Warga Miskin Depok Terancam Tak Dapat Gunakan Kartu Jamkesda

DEPOK, Warga miskin di Kota Depok terancam tak lagi dapat menggunakan kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk berobat, karena anggaran Jamkesda tahun 2011 sebesar Rp18 miliar sudah hampir habis. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok berencana mengajukan anggaran belanja tambahan (ABT) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok agar dimasukkan ke APBD Perubahan. Kebutuhan biaya tambahan mencapai Rp7 miliar. “Prediksi kami anggaran yang ada saat ini bakal minus. Untuk itu kami mengajukan dana tambahan untuk menjaga agar dana cukup hingga akhir tahun,” Jumat (23/9).

Menurutnya, dana Jamkesda sebesar Rp18 miliar itu diperuntukkan bagi 183.791 peserta. Besarnya pengeluaran dana Jamkesda itu, dipergunakan untuk mengobati penyakit kronis, di antaranya penyakit bawaan, kanker dan cuci darah. “Pengobatan bayi kembar siam yang dirawat di RSCM menelan biaya Rp200 juta,” kata Hardiono.
Hardiono mengatakan, minimnya dana Jamkesda saat ini dan bila dana ABT belum cair, maka pihaknya terpaksa berhutang dulu ke pihak rumah sakit yang sudah melakukan kerjasama dengan Pemkot Depok. “Kedepan, peserta Jamkesda itu tidak boleh merokok. Karena itu, kami akan terus memberikan pendampingan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Jamkesda Kota Depok Eny Ekasari mengakui, minimnya sisa anggaran Jamkesda tahun 2011 ini, disebabkan sebagian dana sebesar Rp 18 miliar tersebut dipergunakan untuk melunasi tunggakan Pemkot Depok tahun 2010 ke sejumlah rumah sakit. “Wajar jika anggaran Jamkesda tahun 2011 saat ini menipis, karena sebagian dipergunakan untuk bayar hutang,” katanya.

Menanggapi usulan ABT dana Jamkesda dalam APBD perubahan tahun 2011 ini, anggota DPRD Kota Depok Ernawati menegaskan, sebelum usulan itu disampaikan oleh Dinkes – dia minta data akurat soal besarnya pembayaran hutang dan yang sudah terpakai selama enam bulan ini untuk membayar biaya perobatan pasien Jamkesda. “Data yang ada ditangan anggota Komisi D, bahwa hutang Pemkot Depok selama tahun 2010 lalu, berkisar Rp 4 miliar. Jadi, kalau dikatakan anggaran yang ada sudah hampir habis, maka perlu ada data besarnya pengeluaran pasien miskin selama tahun 2010 dan hingga pertengahan tahun 2011 ini,” tegas anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar itu.

Dikatakan Ernawati, yang juga anggota badan anggaran DPRD Kota Depok, tidak akan menyetujui usulan ABT Dinkes sebelum data pengeluaran untuk peserta Jamkesda diserahkan. “Saya sudah beberapa kali minta data itu, tapi Dinkes belum menyerahkannya. Sementara saat ini masih ada sekitar 7.000 kartu Jamkesda yang belum didistribusikan kepada warga, terkait adanya nama ganda, alamat tak jelas serta warga mampu dimasukkan sebagai peserta Jamkesda,” ujarnya.

Secara terpisah Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, Roy Pengharapan meminta, agar penggunaan anggaran Jamkesda perlu diaudit. Pasalnya, selama ini pasien pengguna Jamkesda tidak pernah diberikan rincian biaya ketika meninggalkan rumah sakit. “Dana Jamkesda sudah menipis, untuk itu anggota DPRD perlu mengevaluasi secara transparan,” ujarnya.