DEPOK, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail diprediksi kembali dipercaya memimpin Kota Depok. Mantan Menteri Kehutanan era Presiden Gus Dur itu, diyakini dapat dengan mudah menjungkalkan lawan-lawan politiknya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 16 Oktober 2010 mendatang. Keyakinan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Jatijajar Centre, Benhard SH, setelah ia melihat hasil survei Jatijajar Centre kepada 800 responden warga Kota Depok. Sebanyak 336 responden (42%) memilih Nur Mahmudi Ismail pantas menjadi Wali Kota Depok priode 2011-2016, 204 responden (25,5%) memilih Badrul Kamal sebagai pantas menjadi wali kota, 140 responden (17,5%) memilih Naming D Bhotin, dan 120 responden (15%) memilih Yuyun Wirasaputra. "800 responden tersebut kita tanyakan tentang siapa kandidat wali kota Depok yang layak memimpin depok ke depan. Hasilnya seperti yang sudah diutarakan tadi. Hasil survei ini valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari jawaban responden, paling banyak memilih Nur Mahmudi untuk kembali memimpin Kota Depok," Benhard, Selasa (22/6).
Ia menjelaskan, responden yang dipilih dalam survei adalah warga Depok yang sudah mempunyai hak pilih atau 17 tahun ke atas. Sebelum dilakukan penarikan sampel terlebih dahulu merumuskan populasi survei. Populasi surveinya adalah para pemilih yang bukan pengurus partai pemenang Pemilu 2009 yang ikut mengusung kandidat wali kota Depok. Kemudian metode penarikan sampel dilakukan adalah sampel acak atau randon sampling. Bentuk penarikan sampel, kata dia, menggunakan prinsip probabilitas ; yakni memberikan kesempatan kepada semua anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel. "Kami menetapkan 800 anggota populasi, yang setiap orangnya mempunyai kesempatan yang sama satu per 800. Karena hanya dengan penarikan sampel probabilitas maka kami mengklaim hasil survei mewakili populasi, karena itu kami tetapkan suara dari 800 responden mewakili 800.000 populasi. Hasil survei ini valid," Benhard.
Bernad menambahkan, dalam suveri itu disusun kuesioner dalam bentuk pertanyaan tertutup. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan pengetahuan dan pengenalan responden atas suatu isu. Menurut Bernard, ada beberapa varian politik sehingga kebanyakan responden memilih Nur Mahmudi. Varian itu adalah PKS selalu partai yang mengusung Nur Mahmudi memiliki struktur partai yang kuat dan memiliki akses langsung pada basis massa partai. Basis massa tersebut terorganisir dan tertata dengan baik serta memiliki loyalitas kepada partai. Varian berikutnya adalah, PKS memiliki kader ideologis, intelektual, militan dan mandiri serta memiliki visi politik dan memiliki keterampilan dalam mengorganisir rakyat. Selanjutnya adalah, kata dia, kader PKS memiliki kemampuan membangun jaringan kerja politik dengan komunitas rakyat di luar PKS. "Semua responden pemilih Nur Mahmudi," kata dia.
Bernard menyatakan, atas banyaknya responden yang memilih Nur Mahmudi, maka pihaknya memberikan catatan politik kepada Nur Mahmudi. Pertama, dalam menentukan calon wakil wali kota Depok sebaiknya mengambil dari kalangan birokrat atau dari non politisi. Kedua, sebaiknya Nur Mahmudi mengidentifikasi isu strategis sebagai rencana penyusunan program kerja ke depan. Namun sebelum mengidentifikasi isu, kata dia, diperlukan evaluasi kebijakan publik. Ketiga adalah membangun komunikasi politik dengan komunitas minoritas secara intensif dan keempat adalah sudah saatnya isu reformasi birokrasi dalam kerangka percepatan pelayanan publik dan reformasi perda yang menghambat pelayanan publik menjadi tema kampanye.
Unsur birokrat dan politis
Sementara itu ditempat terpish, Koalisi Kerakyatan (gabungan partai-partai politik non parlemen) yang mendukung Nur Mahmudi juga menginginkan pendamping Nur Mahmudi dari kalangan birokrat atau politisi. Calon yang pantas dari kalangan birokrat adalah Etty Suryahati (Sekda Kota Depok), Sayid Kholid (Asisten Tata Praja), Yayan Ariyanto (Kadis Bina Marga dan Sumber Daya Air), Iskandar Rais, dan Rahmad Subagio (Kepala Badan Lingkungan Hidup). Sedangkan dari unsur politisi adalah Hasbullah Rahmad (Ketua DPC PAN Kota Depok), Nursi Arsyirawati (Anggota FBR Kota Depok), dan Sutadi Dipowongso (Wakil Ketua PDIP Kota Depok). "Sosok calon Wakil Walikota Depok merupakan sosok representatif keinginan masyarakat Depok dan memiliki legitimasi politik dan bukan sekadar ditentukan suka atau tidak suka oleh figur Walikota Depok. Figur yang kami rekomendasikan itu sesuai dengan analisis kami," tutur Ketua Koalisi Kerakyatan Gita Kurniawan.
Ia menjelaskan, responden yang dipilih dalam survei adalah warga Depok yang sudah mempunyai hak pilih atau 17 tahun ke atas. Sebelum dilakukan penarikan sampel terlebih dahulu merumuskan populasi survei. Populasi surveinya adalah para pemilih yang bukan pengurus partai pemenang Pemilu 2009 yang ikut mengusung kandidat wali kota Depok. Kemudian metode penarikan sampel dilakukan adalah sampel acak atau randon sampling. Bentuk penarikan sampel, kata dia, menggunakan prinsip probabilitas ; yakni memberikan kesempatan kepada semua anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel. "Kami menetapkan 800 anggota populasi, yang setiap orangnya mempunyai kesempatan yang sama satu per 800. Karena hanya dengan penarikan sampel probabilitas maka kami mengklaim hasil survei mewakili populasi, karena itu kami tetapkan suara dari 800 responden mewakili 800.000 populasi. Hasil survei ini valid," Benhard.
Bernad menambahkan, dalam suveri itu disusun kuesioner dalam bentuk pertanyaan tertutup. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan pengetahuan dan pengenalan responden atas suatu isu. Menurut Bernard, ada beberapa varian politik sehingga kebanyakan responden memilih Nur Mahmudi. Varian itu adalah PKS selalu partai yang mengusung Nur Mahmudi memiliki struktur partai yang kuat dan memiliki akses langsung pada basis massa partai. Basis massa tersebut terorganisir dan tertata dengan baik serta memiliki loyalitas kepada partai. Varian berikutnya adalah, PKS memiliki kader ideologis, intelektual, militan dan mandiri serta memiliki visi politik dan memiliki keterampilan dalam mengorganisir rakyat. Selanjutnya adalah, kata dia, kader PKS memiliki kemampuan membangun jaringan kerja politik dengan komunitas rakyat di luar PKS. "Semua responden pemilih Nur Mahmudi," kata dia.
Bernard menyatakan, atas banyaknya responden yang memilih Nur Mahmudi, maka pihaknya memberikan catatan politik kepada Nur Mahmudi. Pertama, dalam menentukan calon wakil wali kota Depok sebaiknya mengambil dari kalangan birokrat atau dari non politisi. Kedua, sebaiknya Nur Mahmudi mengidentifikasi isu strategis sebagai rencana penyusunan program kerja ke depan. Namun sebelum mengidentifikasi isu, kata dia, diperlukan evaluasi kebijakan publik. Ketiga adalah membangun komunikasi politik dengan komunitas minoritas secara intensif dan keempat adalah sudah saatnya isu reformasi birokrasi dalam kerangka percepatan pelayanan publik dan reformasi perda yang menghambat pelayanan publik menjadi tema kampanye.
Unsur birokrat dan politis
Sementara itu ditempat terpish, Koalisi Kerakyatan (gabungan partai-partai politik non parlemen) yang mendukung Nur Mahmudi juga menginginkan pendamping Nur Mahmudi dari kalangan birokrat atau politisi. Calon yang pantas dari kalangan birokrat adalah Etty Suryahati (Sekda Kota Depok), Sayid Kholid (Asisten Tata Praja), Yayan Ariyanto (Kadis Bina Marga dan Sumber Daya Air), Iskandar Rais, dan Rahmad Subagio (Kepala Badan Lingkungan Hidup). Sedangkan dari unsur politisi adalah Hasbullah Rahmad (Ketua DPC PAN Kota Depok), Nursi Arsyirawati (Anggota FBR Kota Depok), dan Sutadi Dipowongso (Wakil Ketua PDIP Kota Depok). "Sosok calon Wakil Walikota Depok merupakan sosok representatif keinginan masyarakat Depok dan memiliki legitimasi politik dan bukan sekadar ditentukan suka atau tidak suka oleh figur Walikota Depok. Figur yang kami rekomendasikan itu sesuai dengan analisis kami," tutur Ketua Koalisi Kerakyatan Gita Kurniawan.
0 komentar:
Posting Komentar