DEPOK, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Nur Mahmudi Ismail perlu ditingkatkan karena kinerjanya masih jauh dari sempurna. Pembangunan terkesan monoton, kurang kreasi, dan inovasi. "Kinerja wali kota perlu ditingkatkan menjadi lebih baik. Masih banyak keluhan masyarakat akan lambatnya dan berbelitnya pelayanan administrasi kependudukan seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akte kelahiran," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) DPRD Kota Depok, Jean Novlin Tedja, usai sidang paripurna DPRD, Kamis (15/7).
Jean yang biasa disapa Nane mengatakan, penerapan Undang-undang (UU) No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang tidak diantisipasi dengan baik Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Pelayanan administrasi kependudukan yang semula berbasis di kelurahan, yang kemudian ditarik ke tingkat kecamatan dan dinas ternyata menemui banyak kendala dalam implementasinya. "Dalam kenyataan di lapangan masih terdapat pungutan liar dalam pembuatan surat – surat kependudukan sampai dengan ratusan ribu rupiah. Kendala utama yang terlihat diantaranya ketidaksiapan infrastruktur jaringan, kurangnya jumlah dan rendahnya kualitas SDM pengelola pelayanan, ketidakjelasan prosedur dan waktu pelayanan, database yang tidak valid dan akurat serta masih banyaknya pungutan-pungutan liar yang terjadi di lapangan," kata dia.
Di bidang pelayanan kesehatan, terang Nane, meskipun Dinas Kesehatan telah bersertifikat ISO 9001, namun pelayanan di RSUD Depok masih jauh dari sempurna. Masih banyak keluhan dari masyarakat mengenai rendahnya mutu pelayanan di RSUD maupun instalasi kesehatan lainnya misalnya puskesmas dan RS lainnya. Secara keseluruhan, Fraksi Partai Demokrat (FPD) menilai pelaksanaan APBD 2009 belum optimal. Adanya jumlah silpa sebesar Rp 225.973.099.066.82,- mengindikasikan bahwa tidak seluruh program berjalan sesuai perencanaan. Beberapa hal yang menjadi catatan, kurang adanya keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, tidak dilakukannya kajian yang menyeluruh terhadap sebuah program yang akan dilaksanakan, relevansi program dan kegiatan kurang responsif dengan permasalahan yang ada, konsistensi dan sinkronisasi program masih relatif rendah, mayoritas program yang diselenggarakan masih normatif dan kurang inovatif, program / kegiatan saling tumpang tindih antarOPD, rendahnya penetapan skala prioritas, dan spesifikasi indikator kinerja dan target kinerja masih relatif lemah. Pada beberapa kasus, penetapan besar belanja tidak didasarkan pada target kinerja keluaran (output) atau hasil (outcome). "Sistem monitoring dan evaluasi yang tidak berjalan optimal sehingga tidak dapat diketahui apakah sebuah program telah berjalan secara 3E (Ekonomis, Efisien dan Efektif) ataukah hanya program yang menghamburkan APBD belaka," tandasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra Bangsa Muhammad HB mengatakan, laporan wali kota terkesan monoton, kurang kreasi, dan inovasi. Akibatnya kinerja pemerintah kurang optimal seperti masih rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya kesehatan masyarakat, kurangnya dukungan infrastruktur sesuai standar pelayanan, belum maksimalnya upaya untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan seperti pelaku UKM dan koperasi. Untuk mengatasi hal itu, kata Muhammad HB, Gerindra mendorong Pemkot Depok membuat anggaran tunjangan tambahan pendapatan pegawai dan menghilangkan honor kegiatan seperti yang sudah diterapkan di Jawa Barat. "Dengan begitu diharapkan OPD dalam membuat suatu kegiatan tidak memiliki orientasi pada honor kegiatan semata," ucapnya.
Ia mengatakan, pada laporan realisasi anggaran pendapatan khusunya pada pos pendapatan asli daerah (PAD) terget yang ditetapkan telah terealisasi bahkan melebihi target. Hanya saja, kata dia, yang menjadi pertantaan apakah pencapaian tersebut disebut prestasi atau sebaliknya disebut kegagalan.
Jean yang biasa disapa Nane mengatakan, penerapan Undang-undang (UU) No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang tidak diantisipasi dengan baik Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Pelayanan administrasi kependudukan yang semula berbasis di kelurahan, yang kemudian ditarik ke tingkat kecamatan dan dinas ternyata menemui banyak kendala dalam implementasinya. "Dalam kenyataan di lapangan masih terdapat pungutan liar dalam pembuatan surat – surat kependudukan sampai dengan ratusan ribu rupiah. Kendala utama yang terlihat diantaranya ketidaksiapan infrastruktur jaringan, kurangnya jumlah dan rendahnya kualitas SDM pengelola pelayanan, ketidakjelasan prosedur dan waktu pelayanan, database yang tidak valid dan akurat serta masih banyaknya pungutan-pungutan liar yang terjadi di lapangan," kata dia.
Di bidang pelayanan kesehatan, terang Nane, meskipun Dinas Kesehatan telah bersertifikat ISO 9001, namun pelayanan di RSUD Depok masih jauh dari sempurna. Masih banyak keluhan dari masyarakat mengenai rendahnya mutu pelayanan di RSUD maupun instalasi kesehatan lainnya misalnya puskesmas dan RS lainnya. Secara keseluruhan, Fraksi Partai Demokrat (FPD) menilai pelaksanaan APBD 2009 belum optimal. Adanya jumlah silpa sebesar Rp 225.973.099.066.82,- mengindikasikan bahwa tidak seluruh program berjalan sesuai perencanaan. Beberapa hal yang menjadi catatan, kurang adanya keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, tidak dilakukannya kajian yang menyeluruh terhadap sebuah program yang akan dilaksanakan, relevansi program dan kegiatan kurang responsif dengan permasalahan yang ada, konsistensi dan sinkronisasi program masih relatif rendah, mayoritas program yang diselenggarakan masih normatif dan kurang inovatif, program / kegiatan saling tumpang tindih antarOPD, rendahnya penetapan skala prioritas, dan spesifikasi indikator kinerja dan target kinerja masih relatif lemah. Pada beberapa kasus, penetapan besar belanja tidak didasarkan pada target kinerja keluaran (output) atau hasil (outcome). "Sistem monitoring dan evaluasi yang tidak berjalan optimal sehingga tidak dapat diketahui apakah sebuah program telah berjalan secara 3E (Ekonomis, Efisien dan Efektif) ataukah hanya program yang menghamburkan APBD belaka," tandasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra Bangsa Muhammad HB mengatakan, laporan wali kota terkesan monoton, kurang kreasi, dan inovasi. Akibatnya kinerja pemerintah kurang optimal seperti masih rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya kesehatan masyarakat, kurangnya dukungan infrastruktur sesuai standar pelayanan, belum maksimalnya upaya untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan seperti pelaku UKM dan koperasi. Untuk mengatasi hal itu, kata Muhammad HB, Gerindra mendorong Pemkot Depok membuat anggaran tunjangan tambahan pendapatan pegawai dan menghilangkan honor kegiatan seperti yang sudah diterapkan di Jawa Barat. "Dengan begitu diharapkan OPD dalam membuat suatu kegiatan tidak memiliki orientasi pada honor kegiatan semata," ucapnya.
Ia mengatakan, pada laporan realisasi anggaran pendapatan khusunya pada pos pendapatan asli daerah (PAD) terget yang ditetapkan telah terealisasi bahkan melebihi target. Hanya saja, kata dia, yang menjadi pertantaan apakah pencapaian tersebut disebut prestasi atau sebaliknya disebut kegagalan.
0 komentar:
Posting Komentar