DEPOK, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Muhammad Hasan akhirnya dapat bernafas lega. Sebab, Rabu (21/4) siang, telah terjadi penandatanganan nota kesepahaman antara KPUD Kota Depok dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. "Hari ini saya baru saja menandatangani nota kesepahaman hibah dana pemilukada. Dari 33 milyar itu, nanti akan cair dalam dua tahap," katanya kepada wartawan, di gedung Balaikota Depok, Rabu (21/4).
Hasan mengatakan, pada putaran pertama akan dikucurkan dana sebanyak Rp23 miliar. Sedangkan tahap kedua cair Rp 10 miliar. Ia menegaskan, alokasi anggaran paling besar ada pada operasional dan honor petugas. Menurutnya, setelah program bergulir maka dibutuhkan 13000 petugas KPPS. "Pengeluaran paling banyak untuk biaya rutin, seperti honor , rapat, dan perkantoran. Atau sekitar sepertiga dana sebesar 10 miliar," kata dia.
Ia menambahkan, dana sebanyak Rp33 miliar juga digunakan untuk kegiatan pokja mau pun pengadaan barang. Untuk memuluskan pencairan dana tersebut, pihaknya sudah mengusulkan nama sekretaris untuk disetujui Pemerintah Kota Depok. "Selama ini belum dilantik sekretaris KPUD. Hal itu sangat menghambat," kata Hasan.
Menurutnya, dana tersebut sudah cukup memadai jika dibandingkan dengan daerah Jawa Barat (Jabar) lainnya. Hanya saja, ia tidak tahu berapa jumlah perbandingan 5 tahun lalu. Pastinya, nilai uang tersebut berbeda dengan waktu pilkada sebelumnya. "Pastinya, saya tidak tahu jumlah perbandingannya dengan tahun lalu. Untuk Depok sendiri sudah memadai," kata Hasan.
Hasan mengatakan, dana tersebut diambil dalam APBD Kota Depok, dalam bentuk hibah. Landasan hukumnya, berupa PP NO 6 dan Peraturan Mendagri. Kedua peraturan ini menetapkan anggaran dana berasal dari APBD. Hanya saja, ia menegaskan apabila dalam penggunaan anggaran tersebut masih sisa akan dikembalikan lagi ke kas pemkot. "Kalau ada kelebihan dana akan kita kembalikan ke kas pemkot. Ini kan dana hibah," kaya dia.
Lebih lanjut, dikatakannya, pelaksanaan Pemilukada masih akan dibahas melalui rapat pleno final. Untuk kelengkapan lainnya, kata dia, pihaknya akan mempersiapkannya lebih detail lagi. Rencananya, kata dia, dalam beberapa waktu ke depan, akan diadakannya acara ceremonial dari Disdukcapil dan pemkot untuk penerimaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada ( DP4).
Hasan mengatakan, pada putaran pertama akan dikucurkan dana sebanyak Rp23 miliar. Sedangkan tahap kedua cair Rp 10 miliar. Ia menegaskan, alokasi anggaran paling besar ada pada operasional dan honor petugas. Menurutnya, setelah program bergulir maka dibutuhkan 13000 petugas KPPS. "Pengeluaran paling banyak untuk biaya rutin, seperti honor , rapat, dan perkantoran. Atau sekitar sepertiga dana sebesar 10 miliar," kata dia.
Ia menambahkan, dana sebanyak Rp33 miliar juga digunakan untuk kegiatan pokja mau pun pengadaan barang. Untuk memuluskan pencairan dana tersebut, pihaknya sudah mengusulkan nama sekretaris untuk disetujui Pemerintah Kota Depok. "Selama ini belum dilantik sekretaris KPUD. Hal itu sangat menghambat," kata Hasan.
Menurutnya, dana tersebut sudah cukup memadai jika dibandingkan dengan daerah Jawa Barat (Jabar) lainnya. Hanya saja, ia tidak tahu berapa jumlah perbandingan 5 tahun lalu. Pastinya, nilai uang tersebut berbeda dengan waktu pilkada sebelumnya. "Pastinya, saya tidak tahu jumlah perbandingannya dengan tahun lalu. Untuk Depok sendiri sudah memadai," kata Hasan.
Hasan mengatakan, dana tersebut diambil dalam APBD Kota Depok, dalam bentuk hibah. Landasan hukumnya, berupa PP NO 6 dan Peraturan Mendagri. Kedua peraturan ini menetapkan anggaran dana berasal dari APBD. Hanya saja, ia menegaskan apabila dalam penggunaan anggaran tersebut masih sisa akan dikembalikan lagi ke kas pemkot. "Kalau ada kelebihan dana akan kita kembalikan ke kas pemkot. Ini kan dana hibah," kaya dia.
Lebih lanjut, dikatakannya, pelaksanaan Pemilukada masih akan dibahas melalui rapat pleno final. Untuk kelengkapan lainnya, kata dia, pihaknya akan mempersiapkannya lebih detail lagi. Rencananya, kata dia, dalam beberapa waktu ke depan, akan diadakannya acara ceremonial dari Disdukcapil dan pemkot untuk penerimaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada ( DP4).
0 komentar:
Posting Komentar