DEPOK, Anggota Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Depok, Acep Saepudin melihat dinamika pencalonan wali kota dan wakil wali kota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 16 Oktober mendatang menguatkan incumbent (Nur Mahmudi Ismail, red) terpilih kembali menjadi orang nomor satu di Depok. "Melihat dinamika politik yang terjadi di Kota Depok dapat disimpulkan incumbent akan kembali memimpin Depok," kata Acep di gedung DPRD Kota Depok, Jumat (2/7).
Acep melihat partai politik seperti PAN, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat (PD), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Damai Sejahtera (PDS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak memiliki ego kolektif. Artinya, berbicara berdasarkan kepentingan masyarakat Depok secara keseluruhan. Faktanya, semua partai terpecah belah atas dasar kepentingan masing-masing. "Sekarang ini masyarakat meragukan partai-partai itu dapat membendung langkah Nur Mahmudi memimpin kembali Kota Depok. Saya pun meragukan hal itu. Saya yakin Nur bakal memimpin kembali," kata dia.
Anggota DPRD, Komisi A itu mengatakan, langkah Nur Mahmudi akan semakin mulus jika pada 18 Juli mendatang, saat dibukannya pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok, Nur Mahmudi dipastikan berduet dengan Ketua DPD PAN Kota Depok Hasbullah Rahmat. "Jika Hasbullah bersandingan dengan Nur Mahmudi maka kemungkinan menang akan semakin besar. Toh, tidak ada partai yang dapat mempersatukan Depok selain mereka berdua," kata Acep.
Acep mengatakan, koalisi PAN-PKS merupakan koalisi ideal yang dapat dipercaya memimpin Depok di masa mendatang. "Koalisi muda-muda merupakan koalisi ideal, apalagi Hasbullah dikenal sebagai sosok yang cerdas, santun, dan baik," kata dia.
Sementara secara terpisah, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Idris Abdul Somad mengaku timnya telah mendatangi kantor DPD PKS untuk mengajukan dirinya sebagai calon wakil wali kota. "Yang mendatangi PKS bukan saya, tapi tim saya dan orang lain yang sengaja mengajukan nama saya untuk mendampingi calonnya," kata dia.
Acep melihat partai politik seperti PAN, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat (PD), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Damai Sejahtera (PDS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak memiliki ego kolektif. Artinya, berbicara berdasarkan kepentingan masyarakat Depok secara keseluruhan. Faktanya, semua partai terpecah belah atas dasar kepentingan masing-masing. "Sekarang ini masyarakat meragukan partai-partai itu dapat membendung langkah Nur Mahmudi memimpin kembali Kota Depok. Saya pun meragukan hal itu. Saya yakin Nur bakal memimpin kembali," kata dia.
Anggota DPRD, Komisi A itu mengatakan, langkah Nur Mahmudi akan semakin mulus jika pada 18 Juli mendatang, saat dibukannya pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok, Nur Mahmudi dipastikan berduet dengan Ketua DPD PAN Kota Depok Hasbullah Rahmat. "Jika Hasbullah bersandingan dengan Nur Mahmudi maka kemungkinan menang akan semakin besar. Toh, tidak ada partai yang dapat mempersatukan Depok selain mereka berdua," kata Acep.
Acep mengatakan, koalisi PAN-PKS merupakan koalisi ideal yang dapat dipercaya memimpin Depok di masa mendatang. "Koalisi muda-muda merupakan koalisi ideal, apalagi Hasbullah dikenal sebagai sosok yang cerdas, santun, dan baik," kata dia.
Sementara secara terpisah, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Idris Abdul Somad mengaku timnya telah mendatangi kantor DPD PKS untuk mengajukan dirinya sebagai calon wakil wali kota. "Yang mendatangi PKS bukan saya, tapi tim saya dan orang lain yang sengaja mengajukan nama saya untuk mendampingi calonnya," kata dia.
0 komentar:
Posting Komentar