DEPOK Wakil Ketua DPRD Kota Depok Naming D Bhotin dari Fraksi Partai Golongan Karya (F Golkar) menegaskan bahwa dirinya sama sekali tak gentar dengan ancaman Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang akan melakukan pergantian antar waktu (PAW) kepada dirinya. Ia mendaftar menjadi calon wali kota ke DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) karena Partai Golkar tidak lagi dapat menampung aspirasi kader dan simpatisan partai yang menginginkannya menjadi calon wali kota. "Saya sama sekali tidak takut di PAW. Saya mewakili keinginan kader dan simpatisan Golkar yang ingin menjadikan saya sebagai wali kota. Golkar malah memilih Badrul Kamal sebagai calon wali kota," kata Naming di ruang kerjanya, Rabu (14/7).
Naming menyadari peluang ancaman tersbut. Bahkan sudah mendengar langsung dari pengurus DPP Partai Golkar. Atas tindakannya melakukan perlawanan terhadap putusan partai Golkar. "Saya sudah siap kalau mau di PAW. Apa saja putusan partai nanti buat saya, bakal diterima," ucapnya.
Dia mengaku saat ini telah mendaftarkan diri sebagai calon walikota melalui PDIP Kota Depok. Proses seleksi pun sudah berjalan. Hanya menunggu hasilnya saja. "Jujur saya kecewa. Sebagai pendiri diacuhkan begini. Jadi wajar kalau akhirnya saya memilih sikap diluar partai," tambanya.
Di hubungi terpisah, Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham mengakui, peringatan terhadap Naming
D Bothin harus dilakukan. Sebagai langkah menjaga soliditas Partai Golkar. Itu merupakan kewenangan Partai untuk mengelola kader-kadernya. Dia mengakui DPP Golkar telah memutuskan Badrul Kamal – Agus
Supriyanto sebagai pasangan calon wali kota dan wakilnya. Putusan tersebut harus dipatuhi seluruh kader partai Golkar. Dengan berjuang memenangkan BK-Pri sebagai kepala daerah terpilih. "Kita sudah tetapkan calonnya. Selanjutnya kader mendorong untuk berhasil. Bukannya melakuan perlawanan," jelas Idrus Marham yang juga wakil sekretaris F-PG DPR RI saat dihubungi melalui telepon.
Wakil ketua komisi II DPR itu mengakui ancaman pergantian PAW bagi Naming D Bothin tidak lah mudah. Ada prosedur yang harus dilakukan. Setidaknya penilaian dari Ketua Bidang OKK DPD Golkar Jawa Barat.
Sanksi tersebut, lanjut dia, dapat diberikan dengan berbagai persyaratan. Misalkan terbukti melakukan perlawanan dan merugikan Golkar. Termasuk pula melakukan penggalangan terhadap kader
Golkar untuk tidak patuh pada putusan partai. "Kalau dia (Naming) mau maju silahkan. Golkar tidak melarang. Asalkan tidak membawa nama partai Golkar. Karena putusan Golkar sudah ditetapkan pada BK-Pri," ucapnya.
Tak hanya itu saja, dia mengingatkan, ancaman dipecat sebagai kader Golkar pun bisa terjadi. Jika tingkat kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan Naming D Bothin sudah sangat fatal. Antara lain melakukan upaya terstruktur untuk mengalahkan kepentingan Golkar.
Naming menyadari peluang ancaman tersbut. Bahkan sudah mendengar langsung dari pengurus DPP Partai Golkar. Atas tindakannya melakukan perlawanan terhadap putusan partai Golkar. "Saya sudah siap kalau mau di PAW. Apa saja putusan partai nanti buat saya, bakal diterima," ucapnya.
Dia mengaku saat ini telah mendaftarkan diri sebagai calon walikota melalui PDIP Kota Depok. Proses seleksi pun sudah berjalan. Hanya menunggu hasilnya saja. "Jujur saya kecewa. Sebagai pendiri diacuhkan begini. Jadi wajar kalau akhirnya saya memilih sikap diluar partai," tambanya.
Di hubungi terpisah, Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham mengakui, peringatan terhadap Naming
D Bothin harus dilakukan. Sebagai langkah menjaga soliditas Partai Golkar. Itu merupakan kewenangan Partai untuk mengelola kader-kadernya. Dia mengakui DPP Golkar telah memutuskan Badrul Kamal – Agus
Supriyanto sebagai pasangan calon wali kota dan wakilnya. Putusan tersebut harus dipatuhi seluruh kader partai Golkar. Dengan berjuang memenangkan BK-Pri sebagai kepala daerah terpilih. "Kita sudah tetapkan calonnya. Selanjutnya kader mendorong untuk berhasil. Bukannya melakuan perlawanan," jelas Idrus Marham yang juga wakil sekretaris F-PG DPR RI saat dihubungi melalui telepon.
Wakil ketua komisi II DPR itu mengakui ancaman pergantian PAW bagi Naming D Bothin tidak lah mudah. Ada prosedur yang harus dilakukan. Setidaknya penilaian dari Ketua Bidang OKK DPD Golkar Jawa Barat.
Sanksi tersebut, lanjut dia, dapat diberikan dengan berbagai persyaratan. Misalkan terbukti melakukan perlawanan dan merugikan Golkar. Termasuk pula melakukan penggalangan terhadap kader
Golkar untuk tidak patuh pada putusan partai. "Kalau dia (Naming) mau maju silahkan. Golkar tidak melarang. Asalkan tidak membawa nama partai Golkar. Karena putusan Golkar sudah ditetapkan pada BK-Pri," ucapnya.
Tak hanya itu saja, dia mengingatkan, ancaman dipecat sebagai kader Golkar pun bisa terjadi. Jika tingkat kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan Naming D Bothin sudah sangat fatal. Antara lain melakukan upaya terstruktur untuk mengalahkan kepentingan Golkar.
0 komentar:
Posting Komentar