Rabu, 29 September 2010

PNS dan Panwaslu Diminta Tidak Berpihak

DEPOK, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslu) Kota Depok diminta berlaku netral dan tidak berpihak pada calon wali kota dan wakil wali kota. " Saya meminta kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil untuk menjaga netralitasnya dan tidak terlibat dalam salah satu tim sukses calon wali kota dan wakil wali kota. Begitu juga dengan Panwaslu Depok. Panwaslu harus berani menindak mereka-mereka yang malanggar. jangan tebang pilih," tegas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Rintis Yanto, dalam sidang paripurna istimewa penyampaian visi-misi para calon wali kota, Rabu (29/9).

Rintis meminta pelaksana tugas Wali Kota Depok yang juga Sekretaris Daerah Ety Suryahati untuk menindak tegas para PNS yang tertangkap menjadi tim sukses dari salah satu calon. Bekerjalah sebagai abdi negara yang baik. "Tindak tegas PNS yang melanggar atau terlibat dalam tim sukses pasangan calon," tuturnya.

Rintis meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu masyarakat dalam menghindari adanya bentrokan antarsesama pendukung pasangana calon. "Pilihlah calon wali kota dan wakil wali kota sesuai dengan hati nurani karena dengan begitu kita yakin bahwa pemimpin yang kita pilih dapat membawa Depok menjadi maju dan lebih baik," tuturnya.

Bagi panwaslu, kata dia, sikap tegas dan tidak tebang pilih merupakan kunci sukses pilkada. Bila tim sukses dan pasangan calon ada yang melakukan pelanggaran sebaiknya ditindak tegas. Jangan pilah pilih. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi sampai terjadi konflik antarmasyarakat," tutupnya.

Ketua Divisi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelanggaran Panwaslu Depok, Sutarno menyambut positif teguran Ketua DPRD. Ia berjanji tidak melakukan tebang pilih terhadap para pelanggar. "Itu masukkan yang baik dari Ketua DPRD Depok. Kita sambut positif," ujarnya.

Ia mencontohkan, sebelum datang ke gedung DPRD Depok, ia bersama KPU dan Satpol PP menurunkan baliho sepanjang Jalan Margonda. Baliho yang diturunkan tidak hanya baliho yang di pasang secara gratis akan tetapi baliho komersil milik para calon pun di turunkan. "Tadi sudah kita turunkan baliho milik Yuyun-Pradi, Nur Mahmudi-Idrus, dan Badrul Kamal-Agus Suprianto," katanya.

Baliho yang diturunkan, kata dia, tidak hanya yang terpampang di jalan raya. Baliho di kantor tim sukses pun diturunkan. "Tadi kita sudah meminta tim Nur Mahmudi menurunkan baliho mereka. Mereka minta waktu satu hari. Bila besok belum juga diturunkan maka kita turunkan paksa," tutupnya.

0 komentar: