DEPOK, Wali Kota Nur Mahmudi Ismail dan Wakil Wali Kota Yuyun Wirasaputra mengikuti tes urine yang digelar Badan Narkotika Kota (BNK) Depok pada Selasa (20/7), untuk PNS dari mulai eselon 1,2,3, dan 4 (khusus lurah, red). "Tes yang dilakukan BNK sangat baik. Saya ingin mengetahui seobyektif mungkin apakah ada PNS di lingkungan Pemkot Depok yang menggunakan narkoba," katanya usai melakukan tes urin.
Nur Mahudi mengatakan, kegiatan tes urine dilakukan secara mendadak, tanpa pemberitahuan sebelumnya. "Kita hanya menyebarkan undangan untuk pengarahan disiplin. Alhamdulillah, 219 orang hadir," katanya.
Mantan Menteri Kehutanan era Gus Dur itu mengatakan, bila ada PNS yang terbukti menggunakan narkoba akan dikenakan sanksi sesuai palanggarannya. "Kita tunggu saja hasilnya," ucap Nur Mahmudi.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Yuyun Wirasaputra yang juga menjabat Ketua BNK Depok mengatakan, kegiatan ini dilakukan guna mencegah pemakaian dan peredaran narkoba di kalangan PNS. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bekerja sama dengan BNP Jawa Barat menggelar tes urine kepada seluruh pejabat eselon 1, 2, dan 3 setingkat kepala dinas, kepala bidang hingga wali kota dan wakil wali kota. "Uji test urine tersebut digelar untuk mendisiplinkan para PNS tentang bahaya narkoba," ucapnya.
Yuyun menegaskan, Pemkot Depok terus berupaya membersihkan PNS dari segala bentuk kemaksiatan salah satunya narkoba. "Ada 229 hari ini, idealnya 800 PNS, tapi masih terbentur anggaran, tak hanya pelajar yang harus perang terhadap narkoba, tapi PNS juga," ujarnya.
Yuyun menambahkan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat memakai alat khusus untuk menditeksi secara cepat 5 zat narkoba berbahaya dalam 2 minggu pemakaian terakhir. Bila terbukti, tegas Yuyun, pihaknya akan menindak tegas PNS sesuai dengan aturan kepegawaian. "Nanti kita kenakan sanksi disiplin pegawai, zat yang bisa dideteksi yakni ganja, putau, sabu - sabu, dan cocain," jelasnya.
Sesuai data BNK Depok jumlah pemakai narkoba terbanyak ada pada tingkat remaja. Sedangkan pengedar, adalah mereka yang berusia di bawah 35 tahun.
Sementara itu, Camat Cipayung Eko Herwiyanto mengaku senang mengikuti kegiatan tes urine. "Ini merupakan kegiatan positif. Kita bisa mengetahui tingkat penggunaan narkoba di lingkungan pemkot," tandasnya.
Nur Mahudi mengatakan, kegiatan tes urine dilakukan secara mendadak, tanpa pemberitahuan sebelumnya. "Kita hanya menyebarkan undangan untuk pengarahan disiplin. Alhamdulillah, 219 orang hadir," katanya.
Mantan Menteri Kehutanan era Gus Dur itu mengatakan, bila ada PNS yang terbukti menggunakan narkoba akan dikenakan sanksi sesuai palanggarannya. "Kita tunggu saja hasilnya," ucap Nur Mahmudi.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Yuyun Wirasaputra yang juga menjabat Ketua BNK Depok mengatakan, kegiatan ini dilakukan guna mencegah pemakaian dan peredaran narkoba di kalangan PNS. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bekerja sama dengan BNP Jawa Barat menggelar tes urine kepada seluruh pejabat eselon 1, 2, dan 3 setingkat kepala dinas, kepala bidang hingga wali kota dan wakil wali kota. "Uji test urine tersebut digelar untuk mendisiplinkan para PNS tentang bahaya narkoba," ucapnya.
Yuyun menegaskan, Pemkot Depok terus berupaya membersihkan PNS dari segala bentuk kemaksiatan salah satunya narkoba. "Ada 229 hari ini, idealnya 800 PNS, tapi masih terbentur anggaran, tak hanya pelajar yang harus perang terhadap narkoba, tapi PNS juga," ujarnya.
Yuyun menambahkan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat memakai alat khusus untuk menditeksi secara cepat 5 zat narkoba berbahaya dalam 2 minggu pemakaian terakhir. Bila terbukti, tegas Yuyun, pihaknya akan menindak tegas PNS sesuai dengan aturan kepegawaian. "Nanti kita kenakan sanksi disiplin pegawai, zat yang bisa dideteksi yakni ganja, putau, sabu - sabu, dan cocain," jelasnya.
Sesuai data BNK Depok jumlah pemakai narkoba terbanyak ada pada tingkat remaja. Sedangkan pengedar, adalah mereka yang berusia di bawah 35 tahun.
Sementara itu, Camat Cipayung Eko Herwiyanto mengaku senang mengikuti kegiatan tes urine. "Ini merupakan kegiatan positif. Kita bisa mengetahui tingkat penggunaan narkoba di lingkungan pemkot," tandasnya.
0 komentar:
Posting Komentar