Pelantikan Wali Kota Tidak Dihadiri 4 Fraksi

DEPOK, Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terpilih pasangan Nur Mahmudi Ismail-Idris Abdul Shomad (Nur Berhikmad) versi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan, dalam sidang paripurna istimewa pada Rabu (26/1) tidak dihadiri Ketua DPRD Kota Depok Rintis Yanto (Fraksi PD), Wakil Ketua DPRD Naming D Botin (Golkar), dan Soetadi Dipowongso (PDIP).

Empat fraksi di DPRD: Fraksi Demokrat (FPD), Fraksi Golkar (FPG), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F PDI Perjuangan), Fraksi Gerindra Bangsa (FGB), plus dua anggota dewan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak menghadiri seremoni pelantikan. “Kami bukan tidak mau menghadiri pelantikan. Kami tadinya berniat menghadiri pelantikan. Tetapi kita urungkan setelah Wakil Ketua DPRD Prihandoko melakukan pelanggaran kode etik, niat tersebut kita urungkan,” kata Ketua Koalisi Permanen, Agung Witjaksono kepada Jurnal Nasional.

Menurut Agung, koalisi permanen kecewa dengan prilaku dan tingkah laku Waki Ketua DPRD Prihandoko yang tidak menghargai fraksi-fraksi di DPRD. “Dia melakukan pelanggaran administratif karena mengirimkan surat resmi tanpa sepengetahuan ketua dan dua wakil ketua,” kata dia.

Atas dasar kekecewaan tersebut, kata Agung, pihaknya bersama tiga fraksi di DPRD membentuk koalisi permanen, terdiri dari 34 anggota dewan. “Kita tidak menolak pelantikan. Hanya kecewa dengan Prihandoko,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Koalisi Permanen Babai Suhemi menegaskan, bahwa koalisi permanen memiliki misi mengawasi dan mengontrol jalanya pemerintahan. Melakukan telaah secara kritis terhadap program wali kota yang diperuntukan bagi orang-orangnya saja. “Kita tidak bakal mau menerima kalau dijadikan tukang stempel. Setiap program harus dibahas terlebih dahulu dengan anggota dewan,” katanya.

Koalisi Permanen, kata Babai, tidak hanya bertugas mengontrol melainkan juga membuat banyak program terkait kepentingan masyarakat Depok. Ia menambahkan, jika program Nur Mahmudi tidak bagus dan hanya diperuntukan bagi kelompoknya, maka pihak koalisi bertugas mengganti program tersebut. “Kita berencana melakukan evaluasi secara mendetail terhadap program wali kota,” kata dia.

Wakil Ketua Koalisi Permanen, HB Muhammad dari Fraksi Gerindra Bangsa berharap koalisi ini tidak seperti bangunan diatas pasir. Melainkan lebih kokoh. “Fraksi Gerindra akan berkomitmen mendukung seluruh kegiatan koalisi,” katanya.
Sidang paripurna Istimewa berjalan dengan dipimpin Wakil Ketua DPRD Prihandoko,“Meski tidak dihadiri Ketua dan Wakil Ketua DPRD lainnya serta sebagian anggota Fraksi Golkar dan PDIP, forum tidak mempengaruhi acara pelantikan.”

Pengamatan Jurnal Nasional, pengamanan agenda pelantikan pasangan Wali Kota Depok periode 2011-2016 ini, berlangsung sangat ketat. Di luar gedung DPRD dan di sekitar dalam gedung, Polresta Depok menempatkan sekitar 1.200 personel polisi dari Polres, Polsek dan dibantu dari Polda Metro Jaya. Ketatnya pengamanan ini, terkait banyaknya tuntutan sejumlah aktivis Kota Depok yang menolak pelantikan pasangan wali kota terpilih pada pilkada 2010 lalu. Hal itu, karena putusan PTUN Bandung telah membatalkan gugatan ganda Partai Hanura ke salah satu kandidat. “Mohon maaf, bila semua PNS dan masyarakat di sekitar perkantoran terhalang kelancarannya dengan menggunakan kendaraannya. Hal ini kita lakukan untuk mengantisipasi adanya aksi unjukrasa,” kata Kapolresta Depok Kombes Fery Abraham.

Sementara itu, dalam Rapat Bamus DPRD Kota Depok, Selasa (25/1) sore, memutuskan bahwa pelantikan pasangan wali dan wakil wali kota Depok terpilih dilaksankan sesuai jadwal yakni Rabu (26/1). Keputusan Bamus didasari oleh Radiogram Gubernur Jawa Barat serta Keputusan Mendagri nomor 131.32-62 dan nomor 131.32-63 tanggal 24 Januari 2011 yg memerintahkan untuk dilaksanakan pelantikan. Rapat Badan Musyawarah berjalan alot selama tiga jam. Empat fraksi yaitu, PKS, PAN, Demokrat serta Gerindra Bangsa setuju dilaksanakannya pelantikan. Sementara fraksi PDIP dan Golkar Menolak.
Daftar Nama-nama Anggota DPRD Kota Depok
PARTAI DEMOKRAT

1. Siti Zubaidah, S.Pd
2. Drs. Rintis Yanto
3. Jeanne Noveline
4. Edi Sitorus, ST
5. Mochamad Taufik
6. Drs. Karno, M.Si
7. Agung Witjaksono, SH, MM
8. Endah Winarti, SH
9. Hj. Susilawati
10. Dra. Siti Nurjanah
11. Robby Aswan
12. Septer Edward Sihol
13. Ayi Nurhayati
14. Fahmi Sobri
15. Sutopo

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

1. T. Farida Rachmayanti, SE, M.Si
2. Dr. Prihandoko, MIT
3. Sri Rahayu Purwitaningsih
4. Drs. H. Muhammad Said, M.Hum
5. Qurtifa Wijaya, S.Ag
6. Andiyarini Kencana Wungu, S.Pdi
7. M. Supariyono, A. Md
8. Abdul Ghofar, SEI
9. H. Aceng Toha AQ, Lc
10. Nurkomariyah, S.Pdi
11. Muttaqin, S.Si

PARTAI GOLKAR

1. H. Naming D. Bothin, S.Sos
2. H. Nurhasyim
3. Hj. Juanah Sarmili
4. Babai Suhaimi, SE
5. Ernawati
6. Ervan Teladan
7. H. Ardja Djunaedi

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

1. Siswanto
2. Rachmin Siahaan
3. Otto S. Leander
4. Mad Arif
5. H.M. Soetadi Dipowongso, SH

PARTAI AMANAT NASIONAL

1. Nurhasan
2. Lilis Latifah
3. Hj. Enthy Sukarti
4. H. Muhammad, S.Ag
5. H. Acep Saepudin

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

1. Yeti Wulandari, SH
2. Femmy Merry Christina
3. Mohamad, SE

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

1. Isdiyanti
2. Mazhab HM

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1. Slamet Riyadi, HS

PARTAI DAMAI SEJAHTERA

1. Todung Panabor Lumbantoruan