DEPOK, Ketua Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopinda) Kota Depok, Agus Subandrijo pertanyakan anggaran dana bantuan koperasi. "Dua tahun lalu koperasi di Kota Depok mendapat dana bantuan pembinaan koperasi sebesar Rp750 juta. Sekarang dana itu sudah tidak ada lagi atau mungkin dana itu masih ada tapi tidak tahu kemana rimbanya," kata dia, Selasa (29/6).
Hal itu, kata Agus sekaligus menunjukan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kurang berperan aktif dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan. Bahkan, ia berani secara tegas mengatakan Pemkot Depok lamban dalam mengembangkan koperasi. Namun, Agus menyadari kelambanan tersebut terjadi lantaran pemerintah terkekang program kerja yang telah dibuatnya bersama dewan. "Pemkot Depok lamban mengembangkan koperasi di Kota Depok," tuturnya.
Agus menduga Pemkot Depok masih menyimpan dana bantuan pembinaan koperasi. Hanya saja, kata dia, dana tersebut disalurkan melalui Pusat Koperasi Simpan Pinjam (PKSP) dan saat ini mengalami kemacetan. Menurutnya, jika dalam proses penyaluran tersebut macet seharusnya tetap bisa disalurkan. "Kalau dulu dana tersebut pernah macet di tangan PKSP, kan tinggal ganti orangnya. Tidak harus menghentikan dana bantuannya," ujar dia.
Agus mengatakan, organisasi sekelas Dekopin mendapatkan anggaran dana bantuan yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN). Sedangkan untuk Dekopinda Depok, kata dia, ia berharap juga mendapat dana bantuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Perhatian Pemkot Depok, sambungnya, dapat memberikan angin segar untuk koperasi di Depok. Tentu, lanjutnya, untuk anggota koperasi yang aktif. Terlebih lagi, pihaknya mengaku telah memiliki anggota binaan sebanyak 130 koperasi dan yang tidak aktif sekitar 20 persen. "Kita berharap mendapat bantuan dari APBD," kata dia.
Sementara itu, Ketua Dekopinda Depok yang baru saja terpilih, Sugandi menegaskan, peran serta Pemkot Depok dalam koperasi akan lebih meningkat jika terjalin komunikasi dua arah. "Sebenarnya kunci dari terhambatnya perkembangan koperasi di Kota Depok, ya komunikasi yang kurang antara pemkot dan koperasi," tandasnya.
Hal itu, kata Agus sekaligus menunjukan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kurang berperan aktif dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan. Bahkan, ia berani secara tegas mengatakan Pemkot Depok lamban dalam mengembangkan koperasi. Namun, Agus menyadari kelambanan tersebut terjadi lantaran pemerintah terkekang program kerja yang telah dibuatnya bersama dewan. "Pemkot Depok lamban mengembangkan koperasi di Kota Depok," tuturnya.
Agus menduga Pemkot Depok masih menyimpan dana bantuan pembinaan koperasi. Hanya saja, kata dia, dana tersebut disalurkan melalui Pusat Koperasi Simpan Pinjam (PKSP) dan saat ini mengalami kemacetan. Menurutnya, jika dalam proses penyaluran tersebut macet seharusnya tetap bisa disalurkan. "Kalau dulu dana tersebut pernah macet di tangan PKSP, kan tinggal ganti orangnya. Tidak harus menghentikan dana bantuannya," ujar dia.
Agus mengatakan, organisasi sekelas Dekopin mendapatkan anggaran dana bantuan yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN). Sedangkan untuk Dekopinda Depok, kata dia, ia berharap juga mendapat dana bantuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Perhatian Pemkot Depok, sambungnya, dapat memberikan angin segar untuk koperasi di Depok. Tentu, lanjutnya, untuk anggota koperasi yang aktif. Terlebih lagi, pihaknya mengaku telah memiliki anggota binaan sebanyak 130 koperasi dan yang tidak aktif sekitar 20 persen. "Kita berharap mendapat bantuan dari APBD," kata dia.
Sementara itu, Ketua Dekopinda Depok yang baru saja terpilih, Sugandi menegaskan, peran serta Pemkot Depok dalam koperasi akan lebih meningkat jika terjalin komunikasi dua arah. "Sebenarnya kunci dari terhambatnya perkembangan koperasi di Kota Depok, ya komunikasi yang kurang antara pemkot dan koperasi," tandasnya.
0 komentar:
Posting Komentar