DEPOK, Persiapan arena lomba cabang berkuda Sea Games di Arthayasa, Kota Depok, dipastikan selesai 100 persen. Baik itu sarana pertandingan maupun lokasi beristirahat bagi atlit dan oficialnya. Namun, infrastruktur jalan dan lampu penerangan jalan (PJU) menuju Arthayasa masih belum diperbaiki. “Secara internal kita sudah siap 100 persen. Kalau lampu dan jalan bukan urusan kami,” kata Sekretaris Jenderal Federasi Berkuda Nasional, Rafiq Radinal, Minggu (31/7).
Menurutnya, sejumlah fasilitas yang telah tersedia adalah: arena pacuan indoor maupun outdoor, ruang istirahat atlit, arena untuk penonton yang mencapai 500 orang hingga press room. “Atlit tidak menginap di sini, karena antara official dan atlit tidak boleh barada dalam satu lokasi,” terang Rafiq.
Menurut dia, pelaksanaan sejumlah cabang olahraga di Depok menjadi kebanggaan bagi warga Depok. Seluruh biaya pembangunan dan penambahan fasilitas seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan untuk fasilitas di luar arena seperti akses masuk dan penerangan jalan merupakan tanggungjawab Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Dari pantauan lapangan, jalan masuk menuju Arena Arthayasa rusak dan tidak ada penerangan jalan umum (PJU). “Kami sudah kordinasi dengan Pemkot Depok. Mereka janji Agustus ini akan dilakukan perbaikan dan segera diberikan penerangan jalan. Kami tunggu janji mereka karena ini hajatan ini berskala internasional,” imbau Rafiq.
Jalan rusak menuju arena mencapai 1,5 Km. Mulai dari Perumahan Lemigas- Meruyung. Arena Arthayasa berada di Kecamatan Limo dan berdiri di atas lahan seluas 14 hektar. “Kami berharap dua bulan sebelum pelaksanaan Sea Gemes, seluruh jalan dan penerangan sudah diperbaiki,” harap pemilik arena Athayasa ini.
Lomba sendiri dimulai pada 14-21 November 2011. “Kuda-kuda akan datang sebelumnya. Kami mengimbau agar fasilitas jalan selesai sebelum waktu pelaksanaan. Masa untuk ajang internasional tapi fasilitsa jalan rusak,” ujar Rafiq.
Tiga disiplin lomba akan dipertandingkan dalam cabang berkuda. Yaitu, tunggang serasi, loncat rintangan, dan efenting. “Khusus efenting ada standar sendiri. Atlit harus dua kali lulus CIC One Star International baru boleh ikut disiplin lomba ini,” jelasnya.
Di efenting, atlit harus melewati dia disiplin lomba lainnya yaitu tunggang serasi dan loncat indah. Ditambah dengan ketentuan waktu yaitu 5 menit 50 detik. “Setidaknya kecepatan kuda sekitar 520 km/menit untuk mencapai waktu yang pas,” kata pria yang maish aktif ikut lomba berkuda ini.
Pihaknya optimis, mampu meraih dua emas dari enam emas yang diperebutkan. Yaitu dari efenting dan loncat rintangan. Lawan tangguh yang harus dihadapi adalah Thailand. “Indonesia belum pernah meraih medali emas di cabang ini karena kuda yang digunakan tidak sesuai dengan kelas kuda lain. Tapi sekarang kami menerima sumbangan kuda dari sponsor dan pemilik kuda yang bersedia memberikan kuda untuk atlit Indonesia jadi kami optimis dapat meraih dua emas,” ucap Rafiq.
Terpisah, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Seni dan Budaya (Dispora Parsenibud) Kota Depok, Asep Roswanda menuturkan, Pemkot Depok siap mendukung penyelenggaraan sejumlah cabang olahraga di Depok. Untuk perbaikan fasilitas jalan, pihaknya akan berkordinasi dengan dinas terkait. “Prinsipnya kami mendukung. Toh ini ajang besar,” ujar Asep.
Minggu, 31 Juli 2011
Arena Lomba Berkuda Siap 100 Persen
Dua Ormas Bentrok Berebut Lahan Parkir
DEPOK, Dua organisasi massa (ormas) besar di Kota Depok, yakni: Pemuda Pancasilan (PP) dan Forum Betawi Rempug (FBR) saling bacok memperebutkan lahan parkir. Peristiwa tersebut memakan korban anggota FBR yang belum diketahui identitasnya.
Bentrok dua ormas tersebut dipicu oleh perebutan lahan parkir di Depok Trade Center (DTC) Jalan Raya Sawangan, Kecamatan Pancoran Mas, beberapa waktu lalu. Saat itu, enam pemuda punk bertikai dengan PP di area parkir. Satu korban bernama Aditya Rahman, 25, dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Depok (RSUD) Depok karena mengalami luka di kepala. Dari sejumlah informasi, para punk mengaku dibayar oleh FBR untuk merebut area parkir.
Dari informasi tersebut akhirnya massa PP melakukan sweeping dan merusak posko FBR di Rangkapan Jaya Baru pada Minggu (31/7) sekitar pukul 02.00 WIB. Empat jam kemudian, aksi balasan pun dilakukan massa FBR dengan merusak posko PP dan membersihkan atribut PP. “Lokasi sekitar dijaga anggota kepolisian. Belum diketahui motif pasti bentrokan. Masih dalam penyelidikan,” kata Kanit Reskrim Polsek Pancoran Mas, AKP Syah Johan.
Aksi saling sweeping tersebut terus berlanjut. Sehingga salah satu anggota FBR jadi bulan-bulanan anggota PP. Kejadian itu sendiri bermula saat korban beratribut FBR melintas seorang diri di kawasan Grand Depok City (GDC), Kecamatan Sukmajaya, dengan menggunakan motor bebek.
Saat itu korban berpapasan dengan puluhan massa PP yang sedang melakukan sweeping anggota FBR. Tak pelak lagi, korban langsung dihajar dan dibacok massa secara membabi buta. Motor korban pun tak luput dari sasaran. Motor bebek yang dikendarai korban langsung dibakar massa. Polisi yang berjaga tak mampu meredam amarah massa karena jumlahnya tak seimbang.
Kejadian ini menjadi tontonan warga. Mereka tak berani membantu. Korban dihajar menggunakan senjata tajam seperti golok, parang dan badik. Korban tak kuasa melawan massa. Puas menghajar, massa PP membiarkan korban pergi dengan berlumur darah. Korban pun melarikan diri menuju sebuah kebun.
Kabag Ops Polresta Depok Kompol Suratno mengatakan, pihaknya tengah memanggil kedua pimpinan ormas untuk menyelesaikan konflik tersebut. Bentrok antar ormas juga pernah terjadi di Depok beberapa waktu lalu. Kedua ormas saling merusak posko lawan hingga menimbulkan korban luka. “Untuk mengatasi dan mendamaikan kedua belah pihak, kami mengumpulkan pucuk pimpinannya. Sekarang sedang berkumpul di Tanah Baru Beji,” katanya.
Pihaknya mengimbau kepada kedua ormas agar tidak terlibat bentrok. Terlebih saat ini adalah bulan puasa. “Sebaiknya ini dijadikan ajang silaturahmi. Jangan ada bentrok. Mari kita jaga Depok agar damai,” imbau Suratno.
Pemkot Depok Dinilai Takut Keluarkan Perda Zakat
DEPOK, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dituding takut mengeluarkan Peraturan Daerah (perda) tentang Zakat. Padahal, perda tersebut sangat berpengaruh terhadap cara pandang masyarakat dalam menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqoh milik mereka. “Pemkot Depok sama sekali tidak berani mengeluarkan perda zakat. Padahal, perda tersebut sangat penting bagi masyarakat,” cetus Sekretaris Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Depok Ust Raden Salamun Adiningrat, di kantornya, Minggu (31/7).
Salamun melihat ketakutan pemerintah mengeluarkan Perda Zakat lantaran pejabat struktural di lingkungan Pemkot Depok tidak menghendaki adanya kewajiban membayar zakat. Selama ini, kata dia, pembayaran zakat hanya bersifat pilihan. Namun, kalau ditengok dari penghasilannya selama satu tahun maka sudah mencukupi para pejabat tersebut membayar kewajiban berzakat. “Seharusnya tidak perlu takut,” ujarnya.
Salamun mengungkapkan, selama ini pihaknya telah menempatkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, hasilnya kurang maksimal.
Tahun lalu, pihakya bisa mengumpulkan dana dari muzakki (pembayar zakat) untuk ZIS sebesar Rp 400 juta. Sedangkan, untuk zakat fitrah bisa mencapai Rp2,5 miliar. Seluruhnya diserahkan pada panitia masjid. “Zakat fitrah tidak kita kelola, dan langsung kita serahkan pada panitia atau masjid-masjid,” katanya.
Ia menargetkan, tahun ini dapat mengumpulkan dana sebanyak Rp 400 juta. “Saya yakin, bisa bertambah,” terangnya.
Dikatakannya, jika penduduk depok sekitar 1,7 juta jiwa, dan penduduk muslim sekitar 1,5 juta, maka bisa diperkirakan pendapatan zakat fitrah mencapai Rp 3 miliar. Yang perlu diketahui BAZ Depok tidak hanya melayani mustahiq (penerima) pada bulan puasa dan Idul Fitri.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok H Nur Muhammad membenarkan belum dilakukan secara maksimal penggalian dana dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Soalnya, belum ada regulasi yang mengikat secara langsung. Akibatnya, dalam perolehannya belum bisa maksimal. “Kita berharap ada payung hukumnya dalam mengeluarkan zakat bagi pegawai negeri,” kata dia.
Dia menuturkan, berdasarkan hasil rapat koordinasi pihaknya telah mensosialisasikan pada KUA mengenai besaran dana mengeluarkan zakat fitrah. Bagi setiap orang, lanjutnya, dikenakan sebesar Rp22.500 atau dengan beras 3,5 liter. Meski begitu, sambugnnya, bisa disesuaikan dengan beras yang dikonsumsi setiap harinya. “Setiap orang diwajibkan membayar zakat fitrah sebesar 3,5 liter atau 2,5 kg beras dan diuagnkan sebanyak Rp 22.500. Bisa juga, disesuaikan dengan harga beras yang biasa dikonsumsi,” terangnya.
Sebelumnya, DPRD mengajukan perda zakat yanga salah satu klausulnya terdapat pemotongan gaji 2,5 persen bagi yang muslim. Selama ini, tidak bisa menginstruksikan pemotongan gaji PNS untuk zakat. Pengusaha dan pabrik, juga bisa memberikan konstribusinya sebesar 2,5 persen.
Jangan komersialkan Agama
DEPOK, Antorpolog Islam, The Australian National University (ANU), Dr Arif Zamhari mengatakan, biasanya di bulan suci Ramadan terdapat fenomena komersialisasi agama. Dimana tayangan televisi keranjingan sinetron riligius. Padahal, komersialisasi agama sama sekali tidak dapat dibenarkan. “Saat Ramadan muncul tayangan berbau komersialisasi agama di televisi. Bahkan sudah melebur kepada modifikasi agama. Ini sama sekali tidak bisa dibenarkan. Harusnya agama tidak boleh dikomersialkan,” katanya, Minggu (31/7).
Arif mengungkapkan, tayangan televisi baru dimanfaatkan secara bisnis semata. Masyarakat tidak atau belum merasakan dampak secara langsung dari tayangan televisi beredukasi. Parahnya lagi, kata dia, dari komersialisasi agama telah berubah menjadi modifikasi agama.
Ia mengatakan, komodifikasi agama Islam adalah komersialisasi Islam atau mengubah keimanan dan simbol-simbolnya menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan.”Tayangan sinetron religi tidak memberikan dampak yang berarti bagi masyarakat. Tidak semuanya bisa dikatakan religius,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam konsep pendidikan Islam seorang pengajar juga harus menjadi suri teladan yang baik. Sementara, masyarakat luas mengetahui bagaimana kehidupan seorang artis dalam kesehariannya. “Seharusnya bila tayangan televisi diniatkan muatan pendidikan di bulan puasa para pemainnya juga bisa dijadikan suri tauladan. Coba lihat, bagaimana seorang artis yang menyerempet narkoba, aktif di night club, dijadikan pemeran utama. Jelas ini, tidak bisa dijadikan sebagai suri teladan,” katanya.
Aktivis NU yang memperoleh penghargaan sebagai tokoh dunia dari Yale University Amerika Serikat itu lebih lanjut melihat tayangan acara di TV menjelang buka puasa atau sahur, hanya bersifat hura-hura. Kalau ini dibiarkan bisa menjadi degradasi keluhuran nilai-nilai agama. Ia menambahkan, dalam materi penyampaian nilai-nilai agama seperti ceramah agama perlu ada kualifikasi lembaga khusus Da’i. Pasalnya, beberapa orang yang kurang paham agama Islam sudah memberikan materi di hadapan publik. “Mereka kurang kredibel dan harus ada proses kualifikasi dari lembaga khusus yang menanganinya. Karena, mereka dijadikan panutan umat dan bagaimana jadinya kalau orangnya sendiri tidak paham,” ujarnya.
Hasyim Muzadi: Pertahankan KPK
DEPOK, Mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Muzadi meminta pemerintah tidak membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apa yang tengah diwacanakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie harus ditentang. “Saya meminta agar KPK dipertahankan dan diperkuat fungsinya sebagai sebuah lembaga pemberantas korupsi,” katanya saat dijumpai di Pondok Pesantren Al-Hikam, Beji, Minggu (31/7).
Hasyim mengaku bahwa dirinya pernah menggagas gerakan anti korupsi. Yang disokong dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yakni: NU dan Muhammadiyah. “Yang terbayang waktu itu adalah gerakan yang dipimpin oleh kepala negara, dilakukan secara total dan bertahap,” katanya.
Menurutnya, secara hitung-hitungan makro, lembaga KPK terlalu kecil untuk memberantas korupsi yang sudah menggurita. Tapi bukan berarti lembaga kecil tersebut malah dibubarkan. “Jangan yang kecil ini malah dihapuskan, tapi harus diperkuat seobjektif mungkin,” ujar Hasyim.
Hasyim mengungkapkan, gerakan pemberantasan korupsi yang pernah digagas NU-Muhammadiyah merupakan pembenahan menyeluruh. Ia mencontohkan, pembenahan gaji pegawai, disiplin nasional, dan moral. Namun, yang muncul di Indonesia adalah KPK. “Di negara manapun tidak ada yang bisa memberantas korupsi dengan menggunakan sebuah komisi, kecuali di Hongkong,” katanya.
Ia menilai Indonesia belum memiliki seorang pemimpin seperti perdana menteri China, Zhu Rongji. Zhu merupakan sosok yang berani mati memberantas korupsi. “Kita lihat Zhu Rongji dalam memberantas korupsi. Dengan semboyannya berikan saya 100 peti mati, sebanyak 99 untuk koruptor, dan satu untuk saya,” ujar Hasyim.
Hasyim kembali meminta agar KPK diperkuat sambil menunggu kepala negara berani membrantas korupsi. Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars (ICIS) itu memahami kenapa KPK dipermasalahkan. Karena karena sedang melanda orang sekitar Marzuki Alie. “Kenapa KPK dipermasalahkan, karena sedang melanda kanan-kirinya Marzuki Ali. Kenapa kok tidak kemarin-kemarin saat melanda PDIP atau lainnya. Kalau yang melanda lingkungannya, pembubaran itu tidak benar. Ini seperti buruk muka cermin di belah,” kata dia.
Hasyim menegaskan, prose pengampunan bagi para koruptor harus melalui konsesus nasional yang dipimpin Kepala Nengara. Prosesnya pun dilakukan secara berjangka. Masyarakat baru dapat merasakan hasilnya 15-20 tahun. “Pengampunan bagi para pelaku koruptor harus melalui konsensus nasional. Dipimpin oleh kepala negara,” tandasnya.
KPAI Minta Tayangan Tak Produktif Distop
DEPOK, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Ni’am Sholeh minta stasiun televisi menghentikan tayangan yang tidak produktif selama bulan suci Ramadan. Ia mencontohkan, penayangan iklan makanan atau acara yang menayangkan makanan di siang hari. “Stasiun televisi sebaiknya menghentikan tayangan tak produktif selama Ramadan,” katanya, saat berbincang-bincang dengan wartawan di kediamannya, Minggu (31/7).
Menurutnya, televisi harus memanfaatkan momentum Ramadan sebagai medium pendidikan bagi masyarakat, terutama anak-anak. KPAI, terang dia, akan bersama-sama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mendorong penanggungjawaban stasiun televisi. “Jangan sampai di siang hari justru dipertontonkan iklan-iklan atau acara yang menayangkan makanan. Ini kan justru provokatif dan bertentangan dengan semangat mengajarkan anak untuk beribadah di bulan Ramadan,” ujar Asrorun.
Asrorun berharap stasiun televisi dalam menayangkan acaranya dapat menyesuaikan dengan konten Ramadan. Artinya, sebuah acara bersifat hura-hura dan tidak ada nilai religi sebaiknya tidak usah ditayangkan. Bila hal terebut tetap ditayangkan justru ditakutkan dapat memprovokasi anak-anak untuk tidak menjalankan ibadah puasa. “Program tayangan televisi harus dapat memasukan fungsi penanaman nilai pendidikan anak,” katanya.
Asrorun memahami betul kalau ujung tombak siaran televisi ada pada produser dan penanggungjawab acara. Makanya, ia mengajak para pengambil kebijakan di stasiun televisi untuk mendukung kekhidmatan dan kekhusukan Ramadan, berdasarkan perspektif Ramadan itu sendiri. “Jangan sampai berlawanan dengan prinsip-prinsip Ramadan,” kata dia.
Selain itu, terangnya, datangnya bulan suci Ramadan dapat dijadikan momentum memperkuat sendi-sendi keluarga. Dimana saat makan sahur dilakukan bersama. “Puasa adalah moment berharga, menjadi media berkomunikasi,” kata Asrorun.
Asrorun menambahka, terjalinnya komunikasi yang baik dapat memperkokoh semangat perlindungan anak Indonesia. Perlindungan anak yang dilakukan dari keluarga sendiri. “Ramadan sebagai momentum memperkuat sendi-sendi keluarga. Kita bisa menemukannya di saat buka dan sahur secara bersama,” katanya.
Menurut dia, kebanyak orang tua tidak memiliki waktu cukup bersama anak-anaknya. Apalagi saat berbuka maupun sahur. Puasa menjadi media untuk bercengkerama antara sesama. Bahkan, sebagai sarana saling memberi dan menerima diantara anggota keluarga. Pasalnya, merupakan bagian dari perlindungan anak Indonesia.
Jumat, 29 Juli 2011
Produksi Mesin Buatan Depok Tak Kalah Dengan Cina
DEPOK, Menurut Wali Kota Nur Mahmudi Ismail produksi mesin buatan PT Sarima Ahmadi Pratama di Jalan Ciliwung No. 61, Kebon Duren, Kelurahan Kalimuya, Kecamatan, Cilodong, Kota Depok, tak kalah dengan buatan Cina. Sebab, mesin buatan PT Sarima telah berhasil di ekspor ke Malaysia. ”Perusahan ini bisa menjadi besar dan menciptakan berbagai mesin besar dan berkualitas yang telah berhasil di ekspor ke Malaysia. Kualitas dari produk PT Sarima Ahmadi Pratama juga tak kalah dengan Cina,” katanya bangga, kemarin.
Dia mengatakan, PT Sarima merupakan perusahaan yang memproduksi mesin-mesin utama, seperti mesin untuk menghaluskan, mesin untuk membentuk sesuatu, dan mesin bubut. ”Perusahaan ini bisa disebut sebagai perusahan mesin pembuat mesin, karena hanya dengan membuat ketiga mesin tersebut,” kata Nur Mahmudi.
Nur Mahmudi menegaskan, selain itu Depok juga memiliki PT Poly Jaya Medikal. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang telah berhasil dalam memproduksi alat-alat kesehatan, seperti: inkubator. ”Perusahaan ini telah berdiri dari Januari 2006 dengan produk unggulannya inkubator. Kini, perusahaan ini telah menghasilkan banyak alat kesehatan yang telah digunakan oleh RSUD Kota Depok,” katanya.
Ia menambahkan, PT Poly juga telah memiliki SMK dengan 60 orang siswa yang pembiayaannya dari hasil penjualan produk-produk yang mereka buat. ”Ini sangat membantu pemerintah,” kata Nur Mahmudi.
Melihat potensi yang dimiliki oleh kedua perusahaan tersebut, wali kota sangat bangga dan berusaha untuk membantu untuk terus memajukan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Depok. ”Ternyata banyak sekali produk lokal yang telah dihasilkan di Kota Depok yang siap bersaing oleh produk Cina yang tentunya lebih unggul dalam segi kualitas,” tutup Nur Mahmudi.
Pemkot Depok Siap Gratiskan Mutasi Kendaraan
DEPOK, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPK) berencana menggratiskan biaya mutasi kendaraan bermotor bagi warga Depok yang masih terdaftar di wilayah lain. “Kami berencana menggeratiskan mutasi kendaraan bermotor bagi warga Depok,” papar Kepala Dinas DPPK Kota Depok, Doddy Setiadi, Jumat (29/7).
Menurutnya, mutasi dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor. Sekarang ini, kata dia, masih banyak warga Depok yang kendarannya terdaftar di wilayah lain seperti: DKI Jakarta, Kota Tanggerang, Tanggerang Selatan, dan Bekasi. Ia menambahkan, pada tahun 2009, DPPK telah melakukan pendataan terhadap kendaraan milik warga Depok yang masih membayar pajak ke luar Depok. Dari hasil pendataan tersebut, kata dia, tercatat puluhan ribu kendaraan warga Depok masih membayar pajak ke luar Depok. “Kita ingin mereka membayar pajak di Depok. Makanya kita melakukan kemudahan-kemudahan,” terang Dodi.
Kata Dodi, pihaknya sudah mengirim proposal usulan penggratisan biaya mutasi kendaraan ke Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat (Jabar). Dengan harapan, dinas tersebut dapat menjebatani perpindahan mutasi kendaraan. “Sayangnya sampai saat ini belum ada jawabannya,”ujarnya.
Pria berkaca mata itu mengatakan, bila sudah ada sinyal atau jawaban dari Dispenda Provinsi Jabar untuk membantu permasalahan ini, maka Pemkot Depok akan segera menganggarkan biaya proses mutasi. “Semua mutasi kendaraan warga Depok, dengan sendirinya akan ditanggung pemkot melalui APBD,” jelas Doddy.
Namun, kata Doddy, hingga saat ini belum ada sinyal positif dari pihak Dispenda Jabar. Padahal, DPPK telah melakukan koordinasi dengan Samsat Depok dan Samsat Cinere. “Bahkan belum lama ini saya juga menanyakan respons proposal Depok melalui teman di Dispenda Jabat. Jawabannya belum juga ada,” katanya.
Doddy berharap Dispenda Jabar segera memberikan keputusan final terkait usulan tersebut. Agar Pemkot Depok dapat segera mengeluarkan anggaran. “Kami berharap apa yang sudah kita keluarkan akan kembali lagi melalui bagi hasil pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor. Kami akan kejar terus jawaban dari Dispenda Jabar,” tandasnya.
Ditempat terpisah, Kasi PKB-BBNK Dispenda Provinsi Jabar wilayah Depok II/Cinere, Abdurahman mengakui adanya permintaan Pemkot Depok untuk membantu biaya perpindahan atau mutasi kendaraan dari luar Depok ke Samsat Cinere. Menurut dia, pihaknya bukan tidak mau menjawab surat tersebut, Hanya saja, Dispenda Jabar masih mempertanyakan sifat bantuan yang diberikan Pemkot Depok. “Yang namanya bantuan biasanya harus dipertanggungjawabkan dengan melampirkan kwitansi atau nota, Dispenda Jabar siap melampirkan biaya sesuai yang tercatat di notice pajak. Namun untuk biaya proses administrasi di kepolisian dari mana kwitansi atau tanda terimanya,” katanya retorik.
Abdurahman meyakini proses administrasi di kepolisian tidak bisa dipertanggung jawabkan. Kecuali dana yang diberikan sifatnya hibah dan tidak perlu dipertanggung jawabkan. “Kalau sifatnya masih harus dipertanggungjawabkan ya sulit,” katanya.
BNK Depok Bidik Pelajar, SMKN 1 Jadi Proyek Percontohan
DEPOK, Maraknya peredaran narkotika di Indonesia membuat pihak sekolah ketar-ketir. Untuk menekan angka keterlibatan pelajar dalam jerat hitam narkotik, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Satu Depok bekerjasama dengan Badan Narkotika Kota (BNK) Depok melakukan tes urine terhadap siswa baru.
Menurut catatan BNK Depok, pelajar dinilai rentan terjaring dalam mata rantai peredaran narkotik jenis ganja. Jumlah pelajar yang terlibat narkotik pada tahun 2009 sebanyak 27 kasus atau tujuh persen dari 386 kasus, dan tahun 2010 hanya 10 kasus atau empat persen dari 236 kasus. “Secara kuantitas jumlahnya memang menurun. Tapi kami tetap khawatir mereka rentan terlibat narkotik. Untuk itu BNK Depok selalu mengadakan penyuluhan dan tes urine di sekolah-sekolah secara bergantian,” ujar Sekretaris Badan Narkotika Kota (BNK) Depok Welman Naipospos di sela-sela pelaksanaan tes urine di SMKN 1 Depok, Jumat (29/7).
Dikatakan dia, dari 1,7 juta jiwa penduduk Depok, 500.000 diantaranya adalah kalangan pelajar. Mereka sangat gampang sekali terpengaruh hal-hal negatif dalam pergaulan. Termasuk narkotik. Selain di sekolah-sekolah, BNK Depok juga gendar melakukan penyuluhan tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4G) di kalangan ibu rumah tangga dan pemuda. “Mereka nantinya diharap mampu mengontrol anak dan adik-adik mereka agar tidak terlibat dalam dunia narkotik,” harap Welman.
Selain itu, pihaknya juga melakukan sosialisasi melalui penyebaran poster, spanduk dan alat peraga lainnya. Bahkan dengan membentuk rukun warga (RW) bersih narkoba dan pembentukan kader dan ibu rumah tangga yang peduli tentang bahaya narkoba di semua kelurahan. “BNK terus berupaya menekan angka pengguna narkotik, terutama di kalangan pelajar. Target kami nanti, angka keterlibatan pelajar harus ditekan sampai nol persen, sehingga Kota Depok bersih dari peredaran narkoba,” tegas Welman.
Di tempat yang sama, Kepala SMKN 1 Depok Ocim Wiyaya menuturkan, siswa yang menjalani tes urine kali ini berjumlah 440 siswa. Mereka adalah siswa kelas XI yang baru masuk beberapa minggu lalu. Tujuannya untuk mengetahui dan mencegah agar tidak ada siswanya yang terlibat narkotik. “Kalaupun dalam tes tersebut terdapat pelajar yang menggunakan narkotika, kami akan adakan pembinaan. Tidak kami keluarkan dari sekolah, tetapi orangtua murid yang bersangkutan akan dipanggil untuk dilakukan kordinasi dengan sekolah. antara sekolah dan orangtua yang akan melakukan pembinaan,” terang Ocim.
Diakui Ocim, dari beberapa kali tes urine yang telah dilaksanakan, ada siswa yang diketahui sebagai pengguna narkotik jenis pil koplo dan ganja. Namun jumlahnya tidak banyak. “Sekitar satu persen yang diketahui menggunakan obat-obatan,” terangnya.
Tahun ini, dia berharap, jumlah siswa pengguna narkotika dapat berkurangi, bahkan tidak ada sama sekali. “Setiap sekolah menginginkan reputasinya dijaga dengan baik. Untuk itu kami terus mengimbau kepada murid-murid agar menjaga diri dalam pergaulan. Jangan sampai mereka terlibat narkotik,” tutup duta narkotika ini.
Kamis, 28 Juli 2011
Menpera dan Kapolri Tandatangani Nota Kesepahaman
DEPOK, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Manoarf tanda tangani nota kesepahaman pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) bagi anggota kepolisian dengan Kapolri Jenderal Timur Pradopo di Markas Komando Briob Kelapa Dua, Depok, Kamis (28/7).
Sebanyak 78 twin blok rusunawa akan di bangun di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada tahun 2011-2012. Rusunawa tersebut rencananya dapat menampung 5.000 anggota Polri. Dengan diresmikannya Rusunawa berbiaya sewa murah dan terjangkau ini, diharapkan akan membantu anggota kepolisian yang saat ini belum memiliki tempat tinggal. “Saya berharap pembangunan rusunawa tersebut akan menambah semangat bekerja dan berjuang untuk prajurit,” kata Suharso.
Suharso mengatakan, luas bangunan setiap rumahnya minimal 36m2. Ini berbeda dengan pembangunan kabine yang lalu, dimana dulu luas bangunannya 30 m2.
Selain rusunawa, kata Suharso, Kemenpera juga menawarkan program rumah murah untuk anggota Polri. Rumah tersebut dapat dibeli dengan cicilan sebesar Rp 220 ribu sampai dengan Rp 250 ribu per bulan selama 15 tahun. Dirinya juga sudah melakukan negosiasi dengan Bank Indonesia, sehingga rumah tersebut bisa dibeli tanpa uang muka. “selain rusunawa, pihaknya juga menawarkan program rumah murah,” terangnya.
Sementara itu Kapolri, Jenderal Timur Pradopo, mengatakan adanya pembangunan Rusunawa tersebut merupakan dukungan dari pemerintah dalam membantu tugas Polri. Salah satunya yaitu dengan menyediakan rumah sebagai tempat tinggal prajurit dan keluarganya. Saat ini terdapat 406 ribu anggota Polri di seluruh Indonesia. Namun yang sudah mendapatkan fasilitas perumahan baru 22 persen atau 24 ribu orang. Dengan adanya pembangunan perumahan tersebut, diharapkan dapat membantu menyediakan perumahan bagi anggota Polri. Diharapkan kerja sama ini bisa terjalin inimal mencapai 50 persen jumlah anggota yang bisa mendapatkan fasilitas rumah.
Menurut Timur, fasilitas perumahan tersebut bisa digunakan untuk sluruh anggota Polri terutama prajurit yang membutuhkan. Meskipun demikian, pemberian fasilitas ini memiliki konskuensi bagi anggota Brimob yaitu wajib memeliharanya. Menurut Kapolri masalah perumahan adalah masalah pokok kepolisian. Terutama bagi anggota dan purnawirawan. Tempat tinggal yang baik mempengaruhi dan mendukung mobilitas pembinaan anggota Polri. Apalagi Polri memliki tugas yang cukup berat. “Karena selama ini ada keterbatasan anggaran. Alokasi yang tersedia diprioritaskan pada kegiatan operasional,” katanya.
Dibutuhkan Pelbagai Cara Meningkatkan Tehnologi
DEPOK, Perkembangan bisnis tehnologi semakin cepat, sehingga dibutuhkan pelbagai cara untuk meningkatkan pengetahuan tentang tehnologi. Salah satunya dengan mengikuti Festival 2011 Center for Computing and Information Technology Fakultas Tehnik Universitas Indonesia (CCIT-FTUI). “Bisnis bidang tehnologi informasi pada masa mendatang akan terus berkembang. Dibutuhlan pelbagai cara untuk meningkatkan pengetahuan akan tehnologi,” kata Ketua Penyelenggara Information Technology (IT) Festival 2011 Center for Computing and Information Technology Fakultas Tehnik Universitas Indonesia (CCIT-FTUI) Eny P. Trianto di Depok, Kamis (28/7).
Eny mengatakan, CCIT-FTUI mengusung visi menjadi salah satu penyelenggara pelatihan dan pendidikan profesi di bidang IT yang unggul dan berkelas internasional. “IT Festival 2011 ini diisi dengan serangkaian kegiatan diantaranya basar IT, seminar, workshop, game competition,” terangnya.
Ia mengatakan, transaksi secara online saat ini terus berkembang begitu juga dengan jasa pembuatan web, media sosial network. Menurut dia masyarakat yang terjun dibidang IT harus memiliki pengetahuan dibidang tersebut, sehingga pendidikan pengetahuan teknologi sangat dibutuhkan masyarakat. “Para pelaku bisnis IT harus mampu mengkombinasikan kompetensi dan keahlian teknis. Pengalaman bisnis dan kemampuan memberikan solusi komprehensif,” ujar Eny.
Eny mengatakan, percepatan konsep dan perkembangan IT sendiri membuat kompetisi bidang tersebut sangat dinamis dan mampu menggerus para pelaku bisnis yang lamban dan tidak kreatif dalam merespon setiap perkembangan dan temuan-temuan baru teknologi. Untuk pihaknya menggelar Festival Teknologi Informasi yang digelar di Auditorium Fakultas Tehnik Universitas Indonesia. “Acara tersebut mengutamakan edukasi kepada para peserta untuk semakin menjiwai bisnis entrepreneursip,” katanya.
UI, kata dia, merupakan lokasi festival teknologi informasi yang pertama di gelar selanjutnya akan dilaksanakan di kampus Universitas Bina Nusantara
(Binus) dan juga Institut Teknologi Surabaya (ITS).
Eny mengatakan seminar mengenai IT Young Entrepreneursip banyak diminati oleh para mahasiswa karena tentunya akan menambah motivasi para pemuda untuk terjun di bidang teknologi. “Mahasiswa paling meminati IT Young Entrepreneursip,” tandasnya.
Polantas Diminta Tindak Tegas Angkot Ngetem
DEPOK, Sopir angkutan kota (angkot) dan penumpang mengeluhkan karut-marutnya Terminal Depok. Antrean panjang menuju pintu keluar terminal kerap membuat kesal. Bagaimana tidak, untuk keluar dari Terminal Depok diperlukan waktu minimal 30 menit. Hal itu terjadi karena sejumlah angkot dibiarkan berhenti di pintu keluar untuk mencari penumpang. Sehingga membuat kendaraan di belakangnya tidak dapat melaju. Tak jarang banyak sopir angkot meninggalkan kendaraannya hanya untuk ngobrol dengan rekan-rekannya. Akibatnya antrian panjang kendaraan pun tak terhindarkan lagi. Setidaknya mencapai 500 meter lebih. pan class="fullpost">
Pada jam tertentu, di pintu keluar memang dijaga petugas kepolisian. Namun, jika lengah dari pengawasan maka antrian panjang kembali terjadi. Padahal, sejumlah sopir angkot berharap dapat segera keluar dari terminal. Tak hanya itu, penumpang pun merasa tidak nyaman berada lama dalam terminal. Selain kotor dan bau, banyaknya pengamen juga sangat mengganggu penumpang. “Pas ada polisi yang berjaga sangat membantu. Mereka yang mengatur di pintu keluar sehingga nggak ada angkot yang ngetem. Tapi kalau nggak ada, saya bisa 45 menit dalam terminal. Penumpang pun akhirnya banyak yang turun dan bayar ongkos setengah,” ujar Umri, sopir M04 jurusan Depok Timur- Pasar Minggu, Kamis (28/7).
Dia berharap pihak polisi lalulinas menindak para sopir angkot yang menaik dan turunkan penumpang di depan pintu keluar terminal. Dia juga meminta kepada polisi agar mengatur di pintu keluar setiap waktu. “Kalau mau tertib memang harus dijaga jadi nggak ada yang berani ngetem lama-lama,” ujarnya.
Pernyataan sama juga dilontarkan, Uus, salah satu penumpang angkot. Dirinya memilih berjalan hingga dekat lampu merah Jalan Arif Rahman Hakim daripada harus naik angkot dari terminal. Uus merasa tidak nyaman karena menghabiskan waktu lama. “Masa mau keluar dari terminal saja sampai 45 menit, ini sudah menghabiskan waktu saya. Lebih baik jalan kaki sebentar dan langsung naik angkot dari depan Jalan ARH,” ucap Uus.
Kanit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa) Polresta Depok, AKP Untung menegaskan, pihaknya tidak akan pernah melakukan kompromi dengan para sopir angkot yang kedapatan ngetem di depan pintu keluar terminal. Pada jam tertentu dirinya berjaga di depan pintu keluar sehingga tidak ada kendaraan yang berhenti. Seluruh penumpang harus naik dari dalam terminal. Kendati demikian, dia mengakui jika tidak dijaga maka antrian kembali terjadi. “Saya tidak tebang pilih. Kalau ada angkot yang ngetem di jalur keluar terminal akan kita tindak,” tegas Untung.
Setiap hari, dirinya berjaga pagi dan sore antara pukul 06.00-09.00 WIB dan pukul 16.00-20.00 WIB. Dia tidak memungkiri saat tidak dijaga olehnya, maka yang beraksi adalah para calo. Mereka yang melindungi para sopir angkot untuk ngetem di pintu keluar terminal. Para calo sengaja mencari dan menaikkan penumpang di depan terminal dengan mengharapkan imbalan dari para sopir angkot. Hal ini tentu saja menghalangi kendaraan lain yang ingin keluar dari terminal sehingga jalur menjadi macet dan terjadi antrian. Untuk itu, kata Untung, ia bersama dua anggotanya selalu standby di depan pintu keluar Terminal untuk mengingatkan para sopir angkot agar tidak ngetem di jalur keluar terminal. “Saya tidak akan bermain mata dengan calo. Bagi sopir yang membandel langsung kita tilang,” tegasnya.
Karena itu, Untung mengimbau khususnya kepada para pengguna angkutan umum agar saat ingin naik angkutan sebaiknya didalam terminal, dan bagi para pengemudi angkot sebaiknya menaikkan dan menurunkan penumpang di dalam terminal sehingga arus keluar masuk di Terminal Depok menjadi tertib dan lancar.
Polresta Depok Musnahkan Ribuan Botol Miras
DEPOK, Sedikitnya 7468 botol minuman keras (miras) jenis anggur putih, anggur merah, jamu kuda laut, bir, mensoin, topi miring, serta 21 ciu di musnahkan jajaran Polresta Depok. Minuman keras tersebut merupakan hasil sitaan operasi penyakit masyarakat. Kadar kandungan alkohol yang terdapat didalam minuman tersebut mencapai 20 persen. “Minuman yang kita musnahkan merupakan hasil sitaan dari masyarakat, melalui operasi pekat. Kadar kandungan alkoholnya mencapai 20 persen,” terang Wakapolresta Depok, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) A M Kamal, Kamis (28/7).
Menurutnya, razia miras dilakukan secara rutin disetiap pelosok wilayah hukum Polresta Depok. Dari mulai café, toko jamu, pedagang kelontong, sampai dengan rumah billiard. Razia pun akan lebih digencarkan selama bulan suci Ramadan. “Tidak ada kesempatan bagi penjual minuman keras di Kota Depok,” tegas Kamal.
Kamal juga telah memerintahkan jajarannya untuk memantau setiap café, rumah bernyanyi, lokasi konser dangdut, serta titik-titik rawan lainnya. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada peredaran miras dan narkoba. “Kita tidak ingin sampai kecolongan,” tutur mantan Kapolsek Cilandak, Jakarta Selatan itu.
Di tempat sama, Kasat Narkoba Polresta Depok, Komisaris Polisi (Kompol) Djitu Martono mengamini pernyataan wakapores. Menurutnya, razia miras dilakukan secara rutin di sejumlah tempat seperti: café, toko jamu, pedagang kelontong, billiard, maupun di lokasi konser. “Kita tidak ingin bulan puasa dinodai peredaran minuman keras,” ujarnya.
Ia mengatakan, Polresta Depok menyita 4440 botol miras, Polsek Cimanggis 294 botol, Polsek Sukmajaya 219 botol dan 21 jerigen ciu, Polsek Pancoran Mas 400 botol, Polsek Sawangan 500 botol, Polsek Limo 800 botol, Polsek Beji 439 botol, dan Polsek Bojonggede 48 botol. “Miras yang kita sita merupakan hasil operasi dari seluruh jajaran pores dan posek,” terang Djitu.
Pemusnahan dilakukan depan Aula Admani Adhi Wedana, Polres Depok. Sebelum dilakukan pemusnahan dengan menggunakan mesin giling. Secara simbolis Wali Kota Nur Mahmudi Ismail, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rintis Yanto, Ketua DPD PAN: Hasbullah Rahmat, tokoh pemuda: Pradi Supriatna, Ketua FPI: Habib Idrus Al Ghadri, para tokoh masyarakat menuangkan ciu kedalam selokan air.
Bahkan, Wali Kota Nur Mahmudi bersama Ketua FPI Depok Idrus Al Gadhri didaulat mengendarai mesin giling. Padahal, keduanya kerap memiliki pandangan berbeda tentang rumah bernyanyi. Namun, keduanya seperti asik menggiling ribuan miras yang tersedia.
Idrus menegaskan, langkah pemusnahan miras yang dilakukan oleh kepolisian sudah tepat untuk menghormati bulan suci Ramadan. Namun, pihaknya akan menagih janji Kapolres apabila pada bulan Ramadan masih ditemukan peredaran miras. “Kita pegang janji Kapolres, tak ada miras selama bulan suci Ramadan ini. Apabila terbukti ada, saya tagih janji Kapolres,” tegasnya.
Dia menambahkan, ulama di Kota Depok tidak ingin melihat Depok semakin hancur. Makanya, bila masih ada ditemukan miras di Depok, para ulama bersepakat untuk meminta Kapolresta Depok bertindak tegas. “Kalau tidak, jangan salahkan masyarakat bila bertindak sendiri-sendiri,” ujar Idrus.
Rabu, 27 Juli 2011
Pemkot Depok Susun KLHS
DEPOK, Maraknya pembangunan yang tidak memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan di Kota Depok, membuat Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Depok, Rahmat Subagyo gerah. Ia pun bersama Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Somad mengumpulkan para Kepala Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD), Camat, pimpinan LSM, dan Ormas membuat Focus Group Disscusion (FGD) tentang penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). “Kita tidak ingin lingkungan di Kota Depok rusak,” kata Ramhat, di gedung Sasono Mulyo, Jalan Jatimulya, no. 30 Kecamatan Cilodong, Rabu (27/7).
Rahmat mengatakan, KLHS adalah sebuah bentuk tindakan strategis untuk menuntun dan mengarahkan pembangunan sehingga tidak menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan. “Kita tidak ingin pembangunan selalu menimbulkan dampat negatif,” ujarnya.
Menurutnya, KLHS merupakan jiwa dalam rencana tata ruang wilayah yang dapat menjamin pembangunan berkelanjutan. Penatan ruang yang termasuk dalam KLHS harus memperhatikan fungsi kelestarian dan kelangsungan daya dukung serta daya damping sehingga penataan ruang dapat berlangsung harmonis dan terpadu sesuai dengan UU No. 26 Th. 2007 tentang Penataan Ruang. “Tidak ada lagi yang boleh melanggar,” papar Rahmat.
Wakil Wali Kota, Idris Abdul Somad berharap KLHS dapat menjadi acuan dalam menentukan kebijakan, rencana, atau program. “KLHS merupakan proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup,” katanya.
Idris mengatakan, penerapan KLHS menjadi sangat penting, bahkan telah menjadi salah satu instrumen wajib untuk pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Saya berharap penyusunan KLHS dapat memastikan kajian dampak lingkungan yang tepat untuk semua tahap keputusan strategis sehingga relevan untuk tercapainya pembangunan yang berkelanjutan,” harapnya.
Dia menambahkan, KLHS dapat memuat keterkaitan antara aspek biofisik, sosial, dan ekonomi. “Semoga penyusunan KLHS ini bukan hanya menjadi dokumen kajian belaka, tetapi dapat diimplementasikan oleh seluruh pihak dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di kota Depok,” tandasnya.
Pembangunan RSUI Dimulai Akhir 2011
DEPOK, Kepala Kantor Komunikasi Universitas Indonesia (UI), Vishnu Juwono mengatakan pembangunan rumah sakit riset berkelas internasional di UI akan dimulai akhir 2011. “Proses tendernya sudah dimulai, bila tidak ada halangan akhir 2011 sudah dimulai,” terangnya, di kampus UI, Rabu (27/7).
Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) yang berskala internasional tersebut rencananya akan di bangun di dekat Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM). Persiapan pembangunan terus dilakukan dan sudah mencapai sekitar 80 persen. Saat ini, kata Vishnu, UI masih menentukan pemilihan desain. “RS ini akan menjadi sebuah rumah sakit yang berkelas internasional,” ujarnya.
Vishnu menuturkan, rumah sakit berstandar internasional tersebut tidak hanya dijadikan tempat pendidikan dan riset untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, tapi juga sebagai pelayanan bagi orang sakit. “RS tersebut nantinya juga akan dikembangkan sistem komputerisasi, dengan mengembangkan sistem manajemen modern,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Kantor Sekretariat Pimpinan UI, Devie Rachmawati menerangkan, setelah rumah sakit tersebut selesai dibangun, Fakultas Kedokteran UI yang berada di Salemba, Jakarta Pusat, akan segera dipindahkan ke Depok. Namun untuk program spesialisasi akan tetap di Salemba.
Devie menambahkan, rumah sakit tersebut, juga akan menjadi pusat layanan bagi warga Depok yang membutuhkan pengobatan, sehingga nantinya juga akan meringankan warga Depok dalam memperoleh pelayanan kesehatan. “Warga Depok tidak perlu jauh-jauh berobat ke rumah sakit elite di Depok, cukup datang ke RSUI juga sudah memenuhi standar internasional,” katanya.
Dia berharap pembangunan berjalan sesuai rencana sehingga dapat selesai pada waktunya. Mengenai pendanaan, terang Devie, rumah sakit tersebut akan didanai lembaga dari Jepang. “Pendanaan pembangunan rumah sakit rencananya dari lembaga dari Jepang. Kita pastikan akan di bangun tahun ini,” katanya.
Warga Dihimbau Tak Besedekah di Jalan
Dia menyarankan agar masyarakat dapat memenafaatkan lembaga-lembaga legal untuk menyalurkan bantuannya. Diharapkan dengan memanfaatkan lembaga legal, bantuan akan sampai ke tangan orang yang benar-benar membutuhkan. “Memiliki kepedulian terhadap sesama itu sangat baik, tapi kepedulian harus sesuai system. Jangan sampai kepedulian malah merusak tatanan masyarakat,” tutur Samadikun.
Samadikun mengingatkan, pemberian sedekah kepada para pengemis di pinggi jalan tidak juga mengangkat derajat mereka. Namun, bila pemberian sedekah dilakukan melalui lembaga-lembaga resmi maka tidak menutup kemungkinan dapat mengangkat derajat mereka. “Lembaga resmi dapat memberikan keilmuan bagi para pengemis melalui pelbagai macam pelatihan,” katanya.
Ia melanjutkan, memasuki bulan Ramadan, fenomena pengemis di jalan-jalan protokol semakin merajalela. Bulan suci tersebut dipandang sebagai kesempatan mendapatkan berkah dari mereka yang berasal dari kelas ekonomi bawah. “Kalau Satpol PP tidak tegas mereka akan berduyun-duyun masuk ke Depok. Solusinya, ya pemerintah harus mengeluarkan surat edaran atau himbauan agar masyarakat tidak memberikan kesempatan mereka berada di Depok,” kata Samadikun.
Ustad yang mendapat julukan raja kere ini lebih jauh meminta, Pemkot Depok secara aktif melakukan komunikasi dengan tokoh masyarakaat dan agama membahas banyak hal termasuk fenomena memberikan bantuan kepada orang tidak mampu. “Komunikasi yang kita lakukan dengan tokoh masyarakat dan agama dapat melahirkan solusi yang tidak menyebabkan ketersinggungan umat,” tutur Sadikun.
Kepala Seksi (Kasie) Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Diki Erwin mengimbau agar masyarakat tidak menyalurkan sedekah kepada pengemis di jalanan. Namun, secara prinsip pihaknya tak melarang masyarakat untuk bersedekah atau orang yang memang membutuhkan. Akan tetapi, Satpol PP tidak memperbolehkan aktivitas tersebut dilakukan di jalanan. “Sama sekali tidak diperkenankan meminta-minta atau mengemis di jalanan. Di satu sisi, jalanan bukan untuk hal yang seperti itu dan kami tidak membiasakan profesi pengemis sebagai pekerjaan yang dikembangkan,” ujarnya.
Menurutnya, saat ini ada sebuah fenomena yang tak layak dijadikan sebagai budaya pada bulan puasa. Di mana Ramadan seolah-olah menjadi budaya orang untuk meminta-minta. “Ramadan bukan untuk berpuasa, tapi mereka senang karena mereka bisa bisa meminta-minta,” katanya.