DEPOK, Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang B3 dan Limbah, Imam Hendargo mengatakan, tingkat kerusakan alam yang dicatat Kementerian Lingkungan Hidup setiap tahunnya sangat memprihatinkan. Naiknya suhu bumi, menurunnya permukaan air tanah, dan kerusakan hutan merupakan sekelumit fakta yang terkuak. "Sejujurnya masih banyak lagi yang belum terkuak. Lebih parah lagi, semangat desentralisasi
yang kebablasan ikut mendorong tingkat kerusakan itu semakin besar," katanya, dalam acara Green Campus Talkshow di Universitas Indonesia, Depok, Kamis (29/7).
Ia menambahkan, dipelbagai daerah banyak temuan kebijakan lokal yang menambah parah kerusakan. Diantaranya, daerah yang memiliki kekayaan alam. Izin pengolahan kekayaan alam itu, kata dia, begitu dengan mudahnya terbit. Tak hanya itu, kata Imam, kebijakan lokal tak terlalu banyak peduli dalam pengelolaan alam. "Kami temukan kondisi buruk di Kabupaten Bintan, Riau. Di daerah itu banyak sekali pertambangan. Padahal sebelumnya tidak begitu banyak. Akibatnya tampak foto diudara kondisi buruk tengah terjadi," kata Imam.
Imam menambahkan, kerusakan tidak terjadi dalam waktu lama. Cukup waktu 10 tahun, kondisi alam di Bintan mengalami perubahan drastis. Padahal, dampaknya semakin meluas. Dia mengungkapkan, kerusakan alam di suatu wilayah tidak hanya berdampak lokal. Kerusakan alam ikut dirasakan daerah-daerah sekitarnya. Bahkan, kata Imam, dapat meluas ke wilayah lain, hingga berdampak secara global. "Makanya Kemeneg LH meminta agar agenda lingkungan pun masuk dalam materi program para kandidat calon wali kota atau wakil wakil wali kota. Itu berarti bisa melihat langkah kongkret yang dilakukan para calon menata lingkungan di wilayahnya," kata dia.
Selama ini, dirinya belum begitu konsekuennya para kandidat. Materi kampanye yang dilontarkan selalu tema-tema populis. Padahal, kata dia, isu lingkungan termasuk materi yang penting dan modern.
Deputi Gubenur Jakarta, Bidang Tata Ruang dan LIngkungan Hidup, Ahmad Haryadi mengakui kondisi Jakarta memang begitu berat dalam persoalan lingkungan. Berbagai tempat terjadi kerusakan. Mulai dari polusi udara sampai pelanggaran tata ruang. Kendati demikian, dia mengaku, pemerintah Jakarta berusaha melakukan perbaikan. Dengan secara bertahap dan berkelanjutan. Diantaranya menggelontorkan program car free days, busway dan MRT. "Semua itu bagian dari menekan polusi udara. Saat ini program car free days terus diperluas jangkauanya. Ternyata cukup efektif menekan polusi dalam rentang waktu. Meski harus terus didorong dengan program lainnya," kata dia.
Ahmad Haryadi mengusulkan pengelolaan lingkungan perlu diaudit. Pemerintah daerah wajib bertanggung jawab dalam persoalan itu. Dengan meminta BPK ikut melakukan pemeriksaan terhadap kondisi lingkungan
suatu daerah. Karena, menurut dia sebagaian pemerintah daerah telah menggelontorkan anggaran untuk persoalan ini. Namun belum melihat secara hasilnya. Sehingga perlu dikorelasikan antaran anggaran negara dengan hasilnya.
yang kebablasan ikut mendorong tingkat kerusakan itu semakin besar," katanya, dalam acara Green Campus Talkshow di Universitas Indonesia, Depok, Kamis (29/7).
Ia menambahkan, dipelbagai daerah banyak temuan kebijakan lokal yang menambah parah kerusakan. Diantaranya, daerah yang memiliki kekayaan alam. Izin pengolahan kekayaan alam itu, kata dia, begitu dengan mudahnya terbit. Tak hanya itu, kata Imam, kebijakan lokal tak terlalu banyak peduli dalam pengelolaan alam. "Kami temukan kondisi buruk di Kabupaten Bintan, Riau. Di daerah itu banyak sekali pertambangan. Padahal sebelumnya tidak begitu banyak. Akibatnya tampak foto diudara kondisi buruk tengah terjadi," kata Imam.
Imam menambahkan, kerusakan tidak terjadi dalam waktu lama. Cukup waktu 10 tahun, kondisi alam di Bintan mengalami perubahan drastis. Padahal, dampaknya semakin meluas. Dia mengungkapkan, kerusakan alam di suatu wilayah tidak hanya berdampak lokal. Kerusakan alam ikut dirasakan daerah-daerah sekitarnya. Bahkan, kata Imam, dapat meluas ke wilayah lain, hingga berdampak secara global. "Makanya Kemeneg LH meminta agar agenda lingkungan pun masuk dalam materi program para kandidat calon wali kota atau wakil wakil wali kota. Itu berarti bisa melihat langkah kongkret yang dilakukan para calon menata lingkungan di wilayahnya," kata dia.
Selama ini, dirinya belum begitu konsekuennya para kandidat. Materi kampanye yang dilontarkan selalu tema-tema populis. Padahal, kata dia, isu lingkungan termasuk materi yang penting dan modern.
Deputi Gubenur Jakarta, Bidang Tata Ruang dan LIngkungan Hidup, Ahmad Haryadi mengakui kondisi Jakarta memang begitu berat dalam persoalan lingkungan. Berbagai tempat terjadi kerusakan. Mulai dari polusi udara sampai pelanggaran tata ruang. Kendati demikian, dia mengaku, pemerintah Jakarta berusaha melakukan perbaikan. Dengan secara bertahap dan berkelanjutan. Diantaranya menggelontorkan program car free days, busway dan MRT. "Semua itu bagian dari menekan polusi udara. Saat ini program car free days terus diperluas jangkauanya. Ternyata cukup efektif menekan polusi dalam rentang waktu. Meski harus terus didorong dengan program lainnya," kata dia.
Ahmad Haryadi mengusulkan pengelolaan lingkungan perlu diaudit. Pemerintah daerah wajib bertanggung jawab dalam persoalan itu. Dengan meminta BPK ikut melakukan pemeriksaan terhadap kondisi lingkungan
suatu daerah. Karena, menurut dia sebagaian pemerintah daerah telah menggelontorkan anggaran untuk persoalan ini. Namun belum melihat secara hasilnya. Sehingga perlu dikorelasikan antaran anggaran negara dengan hasilnya.
0 komentar:
Posting Komentar