DEPOK, Wali Kota Nur Mahmudi Ismail, Jumat (25/3), melakukan razia makanan dan sayuran asal Jepang di sebuah hypermart di Kota Depok. Hal itu dilakukannya agar masyarakat Depok aman dalam mengonsumsi seluruh produk makanan Jepang. Namun, langkah wali kota tersebut dinilai tak rasional, berlebihan, dan tidak memahami persoalan radiasi nuklir. “Wali Kota Depok tidak memahami persoalan radiasi nuklir. Apa yang dilakukannya tidak rasional dan berlebihan,” kata pakar Radiasi Nuklir Universitas Indonesia (UI) Dr Hakim Muhammad, Jumat (25/3).
Hakim bahkan memprotes tindakan Wali Kota Depok. pasalnya, langkah yang dilakukan wali kota dapat memancing keresahan warga terkait radiasi nuklir yang terjadi di Jepang. Ia sekali lagi menegaskan, kebijakan razia yang dilakukan Wali Kota Depok itu sangatlah berlebihan. Apalagi ancaman radiasi nuklir yang terjadi Indonesia sudah dipastikan tidak bakal terjadi. Hal itu sudah dilakukan analisis teoritis sangat akurat. “Tidak perlu seorang wali kota melakukan sidak makanan asal Jepang. Masih sangat jauh makanan beradiasi masuk ke Indonesia,” tegasnya.
Dosen Fakultas MIPA Departemen Fisika UI ini menuturkan secara teoritis ancaman radiasi itu sangat tidak mungkin terjadi di Indonesia. Karena letak Indonesia yang sangat berjauhan dari pusat radiasi. Bahkan hasil penelitian Jepang pun memperkirakan radiasi itu hanya menjangkau 30 kilometer saja dari lokasi. Sekalipun radiasi tersebut terbawa angin. Tetap saja masih belum cukup untuk mencemari wilayah Indonesia. Apalagi untuk sejumlah produk-produku asal Jepang. “Radiasi baru saja terjadi. Tidak mungkin ada produl Jepang yang tiba-tiba tercemar masuk ke Indonesia,” kata Hakim.
Hakim mengingatkan, prosedur pengiriman makanan asal Jepang sangat ketat. Pemerintah Jepang tidak pernah memberikan izin makanan yang tidak layak keluar dari wilayahnya. “Sebaiknya tidak ada lagi razia,” katanya.
Wali Kota Nur Mahmudi Ismail mengatakan razia dilakukan untuk mengetahui adanya produk makanan asal Jepang yang diduga terkena radiasi nuklir. Dari sejumlah produk diketahui bahwa tidak ada yang terkena radiasi nuklir. “Dua jenis produk makanan kemasan yang dijual diimpor pada tahun 2010 sehingga dapat dipastikan aman,” ujar Nur di sela-sela sidak di ITC Depok.
Dikatakan dia, kedua jenis produk makanan kemasan tersebut adalah jenis saus dan mie instan. Sedangkan untuk daging dan sayuran yang dijual bukan berasal dari Jepang. “Kami melakukan evaluasi terhadap makanan yang diduga potensial terkena radiasi nuklir. Misalnya saja sayuran, buah dan makanan kemasan,” kata Nur Mahmudi.
Nur Mahmudi menghimbau kepada pengelola pasar swalayan agar menempelkan surat perihal tanggal pengiriman produk. Termasuk untuk jenis daging segar. Hal itu dilakuan guna memberi informasi kepada konsumen agar mereka tidak khawatir untuk membeli produk tersebut. “ Hal itu dilakukan demi keamanan bersama. Ada baiknya pengelola menempelkan surat pengumuman kapan produk tersebut dikirim ke Indonesia,” katanya.
Ditanya mengenai perihal larangan pengiriman produk asal Jepang, Nur belum dapat mengeluarkan larangan. Pasalnya, pihaknya masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. “Untuk itu kami meminta agar Kementrian Perindustrian dan Perdagangan serta Kementrian Kesehatan agar bersikap tegas dan jelas agar kami dapat mengevaluasi lebih lanjut,” ujar Nur.
Di tempat yang sama, Kepala Seksi Pengawasan Obat Dan Makanan Dinas Kesehatan Kota Depok Yulia Oktavia menegaskan, untuk makanan yang dikirim sebelum tanggal 11 Maret 2011 dinyatakan aman dikonsumsi. Sedangkan setelah tanggal tersebut, lanjut dia, ada kemungkinan makanan tersebut terkena radiasi nuklir. “Karena produk yang dikirimnya setelah terjadi ledakan nuklir bisa saja terkena radiasi,” katanya bersepekulasi.
Jumat, 25 Maret 2011
* Razia Produk Jepang Wali Kota Depok Tak Rasional
Kamis, 24 Maret 2011
Indonesia Tak Memiliki Tradisi Kudeta
DEPOK, Mantan Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Muladi menegaskan bahwa di Indonesia tidak ada tradisi kudeta terhadap pemerintahan yang sah. “Saya tidak yakin sejumlah purnawirawan TNI ada upaya kudeta,” katanya, usai menjadi pembicara seminar yang bertajuk Strategi Kebudayaan untuk Kepemimpinan Masa Depan Bangsa Indonesia, di Pusat Studi Jepang (PSJ) Universitas Indonesia (UI) Depok, Kamis (3/24).
Tampil sebagai pembicara adalah Mantan Gubernur Lemhanas Muladi, Sosiolod UI Paulus Wirutomo, Mantan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti, dan Budayawan Muhammad Sobari. Sebelumnya, Al Jazeera melaporkan adanya sejumlah purnawirawan jenderal bintang tiga di Indonesia di balik gerakan anti-Ahmadiyah serta kekerasan terhadap jemaatnya. Para jenderal itu diam-diam mendukung organisasi itu karena memiliki tujuan sama yakni menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari kekuasaannya.
Menurut Muladi tidak ada kekuatan bersenjata yang memadai untuk menjatuhkan pemerintahan SBY. Selain itu juga doktrin TNI juga menegaskan bahwa tentara tidak masuk dalam ranah politik. Namun Muladi tidak menutupi kalau ada beberapa kelompok yang tidak puas terhadap pemerintahan yang ada saat ini. “Cara yang mereka sampaikan memang ada keras dan juga yang halus,” ujarnya.
Guru besar Universitas Diponogoro, Semarang itu mengatakan, jika ada kelompok yang tidak puas dengan pemerintah maka harus dilakukan dengan cara-cara demokratis. “Jangan sampai merusak tatanan demokrasi yang sedang dibangun. Ada mekanisme yang harus dilalui untuk menjadi pemimpin di pemerintahan,” katanya.
Ia juga menilai bahwa aksi-aksi kerusuhan diberbagai daerah dan juga teror bom yang sering terjadi dan berakibat meresahkan masyarakat bukan bagian dari upaya membuat pemerintahan lemah. “Saya tidak yakin ini semua bagian dari rekayasa,” katanya.
Muladi berharap pemerintah lebih tegas lagi dalam menangani para pelaku terorisme dan juga korupsi. “Saat ini pemerintah perlu melakukan ketegasan yang terukur dan sistematis,” katanya.
Madrasah Diminta Tak Contek KTSP
DEPOK, Kepala Seksi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kota Depok H Baihaki Karim meminta pengurus madrasah tsanawiyah (MTs) dan madrasah aliyah (MA) di Kota Depok tidak mencontek pembuatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Ia menghimbau para pengurus MTs dan MA memperbaiki pengelolaan sekolah mereka secara administratif.“Saya masih menemukan beberapa MA dan MTs yang masih melakukan copy paste dalam pembuatan KTSP. Kedepannya tidak boleh lagi ada sekolah yang melakukan copy paste,” katanya, Kamis (24/3).
Baihaki sadar pembenahan secara kelembagaan dan sumberdaya manusia menjadi kunci peningkatan mutu pendidikan madrasah. Dalam upaya pembenahan madrasah diperlukan perbaikan disektor administrasi. Sehingga tidak ada madrasah mencontek madrasah lainnya dalam mencontek KTSP. “Sampai saat ini saya dan pengawas terus berupaya melakukan pembinaan. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan program standard pelayanan minimun,” katanya.
Ia mengingatkan, tiap madrasah memiliki perbedaan visi-misi dalam pembuatan KTSP. Jika pengelola madrasah mencontek KTSP madrasah lain maka mereka tidak dapat menggambarkan visi-misi sekolah mereka. “Masalah ini harus segera menjadi pembahasan pihak sekolah,” ujar Baihaki.
Selain mempermasalahkan soal copy paste KTSP, Baihaki juga meminta pihak sekolah MTs dan MA meningkatkan profesionalisme guru. Setiap guru harus lulusan dari S1. “Pihaknya bekerjasama dengan Kemenag pusat memberikan beasiswa bagi pendidik yang belum menyelesaikan kuliahnya,” tuturnya.
Dia menghimbau agar setiap guru selalu meningkatkan profesionalnya. Salah satunya, dengan mempersiapkan secara baik media pembelajaran, silabus, RPP dan lainnya. “Di siapkan dengan baik media pembelajaran ataupun metode dalam penyampaian,” kata Baihaki.
Secara khusus, dirinya mentargetkan bagi lulusan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kota Depok hafal juz 30. Untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs), hafal 3 juz. Menurutnya, target tersebut bisa dilampau. Pasalnya, madrasah merupakan sekolah yang bercirikhas keagamaan dan memiliki keunggulan.
Sementara itu, Kepala MTs Himmatul Aliyah, Wawan mengaku pihaknya menyambut baik upaya Mapenda dalam melakukan pembenahan terhadap madrasah. Secara administratif, pihaknya sudah menyelesaikan KTSP dan belum lama telah dilakukan akreditasi dengan nilai B. Secara ketenagaan, dirinya juga telah mengadakan pelatihan guru seperti workshop dan lainnya. Hanya saja, dirinya masih mengharapkan pencairan dana rehabilitasi gedung. “Secara administratif, kita sudah penuhi. Kita cuma mengharapkan, agar pencairan dana rehab gedung,” katanya.
Rabu, 23 Maret 2011
Bank Mandiri Depok Diteror Kotak Bom
DEPOK, Ratusan karyawan Bank Mandiri cabang Kota Depok dikejutkan penemuan sebuah kotak berwarna abu-abu di belakang area anjungan tunai mandiri (ATM). Kotak tersebut diduga sebagai paket bom yang diletakan orang tak dikenal. “Saya langsung berhamburan keluar saat diberitahu ada paket di belakang ATM,” kata Zubaidah, seorang nasabah Mandiri yang hendak nabung, Rabu (23/3).
Zubaidah masih merasa ketakutan kendati pihak Gagana tengah berupaya melakukan pemeriksaan terhadap kotak berukuran 40x20x50 itu. “Say masih takut,” katanya.
Kotak berukuran 40x20x50 itu pertama kali ditemukan Agung, seorang petugas parkir bank. Pria yang telah lama menjadi tukang parkir di bank tersebut menemukan kotak seberat 1 kilogram sekitar pukul 06.00 WIB. “Waktu saya lagi bersih-bersih tempat parkir. Saya pindahin kotak itu ke atas autdoor AC karena menghalangi mobil yang akan parkir,” cerita Agung.
Agung awalnya tidak mencurigai kotak abu-abu bertuliskan Grease Trap IGT-30 PT INDOGREEN JAYA UTAMA tersebut. Setelah membaca surat kabar lokal, Agung baru mencurigai kotak tersebut. Dia melaporkan ke polisi yang berjaga di bank. Pihak bank kemudian melaporkan penemuan aneh tersebut ke Polresta Depok pada pukul 12.00 WIB. “Saya nggak ngeh karena saya pikir itu kotak biasa. Saya juga tidak curiga dengan kotak tersebut,” katanya.
Tim Gegana Brimob Kelapa Dua Depok tiba di lokasi sekitar pukul 13.00 WIB. Tim langsung menyisir lokasi yang diduga diletakkan paket mencurigakan. Kotak kemudian dideteksi menggunakan X-ray. Garis polisi pun dipasang di sekitar area ATM. Seluruh pegawai dievakuasi keluar gedung. Belum diketahui orang yang meletakkan kotak karena area tersebut berada di luar jangkauan Close Circuit Television (CCTV). “Setelah dideteksi kotak tersebut dinyatakan tidak mengandung unsur peledak. Kotak itu memang berongga, tapi tidak ada isi apapun di dalamnya,” ujar Wakil Kapolresta Depok, AKBP Ahmad Subarkah.
Dia mengimbau kepada seluruh pihak agar melaporkan ke petugas jika mendapati paket atau bingkisan mencurigakan. Dia pun mengimbau agar masyarakat jangan mencoba-coba membuka atau mengutak-atik paket tersebut. “Kalau memang tidak diketahui siapa pengirimnya, jangan coba-coba membuka sendiri paket yang mencurigakan. Segera lapor polisi,”pintanya.
Akibat kejadian ini, aktifitas Bank Mandiri cabang Depok sempat terhenti sejenak. Sekitar 60 karyawan dievakuasi ke luar gedung. Sejumlah orang mengaku panik dengan adanya paket tersebut. Kejadian ini juga menjadi perhatian orang-orang dan menyebabkan kemacetan di ruas Jalan Margonda Raya. “Nggak tahu, saya mau nabung tapi ditutup. Infonya ada paket bom. Jadi saya menunggu sampai dibuka kembali,” kata Nane, salah satu nasabah.
Verifikator Bank Mandiri cabang Depok, Robert Handoko mengakui, transaksi perbankan sempat dihentikan beberapa saat. Pasalnya, seluruh karyawan tidak diperkenankan memasuki area kantor. “Hanya 10 menit, setelah itu transaksi berjalan kembali,” katanya.
Wali Kota Tak Temui Menteri Republik Demokratik Timor Leste
DEPOK, Aneh-aneh saja ulah Wali Kota Nur Mahmudi Ismail. Ditengah kunjungan Menteri Ekonomi dan Pembangunan Republik Demokratik Timor Leste Joao Mendes Goncalves ke Kota Depok, ia memilih mengikuti kegiatan di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar). Joe Mandes hanya ditemui Wakil Wali Kota Idris Abdul Somad dan beberapa kepala dinas yakni: Kepala Dinas Koperasi UKM dan Pasar Herman Hidayat, Kepala Bagian Ekonomi (Kabag) Ekonomi Diah Sadiah, Bappeda, Kepala Disperindak, Kepala Dinas Pariwisata Asep Roswanda, dan Kepala DPPK Dodi. “Wali Kota mengikuti kegiatan di Bandung, jadi tidak bisa menerima kunjungan menteri ekonomi pembangunan Timor Leste. Maka diwakili pak wakil,” kata Kasubag Humas Setda Depok, Deriko, Rabu (23/3).
Menurut Deriko kunjungan menteri dan beberapa orang staffnya bukan merupakan kunjungan resmi. Hanya kunjungan biasa. Lagian, kata dia, jadwal kerja wali kota dan jadwal datangan menteri tidak sinkron. “Kalau kunjungan resmi pasti wali kota hadir. Hari ini wali kota sudah dijadwalkan ke Bandung. Menteri juga tidak keberatan bertemu dengan wakil wali kota,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Joao Mendes Goncalves tidak menunjukan keberatannya bertemu dengan Wakil Wali Kota Idris Abdul Somad. Joao malah memberi apresiasi tinggi atas kemajuan yang dicapai Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam kurun waktu 10 tahun. “Pemerintah Depok sangat berhasil dalam pembangunan dan telah sukses dalam memberdayakan ekonomi warganya dan semoga kami bisa belajar dari Depok,” ujar Joao.
Joao menuturkan, hubungan negara Indonesia dan Timor Leste sangat baik. Ia berharap dapat menjalin kerjasama lebih baik lagi dengan pihak Indonesia, khususnya Kota Depok. Kerjasama yang dijalin bisa berbentuk pemberian pelatihan pada warga Depok yang ada di Timor Leste. Sehingga dapat memajukan UKM yang ada di Timor dalam bentuk investasi. “Para pengusaha di Depok bisa berinvestasi di Timor Leste baik itu di bidang pertanian, pariwisata, dan bidang lainnya. Karena Timor sangat menjanjikan dan potensial untuk perkembangan ekonomi,” katanya.
Joao juga menawarkan kerjasama dalam mengekspor produk Depok ke berbagai negara berbasis portugis, seperti: Brazil, Filipina, Afrika, serta dapat melebarkan sayap ke Uni Eropa karena Timor bebas biaya pajak. “Kita mengajak pengusaha Depok melakukan investasi,” katanya.
Menanggapi permintaan Menteri Ekonomi dan Pembangunan Timor Leste tersebut, Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Somad merasa tersanjung dan mengucapkan terimakasih. “Kami merasa tersanjung dengan ajakan pak menteri, dan kita mengucapkan trimakasih atas kunjungan beliau,” katanya.
Ia menjelaskan, Depok memiliki 10.406 UMKM yang tersebar di 11 Kecamatan dengan berbagai jenis usaha, seperti: sentral ikan konsumsi di Duren Mekar, ikan hias di Bojong Sari, jambu biji merah di Cipayung, Konveksi di Cipayung Jaya, Jamur Tiram di Jati Jajar, dan masih banyak lagi. Banyak pula produk-produk UMKM yang telah mendapat penghargaan, salah satunya meraih Golden Award dari Kementerian Perindustrian. Idris menegaskan, pemerintah sangat berperan dalam memberdayakan dan menumbuhkembangkan UMKM. “Upaya yang telah dilakukan adalah mengadakan pelatihan manejerial kewirausahaan, pemberian label produk, pemetaan lokasi dan memfasilitasi pameran produk UMKM serta memfasilitasi promosi dan pemasaran produk UMKM,” katanya.
Wakil wali kota berharap dengan kunjungan ini, Timor dapat mengetahui dan mengenal beberapa produk UMKM Depok. Dapat juga menjalin kerjasama yang baik dalam pelatihan dan pemasaran produk-produk UMKM Kota Depok. “Kita memperkenalkan terlebih dahulu produk kita,” kata Idris
Kunjungan kenegaraan tersebut diakhiri dengan mengunjungi UMKM Center Depok yang terletak di ITC Depok, lantai dasar.
Selasa, 22 Maret 2011
Membuang Sampah Sembarangan Hanya Dikenai Tipiring
DEPOK, Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Depok membuat Depok bebas sampah sepertinya masih harus menunggu waktu lama. Pasalnya, Pemkot Depok hanya memberi sanksi ringan kepada para pembuang sampah sembarangan. Sedangkan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya masih sangat minim.
Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, Sariyo Sabani bahkan mengancam akan menindak tegas para pelaku pembuang sampah sembarangan. Sayangnya, Satpol PP bekerja hanya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No 14 tahun 2001 tentang Ketertiban Umum. ”Kami akan melakukan penertiban bagi pembuang sampah sembarangan dengan tindakan tipiring dengan ancaman tiga bulan penjara atau denda Rp1,5 juta,” tegas Sariyo, Selasa (21/3).
Menurut Sariyo, ia telah mencatat sejumlah titik yang kerap dijadikan tempat pembuangan sampah sembarangan, yakni: Jembatan Panus, Kecamatan Pancoran Mas dan sepanjang Kali Ciliwung di Jalan Raya Bogor, Kecamatan Cimanggis. ”Kami akan melakukan pemantauan secara rutin di beberapa titik tersebut,” kata dia
Menurut dia, sungai dan kali kerap dijadikan lokasi pembuangan sampah lantaran kali dan sungai dinilai sarana paling mudah membuang sampah. ”Kami sudah melakukan pengintaian selama dua minggu terhadap para pelaku pembuang sampah sembarangan di Jembatan Panus mulai tengah malam pukul 24.00-04.00 WIB,” kata Sariyo.
Selain itu, pihaknya juga memantau 83 lokasi lainnya. Misalnya, Jalan Margonda dan Tole Iskandar. Dia menduga pelaku pembuang sampah adalah warga luar Depok. Dia berpesan agar warga melaporkan kepada petugas terkait jika melihat orang yang membuang sampah sembarangan. Sariyo mengatakan, diperlukan kerjasama dinas terkait lainnya untuk mengatasi permasalahan ini. ”Kami telah berkordinasi dengan Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Depok untuk mendukung program tidak membuang sampah sembarangan,” katanya.
Terpisah, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok Ulis Sumardi mengatakan, draft perda tentang sampah sudah diusulkan sejak dua tahun lalu. Namun hingga kini belum rampung dibahas. Padahal, keberadaan perda sampah sangat dibutuhkan untuk mengajak partisipasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. “Kami menginginkan masyarakat Kota Depok memiliki kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Dan seharusnya kesadaran tersebut tidak perlu dipaksakan,” kata Ulis. Dia menyontohkan, penduduk Jepang sangat tertib. Tidak ada warganya yang membuang sampah sembarangan. “Mereka tidak akan membuang sampah sembarangan,” katanya.
Jumat, 18 Maret 2011
Kepala Bimasda Ancam Tak Keluarkan Rekomendasi Pendirian Hotel dan Apartemen
DEPOK, Kepala Dinas Binamarga Sumberdaya Air (Bimasda) Kota Depok, Yayan Arianto mengancam tidak akan mengeluarkan rekomendasi izin Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) untuk pembangunan Hotel Margo City dan Apartemen Depok Town Squere (Detos) sebelum kedua manajemen tersebut duduk bersama menyelesaikan mega proyek Banjir Kanal Margonda (BKM). “Selama saya menjabat tidak akan pernah mengeluarkan rekomendasi jika permasalahan BKM tidak selesai. Selesaikan dulu kewajiban baru diberikan rekomendasi,” katanya, Jumat (18/3).
Menurut Yayan permasalahan BKM tidak hanya dibebankan kepada satu perusahaan. Dalam hal ini Margo City. Sebab, Detos juga memiliki kepentingan atas keberadaan BKM. “Tidak mungkin Pemkot Depok membebankan masalah BKM hanya pada satu perusahaan. Sedangkan yang memiliki kepentingan dua perusahaan,” katanya.
Mantan Kepala Camat Limo itu tidak ingin melihat ketimpangan terjadi di Depok. Dimana, kata dia, Hotel Margo City dan Apartemen Detos berdiri dengan megah dan gagah. Sementara disampingnya berdiri rumah warga yang reot. “Saya tidak ingin melihat rumah gubuk berdampingan dengan hotel dan apartemen. Makanya, semua rumah yang ada disekitarnya harus dibebaskan,” ujar Yayan.
Yayan mengingatkan keberadaan BKM sangat dibutuhkan untuk menanggulangi masalah banjir yang terjadi di Jalan Karet, samping Margo City. Bila hujan deras mengguyur Kota Depok, air tidak hanya merendam rumah warga di Jalan Karet. Melainkan juga meluber hingga Jalan Margonda. Hal itu terjadi karena penyempitan gorong-gorong pembuangan air menuju sungai. “Kalau pembangunan hotel dan apartemen dilakukan tanpa membenahi saluran pembuangan air dan penampungan air maka masyarakat yang akan menjadi korban. Kita ingin mencari solusi bersama,” katanya.
Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Depok itu mengingatkan bahwa ancaman yang dikeluarkannya bukan isapan jempol. “Bila ingin proyek kedua manajemen itu berjalan dan disetujui Pemkot Depok, ya harus menyelesaikan masalah BKM. Jangan masyarakat jadi korban hanya karena pembangunan,” tegas Yayan.
Terpisah, warga Jalan Karet, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, meminta manajemen Margo City melanjutkan proyek BKM. Sebab, masyarakat sudah jenuh dan bosan banjir. “Sampai kapan rumah saya selalu kebanjiran. Saya minta BKM segera dilanjutkan,” kata Aji Kurniawan, warga Jalan Karet RW002, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji.
Kamis, 17 Maret 2011
HUT Satpol PP Diwarnai Aksi Terjun Payung
DEPOK, Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tingkat Kota Depok di lapangan Balaikota Depok, Kamis (17/3) pagi, dimeriahkan aksi terjun payung yang dilakukan anggota Brimob Kelapa Dua. Aksi ini mampu menghipnotis para tamu undangan dan masyarakat yang ada di sekitar Balaikota.
Dengan tema: “Membangun Kemitraan Satpol PP dengan Masyarakat dalam Mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat”. Kepala Dinas Satpol PP Sariyo Sabani berharap anggota Satpol PP dapat menjunjung tinggi pendekatan persuasif ketimbang represif. “Tema ini sejalan dengan upaya yang dibangun Satpol PP untuk meningkatkan citra positif Satpol PP yang selama ini negatif di mata masyarakat,” katanya.
Ia mengatakan, bertambahnya usia pengabdian Pol PP, tentunya masyarakat mendambakan kinerja Pol PP yang semakin arif, peduli, dan tulus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat demi keberhasilan membangun kepercayaan dan membangun kemitraan. “Jadikan HUT ini sebagai sarana untuk melakukan introspeksi dan evaluasi untuk memperbaiki berbagai kekurangan dan kelemahan, serta meningkatkan prestasi yang telah dicapai sehingga Pol PP dapat menjadi panutan bagi masyarakat,” kata Sariyo.
Sementara itu Wali Kota Nur Mahmudi Ismail mengajak seluruh jajaran Satpol PP untuk selalu meningkatkan profesionalitas dan disiplin pribadi dalam setiap pelaksanaan tugas dengan mengedepankan sikap etis dan humanis namun tegas. “Hindari tindakan kekerasan dalam setiap pelaksanaan tugas, junjung tinggi hak asasi manusia, jalin kerja sama, dan hubungan harmonis dengan berbagai instansi dan masyarakat. Berikan pelayanan terbaik kepada seluruh warga, dan Pegang teguh komitmen terhadap organisasi, untuk membuktikan bahwa Satpol PP mampu menjalankan peranannya sebagai penegak Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,” katanya.
Nur Mahmudi mengakui banyak prestasi yang telah diukir Satpol PP dalam melaksanakan tugas operasi penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat. “Kami memberikan apresiasi atas prestasi yang diraih dengan kerja keras, penuh resiko serta pengorban,” katanya.
HIPMI Hargai Kinerja Pemerintah
DEPOK, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Erwin Aksa mengungkapkan kerjasama HIPMI dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) yang ditanda tangani hari ini, Kamis (17/3), diharapkan mampu membangun pemikiran strategis dikalangan ekonom muda. Serta mampu solusi-solusi ekonomi baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Kita berharap dapat berperan aktif membantu pemerintah mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kita juga menghargai kerja pemerintah yang sudah berusaha meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Erwin menuturkan kerjasama ini juga membuktikan bahwa pengusaha muda memikirkan perkembangan ekonomi di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa HIMPI memiliki jaringan pengusaha muda di luar negeri yang dapat dijadikan momentum bersinergi. “Kita ingin mencari pemecahan bersama masalah bangsa ini,” katanya.
Ia bersyukur sekarang ini generasi muda mendominasi telah mendominasi di beberapa sektor di lembaga negara. Baik itu sektor politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lainnya. “Ini merupakan lompatan luar biasa. Kalau kita tidak segera memiliki lompatan luar biasa ditakutkan kita justru akan tertinggal,” kata Erwin.
Erwin mengatakan, lompatan atau terobosan dimaksud bisa dijembatani HIPMI yang beranggotakan pengusaha muda dengan keinginan perubahan secara lebih besar dan cepat. “HIPMI siap menjembatani perubahan ekonomi baru, membantu pemerintah memperbaiki ekonomi,” katanya.
Dekan FEUI Prof Firmanzah menegaskan, penandatanganan kerjasama dalam kegiatan seminar nasaional dengan tema ‘Young CEO & Aenterpreneur Summit’ dilaksanakan pada Juni mendatang. FEUI dan HIPMI bertekad membangun perekonomian Indonesia melalui kemampuan pemuda dengan pembahasan beberapa sektor strategis. “Ada 10 sektor yang akan kami rumuskan nanti. Diantaranya, financial sector, mining, plantation, creative industry, tourism dan sektor startegis lainnya,” katanya.
Dia menuturkan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan menjadi sebuah aplikasi dalam menguatkan kompetisi nasional para pengusaha muda Indonesia. Dalam ajang tersebut akan dirumuskan permasalahan yang dihadapi para pengusaha muda Indonesia sehingga tercipta suatu formula yang tepat untuk mengatasinya. “Rumusan ini nantinya dapat dijadikan acuan pemerintah pusat ataupun daerah dalam mengambil kebijakan yang komprehensif,” ujar Firman.
Dikatakan dia, enterpreneur akan menjadi solusi terbaik dalam menggerakkan perekonomian nasional dan daerah. “Kami juga akan membahas bagaiman meningkatkan daya saing,” katanya.
Rabu, 16 Maret 2011
Kinerja BAZ Depok tak Optimal
DEPOK, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Depok H Nur Muhammad menilai kinerja Badan Amil Zakat (BAZ) tidak optimal. Pasalnya, hingga kini masyarakat Depok belum memiliki kesadaran membayar zakat kepada BAZ secara langsung. Padahal, aturan mengenai zakat tertuang dalam Undang-undang (UU) No.38 tahun 1999. “Kinerja BAZ Depok itu belum optimal. Penyebabnya, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat ke BAZ, serta rencahnya kepercayaan masyarakat pada lembaga itu. Padahal, dengan pengelolaan yang profesional dapat mensejahterakan masyarakat,” katanya, usai mengikuti acara pelantikan Pengurus BAZ Kota Depok periode 2011-2013, di Balaikota Rabu (16/3).
Nur mengatakan, belum optimalnya kinerja BAZ dapat dilihat dari laporan yang dikeluarkan BAZ. Hanya 2,5 persen penduduk Depok mau membayarkan zakatnya ke BAZ. Ini artinya, masyarakat lebih mempercayai lembaga pengumpul zakat diluar BAZ dibandingkan BAZ sendiri. “Permasalahan ini harus segera dicari solusinya,” kata dia.
Namun, kesalahan tidak dapat dilimpahkan secara penuh kepada pengurus BAZ. Rendahnya kesadara masyarakat dalam menyalurkan zakat juga menjadi indikator. Terlebih lagi, sambungnya, mereka lebih senang menyalurkannya zakat mereka secara pribadi-pribadi. “Pengelolaan zakat kan bukan hanya tugas pemerintah saja. Tapi, pada lembaga dan seluruh masyarakat. Kita mengajak pengurus BAZ agar lebih profesional lagi dalam bekerja,” kata Nur.
Di lokasi yang sama, Wali Kota Nur Mahmudi Ismail menyarankan pengurus BAZ baru untuk dapat menyusun strategi pemberdayaan mustahiq (penerima zakat). Salah satunya, kata dia, dengan melakukan koordinasi dengan Lembaga Amil Zakat lainnya. Ia juga menyarankan agar parang pengurus BAZ yang baru dilantik membuat skema problem dan transparansi laporang zakat. “Kalau dikelola secara profesional, BAZ bisa mengumpulkan zakat fitrah saja sebesar RP 24 miliar pertahunnya. Pertimbangannya, jumlah warga Depok yang muslim 85 persen dikalikan 2,5 kg beras bisa mencapai Rp 24 miliar. Kalau sekarang hanya Rp 10 Miliar pertahunnya, berarti masih kurang Rp 14 milyar lagi yang harus dikejar,” katanya.
Nur Mahmudi mengkritik masih terdapat Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) yang hanya sekadar papan nama. Padahal, jika UPZ dioptimalkan pada tiap kantor pemerintahan hasilnya lebih baik. Nur mencontohkan, total gaji PNS di Pemerintahan Kota (Pemkot) Depok diperkirakan mencapai Rp 300 miliar. “Kalau menyusun perda, saya tidak menyuruh dan melarang. Tapi, sekarang kerja dulu dan menumbuhkan kesadaran untuk zakat,” katanya.
Ketua BAZ Kota Depok Aceng Toha mengakui kalau dirinya belum optimal dalam kinerja. Menurutnya, hal itu dipicu oleh kesibukan para pengurus. Sehingga dalam menjalankan kinerja tidak optimal. Ia menambahkan, di tahun 2010 berhasil mengumpulkan dana zakat fitrah sebesar Rp10 miliar. Dengan rincian zakat dan Infaq sebesar Rp370 juta dan disalurkan sebanyak 570 mustahiq. “Tahun ini, target kita sebesar Rp 500 juta,” ujarnya.
Anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok itu menuturkan, jika dalam pendistribusian terkesan ada diskriminasi atau golongan tertentu, itu sama sekali tidak disengaja, dan hal itu tidak akan terulang.
Jumat, 11 Maret 2011
Wali Kota Tak Serius Terapkan E-KTP
DEPOK, Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mempergunakan system elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) diyakini tak berjalan. Sebab, sejumlah persyaratan yang harusnya dipenuhi untuk menunjang rencana tersebut tak kunjung dipersiapkan. Bahkan, ada kesan pemkot mengabaikan rencana yang sudah dibicarakan wali kota kehadapan public. “Wali Kota Nur Mahmudi kurang serius bahkan tidak serius menjalankan program E-KTP,” tegas anggota komisi A, DPRD Kota Depok, Fraksi Partai Demokrat (FPD) Jeanne Novelin Tedja, Jumat (11/3).
Jeanne melihat wali kota tidak tanggap dalam menyiasati program ini. Padahal, program pelaksanaan E-KTP diusulkan sepihak oleh pemerintah daerah. Tanpa melibatkan legislative. “Sudah ada MoU antara Wali Kota Depok dan Pemerintah Pusat dalam
penerapan program ini. Wali kota berjanji dapat melaksanakan program e-KTP tahun 2011 ini,” katanya.
Dia menyebutkan dalam pelaksanaan program ini setidaknya butuh tiga persyaratan. Dimulai dari sosialisasi, pemenuhuan SDM apartur pelaksana, dan disiapkannya sarana pendukung. Pasalnya, konsep e-KTP ini sangat padat teknologi. Sedangkan saat ini, lanjut dia, belum ada tindakan awal dari pemkot. Jangan kan bicara kelengkapan alat, penyiapan aparturnya pun belum ada. Padahal e-KTP ini memiliki basis di tingkat kelurahan. Sehingga butuh tenaga operator tambahan. Selama ini program KTP online yang dilakukan pemerintah tidak berjalan optimal. Ada hambatan-hambatan lain yang belum dapat diselesaikan. “Bagaimana mau bikin e-KTP kalau dalam pelaksanaannya saja sebagian syaratnya tidak dipenuhi. Saya pesimis program ini berlanjut,” kata Jeanne.
Jeanne khawatir kalau Wali Kota Nur Mahmudi Ismail tetap memaksakan rencana ini. Bila tidak dapat berjalan dengan baik maka kondisi itu dapat mengganggu citra pemerintah. Belum lagi dana yang digunakna, sudah pasti menjadi pemborosan. Dibuktikan Jeanne dalam sejumlah studi yang dilakukannya, didapati bahwa program e-KTP itu tidak sukses. Karena ada ketidaksiapan pula pada instansi di luar pemerintah. Sehingga modul eletronik identitas yang ada di KTP tak mampu dipahmi petugas luar pemerintah.“Jogjakarta itu sempat menerapkan program ini. Ternyata saat mau digunakna di luar instansi pemerintah tidak bisa. Karena KTP itu tidak dikenal, alat detetksi e-KTP belum tersedia cukup,” kata Wakil Ketua DPC Demokrat Depk itu.
Pernyataan Jeanne diamini Wakil ketua komisi A, DPRD Kota Depok, Arja Djunaidi. Politisi Golkar itu mengatakan, Pemkot Depok terlambat dalam pelaksanaan e-KTP. Seharusnya itu bisa
diantisipasi sejak dulu. Dengan membuat persiapan personil dan
fasilitasnya. Dia meminta agar pemerintah tidak memaksakan program tersebut. Meskipun sudah meneken MoU dnegan pemerintah pusat. “Kasihan uang rakyat, jika dipaksakan ternyata gagal. Lebih baik dimatangkan baru dilaksanakan,” katanya.
Ardja paham bahwa penerapan e-KTP dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 26 tahun 2009 tentang penerapan KTP NIK secara nasional. Dalam perpres tersebut dijelaskan pula bahwa NIK dilengkapi dengan sidik jari dan chip atau e-KTP. “Pembuatan e-KTP sama sekali tidak dapat diwakili karena ada finger print/ sidik jari dan foto langsung. Sama seperti membuat SIM. Tapi kita tidak siap secara infrastruktur,” katanya.
Kamis, 10 Maret 2011
Hasyim Muzadi Diminta Mediasi Kasus Ahmadiyah
DEPOK, Ketua Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Ifdal Kasim secara khusus meminta mantan Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi menjadi mediator dalam kasus Ahmadiyah. Hasyim dinilai layak menjadi mediator karena memiliki bekal keilmuan yang mumpuni. “Kita sengaja meminta kesediaan KH Hasyim Muzadi sebagai mediator kasus Ahmadiyah. Tentunya, memfasilitasi antara pemerintah, pengikut Ahmadiyan, dan kalangan Islam ekstrimis. Sekarang ini terjadi euforia kepala derah dalam menerbitkan surat keputusan terkait Ahmadiyah,” katanya dikediaman KH Hasyim Muzadi. Kamis (10/3).
Ifdal mengatakan, kunjungannya ke kediaman KH Hasyim Muzadi merupakan bagian dari upaya Komnas HAM menyelesaian permasalahan kasus Ahmadiyah. Terutama, mengajak tokoh untuk mendiskusikan solusi terbaik bagi masalah aliran Ahmadiyah. Menurutnya, sosok Hasyim yang cukup berkompeten dalam menangani masalah tersebut. “Secara khusus, kita akan ada diskusi lanjutan untuk membahas masalah tersebut. Tentunya, akan menjadi landasan dalam bersikap,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya perlu menempuh jalan mediasi dalam menyelesaikan masalah Ahmadiyah. Pasalnya, dalam penanganan kasus ini perlu dipertimbangkan aspek legal, HAM, dan Teologis. Dikatakannya, keputusan yang dikeluarkan Kepala daerah dalam kasus Ahmadiyah belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh kepentingan. “SK yang dikeluarkan pejabat di daerah belum mengakomodasi kepentingan orang banyak,” kata Ifdal.
Pernyataan senada juga diutarakan anggota Komnas HAM, M. Ridha Saleh. Ia menilai pentingnya mengajak tokoh sebagai mediator untuk mengatasi masalah Ahmadiyah dan Islam garis keras. Dia menambahkan, kasus Ahmadiyah menimbulkan inisiatif kepala daerah yang tidak menampung aspirasi banyak pihak. Keputusan yang dikeluarkan kepala daerah masih beragam. “Keputusan dari kepala daerah itu beragam. Ada yang melarang, membatasi, membekukan dan itu berbeda dengan prinsip hukum. Belum lagi dalam spirit dan partisipasi dalam membuat perda atau sejenisnya,” tukasnya.
KH Hasyim Muzadi menyambut baik permintaan Komnas HAM. Dia menyarankan tiga hal untuk penyelesaiah permasalahan Ahmadiyah. Yakni: pendekatan Agama, Undang-undang (UU), dan HAM. Pertama, lanjutnya, dari pendekatan agama bukan dilihat dari penafsiran Islam, tapi penyimpangannya. Kedua, pemerintah memberikan penjelasan dalam kebebasan pemerintah daerah menerbitkan keputusan mengenai Ahmadiyah. Dan ketiga, tetap berlandaskan pada hukum yang ada dan harus ada political will dari pemrintah. “Pemerintah tetap berpegang pada dasar hukum dan UU. Tapi, harus ada political will dari pemerintah pusat.” kata Sekjen ICIS.
Mengenai Ahmadiyah, dirinya meminta Komnas HAM untuk menjelaskan pada masyarakat tentang porsi dan posisi HAM dalam reformasi. Dirinya mempertanyakan, apakah HAM bebas nilai, bebas hukum, dan bebas aturan agama. “Masalah ini menjadi perlu, agar tidak saling mendesak unsur-unsur pemerintah dan antarkepentingan,” tandasnya.
Gaji Puluhan cleaning services DPRD Depok Tak Dibayar
DEPOK, Puluhan cleaning services yang bertugas di gedung DPRD Kota Depok resah. Pasalnya, hak mereka di bulan Februari belum juga dibayarkat sampai hari ini. Padahal, biasanya setiap awal bulan, petugas kebersihan ini sudah menerima gaji dari perusahaan yang memperkerjakan mereka. “Kita disini ada 43 orang. Kami belum meneri gaji dari perusahaan. Padahal, kebutuhan keluarga sudah tidak bisa ditunda. Saat ini, untuk kebutuhan sehari-hari, saya terpaksa minjam dengan tetangga,” kata Ahmad (24), (10/3).
Perusahaan outsourcing CV Prana Mitra Utama (CV PMU) yang memperkerjakan para petugas kebersihan itu, selalu menerapkan prinsip bekerja dulu baru digaji. “Menurut pimpinan perusahaan, keterlambatan penggajian ini karena ada sesuatu hal. Namun, tidak dapat menentukan kapan akan gajian,” kata Ahmad.
Hal yang sama dikemukakan Muis (23), ia mengaku sudah dua tahun bekerja di Gedung DPRD Kota Depok. Menurutnya, selama ini mereka hanya menerima gaji setiap bulannya Rp 800 ribu. Hasil lelah yang mereka terima, masih jauh di bawah upah minimum regional (UMR) Kota Depok sebesar Rp 1,2 juta. “Kalau kami mendesak perusahaan, takutnya nanti berdampak pada pemutusan hubungan kerja. Apalagi saat ini mencari lapangan kerja di Kota Depok sangat susah,” kata dia.
Dikatakannya, dari 43 orang jumlah tenaga kebersihan di Gedung DPRD Kota Depok, lebih setengah statusnya sudah berumah tangga. “Kalau pun upah yang kami terima belum bisa dinaikkan sesuai UMR, minimal setiap bulannya kami tidak terlambat menerima gaji,” harap Muis.
Sementara itu, kordinator petugas kebersihan CV PMU di Gedung DPRD Kota Depok Adnan mengakui, keterlambatan pemberian gaji kepada karyawannya disebabkan adanya persoalan administrasi. Pasalnya, CV PMU sudah habis kontrak dengan pemerintah kota (Pemkot) Depok. “Saya tidak tahu apakah pada tahun 2011 ini, CV PMU yang akan memenangkan tender atau tidak. Karena, tender berikutnya baru akan dilaksanakan pada akhir Maret ini,” kata dia.
Dikatakan, pimpinan perusahaannya sudah berjanji akan menyelesaikan pembayaran gaji karyawan pada minggu ini. “Janji perusahaan tidak akan meleset,” tandas Adnan.
Wali Kota Janji Tak Hambat Investasi
DEPOK, Wali Kota Nur Mahmudi Ismail berjanji tidak akan mempersulit investor untuk melakukan investasi di Kota Depok. Ia bahkan memberi apresiasi terhadap pembangunan apartemen Margonda Residence 1, 2, dan 3 yang terletak di Jalan Margonda Raya. “Pemerintah tidak akan menghambat investor dalam melakukan investasi di Kota Depok,” katanya, Kamis (10/3).
Nur Mahmudi juga mengacungkan jempol terhadap pembangunan Apartemen Taman Melati Margonda di Jalan Margonda Raya No 525A, Kecamatan Beji, Depok. “Depok perlu membangun apartemen, tetapi jangan terlalu mewah. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya apartemen tersebut diharap menjadi unit perkantoran. Dengan adnaya unit perkantoran menandakan Depok akan menjadi kota perkantoran,” ujarnya.
Saat ini, sentra usaha di Depok lebih cenderung ke arah perdagangan. Dengan hadirnya sentra perkantoran, akan menjadikan dunia usaha di Depok menjadi bervariasi. “Selama ini ruko yang ada hanya bergerak di bidang pedagangan saja,” ujarnya.
Di pusat perkantoran tersebut, lanjut dia, nanti akan berkembang pula segala jenis kegiatan perkantoran. Sehingga pelaku usaha tidak lagi harus pergi keluar Depok jika ingin berbisnis. Sebagaimana diketahui, selama ini banyak pelaku usaha yang terpaksa merambah ke daerah luar Depok lantaran Depok belum memiliki sentra perkantoran. “Dengan adanya sentra perkantoran nanti maka akan menjadi ikon bagi Depok sehingga investor tidak lagi keluar Depok,” Nur Mahmudi.
Arah pembangunan Depok saat ini mulai bergerak menuju pembangunan sarana pembangkit ekonomi. Sebut saja pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi (Cijago) dan Depok-Antasari (Desari). Wali kota optimis dengan adanya jalan tol secara otomatis membangun sentra perkantoran Depok. Seperti yang terjadi di ruas Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Sejumlah perkatoran elit berada di ruas jalan tersebut. Hanya saja, hingga kini pembangunan Tol Desari belum juga terealisasi. “Kami minta kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) agar segera mempercepat pembangunan Tol Desari. Jangan terkatung-katung seperti ini. Yang kami dengar sudah ada rencana, tetapi hingga saat ini belum juga ada keputusan,” terang Nur.
Terkait pembangunan jalan, Nur mengatakan Depok baru membangun jalan 4 persen dari luas wilayah yang ada. Padahal, dalam ketentuan disebutkan pembangunannya mencapai 8%. Dia tidak memungkiri kemacetan kerap terjadi pada jam tertentu. “Pada jam tertentu memang terjadi penumpukan kendaraan karena jalan di Depok baru mencapai 4 persen saja. Kami menyadari kurangnya alternatif jalan sehingga masih ditemukan kemacetan di Depok,” kata dia.
Mantan Presiden Partai Keadilan itu mengatakan, pihaknya masih diperlukan penataan ruang yang ideal dalam menata Depok. Terutama di wilayah Margonda. “Yang perlu dipahami adalah pembangunan pemerintah tidak hanya terpusat di Jalan Margonda. Justru alokasi tersebut baru turun tahun 2009, sebelumnya tidak pernah ada,” katanya.
Senin, 07 Maret 2011
Mendengarkan Intruksi
Seorang bocah tengah mendengarkan intruksi pelatihnya, Gunung Mas, Jawa Barat (Jabar), pada Sabtu (6/3/2011). Bagi sebagaian penghuni perkampungan Texas menunggang kuda merupakan mata pencarian. IHAM
Komunikasi Dengan Kuda
Pemuda tengah berusaha berkomunikasi dengan kuda miliknya, Gunung Mas, Jawa Barat (Jabar), pada Sabtu (6/3/2011). Bagi sebagaian penghuni perkampungan Texas menunggang kuda merupakan mata pencarian. IHAM
Pak tua menjinakan kuda yang tengah ngambek, Gunung Mas, Jawa Barat (Jabar), pada Sabtu (6/3/2011). Bagi sebagaian penghuni perkampungan Texas menunggang kuda merupakan mata pencarian. IHAM
Seorang Diri Menunggang Kuda II
Menunggang kuda seorang diri di Gunung Mas, Jawa Barat (Jabar), pada Sabtu (6/3/2011). Bagi sebagaian penghuni perkampungan Texas menunggang kuda merupakan mata pencarian. IHAM
Mengejar Nafkah
Tiga sekawan yang tengah mencari konsumen memacu kuda mereka mendahului mobil. lokasi Gunung Mas, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (6/3/2011). IHAM
Menjulang Tinggi
Pohon berdiri gagah ditengah rerimbunan pohon teh, tidak jauh dari Kampung Texas Puncak, Gunung Mas, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (6/3/2011). IHAM
Seorang Diri Menunggang Kuda
Menunggang kuda seorang diri di Gunung Mas, Jawa Barat (Jabar), pada Sabtu (6/3/2011). Bagi sebagaian penghuni perkampungan Texas menunggang kuda merupakan mata pencarian. IHAM
Penunggang Kuda
Seorang bocah menunggang kuda seorang diri di Gunung Mas, Jawa Barat (Jabar), pada Sabtu (6/3/2011). IHAM
Bonnie dan Djoko
Bonnie Kuda Putih dan Djoko Kuda Coklat tengah dimandikan. Kegiatan memandikan kuda di Kampung Texas Puncak, Gunung Mas, Jawa Barat (Jabar), pada Sabtu (6/3/2011), dilakukan dari mulau pukul 06.30 WIB sampai 07.00 WIB. IHAM
Kuda Putih
Bonnie Kuda Putih yang tengah dimandikan, Kampung Texas Puncak, Gunung Mas, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (6/3/2011). Iskandar Hadji
Kampung Texas
Suasana di Kampung Texas Puncak, Gunung Mas, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (6/3/2011). Iskandar Hadji
Minggu, 06 Maret 2011
Ketawan Merokok Peserta Jamkesda Dicoret
DEPOK, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Jamkesda Kota Depok, Enny Ekasari menegaskan peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kota Depok tidak diperbolehkan merokok. Bila larangan itu dilanggar maka nama peserta akan dicoret. “Peserta Jamkesda dilarang merokok. Bagi yang ketahuan akan kami berikan peringatan dan pembinaan. Jika tetap membandel bisa dicoret menjadi peserta Jamkesda,” katanya, Minggu (6/3).
Menurut Enny, pelarangan itu dilakukan karena peserta Jamkesda merupakan warga miskin, bila mereka tidak membeli rokok sama dengan tidak membakar uang. Uang yang dimilikinya lebih baik ditabung dan digunakan untuk kebutuhan hidup. Dengan begitu diharapkan kesejahteraan mereka meningkat sehingga tidak termasuk warga miskin. “Kalau sehari beli rokoknya Rp5000. Maka Rp 5000 dikalikan 30 hari sama dengan Rp 150.000. Kalau 150.000 ditabungkan lumayan,” katanya.
Enny menuturkan, para peserta Jamkesda yang berjumlah 183.791 orang merupakan orang miskin karena memiliki sembilan kriteria dari 14 kriteria warga miskin.
Sementara itu, pada Jumat (4/3), Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail membagikan kartu Jamkesda kepada warga Kampung Sukatani RT03/06, Kecamatan Tapos. Pembagian kartu perdana Jamkesda di wilayah Tapos karena Kecamatan Tapos merupakan wilayah terbanyak peserta Jamkesdanya. Jumlahnya mencapai 48.000 jiwa. Selain membagikan kartu Jamkesda, Nur Mahmudi juga menempelkan striker di rumah peserta Jamkesda. Striker itu bertuliskan warga miskin peserta Jamkesda. “Kami berharap tidak ada lagi warga miskin di Depok. Kami juga berharap kesejahteraan warga meningkat. Saya meminta kepada warga untuk membantu tetangga sehingga tidak ada anak gizi buruk dan membersihkan lingkungan,” katanya.
Di RW tersebut terdapat 792 peserta Jamkesda. Para peserta yang mendapatkan kartu tersebut menyatakan senang mendapatkan kartu tersebut. Namun mereka berharap tidak menggunakan fasilitas kartu itu. “Saya sendiri yang dapat kartu, karena daftarnya hanya sendiri. Saya ingin sehat selamanya, karena itu saya tidak berharap bisa menggunakan kartu ini,” kata Maming Doko.
Hal senada disampaikan Rini Surini (30).
Rini menambahkan, ia dan suami, Asmuni (45) beserta keempat anaknya Dina Agustini (20), Deni Rendi (SMA), Rismawati (SD), dan Desi Aulia terdaftar sebagai peserta Jamkesda. Sebab suaminya berprofesi sebagai pekerja serabutan dengan penghasilan Rp 400.000 per bulan. “Saya senang dan tenang dapat kartu Jamkesda. Tapi kami sekeluarga tidak ingin sakit. Saya juga akan sampaikan ke suami untuk tidak merokok,” tukas Rini yang sudah 17 tahun tinggal di RT03/06.
Dari pengamatan Jurnal Nasional, kediaman Rini seluas enam meter persegi. Rumah itu berlantai semen yang diberi karpet. Terdiri dari satu ruang utama dan teras. Ruang utama itu digunakan untuk ruang tidur,tamu, dan keluarga. Sedangkan dapur di belakang rumah.
Kepala UTPD Jamkesda, Enny Ekasari menyatakan bahwa kartu Jamkesda berlaku untuk satu orang. Mereka ditanggung pemerintah hingga mencapai Rp 100 juta. Hingga saat ini peserta yang sudah menikmati Jamkesda sebanyak 800 orang lebih.
Puluhan Lapak Pemulung Dilalap Sijago Merah
Kebakaran hebat melanda lokasi penampungan barang bekas di Jalan Jalan Prokmalamsi, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat (Jabar). Peristiwa naas itu terjadi pada Sabtu (5/3) pukul 23.00 WIB, api diduga berasal dari korseliting listrik dari sebuah lapak yang biasa dihuni pemulung. Sijago merah langsung menyambar ke seluruh lapak yang ada di lokasi. Dalam waktu singkat api menghanguskan 30 lapak.
Para pemulung terlihat panik. Mereka berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Mereka khawatir api menyambar sebuah Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU ) yang letaknya tidak jauh dari lokasi kebakaran.
Sejumlah ibu rumah tangga yang menyaksikan peristiwa itu berteriak histeris. Mereka menyelamatkan barang-barang yang mereka miliki. Diantanya televisi, dispenser, dan alat elekrotnik lainnya. Bahkan salah satu keluarga terpaksa kehilangan seluruh harta benda lantaran ludes dilalap api. “Saya nggak sempat menyelamatkan barang-barang karena api sudah besar. Saya cuma gendong anak yang masih kecil saja. Semua barang habis,” kata Saridah, salah satu korban dengan muka memelas.
Dari informasi yang dihimpun di lapangan, percikan api cepat menyambar lantaran di salah satu lapak terdapat tumpukan kaleng bekas cat yang diduga masih mengandung gas. Alhasil puluhan lapak tersebut kini rata dengan tanah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. “Warga sudah panik. Mereka takut perumahan di sekitarnya ikut tersambar. Apalgi di sebelahnya ada pom bensin, ujar Narti, warga lainnya.
Kejadian tersebut sontak membuat puluhan pemulung kaget. Pasalnya, api menyambar saat sebagian dari mereka sedang beristirahat. Salah seorang pemulung berteriak dan membangunkan seluruh pemulung yang telah terlelap. “Kita langsung liat ke lokasi dan mengambil air untuk padamin api,” terang Narti.
Selang 30 menit kemudian, petugas Pemadam Kebakaran Kota Depok tiba di lokasi bersama empat unit mobil pemadam. Api berhasil dipadamkan 1,5 jam kemudian. Kini, puluhan pemulung terpakasa kehilangan tempat tinggal. Mereka akhirnya berteduh di sekitar area pom bensin. “Nggak tahu mau tinggal dimana lagi. Kami tidak punya tempat tinggal lagi. Tinggal langit atap rumah kami,” ucap ibu dua anak ini.
Inah, pemulung lainnya mengaku bingung harus tinggal dimana. Dia bersama suami dan anaknya yang masih kecil pun terpaksa mengais-ngais sisa kebakaran yang mungkin masih dapat digunakan. “Saya berharap ada bantuan untuk kami. Kami tidak punya apa-apa lagi,” pintanya menghiba.
Terpisah, Kanit Reskrim Polsek Sukmajaya, AKP Ersada Sitepu mengatakan, sementara ini diduga murni kebakaran. Hingga saat ini pihaknya masih menyelidiki lebih lanjut dan masih meminta keterangan sejumlah saksi. Pihaknya juga belum menerima laporan jumlah kerugian akibat persitiwa ini. “Yang terpenting petugas pemadam berusaha memadamkan api agar tidak tersambar ke pemukiman warga dan pom bensin,” tukasnya.
Dialog Dapat Atasi Pergolakan di Timur Tengah
DEPOK, Sekjen International Conference of Islamic Scholar (ICIS), KH Hasyim Muzadi mengatakan solusi mengatasi Pergolakan di Timur Tengah dengan cara kompromi atau dialog. Permasalahan yang tengah berkecamuk di Timur Tengah memiliki kesamaan satu dengan lainnya. Khusus untuk Libya memiliki beberapa masalah seperti: kediktatoran, kekuasaan, dan keuangan yang tersentral. “Kusus untuk Libya, fenomena khadafi itu keras sejak kudeta dan diktator yang luar biasa. Yang terjadi adalah, kediktatoran, penumpukan kekuasaan dan keuangan dalam satu tangan. Itu bukan dari ajaran Islam. Tidak bisa tidak, solusinya adalah kompromi antara umaro dan rakyat,” katanya usai acara “Interfaith Dialog, Discussion and Stability in peace in Middle East Countries. Pesantren Al-Hikam, Depok, Sabtu (5/3).
Hasyim menilai, konflik yang terjadi di Timur Tengah saat ini kebanyakan terjadi pada negara yang beragama Islam. Artinya, Negara itu belum menjalankan aturan sesuai dengan ajaran Islam. Ia mencontohkan, kediktatoran Khadafi selama menjadi orang nomor satu di Libya selama 41 tahun, tidak pernah melakukan dialog antara umaro (pemerintah) dan rakyatnya. Dampaknya, bisa melahirkan perang saudara. Sejak awal Khadafi sangat keras dan dalam menjalankan kepemimpinannya. Bahkan, perlawanan terhadap aqidah rakyat dan kasus kemanusiaan.
Ia menambahkan, permasalahan kemanusiaan di Libya menjadi sorotan dunia internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki peran lebih dalam mengatasi masalah kemanusaan. Dia berharap pemimpin Libya mau mengadakan kompromi antara pemerintah dengan rakyat. “Mengetahui keinginan masyarakat merupakan tugas pemimpin,” kata dia.
Mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU) itu mengatakan, permasalahan lamanya kekuasaan, penumpukan harta pribadi, dan putusnya hubungan komunikasi antara warga dan pemerintah juga terjadi pada Negara Mesir. Masalah yang sama juga terjadi pada negara Tunisia “Khusus masalah Tunisia hanya korupsi dan Komunikasi saja,” kata Hasyim.
Hasyim berkata, beberapa negara di Timur Tengah juga tengah bergolak adalah Oman, yaman dan Qatar. Namun, pergolakan ditiga Negara tersebut masih dalam tatanan reformasi. Pertanyaannya, kata dia, terjadinya reformasi tersebut apakah akan menjadi bagian dari demokratisasi. Yang dikhawatirkan dalam reformasi tersebut adanya peluang kerusakan yang dilakukan negara asing untuk melakukan hegemoni. “Spekulasi kita, apakah nantinya dari reformasi menjadi demokratisasi. Ataukan adanya peluang asing untuk melakukan hegemoni,” katanya.
Kamis, 03 Maret 2011
UI dan Panin Bank Wujudkan Program Satu Miliar Pohon
DEPOK, Universitas Indonesia (UI) mendukung program pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan penyelamatan bumi dengan melakukan penanaman satu miliar pohon. Dalam mewujudkan program tersebut, UI bekerjasama dengan Panin Bank Program yang mengambil tema ‘Reforest Indonesia’ tersebut dibuka langsung oleh Rektor UI Gumilar R Somantri, Presiden Direktur Panin Bank Ken Ng, serta Wakil Presiden Direktur Panin Bank Roosniati Salihan.
Penanaman pohon dilakukan di belakang gedung rektorat UI. Hal itu sesuai kesepakatan yang tercantum yakni pemberian bibit dan dukungan finansial yang diberikan oleh Panin Bank. Selain itu, UI juga berkomitmen untuk menyemain menyediakan lahan, dan penanaman pohon trembesi di sekitar lahan kampus.
Rektor UI Gumilar R Somantri mengatakan kerjasama pelestarian hidup didasari oleh tugas membangun dan melestarikan lingkungan berada di pundak perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu dan kerjasama. Selain itu, kata Gumilar, industri memegang peranan penting sebagai motor yang mampu membangun sustainable future. “Dalam tiga tahun terakhir sudah menanam lebih dari 80 ribu pohon dan kerjasama tak hanya dilakukan saat ini dengan Panin, tetapi UI juga sudah bekerjasama dengan Astra, Kementrian Kehutanan, dan juga LSM, serta Pempov DKI Jakarta berupa pemagaran hutan kota UI,” katanya.
Gumilar menanggapi kritik dari sejumlah pihak yang lebih senang menggunakan pohon trembesi untuk gerakan tanam pohon, bukanlah pohon lokal. Sebab, menurutnya, pohon tersebut berharga mahal dan dapat berfungsi untuk mebeler jika sudah berumur diatas 50 tahun. “Gerakan penanaman pohon bukan gerakan latah atau ikut – ikutan, tetapi sudah tanggung jawab kita semua,” tukasnya.
Di tempat sama Wakil Presiden Direktur Panin Bank Roosniati Salihan mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen bersama agar menjadikan dunia tampak lebih hijau. Hal itu karena semakin tingginya dampak emisi karbon yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. “Melalui program CSR kami, ini adalah kerjasama yang kesekian kali dengan universitas sejak tahun 2006, salah satunya kami pernah lakukan di Makasar, tak hanya lingkungan, Panin juga peduli dengan dunia pendidikan,” kata dia.
Permintaan ARSSI Dipenuhi Pemkot Depok
DEPOK, Permintaan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Kota Depok untuk menaikkan tarif operasional rumah sakit sebesar 30 persen--sebelum ditanda tangani surat kesepakatan berlakunya Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kota Depok--dipenuhi Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Pemkot menganggap permintaan kenaikan cukup rasional.
Kesepakatan antara Pemkot Depok dan ARSSI ditandai dengan penandatanganan MoU. Nota kesepahaman tersebut langsung ditandatangani Wali Kota Nur Mahmudi Ismail dan 15 perwakilan rumah sakit. Lima diantaranya adalah: Rumah Sakit (RS) Paru M Goenawan Parto Widodo (Cisarua), RS Bhakti Yudha (Depok), PMII Depok, Klinik Yayasan Ginjal Diatrans Indonesia, dan Klinik Ginjal Cipta Husada. “Program Jamkesda dilaksanakan untuk membantu masyarakat kurang mampu di Kota Depok. Sesungguhnya keberadaan program ini untuk menyelesaikan problematikan social,” kata Wali Kota Nur Mahmudi Ismail, Kamis (3/3).
Nur Mahmudi berterimakasih kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok yang membantu pemerintah mendata penduduk miskin di Kota Depok. Data penduduk miskin saat ini mencapai 321,21 jiwa atau setara dengan 18,49 persen. “Kita berharap rumah sakit yang telah menandatangani MoU dengan pemerintah, dapat melayani warga miskin dengan baik,” katanya.
Mantan Menteri Kehutanan era Presiden Abdurahman Wahid itu menambahkan, bagi warga yang sudah tercatat dan berhak mendapatkan kartu Jamkesda dapat langsung menggunakan kartu tersebut di RS yang sudah bersedia bekerjasama dengan pemerintah. “Saat ini sudah 864 pasien rumah sakit menggunakan kartu Jamkesda,” kata Nur Mahmudi.
Pernyataan Wali Kota Nur Mahmudi Ismail, diamini Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Hardiono. Menurutnya penyaringan jumlah orang miskin di Kota Depok tidak hanya diambil dari data BPS melainkan dari data yang dimiliki RT, RW, dan kelurahan. “Pelaksanaan Jamkesda sudah dilakukan sesuai dengan amanat Perda No.3,” kata dia.
Hardiono mengatakan, disetujuinya permintaan kenaikan beberapa item pelayanan yang diminta ARSSI lantaran permintaan tersebut sesuai kondisi saat ini. “Setelah kita melakukan kajian maka kesimpulannya adalah permintaan tersebut sangat rasional dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Pria yang memiliki gelar dokter gigi ini berterimakasih kepada RS yang sudah mau bekerjasama dengan pemerintah. Ia juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada RS yang belum bekerjasama dengan Pemkot Depok, tapi mau menerima pasien miskin dari Depok.
Ketua ARSSI Syahrul Amri menyambut baik disetujui keinginan pihak RS oleh Pemkot Depok. Ia berjanji akan melaksanakan kesepakatan sesuai Perda No. 3 tahun 2010. “Ya, kami akhirnya menyepakati keinginan Dinkes. Kami akan melaksanakan Jamkesda sesuai perda terbaru,” kata dia.
Direktur RS Bhakti Yudha ini menuturkan, pada hakikatnya pelaksanaan Jamkesda diatur sesuai teretorial RS. Intinya, pasien dirujuk ke RS sesuai lokasi tempat tinggal. Ia mencontohkan, bila tempat tingal pasien di Kecamatan Pancoranmas, maka pasien dapat dirujuk ke RS Bhakti Yudha. “Konsep teretorial ini tidak boleh dilanggar, dan harus dipahami,” kata Syahrul. Syahrul menegaskan, program Jamkesda tidak melayani pecandu narkoba dan percobaan bunuh diri.
Selasa, 01 Maret 2011
Tak Memiliki Alat Pemadam Kebakaran Pengusaha Kena Sanksi
DEPOK, Wali Kota Nur Mahmudi Ismail secara tegas mengatakan pemilik gedung yang tidak memiliki alat pemadam kebakaran akan diberikan sanksi. Hal tersebut sesuai Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 tahun 2010 tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. “Sanksi yang diberikan merupakan sanksi berjenjang, dari mulai sanksi teguran, administrasi, sampai pada kurungan penjara,” katanya, Selasa (1/3).
Nur Mahmudi mengingatkan, kewajiban Pemerintah Kota (Pemkot) Depok adalah melakukan fungsi control terhadap bangunan public. Ia mengatakan, perda tersebut juga mengatur standar sistem proteksi aktif dan pasif dari bahaya kebakaran. Beberapa bangunan gedung yang diharuskan menyediakan alat penanggulangan kebakaran adalah; ruko, bangunan RS, apartemen, pasar, Industri, perkantoran maupun SPBU dll. “Pemerintah berkewajiban melakukan control terhadap itu semua,” tegas dia.
Untuk memudahkan akses proteksi kebakaran secara menyeluruh, kata dia, pihaknya telah memiliki kantor pusat Pemadam Kebakaran yang terletak di Kota Kembang. Ia menambahkan, sebanyak dua UPT telah di bangun yaitu UPT Cinere dan Cimanggis. “Diharapkan dapat merespon tempat ke bakaran dalam waktu 15 menit,” kata Nur Mahmudi bangga.
Kepala Dinas Pemadam Kebaran Kota Depok H M Munir mendukung pernyatawan wali kota. Ia akan memberikan sanksi bagi bangunan yang tidak menerapkan standar proteksi kebakaran. Dia bahkan memberi contoh, bahwa bangunan ruko yang memiliki ketinggian tiga lantai ke atas, harus memiliki jalur luar tersendiri, dan menyediakan peralatan deteksi kebakaran. Sanksi itu, lanjutnya, mulai dari teguran atau pencabutan izin bangunan. “Pelanggar bisa diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda Rp 50 juta,” katanya.
Mengenai fasilitas pemadam kebakaran, terang Munir, pihak Damkar mengalami keterbatasan personil. Sebab, Damkar hanya memiliki 62 personil dan 11 unit mobil damkar. Dengan jumlah tersebut, menurutnya masih bisa menjangkau wilayah kota Depok yang memiliki penduduk 1,7 jiwa. Idealnya, lanjut Munir, Damkar harus memiliki 150 personil, dan 25 unit mobil. Untuk menyiasatinya, pihaknya juga telah membentuk satuan relawan pemadam kebakaran. “Meskipun kita masih kurang personel dan dengan fasilitas yang ada masih bisa mengcover kota Depok. Penilaian baik tidaknya kinerja, bukan dinilai dari banyaknya kebakaran,” kata dia.
Munir menuturkan, intensitas kebakaran di kota Depok menurun di bandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, menurunnya tingkat kebakaran di Kota Depok salah satunya disebabkan karena kesadaran dari masyarakat. “Penurunan tingkat kebakaran di Depok ditimbulkan oleh kesadaran masyaraka Depok sendiri,” katanya bangga.
Dalam upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Damkar Kota Depok itu diperingati simulasi pemadam kebakaran. Sebanyak 5 mobil pemadam kebakaran di kerahkan untuk memadamkan api yang membakar tiga bangunan buatan. Bukan hanya itu saja, ledakan cukup keras terdengar beberapa kali. Aksi penyelamatan korban juga diperagakan menggunakan flyng fox dari atas gedung yang tidak jauh dari lapangan Balaikota.
Tak Semua Mini Market di Depok Mengantongi Izin Usaha
DEPOK, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok tak yakin puluhan mini market yang melakukan kegiatan usaha di Kota Depok mengantongi izin usaha dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Pasalnya, pertumbuhan mini market di Kota Depokbak kacang goreng, sehingga pemkot kesulitan melakukan control. “Saya tidak yakin mini market di Depok memiliki izin usaha. Setiap hari di Kota Depok tumbuh satu mini market,” kata anggota DPRD Depok, Abdul Ghofur, Selasa (1/3).
Ghofur meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim), dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) menindak mini market tak berizin. “Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani masalah ini harus tegas menindak mini market tak berizin. Kalau perlu di segel,” katanya.
Untuk mempermudah kinerja lembaga pengontrol, kata Ghofur, ia menyarankan Pemkot Depok melakukan pendataan ulang terhadap mini market yang beroperasi di Kota Depok. Hal itu dilakukan untuk mempermudaha kinerja dewan. “Kita sudah banyak mendengar keluhan dari masyarakat terkait tumbuh suburnya mini market. Kita tidak ingin mini market malah mematikan usaha warung kelontong yang terlebih dahulu ada,” kata dia.
Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok itu menambahkan, Dewan tengah merancang Peraturan Daerah (Perda) Mini Market. Beberapa point diantaranya, kata dia, membahas masalah syarat-syarat pendirian usaha mini market, perhatian pengusaha ritel terhadap pengusaha kelontong, sanksi, dan poin-poin lainnya. “Intinya perda tersebut tidak akan merugikan pengusaha kelontong. Justru perda tersebut akan menguntungkan kedua belah pihak,” ujar Ghofur.
Ghofur mengatakan, tugas Pemkot Depok saat ini adalah membina para pedagang kecil agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi dan social. “Para pedagang didik untuk memahami manajemen perdagangan secara professional. Tujuannya agar mereka tidak merasa terdiskriminasi,” katanya.
Lebih jauh pria yang biasa dipanggil ustad—guru—itu menuturkan, pembahasan Perda Mini Market tengah dibahas secara serius oleh teman-teman di Dewan. Ia berharap, perda tersebut nantinya dapat menjadi petunjuk pelaksanaan usaha mini market di Kota Depok. Dia juga secara tegas meminta oknum-oknum pejabat untuk tidak gampang memberikan informasi kepada pengusaha, sehingga para pengusaha yang belum mengantongi izin usaha tidak langsung dapat mengoprasikan usahanya. “Selama ini para pengusaha dengan gampang mendirikan tempat usaha mereka kendati mereka belum mengantongi izin. Hal tersebut terjadi lantaran mereka sudah mendapat informasi dari oknum-oknum tersebut,” kata dia.
Di tempat sama, anggota DPRD dari Fraksi Amanat Nasional (F PAN) Isdayanti meminta dinas pemberi izin melakukan tinjuan terlebih dahulu ke lapangan sebelum memberikan izin. “Kalau terbukti ada mini market yang tidak mengantongi izin tapi mereka sudah melakukan usaha, ya langsung di tindak,” tegasnya.
Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Depok itu menuturkan, selama ini Pemkot Depok tidak tegas dalam menegakan peraturan. Sehingga, kata dia, banyak pengusaha seperti melecehkan aturan yang ada. “Hal seperti ini sudah tidak dapat dibiarkan. Mereka yang melanggar harus diberi sanksi,” katanya.
Ia menambahkan, perda yang menjadi inisiatif DPRD ini, akan mengatur secara tegas hal-hal yang harus dipenuhi sebelum mendirikan usaha mini market. Para pengusaha mini market memiliki kewajiban untuk mengayomi para pedagang kelontong. “Kita tidak ingin dengar, pedagang kelontong mati hanya karena usahanya kalah bersaing dengan mini market,” ujar Isdayanti.