DEPOK, Sebanyak 16.565 mahasiswa perguruan tinggi se-Indonesia, Selasa (27/9), mengikuti ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2011 di Kampus Universitas Indonesia. Kejuaraan yang sudah diselenggarakan keempat kalinya oleh PT Pertamina semakin semarak. Buktinya setiap tahun jumlah peserta bertambah. Tahun ini peningkatan peserta mencappai 22,7 persen jika di bandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 13.500 peserta. Peningkatan tersebut menunjukkan titik cerah harapan baru kemajuan minat da inovasi mahasiswa dalam bidang sains. OSN dibagi dalam empat kelompok, yaitu Matematika (5.051), Biologi (4.690), Kimia (3.622) dan Fisika (3.202).
Menurut Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PT Pertamina (Persero) Rukmi Hadihartini, Pertamina akan memberikan beasiswa kepada juara terbaik OSN 2011. Beasiswa tersebut akan diberikan pada mahasiswa di semester VI-VIII. “Tahun ini kami akan melakukan pendataan secara serius untuk memberikan beasiswa kepada juara terbaik,” kata Rukmi saat pembukaan OSN 2011 di UI.
Selain itu, pihaknya juga akan memberikan insentif kepada perguruan tinggi (PT) yang mahasiswanya menjadi juara. Sehingga bukan hanya mahasiswa yang berlomba bersaing, tetapi juga lembaga pendidikan. Hal itu dilakukan guna memacu PT agar memiliki semangat lebih tinggi untuk mengembangkan pendidikan. “Besar harapan kami agar OSN mampu mencetak generasi muda Indonesia yang handal dalam bidang sains. Tujuannya untuk peningkatan kualitas pembangunan SDM khususnya di bidang sains. Serta dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan sains dunia,” tambah Rukmi.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Djoko Santoso menilai jumlah peserta bidang sains kurang. Dari 5,2 juta mahasiswa Indonesia, kata dia, hanya 16 ribu saja yang mengikuti ajang ini. Untuk itu dia mendorong agar mahasiswa bidang sains memiliki minat yang lebih besar lagi. Tercatat, kata Djoko, jumlah PTN sebanyak 31 dan PTS mencapai 3.000. “Belum semua PTN ikut serta dalam OSN ini,” tandas Djoko.
Mantan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menambahkan, sains mengajarkan keuniversalan dan ketidakseragaman. “Dengan sains pula dapat diterapkan pola persaingan secara sehat,” tambah Djoko.
Sementara itu, Rektor UI, Gumilar R Somantri berharap ajang tersebut dapat menciptakan mahasiswa aktif, inovatif, dan kreatif. Menurut dia, banyak hal yang dapat dihasilkan dari bidang sains. “Sains itu teoritik, untuk mengubah peradaban bagaimana mengubah excercise jadi logic. Banyak hal yang bisa dihasilkan berguna bagi bangsa dan negara,” ungkapnya.
Selasa, 27 September 2011
Juara OSN Dapat Beasiswa Ikatan Dinas
Gedung Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila Diresmikan
DEPOK, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Universitas Pancasila (UP) Ir Suyono Sosrodarsono didampingi Rektor Universitas Pancasila (UP), Dr. Edie Toet Hendratno meresmikan pemakaian gedung fakultas Pariwisata di kampus UP Jalan Raya Lenteng Agung-Depok, Selasa (27/9).
Menurut Rektor UP, Edie Toet Hendratmo, Fakultas Pariwisata merupakan fakultas ketujuh yang dimiliki UP. Penambahan fakultas ini, katanya, untuk memenuhi tingginya permintaan masyarakat dan dunia bisnis terhadap lulusan program S1 pariwisata. “Hingga tahun 2009, belum ada perguruan tinggi yang memiliki program S1 pariwisata,” katanya.
Ia mengatakan, gedung Fakultas Pariwisata di bangun dengan sistem build operate transfer (BOT). Pembangunan sepenuhnya dibiayai oleh Lembaga Bahasa dan Pendidikan Profesional (LBPP). “UP tidak mengeluarkan anggaran untuk pembangunannya,” katanya.
Dengan sistem BOT tersebut, ujar rektor, gedung Fakultas Pariwisata akan menjadi milik UP setelah 15 tahun digunakan bersama LBPP LIA. “Tidak semua universitas punya lembaga bahasa inggris, jadi ini bisa dikembangkan lagi,” tuturnya.
Kedepan, lanjut rektor, universitas dan yayasan akan terus memikirkan perubahan-perubahan fasilitas baru dengan menyiapkan pembangunan fasilitas gedung lainnya.
Ditempat yang sama, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Universitas Pancasila, Ir Siswono Yudo Husodo mengatakan, yayasan universitas Pancasila hingga saat ini terus melakukan perbaikan dan menambah berbagai fasilitas untuk menghadapi persaingan antar sesama perguruan tinggi. Penambahan fakultas Pariwisata ini, kata Siswono, karena melihat banyaknya potensi pariwisata di Indonesia yang perlu dikembangkan. “Potensi peningkatan kesehjateraan rakyat lebih besar ada di pariwisata, jadi perlu pengembangan yang lebih baik,”ungkap Siswono.
Menurutnya, Indonesia adalah negara terindah di dunia dengan potensi pariwisata terbanyak seperti wisata pantai, candi-candi tua, wisata bawah laut, dan lainya. Untuk itu, lanjutnya, fakultas pariwisata UP yang sudah dimulai sejak dua tahun lalu telah memfokuskan pada bidang pengembangan resort turis. “Kita ingin mengembangka resort turis, begitu banyak pariwisata yang belum dikembangkan,” katanya.
Kejaksaan Depok Tetapkan Satu Tersangka Korupsi
DEPOK, Kejaksaan Negeri Kota Depok telah menetapkan satu tersangka kasus korupsi pengadaan lahan tiga gedung kecamatan senilai Rp 6,741 miliar. Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Kota Depok Farhan, penetapan status tersangka tersebut berdasarkan pengumpulan bukti-bukti yang cukup. Serta hasil keterangan saksi maupun saksi ahli. “Kita sudah menetapkan satu tersangka. Namun tidak bisa kita umumkan sekarang. Kita jadikan dia sebagai tersangka karena bukti yang kita miliki sudah cukup. Kemungkinan jumlah ini bisa bertambah. Apalagi, ini kan kasus korupsi jadi tidak mungkin sendiri melakukannya,” katanya, Selasa (27/9).
Farhan mengungkapkan, penetapan satu orang tersangka tersebut merupakan hasil pemeriksaan sejumlah saksi. Sebelumnya, Kejari dalam kasus korupsi pengadaan tiga kecamatan telah memeriksa 20 saksi. Ia enggan menyebutkan nama dan inisial tersangka untuk penyelidikan lebih lanjut. “Kalau nama jangan dulu lah, kita kan masih dalam proses pengembangan. Penetapan sebagai tersangka juga baru dua minggu yang lalu. Pastinya, dia juga punya jabatan strategis,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya telah mengumpulkan dua bukti yang cukup untuk menetapkannya sebagai tersangka. Mengenai kerugian negara, ujar Farhan, pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurutnya, tersangkat dijerat dengan UU tentang tindak pidana korupsi NO. 31 tahun 1999 pasal 2 atau 3. “Sekarang kita menunggu hasil pemeriksaan BPK dan BPKP,” kata Farhan.
Farhan membantah kalau pihaknya sudah menetapkan 10 tersangka dalam kasus pengadaan lahan di tiga Kecamatan. “Berita itu tidak benar. Kita baru menetapkan satu tersangka kok, dari mana ada 10 tersangka. Sekali lagi, itu bukan dari keterangan kejari Depok,”tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Sekdis Tarkim) Nasrun mengaku enggan berkomentar mengenai kasus korupsi pengadaan tiga lahan kantor kecamatan tersebut. Dirinya hanya mengaku pernah dimintai keterangan sebagai saksi sebanyak tiga kali. “Untuk kasus ini, saya tidak bisa memberikan komentar. Silahkan saja tanyakan langsung pada Kejaksaan,” tuturnya.
Radikalisme di Indonesia Sudah Masuk Bayaha Laten
DEPOK, Menurut Rektor Universitas Pancasila (UP) Edie Toet Hendratno bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh Kepunton, Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng) menunjukan radikalisasi di Tanah Air sudah masuk kedalam bahaya laten. Perlu penagangan serius dari semua pihak untuk menangkal keberadaan kaum radikal. “Tidak hanya pemerintah yang memiliki tanggungjawab menangkal radikalisme. Kita semua turut bertanggungjawab menangkal gerakan ini. Mencari akar masalah yang sebenar-benarnya,” katanya usai meresmikan Gedung Fakultas Pariwisata-LBPPLIA, Penandatangan MoU Pembangunan ATM Center, dan Penyerahan Sertifikat ISO17025 Fakultas Farmasi, Selasa (27/9).
Edie melihat lemahnya pemahaman aqidah menjadi salah satu indikator terjadinya gerakan radikalisme. Untuk masalah ini, kata dia, pemerintah harus ikut bertanggungjawab memberikan pemahaman terhadap masyarakat. “Pemahaman Aqidah yang lemah membuat orang mudah terhasut,” katanya.
Edie menuturkan, solusi penanganan masalah radikalisme adalah menjalankan nilai-nilai Pancasila. Dari sila pertama hingga sila terakhir. Nilai-nilai ini lah yang diajarkan di dalam kampus. “Kami UP sudah menjalankan hal tersebut. Kalau memang kampus lain masih menganggap Pancasila sebagai dasar negara, ya terapkan ajaran Pancasila,” katanya bangga.
Dia menambahkan, penerapan Pancasila dengan baik dan benar akan berpengaruh terhadap minimnya gerakan radikalisme. Sebab, Pancasila mengandung falsafah bangsa Indonesia. “Dengan begitu masyarakat tidak lagi percaya terhadap nilai-nilai lain,” kata Edie.
Secara terpisah, Rektor Universitas Indonesia (UI) Gumilar Rusliwa Somantri mengatakan, untuk mengatasi masalah radikalisme yang terjadi di Indonesia perlu melibatkan para pakar dari pelbagai disiplin ilmu. “Sampai ini belum ada kajian secara komprehensif dari pelbagai disiplin ilmu,” katanya.
Gumilar melihat selama ini sosiolog tidak dilibatkan dalam mengatasi atau menangkal radikalisme. Harusnya, kata dia, sosiolog dilibatkan untuk melihat suatu yang tidak tampak atau laten. “Sosiolog harus dilibatkan untuk melihat suatu yang tidak tampak,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) International Confrence of Islamic Scholars (ICIS) KH Hasyim Muzadi mengingatkan, dalam sebuah negara Islam formal belum tentu pemerintahan dan ajaran Islam dapat berjalan dengan baik. “Banyak Negara-negara Timur Tengah yang menerapkan Islam sebagai dasar Negara. Tapi apa yang terjadi, kita temui adanya pemerintah negara-negara itu yang menyengsarakan rakyatnya, pemimpin yang dictator dan tidak mau turun dari jabatannya,” kata dia.
Hasyim mengungkapkan, beberapa negara di Timur Tengah yang menerapkan Islam secara tektual dalam bentuk negara belum dapat menjamin aplikasi ajaran dan prinsip Islam. Dirinya mencontohkan, konflik yang terjadi pada Libya, Mesir, Pakistan dan lainnya menjadi contoh paling mutakhir. ”Umat Islam harus kembali kepada piagam madinah yang pernah dibuat Nabi Muhammad SAW. Dalam piagam Madinan tersebut Nabi Muhammad tidak menyebut bentuk formal Negara. Sebaliknya, hanya menetapkan nilai-nilai kenegaraan dengan mengedepankan semangat persaudaraan antaragama dan keyakinan lokal,” katanya.
Menurutnya, bentuk formal sebuah Negara merupakan masalah Ijtihadi dan bukan Syar’i. “Atas dasar itu menurut saya, bentuk formal sebuah negara itu merupakan masalah ijtihadi (hasil pemikiran manusia, red) dan bukan Syar’I (hukum baku agama),” terang pengasuh Pesantren Al-Hikam ini.
Dikatakannya, ketidakmampuan dalam memahami prinsip piagam Madinah tersebut membuat banyak orang yang menganggap bentuk negara berdasarkan agama merupakan bagian dari syari’at. “Berangkat dari ketidak mampuan memahami prinsip Piagam Madinah itu lah lahir gerakan radikalisme agama yang terjadi di tengah masyarakat,” ujar Hasyim.
Mantan Ketua PBNU itu menilai, proses deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah akan lebih efektif jika dilakukan dari daerah oleh masing-masing kepala daerah. Tentunya dengan berkoordinasi dan bekerja sama antarlembaga. Dia mencontohkan beberapa lembaga diantaranya: BNPT, Kementeian dalam Negeri, Kemenag, Pesantren-pesantren di daerah. “Dengan cara itu akan lebih efektif dan murah,” katanya.
Lima Pejabat Perwira Kepolisian Polresta Depok Diganti
DEPOK, Lima pejabat perwira kepolisian jajaran Polresta Depok, Selasa (27/9) pagi, melakukan serah terima jabatan di halaman utama Mapolresta Depok. Acara serah terima jabatan dipimpin langsung Kapolresta Depok Komisaris Besar (Kombes) Mulyadi Kaharni.
Kelima pejabat yang diganti adalah: Kapolsek Pancoran Mas Kompol, Ismail Usman dipindah tugas ke bagian Analisis Polda Metro Jaya. Jabatannya diisi Kompol Agus Salim.
Selanjutnya, Kapolsek Sukmajaya, AKP Febriansyah menjadi Kasat Reskrim Polres Depok. Posisinya lamanya digantinkan AKP Antonius Agus Rahmanto—sebelumnya menjabat Kanit Resmob Polrestro Jakarta Selatan—.
Kapolsek Cimanggis, Kompol Lilik Irjanto dipindah tugaskan menjadi Wakapolsek Penjaringan. Jabatan Kapolsek Cimanggis diisi AKP Firman Andreyanto.
Setelah itu Kasat Lantas Polres Depok, Kompol Slamet Widodo, dipindah tugas menjadi Kasi Prasarana Jalan (Pras Jal) Subdit Dikyasa Polda Metro Jaya. Jabatannya diisi Kompol Samodra.
Kasat Reskrim Polres Azhar Nugrogo dipindah menjadi Kapolsek Sunda Kelapa. Sementara jabatan Kasat Reskrim diisi oleh AKP Febriansyah.
Menurut Kombes Pol Mulyadi Kaharni, serah terima jabatan merupakan salah satu langkah perbaikan dari Polda Metro Jaya terhadap wilayah. Dia berharap pergantian ini dapat meningkatkan keamanan dan pelayanan. “Polisi harus dapat menjadi pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat,” katanya.
Mulyadi berpesan pejabat baru bisa terus menumbuh kembangkan budaya pekerjaan prima dan terbaik kepada masyarakat. Memberikan pelayanan keamanan yang optimal. “Apa yang sudah berjalan dengan baik tinggal dilanjutkan,” katanya.
Senin, 26 September 2011
OPD Depok Diminta Sukseskan Bulan Dana PMI
DEPOK, Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menargetkan raih Rp385,5 juta. Wakil Wali Kota Depok, Idris Abdul Somad meminta seluruh Organisasi Peringkat Daerah (OPD) Kota Depok terlibat secara langsung mensukseskan bulan dana PMI tersebut. Memenuhi target yang sudah ditetapkan. “Saya meminta kepada seluruh OPD untuk terlibat secara langsung, sehingga kegiatan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program Pemerintah Kota Depok dalam memajukan dan mensejahterakan warganya,” kata Idris saat membuka secara resmi pencanangan bulan dana PMI Tingkat Kota Depok di aula lantai lima Balaikota Depok, Senin (26/9).
Dihadapan Sekretaris Daerah (Sekda) Etty Suryahati, Asisten Tata Praja (Astapraja) yang juga Ketua PMI Kota Depok Syaid Cholid, kepala OPD, camat, dan lurah se-Kota Depok, Idris mengingatkan, secara resmi PMI nasional menargetkan dana sebanyak Rp3,16 miliar untuk membantu menanggulangi bencana. Itu artinya, PMI Depok harus turut berpartisipasi membantu gerakan kemanusiaan ini. “Gerakan bulan dana PMI adalah usaha kemanusiaan dalam menghimpun dana yang digunakan untuk membantu kesiapsiagaan penanggulangan bencana,” ujarnya.
Idris menuturkan, penanggulangan bencana yang dimaksud adalah: bencana alam. Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk usaha kesehatan, tranfusi darah, pengembangan pendidikan, pembinaan generasi muda, pembangunan masyarakat, pembinaan masyarakat, penyebarluasan rasa kasih sayang, dan perdamaian sesama umat manusia. “Semua itu dilaksanakan Palang Merah Indonesia,” kata Ketua Pencanagan Bulan Dana PMI Depok.
Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok berharap PMI Depok dapat meneguhkan semangat dan memantapkan komitmen untuk tetap memberikan pelayanan kemanusiaan serta kesehatan kepada seluruh masyarakat Depok. “Jadikan momen ini sebagai kesempatan milik semua pihak tanpa kecuali untuk memberikan sumbangan melalui PMI Kota Depok demi prikemanusiaan, sebagai salah satu wujud dan peran serta nyata ingin menolong sesama,” tukas Idris.
Idris juga berharap PMI Kota Depok dapat terus berperan aktif dalam memberikan bantuan dan pertolongan kemanusiaan seperti yang telah dilakukan selama ini. Dengan mengirimkan relawan-relawan ke lokasi bencana tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam, gempa Yogya, gempa Pangandaran, dan longsor di Situ Gintung. “PMI dapat menjadi contoh dan teladan dalam memberikan pelayanan kemanusiaan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat,” harapnya.
Wakil wali kota menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat yang ada di Kota Depok untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung bulan dana PMI tingkat Kota Depok tahun 2011 ini, sehingga target yang telah ditentukan yaitu Rp 382.5 juta tercapai. “Melalui kupon dengan nilai Rp1000 per lembar kita dapat merealisasikan target tersebut dengan baik,” terang Idris.
Ketua PMI Depok, Syaid Cholid yakin target tersebut bakal tercapai karena bulan dana PMI dipimpin langsung wakil wali kota. “Kalau wakil wali kota yang memimpin sudah pasti seluruh kepala OPD, camat, dan lurah akan berpartisipasi secara aktif. Itu sudah menjadi budaya,” katanya.
Syaid meminta partisipasi membantu sesama yang digagas PMI tidak menjadi beban masyarakat. Pasalnya, gerakan bulan dana PMI tidak bersifat memaksa. “Bila masyarakat ingin membantu sesama dengan menyisihkan uang Rp1000 maka itu sangat berarti bagi para korban bencana,” katanya.
Enam Kelurahan Dapat 500 Sertifikat Prona
DEPOK, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok akan menyerahkan 500 sertifikat program nasional (Prona) kepada warga di enam kelurahan, yakni: Kelurahan Tapos, Kelurahan Cimpaen, Kelurahan Bojongsari, Kelurahan Bojongsari Baru, Kelurahan Sawangan, dan Kelurahan Pasir Putih. Enam kelurahan tersebut merupakan wilayah paling rentan terjadinya serifikat ganda di Kota Depok. “Kami akan menyerahkan sertifikat Prona tahun anggaran 2011. Mudah-mudahan akhir Oktober seluruh sertifikat selesai dan bisa langsung diserahkan kepada pemiliknya,” terang Kasubag Tata Usaha BPN Kota Depok, Dedi Daskin usai upacara Hari Ulang Tahun Agraria ke 51 di lapangan BPN Kota Depok, Kota Kembang, Sukmajaya, Depok, Senin (26/9).
Menurutnya, 500 sertifikat Prona sedang dalam proses perapihan dan pendataan. Sertifikat gratis ini diberikan untuk warga di enam kelurahan dari tiga kecamatan yakni: Kecamatan, Kecamatan Bojongsari serta Kecamatan Sawangan. “Sekarang semuanya tengah dalam proses akhir,” ujar Dedi.
Didi mengatakan, jumlah masyarakat yang mengikuti program sertifikat gratis lebih meningkat jika di bandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2011 mencapai 500 sertifikat bidang, sedangkan tahun 2010 hanya mencapai 300 bidang. Untuk pembuatan sertifikat prona tahun 2012, ujar Dedi, jumlahnya belum dapat dipastikan. Tergantung permintaan dari setiap kelurahan. Setelah itu baru diajukan ke BPN. “Proses sertifikat prona dari tahun ke tahun berjalan lancar tida ada kendala apapun. Kita berharap kelancaran ini tetap terjadi di tahun-tahun mendatang,”ungkap Dedi.
Sebelumnya, Wali Kota Nur Mahmudi Ismail yang didaulat sebagai inspektur upacara secara simbolis melakukan penyematan tanda kehormatan Satya Lencana Karya sebagai penghargaan atas kesetian, pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan kedisiplinan dalam menlaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara terus menerus terhadap bangsa dan negara. Serta penyerahan 11 sertifikat bagi peserta prona, proda, layanan sertifikat Larasita serta tanah wakaf instansi pemerintah.
Dalam kesempatan itu, Nur Mahmudi membacakan pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang himbauan untuk membenahi dan menata pertanahan di negeri ini. Mengembangkan kemampuan dan kapasitas, serta harus menjalani tata aturan untuk mengatasi konflik penggunaan tanah antar sektor. “Penyelenggaraan dan pelayanan sertifikasi tanah yang dilakukan BPN Kota Depok cukup baik. Hal itu dapat dijadikan pemicu untuk terus berbuat dan berbenah,” ujar Nur Mahmudi.
Jumat, 23 September 2011
Warga Miskin Depok Terancam Tak Dapat Gunakan Kartu Jamkesda
DEPOK, Warga miskin di Kota Depok terancam tak lagi dapat menggunakan kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk berobat, karena anggaran Jamkesda tahun 2011 sebesar Rp18 miliar sudah hampir habis. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok berencana mengajukan anggaran belanja tambahan (ABT) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok agar dimasukkan ke APBD Perubahan. Kebutuhan biaya tambahan mencapai Rp7 miliar. “Prediksi kami anggaran yang ada saat ini bakal minus. Untuk itu kami mengajukan dana tambahan untuk menjaga agar dana cukup hingga akhir tahun,” Jumat (23/9).
Menurutnya, dana Jamkesda sebesar Rp18 miliar itu diperuntukkan bagi 183.791 peserta. Besarnya pengeluaran dana Jamkesda itu, dipergunakan untuk mengobati penyakit kronis, di antaranya penyakit bawaan, kanker dan cuci darah. “Pengobatan bayi kembar siam yang dirawat di RSCM menelan biaya Rp200 juta,” kata Hardiono.
Hardiono mengatakan, minimnya dana Jamkesda saat ini dan bila dana ABT belum cair, maka pihaknya terpaksa berhutang dulu ke pihak rumah sakit yang sudah melakukan kerjasama dengan Pemkot Depok. “Kedepan, peserta Jamkesda itu tidak boleh merokok. Karena itu, kami akan terus memberikan pendampingan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Jamkesda Kota Depok Eny Ekasari mengakui, minimnya sisa anggaran Jamkesda tahun 2011 ini, disebabkan sebagian dana sebesar Rp 18 miliar tersebut dipergunakan untuk melunasi tunggakan Pemkot Depok tahun 2010 ke sejumlah rumah sakit. “Wajar jika anggaran Jamkesda tahun 2011 saat ini menipis, karena sebagian dipergunakan untuk bayar hutang,” katanya.
Menanggapi usulan ABT dana Jamkesda dalam APBD perubahan tahun 2011 ini, anggota DPRD Kota Depok Ernawati menegaskan, sebelum usulan itu disampaikan oleh Dinkes – dia minta data akurat soal besarnya pembayaran hutang dan yang sudah terpakai selama enam bulan ini untuk membayar biaya perobatan pasien Jamkesda. “Data yang ada ditangan anggota Komisi D, bahwa hutang Pemkot Depok selama tahun 2010 lalu, berkisar Rp 4 miliar. Jadi, kalau dikatakan anggaran yang ada sudah hampir habis, maka perlu ada data besarnya pengeluaran pasien miskin selama tahun 2010 dan hingga pertengahan tahun 2011 ini,” tegas anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar itu.
Dikatakan Ernawati, yang juga anggota badan anggaran DPRD Kota Depok, tidak akan menyetujui usulan ABT Dinkes sebelum data pengeluaran untuk peserta Jamkesda diserahkan. “Saya sudah beberapa kali minta data itu, tapi Dinkes belum menyerahkannya. Sementara saat ini masih ada sekitar 7.000 kartu Jamkesda yang belum didistribusikan kepada warga, terkait adanya nama ganda, alamat tak jelas serta warga mampu dimasukkan sebagai peserta Jamkesda,” ujarnya.
Secara terpisah Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, Roy Pengharapan meminta, agar penggunaan anggaran Jamkesda perlu diaudit. Pasalnya, selama ini pasien pengguna Jamkesda tidak pernah diberikan rincian biaya ketika meninggalkan rumah sakit. “Dana Jamkesda sudah menipis, untuk itu anggota DPRD perlu mengevaluasi secara transparan,” ujarnya.
Puluhan Motor Sitaan Dikembalikan Secara Gratis
DEPOK, Kapolresta Depok Komisaris Besar (Kombes) Pol Mulyadi Kaharni menghimbau masyarakat Depok ataupun luar Depok untuk mengambil kembali sepeda motor yang terjaring razia di wilayah hukum Polresta Depok. Pengambilan sepeda motor tanpa dipungut biaya sepeserpun. “Saya menghimbau agar warga mengambil kembali sepeda motor yang terjaring polisi lalu lintas Polres Depok,” katanya Jumat (23/9).
Kaharni mengatakan, setiap warga yang akan mengambil sepeda motor harus dilengkapi dengan dokumen seperti Bukti Pajak Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK). “Tanpa BPKB dan STNK motor tidak akan dikeluarkan,” katanya.
Kaharni juga menghimbau kepada warga yang pernah kehilangan motor untuk datang langsung ke Mapolresta Depok. Tidak menutup kemungkinan dari puluhan motor yang terjaring polisi lalu lintas (lantas) beberapa waku lalu, salah satunya merupakan motor curian. “Saya mbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor, agar dapat melihatnya di Polres Depok dengan membawa surat-surat lengkap,” katanya.
Dia mengatakan, puluhan motor tersebut tidak hanya hasil razia Polresta Depok melainkan Polsek Pancoranmas, Polsek Cimanggis, Polsek Sawangan, dan Polsek Limo. “Tiga polsek lainnya nihil,” ujar Kaharni.
Beberapa kendaraan sitaan Polresta Depok, yakni: Suzuki Smesh B6839 BCT, Honda Astrea B5839 MK, Yamaha Vega B4412 TK, Honda Grand F5327 GK, Honda Supra X B6023 PCM, Honda Mega Pro B6762EDK, Honda Supra Fit B6327 EBP, Tossa B4536 QR, dan Honda Kirana B7326 UO.
Kamis, 22 September 2011
Peningkatan Jalan Masuk IPLT Dilaksanakan 2012
DEPOK, Kepala Seksi (Kasie) Bina Tehnik Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air (Bimasda) Kota Depok, Supomo di depan puluhan warga RT002 dan RT003/RW06, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, berjanji melaksanakan peningkatan jalan masuk Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) Kalimulya paling lambat tahun 2012. Warga diminta membuka kembali jalan yang sudah ditutup selama dua hari. “Bimasda akan melakukan peningkatan jalan pada Juni 2012. Sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku,” katanya saat melakukan musyawarah dengan warga RT002 dan RT003, Kamis (22/9).
Menurut pria yang datang mewakili Kepala Dinas Bimasda Yayan Ariyanto itu mengatakan, peningkatan jalan Kalimulya tidak dapat dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) karena pembahasannya terlambat. “Sudah positif Jalan Kalimulya direalisasikan pada tahun 2012 dengan nilai proyek Rp700 juta,” ujar Supomo.
Bila warga merasa keberatan dengan rencana Bimasda, kata Supomo, ia menyarankan Kepala Lurah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kalimulya membuat proposal bantuan dana pemeliharaan dan perbaikan jalan ke Bimasda. Kalau tidak salah masih ada dana sebanyak Rp500 juta. “Atau bisa juga membuat proposal dana bencana. Usulan tersebut hanya alternatif,” kata dia.
Lurah Kalimulya, Cecep Hidayat berjanji akan secepatnya membuat proposal bantuan dana pemeliharaan dan perbaikan jalan ke Bimasda. “Karena ini untuk kepentingan bersama maka saya akan secepatnya membuat proposal,” katanya.
Cecep meminta masyarakat RT002 dan RT003 mempercayai niat baik Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Dia meyakini Wali Kota Nur Mahmudi Ismail melalui Kepala Dinas Bimasda sudah menganggarkan peningkatan jalan Kalimulya. “Kita harus yakin terhadap pemerintah,” ujarnya.
Tokoh Masyarakat Kalimulya, Agung Jati Tirta justru mempertanyakan keseriusan Pemkot Depok dalam melakukan peningkatan jalan Kalimulya. Untuk membuktikan keseriusan pemerintah, kata Agung, perwakilan pemerintah harus membuat pernyataan secara tertulis di hadapan warga. “Tahun 2009 kita sudah mengusulkan peningakatan jalan melalui Musrembang. Bahkan, sudah menyampaikan langsung ke wali kota dan anggota DPRD Depok, nyatanya sampai hari ini tidak ada inisiatif baik dari pemkot,” ujarnya.
Agung meminta peningkatan jalan tidak direalisasikan atau diwujudkan pada tahun 2012. Ia meminta pemerintah mengambil jalan lebih cepat namun sesuai kaidah dan norma hukum yang berlaku. “Warga tidak harus menunggu sampai 11 bulan lamanya,” kata dia.
Agung mengingatkan, setiap musim hujan Jalan Kalimulya yang biasa dilintasi kendaraan milik IPLT itu selalu menelan korban. Ada yang jatuh dari motor, mobil terperosok, sampai dengan gerobak terbalik. Hal itu terjadi karena posisi Jalan Kamimulya yang tengah ditutup warga dalam posisi miring. “Kalau tidak diperbaiki segara, tidak menutup kemungkinan akan menelan korban jiwa,” ujarnya.
Anggota DPRD, dari daerah pemilihan (dapil) Cilodong, yang hadir dipertemuan tersebut, Enthy Sukarti meminta Dinas Bimasda lebih serius memperjuangkan anggran peningkatan Jalan Kalimulya di tahun 2012. “Bimasda harus lebih serius,” katanya.
Enthy berjanji mengawal anggaran yang sudah ditetapkan. Jangan sampai kembali hilang di pertengahan jalan. “Saya akan kawal anggaran peningkatan Jalan Kalimulya,” katanya.
Bhayangkari Polresta Depok Galakan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara 10 juta Pohon
DEPOK, Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara 10 Juta Pohon yang digalakan Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono untuk membantu program penghijauan masih terus berlanjut. Di Kota Depok, Jawa Barat, anggota Bhayangkari jajaran Polresta Depok melakukan penanaman pohon di lingkungan Situ Pengasinan, Sawangan.
Menurut Wakil Ketua Bhayangkari Polresta Depok, Rahwina penanaman pohon merupakan bagian dari pelestarian lingkungan. “Kalau tanaman banyak yang tumbuh, maka suasana akan tampak indah dan sejuk. Bukan hanya bermanfaat untuk wisata tapi untuk seluruhnya terangnya, pada wartawan seusai penanaman pohon dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-59, Kamis (22/9).
Rahwina mengungkapkan, dipilihnya situ sebagai penanaman pohon merupakan bagian dari upaya penghijauan. Salah satu tujuannya menciptakan suasana yang indah dan sejuk. Dalam kesempatan itu, puluhan pohon dari pelbagai jenis di tanam. Seperti: alpukat, trembesi, rambutan, mahoni, dan lainnya. Dia berharap, setelah pohon tumbuh besar, dapat memberikan manfaat baik dari buah maupun pohonnya. “Pohon yang rindang memberikan kesejukan,” katanya.
Istri Wakapolres Depok itu mengungkapkan, pohon yang di tanam akan ditambah jumlahnya lagi. Menurutnya, penambahan bibit pohon berasal dari bantuan Pengurus Daerah Metro Jaya dan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. “Suasana sekitar situ menjadi indah dan asri,” kata Rahwina.
Rahwina menambahkan, dalam kesempatan tersebut sebanyak 130 ibu-ibu bhayangkari bergabung dari Polres dan Polsek bersama-sama ikut serta melakukan penanaman pohon. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat penting sebagai bagian dari upaya untuk menanamkan rasa kepedulian lingkungan. “Kami berharap tanamkan rasa kepedulian lingkungan yang bersih dan indah supaya dilihat dengan mata lebih bagus,” ujar ibu tiga anak ini.
Sementara itu, Camat Sawangan, Usman Haliyana berterimakasih atas penanaman pohon yang dilakukan ibu-ibu Bhayangkari Polresta Depok. Pihaknya akan terus meninjau perkembangan pohon dan menjaganya hingga besar. Dia menambahkan, penanaman pohon didukung oleh beberapa unsur seperti: Kapolsek Sawangan, Danramil Sawangan, Kasat Bimas, dan beberapa muspika. “Kita akan menjaganya hingga besar,” ujarnya.