DEPOK, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok, Tata Jumantara mengaku kekurangan 49 ribu stiker pemetaan sensus. Padahal, stiker tersebut dibutuhkan untuk menandai penduduk yang telah disensus oleh tim pencacah di lapangan. Selain itu, ia juga meyakini masih kurangnya dokumen C1. "Saya belum menghitung berapa dokumen C1 yang kurang. Yang pasti dokumen C1 masih kurang," kata dia saat di temui di kantornya, Selasa (4/5).
Untuk menanggulangi hal tersebut, kata Tata, ia telah meminta kekurangan stiker kepada BPS Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan BPS pusat yakni DKI Jakarta. "Sampai hari ini stiker dan dokumen C1 masih belum datang. Setahu saya dokumen tanggungjawab Jakarta," kata dia.
Menurut Tata, hasil pemetaan wilayah pada bulan Oktober 2009, dengan mengerahkan 300 personil di lapangan didapati bahwa di Kota Depok terdapat 4819 blok sensus. Satu blog sensus diperkirakan mencapai 80 sampai 120 kepala rumah tangga. Artinya, untuk mendata warga sebanyak itu, ia mengerahkan 3289 petugas sensus. "Kita berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan sensus sesuai batas waktu," kata dia.
Selain itu, untuk membantu petugas sensus bekerja di beberapa wilayah sulit seperti blog sensus Cinere, blog sensus Pesona Kayangan, apartemen Margoda Residence, Kostrad Cilodong, Mako Brimob, Penjara, Kelurahan Tugu, dan Kelurahan Gandul, ia menyiapkan petugas kusus berjumlah 33 orang. "Mereka adalah orang-orang setempat yang dilatih secara khusus, seperti istri anggota brimob dan lain-lain," katanya.
Ia memastikan, hasil sensus data penduduk Depok yang dilakukan BPS akan berbeda dengan data yang dimiliki Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Depok. Pasalnya, BPS mencatat seluruh orang yang tinggal di Depok, kendati mereka tidak memiliki KTP, KK, atau legalitas lainnya. "Yang kita catat adalah seluruh jumlah penduduk," kata dia.
Tata mengatakan, tanggal 12 Mei 2010 rencananya BPS juga akan melakukan pendataan terhadap gelandangan, PSK, dan tuna wisma lainnya yang tinggal di Kota Depok. Rencananya, kata dia, sensus dilakukan pada malam hari. "Kenapa malan hari karena itu mempermudah tugas petugas, mereka pun hanya di foto," kata dia.
Untuk menanggulangi hal tersebut, kata Tata, ia telah meminta kekurangan stiker kepada BPS Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan BPS pusat yakni DKI Jakarta. "Sampai hari ini stiker dan dokumen C1 masih belum datang. Setahu saya dokumen tanggungjawab Jakarta," kata dia.
Menurut Tata, hasil pemetaan wilayah pada bulan Oktober 2009, dengan mengerahkan 300 personil di lapangan didapati bahwa di Kota Depok terdapat 4819 blok sensus. Satu blog sensus diperkirakan mencapai 80 sampai 120 kepala rumah tangga. Artinya, untuk mendata warga sebanyak itu, ia mengerahkan 3289 petugas sensus. "Kita berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan sensus sesuai batas waktu," kata dia.
Selain itu, untuk membantu petugas sensus bekerja di beberapa wilayah sulit seperti blog sensus Cinere, blog sensus Pesona Kayangan, apartemen Margoda Residence, Kostrad Cilodong, Mako Brimob, Penjara, Kelurahan Tugu, dan Kelurahan Gandul, ia menyiapkan petugas kusus berjumlah 33 orang. "Mereka adalah orang-orang setempat yang dilatih secara khusus, seperti istri anggota brimob dan lain-lain," katanya.
Ia memastikan, hasil sensus data penduduk Depok yang dilakukan BPS akan berbeda dengan data yang dimiliki Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Depok. Pasalnya, BPS mencatat seluruh orang yang tinggal di Depok, kendati mereka tidak memiliki KTP, KK, atau legalitas lainnya. "Yang kita catat adalah seluruh jumlah penduduk," kata dia.
Tata mengatakan, tanggal 12 Mei 2010 rencananya BPS juga akan melakukan pendataan terhadap gelandangan, PSK, dan tuna wisma lainnya yang tinggal di Kota Depok. Rencananya, kata dia, sensus dilakukan pada malam hari. "Kenapa malan hari karena itu mempermudah tugas petugas, mereka pun hanya di foto," kata dia.
0 komentar:
Posting Komentar