perlu dipahami dan dimengerti. “Ruangan saya selalu saja penuh orang. Baik itu mereka yang datang karena ingin mengadukan keluhan mereka, atau mau mengajak berbisnis. Kalau kita bisa menjaga wibawa ya mereka tidak akan mengganggu,” ujarnya.
Namun, Acep tidak dapat mencegah bila pengamanan internal dilakukan atas kesepakatan bersama. “Kalau alasannya anggota dewan tidak dapat bekerja maksimal karena gaduh, ya, bisa dipahami. Kita kan bekerja untuk menjalankan amanah masyarakat,” tuturnya.
Acep berharap langkah pengamanan dilakukan tanpa tindakan represif. Bila para petinggi dijajaran legislatif menginginkan perubahaan kondisi maka harus dibuat system. “Jangan ada orang yang mereka disakiti,” tandasnya.
Banyak Sekolah Kekurangan Salah Satu Tipe Soal
DEPOK, Hari pertama pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat di Kota Depok diwarnai kekurangan satu dari lima tipe soal yang dibagikan. Panitia ujian terpaksa menggandakan soal tersebut dengan cara memfotocopy. Langkah itu diambil sesuai intruksi Dinas Pendidikan. “Kita terpaksa melakukan fotocopy sendiri. Tapi sudah diizinkan. Ada lima lembar soal yang kurang,” kata Abdul Muin, Panitia UN SMK Yayasan Pondok Pesantren Depok (YPPD), Senin (18/4).
Abdul Muin menuturkan, terdapat dua paket soal UN. Yaitu paket besar yang berisi 20 lembar soal dan paket kecil berisi 11 lembar soal. Kekurangan soal terjadi untuk tipe C mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum menggandakan, pihaknya terlebih dahulu meminta izin pengawas. “Kami tentunya didampingi pemantau saat menggandakan lembaran soal. Dari rayon kan belum dibuka, baru ketahuan soalnya kurang saat soal dibuka,” katanya.
Dikatakan dia, jumlah soal sudah sesuai dengan siswa peserta UN di SMK YPPD, termasuk 11 orang siswa tambahan dari sekolah lain. Hanya saja, lanjut dia, tipe soal yang dinyatakan kurang. “Justru ada kelebihan soal untuk tipe yang lain,” papar Abdul.
Di tempat sama, anggota pengawas ujian dari SMK Setia Karya, Suhadi mengatakan bahwa jalannya ujian secara umum terlaksanak dengan baik. “Tidak ada indikasi kebocoran soal. Semua terlaksana dengan baik,” katanya.
Suhadi mengatakan, kalaupun ada kekurangan dapat segera teratasi. Para siswa, kata dia, hadir juga tepat waktu. “Tidak ada satu orang pun yang telat,” ujarnya.
Hal serupa terjadi pula di SMAN 6 Depok, Jalan Raya Limo, Depok. Di sekolah ini kekurangan delapan lembar soal dengan tipe berbeda. Kebijakan yang diambil sekolah dengan cepat. Pasalnya, jika harus mengambil soal ke rayon akan memakan waktu lama. “Akhirnya sekolah membuat laporan di berita acara. Ini langkah cepat agar siswa tidak terlambat mengerjakan soal,” kata Amas Farmas, Kepala SMAN 6 Depok.
Dia meminta hal seperti ini tidak terjadi pada hari berikutnya. Kebijakan menggandakan soal dengan cara fotocopy, sambung dia, diambil atas dasar faktor efisiensi. Jika harus mengambil kekurangan soal di SMAN 1 sebagai Rayon Kota Depok akan memakan waktu lama. “Siswa akan terlambat mengerjakan soal kalau begitu. Makanya kami memutuskan untuk memfotocopy soal. Saat fotocopy pun dikawal oleh petugas,” ujar Amas.
Pengawasan di setiap sekolah terlihat ketat. Ada dua orang petugas yang berjaga di pintu masuk. Saat pelaksanaan, dua orang guru pengawas dan seorang pengawas independen memantau setiap ruang kelas. Siswa diwajibkan masuk kelas 30 menit sebelum UN dimulai. Siswa diberikan pembekalan sebelumnya. UN baru dimulai pukul 08.00 WIB. Sebelum memasuki ruangan, mereka diperiksa terlebih dahulu. Tidak ada alat komunikasi yang diperbolehkan masuk dalam ruangan. “Hanya alat tulis saja yang boleh dibawa. Tas dan yang lainnya ditinggal di luar kelas,” katanya.
Sementara itu, pengawas terlihat mendampingi seorang siswa saat ke toilet. Waktu yang diberikan pun tidak terlalu lama. Petugas hanya mendampingi hingga pintu masuk toilet.
96 Siswa Tidak Lulus
Sementara itu, sebanyak 96 siswa SMA/SMK dinyatakan tidak lulus karena mereka tidak dapat mengikuti UN tahun ini. Penyebabnya, para siswa tidak memiliki nilai Ujian Sekolah (US) sehingga harus mengulang tahun depan atau mengikuti ujian paket C. “Seluruh data peserta Ujian nasional di Kota Depok telah terdaftar di sebuah sistem. Apabila siswa yang terdaftar tidak memiliki nilai ujian sekolah sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka secara otomatis nama peserta tersebut langsung terhapus dari sistem,” tegas Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan, Siti Chaeriah di SMAN 1 Depok.
Jumlah siswa SMA yang tidak memiliki nilai US sebanyak empat orang, dan SMK sebanyak 92 orang. Ketentuan kelulusan tidak hanya dilihat dari nilai UN, tetapi juga nilai US dengan prosentase 40%. Artinya, siswa yang tidak ikut US secara otomatis tidak memiliki nilai UN. “Siswa yang tidak bisa mengikuti Ujian Nasional tersebut harus mengulang tahun depan atau mengikuti Ujian kejar paket C,” tandasnya.
Minggu, 17 April 2011
Petaka Kotak Amal, Anak Kesayangannya pun Meninggal
DEPOK, Siapa sangka, Atika Cahaya Putri (3) begitu cepat menghadap Sang Pencipta Langit dan Bumi. Padahal, baru kemarin anak semata wayang, Leman (28), mengubar senyum dan tawa kepada para tetangganya. Kini hal itu tak dapat disaksikan lagi, Putri telah tiada. Ia merenggangkan nyawa setelah tertimpa kotak amal yang terbuat dari kayu jati.
Rumah kontrakan Leman, di Kampung Bulak RT002/RW 013, Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) Minggu (17/4) terlihat sepi. Rumah itu kini terkunci rapat. Biasanya, si empunya rumah sehari-hari kerap terlihat aktifitas mempersiapkan dagangan. Kesunyian ini sudah terjadi sejak Sabtu (16/4) malam karena mereka sekeluarga berada di Tegal, Jawa Tengah untuk memakamkan Putri.
Duka keluarga ini sangat terlihat saat mengetahui putri kesayangannya meregang nyawa di rumah sakit. Putri meninggal dunia di rumah sakit swasta, terletak di Jalan Raya Sawangan, Depok. lantaran kehabisan darah. Putri mengalami luka di kepala belakang. Bocah ini tertimpa kotak amal masjid yang tebuat dari kayu, pada Sabtu (16/4).
Salah seorang tetangga korban Ahmadi (28) menceritakan kronologis petaka itu. Pada pukul 16.00 WIB balita ini bermain di masjid. Saat itu jemaah usai menjalankan ibadah dan meninggalkan Masjid Al-Munawaroh. Putri bemain seorang diri, sedangkan orangtuanya tengah mempersiapkan dagangan. Leman setiap hari berjualan nasi goreng di Pasar Kemirimuka. “Dia memang sering main ke masjid sendirian. Mungkin karena orangtuanya repot jadi dia main di masjid,” katanya.
Keluarga Leman sendiri baru enam bulan tinggal di Kampung Bulak. Rumah yang dikontraknya berhadapan dengan Masjid Al-Munawaroh. Asyik bermain kotak amal, Putri seolah tidak mengetahui bahaya. Kotak tersebut lebih tinggi dari tubuh Putri. Kotak kayu itupun jatuh dan menimpa balita ini. Kepalanya terkena kotak yang memiliki berat lima kilogram lebih. “Dia menangis kesakitan. Orang-orang pada datang dan melihat di sudah di lantai,” ujarnya.
Warga yang panik langsung menghampiri arah suara tangisan. Mereka syok melihat kondisi Putri yang sudah bersimbah darah. Di lantai masjid pun berceceran darah segar balita ini. “Nggak tega lihatnya. Kasihan. Orangtuanya syok lihat anaknya seperti itu,” ceritanya.
Putri pun dilarikan ke rumah sakit. Sayangnya, karena faktor ekonomi, nyawa Putri tidak dapat diselamatkan. Informasi yang berkembang diketahui, keluarga diminta menyediakan uang Rp 60 juta untuk biaya operasi. Akibat ketidakberdayaan, Leman pun menyerah. Penghasilannya sebagai pedagang nasi goreng tidak mampu untuk membiaya operasi anaknya. Putri pun menghembuskan nafasnya di ruang rumah sakit.
Jasadnya langsung dibawa ke kampung halaman Leman, Tegal, Jawa Tengah malam itu juga. Jasad balita ini dibawa menggunakan mobil ambulance milik RW Siaga. Kini rumah Leman masih terkunci rapat. Tidak ada lagi keceriaan wajah Putri di rumah kontrakan Leman bersama istrinya.
Sebelum dimakamkan, Leman mengaku pasrah dengan kejadian yang menimpa anak semata wayangnya. Dia tidak ingin menuntut siapapun, termasuk rumah sakit yang tidak bersedia mengoperasi anaknya lantaran tidak memiliki biaya. “Keluarga ikhlas. Kami hanya bisa berdoa semoga anak kami tenang di sana,” katanya.
*Polresta Depok Perketat Penjagaan
DEPOK, Pasca terjadinya bom bunuh diri di Masjid Mapolresta Cirebon, Jawa Barat (Jabar), yang melukai Kapolresta Cirebon Ajun Komisaris Besar Polisi (HKBP) Herukoco, Polresta Depok mulai meningkatkan keamanan internal. Pemeriksaan terhadap tamu dilakukan mulai dari pintu masuk. Petugas jaga provost memeriksa seluruh tamu yang akan mengurus Surat Ijin Mengemudi (SIM) ataupun melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).“Untuk roda empat milik tamu tidak diizinkan masuk ke halaman Mapolresta Depok. Pemeriksaan pun terus diperketat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Kapolresta Depok, Kombes Fery Abraham, Minggu (17/4).
Menurut Fery, pengamanan dilakukan sesuai prosedur tetap di kepolisian. Artinya, ujar Fery, pengamanan dilakukan secara humanis dan tidak arogan. Ia mengatakan, pihaknya juga menempatkan polisi wanita (polwan) di pintu masuk untuk memeriksa tamu wanita. “Seluruh tamu yang masuk ke wilayah Mapolresta Depok wajib diperiksa petugas. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, termasuk terkait pengamanan pasca bom di masjid Mapolresta Cirebon,” kata dia.
Fery menuturkan, pemeriksaan semacam ini sudah lama dilakukan. Tidak hanya terkait masalah bom Cirebon. “Sebelum terjadi bom pun kami sudah melakukan pemeriksaan tamu. Hanya saja kali ini lebih diperketat lagi,” kata dia.
Pernyataan Kapolresta Depok diamini Wakil Kepala Polresta Depok AKBP Ahmad Subarkah. Menurutnya, perketatan pengamanan dilakukan sejak kepemimpinan Kombes Fery Abraham dengan memberlakukan sistem satu jalur pintu keluar-masuk. “Sebelumnya, pintu masuk dan keluar terpisah. Kini hanya dipusatkan pada satu pintu saja,” ujar Subarkah.
Ia mengatakan, pemeriksaan dilakukan kepada seluruh tamu, tanpa terkecuali.
Sebelumnya, tamu yang diperiksa hanya yang dicurigakan saja. Selain itu, setiap kali masuk, maka orang yang sama pun akan diperiksa berulang kali. “Kalau dia tiga kali masuk ke polres maka tiga kali juga dia akna diperiksa. Kami tidak hanya memeriksa pada orang tertentu dan sekali saja,” tukasnya.
Mantan Kapolres Denpasar ini menuturkan, selain pemeriksaan tas dan bawaan yang mencurigakan, pihaknya akan memeriksa secara detil. Untuk tamu wanita akan dimasukkan ke ruang pemeriksaan dan diperiksa oleh polwan. “Termasuk untuk jemaah yang akan melaksanakan solat jumat. Jemaah dari luar polres juga akan diperiksa,” kata dia.
Pantauan di lapangan terlihat tiga orang petugas provost terlihat memeriksa seluruh tamu. Mulai dari tas hingga pemeriksaan tamu yang mengenakan jubah. Bahkan, pengendara roda empat juga tak luput dari pemerikasaan. Tamu yang hendak melangsungkah sholat di masjid Mapolresta Depok, Masjid Al Ikhlas, diperiksa.
Jumat, 15 April 2011
Membangun Perkampungan Lebah, Mendorong Pendapatan Warga
DEPOK, Bagi sebagian orang, lebah merupakan serangga yang membahayakan. Mereka suka menyengat siapapun yang dianggap membahayakan kehidupan mereka. Tapi tidak bagi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pelebahan Indonesia, Wawan Darmawan. Wawan melihat lebah sebagai serangga penghasil ‘emas’. Bahkan, ia memiliki impian membangun perkampungan lebah dunia di Kota Depok. “Impian itu timbul sejak tahun 1987. Masih ada sampai sekarang. Walaupun kenyataannya agak sulit diwujudkan,” katanya, Jumat (15/4).
Wawan mengatakan, sebagai ordo Hymenoptera, lebah memiliki tiga pasang kaki, dan dua pasangan sayap. Lebah memiliki kebiasaan membuat sarang di atas bukit, pohon kayu, dan atap rumah. Lebah memakan nektar bunga dan serbuk sari. “Pengetahuan kita tentang lebah akan membuat kita lebih menyukai dan mencintai lebah,” katanya.
Pikiran Wawan pun melayang jauh kemasa silam. Ia masih ingat kala mencoba mewujudkan impian membangun perkampungan lebah untuk mensejahterakan warga sekitar. Sepetak tanah tak luas sengaja dibeli. Lahannya sama sekali belum terjamah manusia. Banyak tanaman lebat tumbuh disana-sini. Rindang dan teduh. Infrastruktur jalannya pun sangat mengecewakan. Rusak, tak bisa dilalui kendaraan. Jangan kan mobil, kendaraan roda dua pun sulit melintas. “Kalau bawa motor harus didorong. Percuma dinaikin. Soalnya nggak bisa jalan. Dulunya kawasan ini sangat hijau dan nyaman,” katanya mengenang lokasi rumahnya di Jalan Dongkal, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.
Ia berharap perkampungan itu menjadi perkampungan lebah terbesar. Menjadi objek wisata sekaligus pusat studi perlebahan. Menurutnya, suasana saat itu cukup memadai. Tumbuhan produktif sangat banyak. Kondisinya pun subur dan sehat. Layak sebagai lokasi pembudidayaan lebah. ”Apalagi waktu itu saya pun sudah berkecimpung sebagai petani lebah. Menernakan lebah dan mengolah madu,” ujar Wawan.
Dengan bekal pengetahuan yang mumpuni, Wawan penuh percaya diri menggagas perkampungan lebah. Mengajak elemen pemuda lokal untuk terlibat. Menjadi petani-petani lebah. Sedikitnya 90 pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Sukatani pun menimba ilmu. Belajar menekuni pembudidayaan lebah. “Saya memberikan pelatihan itu,” ujarnya.
Berbagai fasilitas usaha pun, sambung dia, disediakan. Mulai dari bibit lebah sampai kebutuhan lainnya. Agar calon petani lebah muda itu siap mengelola usahanya. ”Sayang semuanya tak terwujud. Pemuda lebih memilih usaha lain, yang saya pikir belum juga menarik,” kata enterpeneur muda ini.
Berbekal sedikit impian yang tersisa, Wawan terus berusaha mewujudkan. Tanpa dukungan pemuda, lokasi pembudidayaan lebah pun dibangun. Termasuk pusat pengolahan madu dan outlet madu. ”Saya sebut sebagai pilot project perlebahan. Siapa saja bisa belajar pembudidayaan lebah disini,” terang pria kelahiran Jakarta, November 1959 ini.
Namanya pun, tegas dia, lebih memilih Pusat Perlebahan Sukatani. Dengan sejumlah fasilitas yang masih sederhana. Tetapi cukup memadai untuk mendapatkan pengetahuan tentang perlebahan. Wawan berpendapat mengelola lebah ini sangatlah menguntungkan. Konsep pengelolaannya pun lebih diutamakan berbasis masyarakat.
Agar manfaatnya dapat lebih besar. Menurutnya pengembangan usaha lebah cukup propektif. Dengan omzet yangdapat dikantongi setiap rumah tanggah sebesar Rp800 ribu per bulan. Itu pun dalam mekanimse perawatan yang tak menyita waktu. ”Artinya jika disetiap rumah ada sarang lebah yang dipelihara, maka keuntungan rupiah bisa didapat. Asalkan pula pasokan makanan untuk lebah selalu tersedia,” ujarnya.
Sayangnya, lanjut dia, di Sukatani Depok ini tidak dapat menahan laju pembangunan. Tanaman dan pohon yang menjadi sumber makanan lebah dipangkas. Tergantikan kawasan perumahan dan perkatoran. Kondisi itulah, tegas Wawan yang semakin melemahkan upaya pembentukan Perkampungan Lebah. Karena secara fisik pun menjadi kehilangan
maknanya. Setidaknya tidak bisa menjadi areal peternakan lebah.
Dealer Diduga Palsukan Stempel Dishub
DEPOK, Dealer mobil TM di Jalan Jagakarsa, Jakarta Selatan, diduga melakukan pemalsuan stempel dan tandatangan pejabat uji kelayakan (kir) pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Anton Nugraha. Pemalsuan tersebut terungkap saat petugas Dishub melakukan razia kelengkapan surat-surat angkutan kota (angkot) di Kota Depok belum lama ini. “Di buku Kir dengan registrasi bernomor Dep 230 tercatat pemiliknya bernama Lilik Ramdhani. Setelah dicek, ternyata pemilik aslinya bernama Rosjanah. Selain itu, stempel yang tertera tertulis cap DLLAJ dan bukan Dishub,” kata petugas penyidik Dishub Kota Depok, Reynold John, Jumat (15/4).
Menurut John, penemuan buku kir asli tapi palsu (aspal) itu terjadi saat petugas merazia satu unit mobil Suzuki Pick Up warna biru dengan nomor polisi B 9066 UK. Namun, saat memeriksa buku kir, petugas mencurigai nama yang tercantum dalam buku kir yang sudah di tape-x. Selain itu, petugas juga semakin curiga, dimana penang kir (tanda uji) ditemukan palsu. Dimana dalam plat nomor polisi mobil tersebut tercetak Royal Standard. Sementara, penang kir yang dikeluarkan Dishub Depok adalah Peruri.
Dikatakan, petugas penyidik Dishub sudah memanggil pemilik mobil bernama Boy Loloan. Kepada petugas, Loloan mengaku bahwa mobil bekas itu dibelinya satu tahun lalu dari dealer TM. “Karena mobil Suzuki itu diperlukan untuk mengangkut barang, pemiliknya minta untuk sementara dipakai dulu. Bila nanti petugas polisi memerlukan penyelidikan, maka sewaktu-waktu mobil bisa ditarik,” tutur John.
Sebelumnya, tambah John, mobil Suzuki itu sudah pernah melakukan uji kir pada Kantor PKB Dishub Kota Depok yakni tertanggal 25 Pebruari 2010 dengan menggunakan stempel dan tandatangan asli. Namun, pada saat uji kir ulang pada Agustus 2010, baik stempel dan tandatangan petugas uji sudah palsu. “Kasus pemalsuan ini, segera akan kita sampaikan ke polisi. Saya masih menunggu petunjuk dari atasan saya Pak Kusumo,” terang John.
Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) PKB Dishub Kota Depok, Kusumo mengakui, belum menerima laporan temuan pemalsuan stempel dan tandatangan pejabat UPTD PKB Dishub Kota Depok itu. “Nantilah, saya masih ada di luar kota, bila sudah ada laporan temuan ini, maka akan diambil tindakan hukum,” tandasnya.
Polresta Depok Siap Menerima Laporan Kecurangan UN
DEPOK, Kepala Bagian Oprasional (Kabag Ops) Polresta Depok, Kompol Suratno menegaskan, pihak kepolisian siap menerima laporan masyarakat terkait kecurangan Ujian Nasional (UN). “Bila ada warga yang menemukan ada kecurangan dalam UN segera laporkan kami,” katanya, Jumat (15/4).
Menurut Suratno, untuk mengamankan jalannya UN, pihak kepolisian mengerahkan 1618 personil. Mulai tingka sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA). “Pelaksanaan UN dimulai pada 18-21 April untuk SMA/MA dan SMK, 25-28 April untuk tingkat SMP/MTS dan 10-12 Mei untuk SD/MI,” ujarnya.
Suratno mengatakan, setiap sekolah dijaga dua orang polisi. Sedangkan ruang penyimpanan soal dijaga oleh 30 orang petugas secara bergantian. “Kami siap amankan pelaksanaan UN. Mulai dari penyimpanan soal hingga saat ujian berlangsung,” tuturnya.
Pengamanan soal UN mulai dilaksanakan Sabtu (16/4) pukul 00.00 WIB di SMAN 1, Jalan Nusantara, Kecamatan Pancoranmas, Depok sebagai lokasi pembongkaran soal. Pihaknya menyatakan akan memantau lokasi penyimpanan soal selama 24 jam agar tidak ada kebocoran. Termasuk saat pendistribusian ke sub rayon. “Tugas kami adalah memantau dan mengawasi mulai dari tempat penyimpanan hingga soal didistribusikan ke sub rayon,” kata dia.
Untuk sampai ke sekolah penyelenggaran UN, soal akan diambil sendiri oleh guru yang dikawal petugas bersenjata laras pendek. Pengambilan soal mulai dilakukan sejak pukul 05.00 WIB. Untuk tingkat SMA terdapat lima sub rayon, sedangkan madrasah aliyah (MA) satu sub rayon. “Jika ada kecurangan segera laporkan. Kami siap menindaklanjuti karena itu bagian dari tugas,” tegas Suratno.
Dikatakan dia, pihaknya juga akan mengawal pengiriman soal ke Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) pemberlakuan sterilisasi lokasi dimulai sejak H-2. Atau bertepatan dengan datangnya soal di Depok. Pantauan di SMAN 1 Depok, lokasi sudah dinyatakan steril. Tidak ada lahi siswa yang berada di lokasi penyimpanan soal. Bahkan, sekolah ini dilengkapi close circuit televison (CCTV). Sejumlah guru terlihat sibuk menempelkan no urut dan foto siswa.
Di SMAN 1 Depok terdapat 15 ruangan yang akan digunakan untuk UN. Satu ruangan diisi maksimal 20 siswa. “Soal baru dikirim Sabtu (16/4) jam 03.00 WIB. Tapi pengamanan ruangan penyimpanan soal sudah mulai dilakukan pukul 00.00 WIB nanti,” kata salah satu panitia UN SMAN 1 Depok, M Naim.
Selain CCTV, sekolah dilengkapi pula dengan detector. Siswa akan diperiksa sebelum memasuki ruang ujian. Termasuk pengamanan alat komunikasi. “Jadi siswa hanya membawa perlengkapan ujian saja. Di luar itu tidak diperkenankan siswa membawa barang-barang lainnya. Termasuk telepon genggam,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Farah Mulyati mengatakan, jumlah peserta UN SMA dan setingkatnya berjumlah 13.359 siswa, SMP dan sederajat berjumlah 19.799 siswa dan SD mencapai 25.013 siswa. Untuk mengurangi tingkat kecurangan, setiap kelas diberi lima tipe soal berbeda. “Teknisnya nanti saat pelaksanaan. Yang pasti setiap pendistribusian hingga pengembalian soal ke provinsi akan dikawal polisi,” kata Farah.
Kamis, 14 April 2011
Pemkot Tak Mampu Sediakan Lapangan Pekerjaan
DEPOK,Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dinilai tak mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Sebab, tahun 2011 ini pengangguran di Kota Depok mencapai 71182 orang. Sedangkan penyerapan tenaga kerja hanya mencapai 30 persen. “Itu artinya, pemkot sama sekali tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Padahal mereka seharusnya bertangungjawab penuh terhadap hal itu,” tegas Direktur Forum Riset Ekonomi, Sosial, dan Humanika (Fresh) Murthada Sinuraya kepada Jurnal Nasional, Kamis (14/4).
Murthada mengatakan, Pemkot Depok seharusnya malu melihat kenyataan bahwa masih banyak warga Depok tak memiliki pekerjaan alias menganggur. Sedangkan pertumbuhan perusahaan baru di Kota Depok makin subur. “Pemkot harus mencari solusi agar perusahaan-perusahaan tersebut mau dan mengutamakan menerima warga Depok,” katanya.
Menurut Murthada, pertumbuhan ritel di Kota Depok seharasnya dapat dijadikan pemicu terbukanya lowongan pekerjaan. Apalagi, perusahaan seperti Indomart, Alfamart, dan banyak lagi perusahaan lain tengah berlomba-lomba meluaskan kakinya. “Harusnya pemkot dapat memanfaatkan hal ini. Mereka diwajibkan merekrut warga sekitar,” ujarnya.
Secara terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disnakersos) Kota Depok, Catur Tri Astuti membantah hal tersebut. Menurutnya, Pemkot Depok telah melakukan upaya maksimal membuka dan mencarikan peluang kerja bagi masyarakat Depok. Salah duanya adalah, kata dia, membuat program job fair dan pencarian kerja melalui media online. “Khusus dari media online kita targetkan mampu menyerap pekerja hingga 45000 orang,” katanya.
Tri Astuti mengakui jumlah pengangguran di Kota Depok mencapai 71182 orang. Namun, jumlah tersebut didominasi kaum hawa yang mencapai angka 30842 orang. “Itu pun kaum perempuan yang sudah menjadi ibu rumah tangga. Dan mereka tidak bekerja. Mereka kita kategorikan sebagai pengangguran,” katanya.
Tri Astuti menuturkan, berdasarkan daftar pembuatan kartu kuning dari bulan Januari sampai Maret 2011 tercatat sebanyak 1025 pencari kerja masih menunggu panggilan. Sementara itu, lowongan pekerjaan yang tersedia sebanyak 1775. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kata dia, pihaknya akan menyelenggarakan job fair. “Ajang pencarian pekerjaan tersebut cukup efektif. Hanya saja, karena keterbatasan dana yang tersedia menyebabkan pihaknya hanya bisa menyelenggarakannya job fair setiap tahun sekali. Rencananya, pada bulan 19 Juli mendatang akan diselenggarakan job fair,” katanya.
Hal senada diutarakan Kepala Seksi (Kasie) Penempatan Tenaga Kerja, Isye. Menurutnya penyelenggaraan job fair mampu menyedot 30 persen para pencari kerja. Sektor ritel, lanjutnya, menempati urutan terbanyak dalam penempatan kerja disusul sales atau finance. “Tidak semua pencari kerja dapat terserap. Sebab, tidak sesuai permintaan perusahaan,” katanya.
Biasanya, terang Isye, perusahaan meminta pekerja dengan syarat cukup sulit Seperti: memiliki pengalaman selama tiga tahun, fasih berbahasa Inggris, dan suppel. Bila tidak ada warga Depok yang dapat memenuhi kereteria seperti itu, kata dia, maka perusahaan akan mengambil orang dari daerah Jakarta atau lainnya. “Baru-baru ini salah satu rumah sakit di Depok membutuhkan dokter. Tapi tidak ada satu pun dokter yang di Depok yang mencari pekerjaan. Maka mereka mencari dokter dari Jakarta,” katanya.
Kendati begitu, kata Isye, pihaknya masih terus berupaya untuk menyediakan lahan pekerjaan bagi masyarakat Depok, diantaranya dengan mengadakan latihan kerja.
Mengenai latihan kerja, lanjut Isye, Disnakersos telah bekerja sama dengan perguruan tinggi seperti: Universitas Nasional (Unas) dan Universitas Indonesia (UI). “Kita juga sudah bekerjasama dengan kampus,” katanya.
Sementara itu, Anggota DPRD dari Komisi D, HJ Lilis Latifah meminta agar Pemkot Depok mencari solusi kreatif dan bekerja keras dalam menciptakan lahan pekerjaan. “Harus ada solusi kreatif, jangan hanya berharap pada perusahaan lain,” katanya.
Lilis mengatakan, tidak adanya Balai Latihan Kerja (BLKI di Kota Depok tidak bisa dijadikan alasan ketidakmampuan menyediakan lahan pekerjaan. Padahal, dirinya sudah mendorong agar Depok memiliki BLK sendiri. Lokasinya di Kelurahan Harjamukti. “Kalau belum punya BLK, tidak bisa dijadikan alasan penciptaan lapangan pekerjaan. Bisa saja dengan bersinergi dengan perusahaan swasta atau instansi lainnya. Pelatihan dengan pendampingan sampai dia bisa mandiri membuka usaha sendiri. Karena kita sadar, setiap kelulusan sekolah ada penganggura dan disediakan lapangan pekerjaan,” tandasnya.
Wali Kota Diminta Hentikan Kegiatan Ahmadiyah
DEPOK, Ratusan warga muslim Kota Depok yang mengatasnamakan Musyawarah Muslim Depok (MMD) mendatangi Balaikota Depok. Mereka meminta Wali Kota Nur Mahmudi Ismail menandatangani surat penyegelan pusat kegiatan Ahmadiyah di Jalan Muchtar, Kecamatan Sawangan. “Wali kota harus menandatangani surat penyegelan. Bila tidak mau, lebih baik mundur dari jabatannya sebagai wali kota,” kata koordinator aksi, KH Ahmad Damanhuri, Kamis (14/4).
Menurut Damanhuri, Wali Kota Nur Mahmudi tidak konsisten dan tidak bertanggungjawab dalam merealisasikan Peraturan Wali Kota (Perwa) No.09 tahun 2011 tentang Ahmadiyah. “Wali kota pembohong besar. Mengaku pendiri partai Islam tapi tidak bertindak berdasarkan ajaran Islam,” tegasnya.
Damanhuri memberi ultimatum, jika hingga Jumat (15/4), pukul 14.00 WIB Wali Kota Nur Mahmudi Ismail belum juga menandatangani surat penyegelan dan penghentian aktivitas Ahmadiyah maka jangan salahkan ummat Islam jika terjadi aksi anarkisme. “Kalau tidak ditandatangani juga maka jangan salahkan jika terjadi anarkis di Depok,” kata Ketua Forum Muslim Depok (FMD).
Damanhuri melihat perwa wali kota dijalankan kurang maksimal. Sehingga massa meminta agar pemerintah kota melakukan tindakan tegas. “Penyegelan dan pembubaran Ahmadiyah adalah harga mati,” tegas Damanhuri.
Ketua Front Pembela Islam (FPI) Kota Depok, Habib Idrus Al Ghadri meminta agar Pemkot Depok secara tegas dan konsisten merealisasikan perwa yang telah dikeluarkan. FPI juga meminta untuk melakukan penyegelan Masjid Al Hidayah yang digunakan sebagai kegiatan Ahmadiyah di Depok. “Ormas Islam telah menyegel masjid itu. Sekarang kami meminta ketegasan wali kota untuk melakukan hal yang sama. Kami tidak ingin ada anarkis di Depok, untuk itu wali kota pun harus merealisasikan aspirasi warganya,” ujar Idrus.
Massa mulai memadati Balaikota Depok sejak pukul 10.00 WIB. Mereka mendesak agar walikota bersedia menemui mereka. Namun, baik wali kota dan wakil wali kota tidak ada di tempat. Keduanya tengah melakukan senam bersama musyawarah pimpinan daerah (muspida) Kota Depok di Batalyon 328 Cilodong, Depok.
Akhirnya 10 orang perwakilan massa diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Depok Etty Suryahati di ruang kerjanya. Pertemuan yang berlangsung selama 30 menit ini dilakukan secara tertutup.
Sementara itu, massa di luar ruangan terus berorasi menuntut permintaan mereka dipenuhi. “Ahmadiyah di Depok sudah sangat meresahkan. Kami minta untuk dibubarkan dan dilakukan penyegelan atas aset mereka,” ucap salah satu orator.
Wakil Kepala Kepolisian Polresta Depok, AKBP Ahmad Subarkah mengatakan, aksi yang dilakukan MMD merupakan aksi damai. Untuk mengamankan aksi tersebut pihaknya mengerahkan 276 personil. “Mereka semua bersiaga penuh,” katanya.
Ahmad Subarkah melihat selama ini Ahmadiyah di Kota Depok tidak melakukan aktivitas sebagaimana dituduhkan para pendemo. “Sepengetahuan kami, sudah tidak ada aktivitas di masjid tersebut,” katanya.