DEPOK, Kegagalan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok meraih piala Adipura sudah diprediksi sebelumnya oleh dua anggota DPRD Kota Depok yakni Selamet Riyadi dari Fraksi Gerindera-Bangsa dan Nurhasyim Fraksi Golkar. Keduanya berpandangan bahwa apa yang dilakukan Wali Kota Nur Mahmudi Ismail selama ini belum menyentuh pada hal-hal subtantif, semuanya baru sebatas seremonial. "Saya melihat apa yang dilakukan wali kota selama ini hanya bersifat seremonial. Tidak mampu menggugah masyarakat untuk berpartisipasi mengatasi masalah persampahan. Jangan heran kalau kemudian kita tidak meraih piala Adipura," kata Selamet Riyadi di gedung DPRD, Selasa (8/6).
Selamat mengatakan, penghargaan Adipura merupakan salah satu program Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dan masyarakat mewujudkan kota “bersih dan teduh” (clean and green city) dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance. Sekarang, kata dia, yang menjadi pertanyaan dimasyarakat berapa besar biaya telah dikeluarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk meraih lambang suprermasi kebersihan tersebut. Ia mencatat setiap dinas terkait Adipura memiliki anggaran khusus, misalnya Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup (DKLH) disediakan anggaran sebanyak Rp86 juta. "Dana khusus itu baru satu dinas, belum lagi dinas lainnya. Harus berapa miliar anggaran yang dikucurkan agar Depok meraih Adipura," katanya jengkel.
Selamet mengingatkan masyarakat memantau seluruh program-program Pemkot Depok terkait pengolahan sampah. Pasalnya, anggaran yang diberikan untuk program untuk mangatasi persampahan di Kota Depok jumlahnya sangat banyak; untuk TPA sebanyak Rp4 miliar, UPS 10,8 miliar, anggaran pengelolaan sampah Rp5,3 miliar, dan layanan angkutan sampah Rp8,8 miliar. "Dengan anggaran yang banyak seharusnya permasalahan sampah bisa diatasi," kata dia.
Nur Hasyim mengatakan, Pemkot Depok cukup serius untuk meraih penghargaan Adipura 2010. Hal itu dapat dilihat dengan adanya imbauan dari Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail kepada masyarakat Kota Depok untuk melakukan pemilahan sampah dan tidak membakar sampah. Selain kepada masyarakat, imbauan tersebut juga disampaikan kepada jajaran Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) dan instansi pusat di daerah, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Polres Depok, dan Kejaksaan Depok. "Yang menjadi masalah kenapa Depok tetap kotor. Saya minta dilakukan evaluasi terhadap kegagalan in i," tuturnya.
Sementara itu secara terpisah, Wakil Wali Kota Depok Yuyun Wirasaputra mengatakan Pemkot Depok telah menjalankan seluruh program yang menjadi penilaian tim Adipura. Hanya saja, kata dia, Depok masih kalah dengan wilayah lain. "Kita sudah maksimal menjalankan program Adipura, hanya saja nilainya masih kurang," kata dia.
Yuyun mengatakan, ia masih menunggu hasil evaluasi DKLH terkait kegagalan ini. Namun, secara pastinya ia akan belajar banyak dari daerah tetangga yakni Kota Bekasi dan Kota Tanggerang. "Saya akan perintahkan studi banding tidak usah jauh-jauh, cukup ke dua wilayah itu," tuturnya.
Yuyun menuturkan, dirinya menjadi wali kota, Depok memang pernah meraih piala Adipura. Hanya saja, kata Yuyun, dahulu Depok hanya memiliki tiga kecamatan, sedangkan sekarang 11 kecamatan. "Lagian banyak wilayah yang belum di benahi serta SDM yang lemah," kata dia.
Selamat mengatakan, penghargaan Adipura merupakan salah satu program Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dan masyarakat mewujudkan kota “bersih dan teduh” (clean and green city) dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance. Sekarang, kata dia, yang menjadi pertanyaan dimasyarakat berapa besar biaya telah dikeluarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk meraih lambang suprermasi kebersihan tersebut. Ia mencatat setiap dinas terkait Adipura memiliki anggaran khusus, misalnya Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup (DKLH) disediakan anggaran sebanyak Rp86 juta. "Dana khusus itu baru satu dinas, belum lagi dinas lainnya. Harus berapa miliar anggaran yang dikucurkan agar Depok meraih Adipura," katanya jengkel.
Selamet mengingatkan masyarakat memantau seluruh program-program Pemkot Depok terkait pengolahan sampah. Pasalnya, anggaran yang diberikan untuk program untuk mangatasi persampahan di Kota Depok jumlahnya sangat banyak; untuk TPA sebanyak Rp4 miliar, UPS 10,8 miliar, anggaran pengelolaan sampah Rp5,3 miliar, dan layanan angkutan sampah Rp8,8 miliar. "Dengan anggaran yang banyak seharusnya permasalahan sampah bisa diatasi," kata dia.
Nur Hasyim mengatakan, Pemkot Depok cukup serius untuk meraih penghargaan Adipura 2010. Hal itu dapat dilihat dengan adanya imbauan dari Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail kepada masyarakat Kota Depok untuk melakukan pemilahan sampah dan tidak membakar sampah. Selain kepada masyarakat, imbauan tersebut juga disampaikan kepada jajaran Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) dan instansi pusat di daerah, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Polres Depok, dan Kejaksaan Depok. "Yang menjadi masalah kenapa Depok tetap kotor. Saya minta dilakukan evaluasi terhadap kegagalan in i," tuturnya.
Sementara itu secara terpisah, Wakil Wali Kota Depok Yuyun Wirasaputra mengatakan Pemkot Depok telah menjalankan seluruh program yang menjadi penilaian tim Adipura. Hanya saja, kata dia, Depok masih kalah dengan wilayah lain. "Kita sudah maksimal menjalankan program Adipura, hanya saja nilainya masih kurang," kata dia.
Yuyun mengatakan, ia masih menunggu hasil evaluasi DKLH terkait kegagalan ini. Namun, secara pastinya ia akan belajar banyak dari daerah tetangga yakni Kota Bekasi dan Kota Tanggerang. "Saya akan perintahkan studi banding tidak usah jauh-jauh, cukup ke dua wilayah itu," tuturnya.
Yuyun menuturkan, dirinya menjadi wali kota, Depok memang pernah meraih piala Adipura. Hanya saja, kata Yuyun, dahulu Depok hanya memiliki tiga kecamatan, sedangkan sekarang 11 kecamatan. "Lagian banyak wilayah yang belum di benahi serta SDM yang lemah," kata dia.
0 komentar:
Posting Komentar