Pemerintah Indonesia Dapat Gunakan Kekuatan Militer

DEPOK, Pemerintah Indonesia seharusnya dapat menggunakan kekuatan militer untuk menaklukan perompak Somalia. Selama ini Pemerintah Indonesia masih terlihat pasif. “Selama ini kita pasif, kalau ada korban dipihak kita, baru kita bergerak. Itupun secara tidak langsung, yaitu menugaskan Kemlu melobby pihak negara pemilik kapal dan menunggu negara itu melakukan tindakan militer negara pemilik kapal untuk membebaskan warga kita,” kata Direktur Kajian Politik Center for Indonesian National Policy Studies (CINAPS) Guspiabri Sumowigeno, Selasa (12/4).

Perompak Somalia menyandera kapal MV Sinar Kudus berikut 20 anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia di perairan Somalia, sejak 16 Maret 2011. Menurut Guspiabri, sikap seperti ini tidak patut lagi dipertahankan, karena tidak sesuai dengan profile RI yang semakin meningkat dalam konstelasi global. Landskap geopolitik internasional, kata dia, sudah berubah dan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang besar diharapkan makin berperan konkrit. ”Sekarang, bukan Cuma ABK yang disandera tetapi kapal Indonesia juga dibajak, lalu siapa lagi yang mau diharapkan bertindak?,” tanyanya.

Ia menilai tidak pantas kalau RI tidak semakin aktif terlibat mencari solusi masalah-masalah internasional dengan tindakan riil. Kalaupun masih terhitung negara dunia ketiga, Indonesia bukan negara berkembang biasa, karena negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota klub elite G-20. Kelas Indonesia berbeda, dan kehormatan yang lebih besar tentu menuntut tanggungjawab internasional yang lebih besar pula.

Dia menambahkan, pilihan realistis yang ada dalam jangka pendek bagi Indonesia untuk menanggulangi insiden kapal MV Sinar Kudus yang mengancam keselamatan warga negara dan aset ekonomi nasional di perairan Somalia adalah membangun kerjasama operasi militer taktis dengan satu atau beberapa negara mitra tak tetap. Dengan pola kemitraan, keterbatasan alutsista, gelar pasukan dan kekuatan intelijen TNI sekarang bukanlah halangan untuk segera mempersiapkan sebuah operasi militer terbatas guna membebaskan kapal Indonesia dan WNI yang disandera perompak Somalia. “Saya mendesak pemerintah segera membentuk dan mengirimkan misi militer darurat ke perairan Somalia memanfaatkan kerangka kerjasama militer yang ada,” ujarnya.

Jika pemerintah khawatir hal itu menjurus pada pembentukan aliansi militer, lajut Guspriabri, misi itu bisa dilaksanakan dengan beberapa negara sekaligus. Satuan-satuan elite kecil itu bisa disebar diberbagai kapal perang milik lebih dari satu negara.

Selanjutnya, pasca pembebasan kapal MV Sinar Kudus berikut awaknya kelak, partisipasi minimal dalam sebuah operasi militer bersama negara-negara lain harus terus dilakukan dilakukan, dengan pelibatan pasukan elite TNI dalam berarmada kapal perang negara lain yang melakukan misi patroli dan penumpasan perompak di perairan Somalia.

Dikatakannya, keterlibatan TNI dalam membantu operasi penanggulangan krisis di perairan Somalia, akan membuat Indonesia dihargai komunitas internasional karena selain melaksanakan tanggungjawab nasional juga merupakan kontribusi riil Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.