Pemkot Tak Mampu Sediakan Lapangan Pekerjaan

DEPOK,Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dinilai tak mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Sebab, tahun 2011 ini pengangguran di Kota Depok mencapai 71182 orang. Sedangkan penyerapan tenaga kerja hanya mencapai 30 persen. “Itu artinya, pemkot sama sekali tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Padahal mereka seharusnya bertangungjawab penuh terhadap hal itu,” tegas Direktur Forum Riset Ekonomi, Sosial, dan Humanika (Fresh) Murthada Sinuraya kepada Jurnal Nasional, Kamis (14/4).

Murthada mengatakan, Pemkot Depok seharusnya malu melihat kenyataan bahwa masih banyak warga Depok tak memiliki pekerjaan alias menganggur. Sedangkan pertumbuhan perusahaan baru di Kota Depok makin subur. “Pemkot harus mencari solusi agar perusahaan-perusahaan tersebut mau dan mengutamakan menerima warga Depok,” katanya.
Menurut Murthada, pertumbuhan ritel di Kota Depok seharasnya dapat dijadikan pemicu terbukanya lowongan pekerjaan. Apalagi, perusahaan seperti Indomart, Alfamart, dan banyak lagi perusahaan lain tengah berlomba-lomba meluaskan kakinya. “Harusnya pemkot dapat memanfaatkan hal ini. Mereka diwajibkan merekrut warga sekitar,” ujarnya.
Secara terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disnakersos) Kota Depok, Catur Tri Astuti membantah hal tersebut. Menurutnya, Pemkot Depok telah melakukan upaya maksimal membuka dan mencarikan peluang kerja bagi masyarakat Depok. Salah duanya adalah, kata dia, membuat program job fair dan pencarian kerja melalui media online. “Khusus dari media online kita targetkan mampu menyerap pekerja hingga 45000 orang,” katanya.

Tri Astuti mengakui jumlah pengangguran di Kota Depok mencapai 71182 orang. Namun, jumlah tersebut didominasi kaum hawa yang mencapai angka 30842 orang. “Itu pun kaum perempuan yang sudah menjadi ibu rumah tangga. Dan mereka tidak bekerja. Mereka kita kategorikan sebagai pengangguran,” katanya.

Tri Astuti menuturkan, berdasarkan daftar pembuatan kartu kuning dari bulan Januari sampai Maret 2011 tercatat sebanyak 1025 pencari kerja masih menunggu panggilan. Sementara itu, lowongan pekerjaan yang tersedia sebanyak 1775. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kata dia, pihaknya akan menyelenggarakan job fair. “Ajang pencarian pekerjaan tersebut cukup efektif. Hanya saja, karena keterbatasan dana yang tersedia menyebabkan pihaknya hanya bisa menyelenggarakannya job fair setiap tahun sekali. Rencananya, pada bulan 19 Juli mendatang akan diselenggarakan job fair,” katanya.

Hal senada diutarakan Kepala Seksi (Kasie) Penempatan Tenaga Kerja, Isye. Menurutnya penyelenggaraan job fair mampu menyedot 30 persen para pencari kerja. Sektor ritel, lanjutnya, menempati urutan terbanyak dalam penempatan kerja disusul sales atau finance. “Tidak semua pencari kerja dapat terserap. Sebab, tidak sesuai permintaan perusahaan,” katanya.

Biasanya, terang Isye, perusahaan meminta pekerja dengan syarat cukup sulit Seperti: memiliki pengalaman selama tiga tahun, fasih berbahasa Inggris, dan suppel. Bila tidak ada warga Depok yang dapat memenuhi kereteria seperti itu, kata dia, maka perusahaan akan mengambil orang dari daerah Jakarta atau lainnya. “Baru-baru ini salah satu rumah sakit di Depok membutuhkan dokter. Tapi tidak ada satu pun dokter yang di Depok yang mencari pekerjaan. Maka mereka mencari dokter dari Jakarta,” katanya.

Kendati begitu, kata Isye, pihaknya masih terus berupaya untuk menyediakan lahan pekerjaan bagi masyarakat Depok, diantaranya dengan mengadakan latihan kerja.
Mengenai latihan kerja, lanjut Isye, Disnakersos telah bekerja sama dengan perguruan tinggi seperti: Universitas Nasional (Unas) dan Universitas Indonesia (UI). “Kita juga sudah bekerjasama dengan kampus,” katanya.

Sementara itu, Anggota DPRD dari Komisi D, HJ Lilis Latifah meminta agar Pemkot Depok mencari solusi kreatif dan bekerja keras dalam menciptakan lahan pekerjaan. “Harus ada solusi kreatif, jangan hanya berharap pada perusahaan lain,” katanya.
Lilis mengatakan, tidak adanya Balai Latihan Kerja (BLKI di Kota Depok tidak bisa dijadikan alasan ketidakmampuan menyediakan lahan pekerjaan. Padahal, dirinya sudah mendorong agar Depok memiliki BLK sendiri. Lokasinya di Kelurahan Harjamukti. “Kalau belum punya BLK, tidak bisa dijadikan alasan penciptaan lapangan pekerjaan. Bisa saja dengan bersinergi dengan perusahaan swasta atau instansi lainnya. Pelatihan dengan pendampingan sampai dia bisa mandiri membuka usaha sendiri. Karena kita sadar, setiap kelulusan sekolah ada penganggura dan disediakan lapangan pekerjaan,” tandasnya.