Koalisi Permanen Buat Program Bayangan

Koalisi Permanen yang terdiri dari Fraksi Partai Demokrat (FPD), Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI Perjuangan), dan Fraksi Gerindra Bangsa (FGB) serta dua orang unsur partai yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai membuat program bayangan untuk menandingi delapan program Wali Kota Nur Mahmudi Ismail dan Wakil Wali Kota Idris Abdul Somad. “Kita akan membuat program-program yang pro rakyat. Pembuatan program dilakukan untuk mengantisipasi jika program buatan pemerintah tidak berjalan atau kurang baik ditingkat pelaksanaan,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Siswanto, Kamis (27/1).

Menurut Siswanto, Koalisi Permanen pimpinan Agung Witjaksono ini memiliki semangat memperbaiki kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Depok disegala aspek. Baik itu aspek politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Terutama terkait pelayanan terhadap masyarakat yang kurang maksimal. “Seluruh program wali kota kita akan evaluasi. Kalau dalam ternyata kita temukan kegagalan dalam pelaksanaan program unggulan maka kita ganti,” katanya.

Siswanto menuturkan, ada beberapa program yang menurut koalisi kurang berjalan sesuai kesepakatan antara pihak Pemkot Depok dengan DPRD. Misalnya saja, kata dia, program UPS. “Kalau secara konsep program UPS sangat baik. Mesin UPS dapat mencacah ribuan kubik sampah. Tapi kenyataanya mesin tidak sesuai dengan kenyataanya,” kata dia.

Di tempat sama, Wakil Ketua II, DPD Partai Golkar, Kota Depok, H Arja Junaidi menegaskan bahwa pembuatan program kerakyatan oleh Koalisi Permanen menunjukan bahwa koalisi ini serius membela kepentingan warga. “Komitmen kita membuat Koalisi Permanen jangan lagi diragukan. Koalisi Permanen dibangun diatas kesamaan berpikir dan bertindak. Kita pun melakukan tanda tangan diatas materai,” katanya.

Arja mengakui kalau secara konsep delapan program pemerintah sangat baik. Namun, Koalisi Permanen memiliki tugas memantau pelaksanaanya. “Kita mengawasi apakah program tersebut langsung untuk masyarakat atau segelintir orang. Kalau program dilaksanakan untuk kepentingan segelintir orang maka akan kita tentang,” kata dia.

Anggota DPRD, Komisi A ini meminta masyarakat melaporkan pada Koalisi Permanen jika menemukan penyimpangan program di lapangan. Atau, kata dia, menemukan indikasi program dilaksanakan hanya untuk kelompok tertentu. “Laporkan segera kepada kita, kita akan menindak mereka yang melakukan penyimpangan program,” kata Arja.

Sementara itu, anggota Koalisi Permanen dari unsur PPP, Isdayanti mengatakan, pembuatan program kerakyatan diputuskan setelah melakukan evaluasi terhadap lima tahun kepemimpinan Nur Mahmudi Ismail. “Selama lima tahun, DPRD diibaratkan hanya sebagai tukang setempel. Sekarang hal itu tidak boleh lagi terjadi. DPRD memiliki inisiatif membuat program yang bersentuhan langsung dengan rakyat,” katanya.

Yang dimaksud dengan kepentingan rakyat, kata Isdayanti, adalah kepentingan seluruh warga Depok. Bukan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. “Selama ini kita mendapatkan laporan dari warga bahwa program hanya berjalan untuk kepentingan kelompok tertentu,” kata dia.

Isdayanti menuturkan, langkah PPP bergabung kedalam Koalisi Permanen karena kecewa melihat tingkah dan prilaku Wakil Ketua DPRD I, Prihandoko. “Ia tidak seharusnya melakukan pengiriman surat atas kehendak pribadi dia tanpa izin dari partai-partai di dewan,” kata dia.

Isdayanti menegaskan, inisiatif Prihandoko mencederai banyak pihak. Ia berharap, Prihandoko mau mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. “Kalau orang beretika pasti melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD II, dan III. Mereka kan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani,” katanya kesal.
Sementara itu, Ketua DPD PKS yang juga Ketua Fraksi PKS Suparyono menegaskan bahwa koalisi merupakan hak semua partai politik. Namun, ia melihat Koalisi Permanen yang dibangun rekan-rekannya di dewan baru sebatas wacana. “Kita tidak menganggap serius Koalisi Permanen. Itu baru wacana,” katanya.

Suparyono mengingatkan, dalam system demokrasi eksekutif dan legislatif merupakan mitra sejajar. Keduanya memiliki perannya masing-masing. “Intinya sama-sama memiliki tugas mensejahterakan masyarakat,” kata dia.