Ratusan Massa Demo UPJ Sawangan

DEPOK, Ratusan Pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Pelayanan Jaringan (APJ) Kota Depok, di Kecamatan Sawangan, Senin (25/10) mendatangi kantor Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Sawangan, mereka menolak pemberlakuan program listrik pra bayar (LPB). Mereka menilai program LPB sangat membebani masyarakat. Apalagi program tersebut terkesan dipaksakan. "Kita menolak pemberlakuan LPB di Kecamatan Sawangan karena program LPB hanya memindahkan beban PLN ke pundak masyarakat. Apalagi telah terjadi pemaksaan terhadap masyarakat baik itu mereka pelanggan baru atau pelanggan lama," kata Koordinator Aksi Gerakan Rakyat Tertindas (Gratis), Dadang M, Senin (25/10).

Dadang menilai LPB merupakan produk baru PLN yang menyesatkan. Dirinya menyamakan listrik pra bayar dengan pulsa handphone. Pulsa listrik habis, maka dengan sendirinya akan gelap gulita. Berbeda dengan pulsa handphone, jika pulsa habis masih bisa menerima telepon ataupun SMS. "Kita menolak pemberlakukan program listrik pra bayar. Kalau pulsa malam hari habis, maka listrik di rumah akan gelap dan malam hari itu pula kita akan mencari tempat pembayaran di ATM atau counter tertentu. Kalau di kampung mana ada yang seperti itu. Masyarakat sudah cukup menanggung beban, jangan dibebani lagi," katanya.

Dadang mengatakan, program PLB merupakan bagian strategi PLN menaikkan harga listrik. Sebab, fakta di lapangan membuktikan bahwa pengguna LPB lebih mahal ketimbang listrik selama ini. Pemerintah mensubsidi pelanggan pengguna listrik 450 watt dan 900 watt. Namun, dengan LPB subsidi di hilangkan dan memberatkan keluarga miskin. Ia menambahkan, LPB merupakan program petinggi PLN untuk mencari proyek yang menggunakan uang rakyat. "Ujung-ujungnya, juga di korupsi petinggi PLN yang korup," kata dia.

Dalam aksi tersebut sempat terjadi dorong mendorong. Namun, beberapa perwakilan diizinkan memasuki kantor UPJ Sawangan. Setelah terjadi dialog, Dadang keluar dengan menunjukkan surat pernyataan dari yang ditandatangani Manajer PLN UPJ Sawangan Sigit Arimurti di atas matrai. Surat tersebut berisi pernyataan tidak akan ada pemaksaan pelanggan Existing di Migrasikan ke LPB. Kecuali, pelanggan dengan sukarela menyetujui dan atas kebijakan perusahaan. "Jika ini dilanggar, kita akan mengerahkan masa yang lebih besar lagi. Kalau perlu kita kepung UPJ Sawangan ini," katanya.

Sementara itu, Manajer PLN UPJ Sawangan Sigit Arimurti membantah semua tuntutan demonstran tersebut. Menurutnya, tidak ada unsur pemaksaan dalam program LPB. Bahkan, saat migrasi pelanggan sama sekali tidak dikenakan biaya sepeserpun. Sigit membantah kalau pulsa listrik disamakan dengan pulsa telepon. PLB tidak bisa disamakan dengan pulsa handphone. "Kebutuhan listrik itu jauh lebih penting dan merupakan kebutuhan primer. Tidak tepat kalau disamakan dengan pulsa handphone," katanya.

Sigit mengungkapkan, program yang akan dijalankannya masih dalam tahapan sosialisasi dan ada jaminan tanpa paksaan bagi pelanggan. Sampai saat ini, kata dia, jumlah pelanggan khusus UPJ Sawangan mencapai 112 ribu pelanggan yang mencakup Ciseeng, Parung, dan Sawangan. Untuk pelanggan yang sudah berpindah dari pascabayar ke prabayar, sejak program itu diluncurkan yakni pada tahun 2009 terdapat 3000 pelanggan. "Saya memahami, mereka itu hanya kurang informasi dan terprofokasi saja. Padahal, kalau mereka tahu tarifnya lebih murah. Ini sesuai dengan program pemerintah efisiensi energi," katanya.