DEPOK, Sekalipun tak memiliki anggaran, Panita Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok tetap memaksakan diri melantik 33 orang panitia pengawas tingkat kecamatan dan 63 orang panitia pengawas di tingkat kelurahan. "Sekalipun dana yang kami minta belum dapat dicairkan tetap saja kita membutuhkan panitia pengawas pada tingkat kecamatan dan kelurahan. Namun, kita sudah bersyukur bahwa kita telah diberi dana Rp1 miliar, hanya saja masih belum cair," kata Ketua Panwaslu Depok, Sjamsuhadi Purnomo, usai melakukan pelantikan, Selasa (13/7).
Sjamsuhadi mengatakan, dana satu miliar supiah tersebut merupakan dana hibah dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Masing-masing menyumbangkan dana sebanyak Rp500 juta. "Kalau kita bicara dana sesungguhnya dana sebesar itu masih kurang. Idealnya kita diberi dana sebesar 30% dari dana taktis KPU," katanya lagi.
Kebutuhan Panwaslu, kata Sjamsuhadi, masih sangat banyak, sepert; sewa kantor, sarana-prasarana, bimbingan teknis, dan pelatihan. Ia berharap, anggaran Panwaslu dapat direvisi dalam anggaran biaya tambahan (ABT) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok tahun 2010. "Kita masih melist kebutuhan kita. Saya sungguh berharap ini dapat berubah," pintanya.
Untuk para panitia pengawas di tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan, Sjamsuhadi berpesan agar mencermati suhu politik Depok yang semakin menghangat. Makanya, kata dia, setiap panitia pengawas harus memegang teguh sumpah janji. "Sumpah janji bukan hanya saat ini, tapi Tuhan melihat dan menjadi saksi atas sumpah kita," kata dia.
Ia meminta panitia pengawas memahami aturan main perundang-undangan Pilkada. Sehingga, kata dia, saat bertindak pun harus dilandasi perundang-undangan. Selain itu, panitia pengawas harus memiliki SMS bukan pesan pendek melainkan solideritas, integritas, dan moralitas. "Dengan menjaga ketiganya Insyaalah dapat menjalankan tugas dengan baik," ucap Sjamsuhadi.
Sjamsuhadi meminta seluruh panitia pengawas melakukan koordinasi dengan unsur pemerintah, penegak hukum, dan tokoh masyarakat di wilayahnya masing-masing. Hal itu akan memudahkan setiap panitia pengawas melakukan pengawasan. "Ingat koordinasi," ucapnya.
Sementara itu, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail meminta Panwaslu melakukan evaluasi terhadap anggaran yang mereka butuhkan. "Saya berharap tidak ada pihak-pihak yang mencoba menghambat," ujarnya.
Ia menambahkan, mudah-mudahan pelaksanaan berjalan tanpa ekses. Tanpa merugikan orang lain. "Jangan sampai ada ekses," ujar Sjamsuhadi.
Sjamsuhadi mengatakan, dana satu miliar supiah tersebut merupakan dana hibah dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Masing-masing menyumbangkan dana sebanyak Rp500 juta. "Kalau kita bicara dana sesungguhnya dana sebesar itu masih kurang. Idealnya kita diberi dana sebesar 30% dari dana taktis KPU," katanya lagi.
Kebutuhan Panwaslu, kata Sjamsuhadi, masih sangat banyak, sepert; sewa kantor, sarana-prasarana, bimbingan teknis, dan pelatihan. Ia berharap, anggaran Panwaslu dapat direvisi dalam anggaran biaya tambahan (ABT) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok tahun 2010. "Kita masih melist kebutuhan kita. Saya sungguh berharap ini dapat berubah," pintanya.
Untuk para panitia pengawas di tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan, Sjamsuhadi berpesan agar mencermati suhu politik Depok yang semakin menghangat. Makanya, kata dia, setiap panitia pengawas harus memegang teguh sumpah janji. "Sumpah janji bukan hanya saat ini, tapi Tuhan melihat dan menjadi saksi atas sumpah kita," kata dia.
Ia meminta panitia pengawas memahami aturan main perundang-undangan Pilkada. Sehingga, kata dia, saat bertindak pun harus dilandasi perundang-undangan. Selain itu, panitia pengawas harus memiliki SMS bukan pesan pendek melainkan solideritas, integritas, dan moralitas. "Dengan menjaga ketiganya Insyaalah dapat menjalankan tugas dengan baik," ucap Sjamsuhadi.
Sjamsuhadi meminta seluruh panitia pengawas melakukan koordinasi dengan unsur pemerintah, penegak hukum, dan tokoh masyarakat di wilayahnya masing-masing. Hal itu akan memudahkan setiap panitia pengawas melakukan pengawasan. "Ingat koordinasi," ucapnya.
Sementara itu, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail meminta Panwaslu melakukan evaluasi terhadap anggaran yang mereka butuhkan. "Saya berharap tidak ada pihak-pihak yang mencoba menghambat," ujarnya.
Ia menambahkan, mudah-mudahan pelaksanaan berjalan tanpa ekses. Tanpa merugikan orang lain. "Jangan sampai ada ekses," ujar Sjamsuhadi.
0 komentar:
Posting Komentar