DEPOK, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Depok Babai Suhemi menegaskan partai-nya belum melakukan koalisi dengan partai mana pun terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Depok. Sampai saat ini, kata dia, DPD masih menunggu keputusan DPP. "Kita masih menunggu keputusan DPP. Yang pasti kita telah merekomendasikan tiga nama yakni Badrul Kamal, Yuyun Wirasaputra, dan Naming D Bothin untuk memperebutkan kursi orang nomor satu di Depok," katanya saat berbicang-bincang santai dengan wartawan di gedung DPRD Kota Depok, Senin (24/5).
Babai memastikan akhir Juni, partainya akan mengumumkan satu dari tiga nama yang akan diusung partai besutannya. Namun, ia mengingatkan bahwa DPP memiliki kriteria dalam memutuskan siapa calon yang layak menggunakan kendaraan partai. Salah satu persyaratannya ialah hasil survei, fakta integritas, pengalaman, didikasi, dan loyalitas. "Yang pasti sejak Aburizal Bakrie memimpin Partai Golkar, beliau lebih mengutamakan suara dan kehendak rakyat," kata dia.
Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Kota Depok itu menuturkan, suara dan kehendak rakyat lebih diutamakan, artinya dalam menentukan siapa calon yang diusung, tidak menutup kemungkinan datang dari luar partai. "Tidak menutup kemungkinan kita melakukan koalis dengan PD atau PKS. Namun, semuanya itu menunggu keputusan DPP. Kami siap menjalankannya," kata Babai.
Sementara itu, secara terpisah salah satu Ketua DPC Partai Demokrat (PD), Edi Sitorus menegaskan keputusan pencalonan Badrul Kamal-Agus Priyanto sebagai calon wali kota dan wakil wali kota sudah final. Artinya, sesuai dengan aturan main partai. "Dalam aturan main PD, surat rekomendasi merupakan putusan final partai karena di tanda tangani Ketua Umum Hadi Utomo dan Sekjen Amir Samsudin. Waktu PD merekomendasi Pak Rintis sebagai Ketua DPRD pun suratnya berupa rekomendasi," kata dia.
Edi menegaskan, bila ada kader internal tidak puas dengan keputusan partai sebaiknya tidak bicara di media massa, melainkan bicara langsung dengan pengurus DPP atau Ketua DPP. "Jangan berkoar-koar yang berdampak pada kerugian partai," kata dia.
Perlu diingat, kata dia, tim sembilan merekomendasikan nama sesuai kreteria yang telah dibuat dan disepakati. Maksudnya, rekomendasi DPP saat ini tidak mungkin berubah hanya karena keinginan seseorang menjadi wali kota. "Saya meyakini rekomendasi yang ditanda tangani Ketua Umum Hadi Utomo tidak akan diganti oleh Ketua Umum baru Anas Urbaningrum. Karena Pak Anas sangat menjunjung tinggi etika yang telah terbentuk," tandasnya.
Babai memastikan akhir Juni, partainya akan mengumumkan satu dari tiga nama yang akan diusung partai besutannya. Namun, ia mengingatkan bahwa DPP memiliki kriteria dalam memutuskan siapa calon yang layak menggunakan kendaraan partai. Salah satu persyaratannya ialah hasil survei, fakta integritas, pengalaman, didikasi, dan loyalitas. "Yang pasti sejak Aburizal Bakrie memimpin Partai Golkar, beliau lebih mengutamakan suara dan kehendak rakyat," kata dia.
Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Kota Depok itu menuturkan, suara dan kehendak rakyat lebih diutamakan, artinya dalam menentukan siapa calon yang diusung, tidak menutup kemungkinan datang dari luar partai. "Tidak menutup kemungkinan kita melakukan koalis dengan PD atau PKS. Namun, semuanya itu menunggu keputusan DPP. Kami siap menjalankannya," kata Babai.
Sementara itu, secara terpisah salah satu Ketua DPC Partai Demokrat (PD), Edi Sitorus menegaskan keputusan pencalonan Badrul Kamal-Agus Priyanto sebagai calon wali kota dan wakil wali kota sudah final. Artinya, sesuai dengan aturan main partai. "Dalam aturan main PD, surat rekomendasi merupakan putusan final partai karena di tanda tangani Ketua Umum Hadi Utomo dan Sekjen Amir Samsudin. Waktu PD merekomendasi Pak Rintis sebagai Ketua DPRD pun suratnya berupa rekomendasi," kata dia.
Edi menegaskan, bila ada kader internal tidak puas dengan keputusan partai sebaiknya tidak bicara di media massa, melainkan bicara langsung dengan pengurus DPP atau Ketua DPP. "Jangan berkoar-koar yang berdampak pada kerugian partai," kata dia.
Perlu diingat, kata dia, tim sembilan merekomendasikan nama sesuai kreteria yang telah dibuat dan disepakati. Maksudnya, rekomendasi DPP saat ini tidak mungkin berubah hanya karena keinginan seseorang menjadi wali kota. "Saya meyakini rekomendasi yang ditanda tangani Ketua Umum Hadi Utomo tidak akan diganti oleh Ketua Umum baru Anas Urbaningrum. Karena Pak Anas sangat menjunjung tinggi etika yang telah terbentuk," tandasnya.
0 komentar:
Posting Komentar