Dana Santunan Kematian Dicurigai Jadi Dana Politik

DEPOK, Belum dibayarkannya dana santunan kematian hampir selama tiga bulan milik 1000 warga yang berhak oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tanpa alasan jelas membuat warga curiga. Apalagi, pemkot selalu mengatakan banyak keluarga almarhum tidak dapat melengkapi berkas administrasi. Padahal sejumlah keluarga korban mengaku sudah melengkapi berkas tersebut. Karena secara administrasi berkas yang dibutuhkan tidak terlalu rumit. Hanya butuh surat keterangna dari RT/RW, ahli waris, dan identitas jenazah. "Saratnya mudah kok kita di bilang tidak melengkapi administrasi. Itu mah cari-cari alasan," tutur pengurus RW14, Kelurhan Sukmajaya, Agus Rabu (29/9).

Semua berkas itu, menurut dia tidak bakal sulit didapat. Semua pengurus RT/RW dipastiskan dapat memberikan. Karena setiap pengurus RT/RW dipastikan mengetahui adanya kematian di lingkungannya masing-masing. Ternyata, sambung dia banyak warga dilingkungannya yang belum mendapatkan haknya.

Padahal keluarga almarhum sudah berkali-kali menanyakan status santunan itu. Ada yang sampai tiga

bulan belum diterima. "Ini tetangga saya yang dekat, sudah satu bulan belum terima. Nggak tahu apa lagi alasan dari pemerintah daerah," katanya penuh emosi.

Agus mengkhawatirkan dana santunan yang terbilang cukup besar itu bisa menjadi sumber dana politik. Terlebih tindakna itu semakin menguat saat mendekati pilkada. "Kalau saja satu ahli waris itu Rp2 juta, jika dikalikan 1000 saja sudah Rp2 miliar. Itu baru uang cash. Belum bunga uang dari hasil deposit di Bank," katanya curiga.

Wakil ketua komisi A, DPRD Kota Depok, Karno meminta pengelola asuransi kematian yang menjadi mitra pemerintah Kota Depok dapat menunaikan kewajibannya. Semua itu tercantum dalam kontrak perjanjian antara pemerintah daerah dan pengelola. Dia memastiakn bakal mendesak Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail untuk menyelesaikan perkara ini. Apalagi santunan itu merupakan hak yang sudah tertuang dalam program pemerintah. "Wajar kalau ada kecurigaan deposit uang sebesar itu bisa menjadi dana politik. Saya juga sangat mencurigai peluang itu," tuturnya.

Berdasarkan data yang ada, Karno meneybutkan ada sekitar 1000 warga Kota Depok yang belum mendapatkan santuann itu. Mereka adalah keluarga almarhum yang wafat sejak tiga bulan lalu.

Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail membenarkan adanya tunggakan pengcuran dana itu. Tetapi bukan berada di pemerintah Kota Depok. Melainkan di pengelola dana santunan kematian. "Nanti coba saya peringati lagi. Dalam clausul kerjasama ada penerapan sanksi terkait persoalan ini," tandasnya.