Enam Kelurahan Dapat 500 Sertifikat Prona

DEPOK, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok akan menyerahkan 500 sertifikat program nasional (Prona) kepada warga di enam kelurahan, yakni: Kelurahan Tapos, Kelurahan Cimpaen, Kelurahan Bojongsari, Kelurahan Bojongsari Baru, Kelurahan Sawangan, dan Kelurahan Pasir Putih. Enam kelurahan tersebut merupakan wilayah paling rentan terjadinya serifikat ganda di Kota Depok. “Kami akan menyerahkan sertifikat Prona tahun anggaran 2011. Mudah-mudahan akhir Oktober seluruh sertifikat selesai dan bisa langsung diserahkan kepada pemiliknya,” terang Kasubag Tata Usaha BPN Kota Depok, Dedi Daskin usai upacara Hari Ulang Tahun Agraria ke 51 di lapangan BPN Kota Depok, Kota Kembang, Sukmajaya, Depok, Senin (26/9).

Menurutnya, 500 sertifikat Prona sedang dalam proses perapihan dan pendataan. Sertifikat gratis ini diberikan untuk warga di enam kelurahan dari tiga kecamatan yakni: Kecamatan, Kecamatan Bojongsari serta Kecamatan Sawangan. “Sekarang semuanya tengah dalam proses akhir,” ujar Dedi.

Didi mengatakan, jumlah masyarakat yang mengikuti program sertifikat gratis lebih meningkat jika di bandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2011 mencapai 500 sertifikat bidang, sedangkan tahun 2010 hanya mencapai 300 bidang. Untuk pembuatan sertifikat prona tahun 2012, ujar Dedi, jumlahnya belum dapat dipastikan. Tergantung permintaan dari setiap kelurahan. Setelah itu baru diajukan ke BPN. “Proses sertifikat prona dari tahun ke tahun berjalan lancar tida ada kendala apapun. Kita berharap kelancaran ini tetap terjadi di tahun-tahun mendatang,”ungkap Dedi.

Sebelumnya, Wali Kota Nur Mahmudi Ismail yang didaulat sebagai inspektur upacara secara simbolis melakukan penyematan tanda kehormatan Satya Lencana Karya sebagai penghargaan atas kesetian, pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan kedisiplinan dalam menlaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara terus menerus terhadap bangsa dan negara. Serta penyerahan 11 sertifikat bagi peserta prona, proda, layanan sertifikat Larasita serta tanah wakaf instansi pemerintah.

Dalam kesempatan itu, Nur Mahmudi membacakan pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang himbauan untuk membenahi dan menata pertanahan di negeri ini. Mengembangkan kemampuan dan kapasitas, serta harus menjalani tata aturan untuk mengatasi konflik penggunaan tanah antar sektor. “Penyelenggaraan dan pelayanan sertifikasi tanah yang dilakukan BPN Kota Depok cukup baik. Hal itu dapat dijadikan pemicu untuk terus berbuat dan berbenah,” ujar Nur Mahmudi.