Kinerja DPRD Depok Tak Maksimal

DEPOK, Tiga bulan belakangan ini kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok tidak maksimal. Dewan jarang sekali berada di ruangan. Padahal, ruangan kerja Dewan dibuat dengan biaya tinggi. Anggaran miliaran. Dengan tujuan agar anggota Dewan nyaman dalam bekerja, dan membuat produktifitas maksimal. “Saya rasa kinerja dewan sudah sangat maksimal. Sekarang ini saja tengah melakukan pembahasan 13 raperda. Kalau mereka jarang berada di ruangan, ya, karena banyak faktor,” kata Wakil Ketua DPRD, Prihandoko, Senin (18/4).

Menurut Prihandoko, sesungguhnya posisi dewan saat ini serba salah. Sebab, banyak orang tak memiliki kepentingan langsung dengan tugas kedewanan hilir mudik ke ruangan. Hal itu secara tidak langsung mengganggu kinerja mereka. “Kita ini serba salah. Kalau kita bikin terbuka, kinerja dewan terganggu. Kalau dibikin tertutup, takut dibilang ekslusif. Tidak mencerminkan keterwakilan,” ujarnya.

Dalam waktu dekat ini, kata Prihandoko, ia dan Ketua DPRD akan membahas permasalahan ini. Ada beberapa masukkan dari anggota yang patut dijadikan solusi. Salah satunya memperkuat pengamanan internal. Artinya, tidak semua orang bisa lalu lalang di ruang kerja dewan tanpa ada izin dari dewan bersangkutan. “Intinya mereka yang memiliki kepentingan saja yang boleh masuk keruang kerja dewan,” tuturnya.

Ia menambahkan, untuk mengefektifkan langkah tersebut, pihaknya berharap Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menambah kuantitas penjagaan di gedung dewan. “Mereka nanti menjadi garda terdepan menghadapi orang-orang yang hendak bertemu dewan,” ujar Prihandoko.

Secara terpisah, Wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) Acep Saepudin memandang langkah tersebut belum perlu dilakukan. Pengamanan internal hanya perlu dilakukan sewajarnya. “Selama ini ruang kerja dewan justru dipenuhi wartawan. Bukan alasan kalau ruang kosong lantaran banyak orang datang,” katanya.

Menurut Acep, sebagai seorang wakil rakyat sudah sepatutnya lah anggota dewan menerima kehadiran masyarakat. Memang, kata Acep, banyak karakter warga yang perlu dipahami dan dimengerti. “Ruangan saya selalu saja penuh orang. Baik itu mereka yang datang karena ingin mengadukan keluhan mereka, atau mau mengajak berbisnis. Kalau kita bisa menjaga wibawa ya mereka tidak akan mengganggu,” ujarnya.

Namun, Acep tidak dapat mencegah bila pengamanan internal dilakukan atas kesepakatan bersama. “Kalau alasannya anggota dewan tidak dapat bekerja maksimal karena gaduh, ya, bisa dipahami. Kita kan bekerja untuk menjalankan amanah masyarakat,” tuturnya.
Acep berharap langkah pengamanan dilakukan tanpa tindakan represif. Bila para petinggi dijajaran legislatif menginginkan perubahaan kondisi maka harus dibuat system. “Jangan ada orang yang mereka disakiti,” tandasnya.