DEPOK, Kendati hiruk pikuk pelaksanaan pemilik
an kepala daerah di Kota Depok mulai menggema, namun tidak ada satu pun bakal calon (balon) wali kota atau wakil wali kota yang secara serius melirik cyber sebagai medium kampanye. Padahal, dengan memanfaatkan dunia maya para balon wali kota mau pun wakil wali kota memiliki banyak sekali keuntungan diantaranya adalah pesan yang ingin disampaikan dapat lebih detail dan jelas, kegiatan tersebut tidak perlu menguras isi kantong, dan paling penting cyaber tidak menjarah ruang publik. "Sampai saat ini saya belum melihat tim sukses, calon wali kota atau wakil wali kota menggunakan dunia maya sebagai medium kampanye. Padahal, buat kita yang paling menarik saat ini bagaimana mencermati daya dan gaya para calon memikat hati konstituen untuk membentuk citra serta memenangkan pertarungan," kata pengamat budaya politik Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati, Jumat (2/4).
Devie mengingatkan, dalam episode pemilihan kepala daeah beberapa tahun sebelumnya, ruang publik selalu “dijarah” oleh pelbagai “amunisi” promosi. Baliho, poster, spanduk dengan berbagai ukuran telah menciptakan polusi mata atau merusak keindahan ruang publik itu sendiri. "Yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah apakah model komunikasi seperti ini akan efektif?. Saya kira baliho,poster, dan spanduk masih memiliki kegunaannya sendiri, namun tidak lagi signifikan," katanya.
Fenomena dunia cyber dengan produk turunannya seperti Facebook, Twitter, menjadikan manusia memiliki alternatif baru dalam berkomunikasi. Ruang cyber harusnya tak boleh luput menjadi “tim sukses” bagi para kandidat pemimpin daerah. Hanya saja, setiap calon wali kota atau wakil wali kota dituntut memiliki kejelian, kreatifitas, visi, dan kemampuan mengolah teknologi menjadi sebuah isu menarik. Namun, perlu diingat oleh para calon bahwa upaya menjatuhkan lawan melalui dunia cyber tidak selamanya menguntungkan. Pasalnya, di ruang bebas tersebutlah, justru masyarakat akan melihat bagaimana para calon yang bertanding saling menelanjangi diri mereka masing-masing. Hal ini dapat berujung pada keengganan pemilih untuk mendukung mereka. "Bila para calon mampu menciptakan sebuah isu yang dapat mendorong gerakan sosial seperti dukungan 1 juta untuk isu X.....dan berikutnya gerakan ini mencuri perhatian media massa atau elektronik yang kemudian menampilkan berita tentang gerakan ini, bahkan sampai secara intensif melaporkan detik demi detik perkembangan dukungan, hal ini akan membentuk opini publik yang kuat dan mempengaruhi publik secara luas," kata Devie.
Sementara itu secara terpisah, pengamat ekonomi politik UI, Vishnu Juwono mengingatkan agar Wali Kota Nur Mahmudi dan Wakil Wali Kota Yuyun Wirasaputra untuk bersikap kenegarawanan, tidak terjebak dalam persaingan politik yang dapat menyengsarakan masyarakat. Selain itu, kenegarawanan keduanya dapat terganggu. "Wali kota dan Wakil Wali Kota harus Tunjukkan Kenegarawanan," katanya.
Pengamat yang juga Kepala Humas UI tersebut mengungkapkan, sebenarnya, persaingan dalam politik itu adalah sesuatu yang wajar. Apalagi, berkontestasi dalam masalah pemberian bantuan kepada rakyat. Hanya saja, pemberian bantuan itu jangan terlalu dipolitisasi. Justru bisa terjadi penyalahgunaan wewenang. "Kalau politisasinya terlalu kental aka nada penyalahgunaan wewenang," paparnya.
Karenanya, dia berharap pemerintah Kota Depok saat ini tetap menjaga integritasnya sebagai pemimpin Kota Depok. Kalaupun mereka memiliki kepentingan yang berbeda pada pemilihan kepala daerah mendatang, mereka tetap menjalankan kepentingannya secara professional dan netral.
an kepala daerah di Kota Depok mulai menggema, namun tidak ada satu pun bakal calon (balon) wali kota atau wakil wali kota yang secara serius melirik cyber sebagai medium kampanye. Padahal, dengan memanfaatkan dunia maya para balon wali kota mau pun wakil wali kota memiliki banyak sekali keuntungan diantaranya adalah pesan yang ingin disampaikan dapat lebih detail dan jelas, kegiatan tersebut tidak perlu menguras isi kantong, dan paling penting cyaber tidak menjarah ruang publik. "Sampai saat ini saya belum melihat tim sukses, calon wali kota atau wakil wali kota menggunakan dunia maya sebagai medium kampanye. Padahal, buat kita yang paling menarik saat ini bagaimana mencermati daya dan gaya para calon memikat hati konstituen untuk membentuk citra serta memenangkan pertarungan," kata pengamat budaya politik Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati, Jumat (2/4).Devie mengingatkan, dalam episode pemilihan kepala daeah beberapa tahun sebelumnya, ruang publik selalu “dijarah” oleh pelbagai “amunisi” promosi. Baliho, poster, spanduk dengan berbagai ukuran telah menciptakan polusi mata atau merusak keindahan ruang publik itu sendiri. "Yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah apakah model komunikasi seperti ini akan efektif?. Saya kira baliho,poster, dan spanduk masih memiliki kegunaannya sendiri, namun tidak lagi signifikan," katanya.
Fenomena dunia cyber dengan produk turunannya seperti Facebook, Twitter, menjadikan manusia memiliki alternatif baru dalam berkomunikasi. Ruang cyber harusnya tak boleh luput menjadi “tim sukses” bagi para kandidat pemimpin daerah. Hanya saja, setiap calon wali kota atau wakil wali kota dituntut memiliki kejelian, kreatifitas, visi, dan kemampuan mengolah teknologi menjadi sebuah isu menarik. Namun, perlu diingat oleh para calon bahwa upaya menjatuhkan lawan melalui dunia cyber tidak selamanya menguntungkan. Pasalnya, di ruang bebas tersebutlah, justru masyarakat akan melihat bagaimana para calon yang bertanding saling menelanjangi diri mereka masing-masing. Hal ini dapat berujung pada keengganan pemilih untuk mendukung mereka. "Bila para calon mampu menciptakan sebuah isu yang dapat mendorong gerakan sosial seperti dukungan 1 juta untuk isu X.....dan berikutnya gerakan ini mencuri perhatian media massa atau elektronik yang kemudian menampilkan berita tentang gerakan ini, bahkan sampai secara intensif melaporkan detik demi detik perkembangan dukungan, hal ini akan membentuk opini publik yang kuat dan mempengaruhi publik secara luas," kata Devie.
Sementara itu secara terpisah, pengamat ekonomi politik UI, Vishnu Juwono mengingatkan agar Wali Kota Nur Mahmudi dan Wakil Wali Kota Yuyun Wirasaputra untuk bersikap kenegarawanan, tidak terjebak dalam persaingan politik yang dapat menyengsarakan masyarakat. Selain itu, kenegarawanan keduanya dapat terganggu. "Wali kota dan Wakil Wali Kota harus Tunjukkan Kenegarawanan," katanya.
Pengamat yang juga Kepala Humas UI tersebut mengungkapkan, sebenarnya, persaingan dalam politik itu adalah sesuatu yang wajar. Apalagi, berkontestasi dalam masalah pemberian bantuan kepada rakyat. Hanya saja, pemberian bantuan itu jangan terlalu dipolitisasi. Justru bisa terjadi penyalahgunaan wewenang. "Kalau politisasinya terlalu kental aka nada penyalahgunaan wewenang," paparnya.
Karenanya, dia berharap pemerintah Kota Depok saat ini tetap menjaga integritasnya sebagai pemimpin Kota Depok. Kalaupun mereka memiliki kepentingan yang berbeda pada pemilihan kepala daerah mendatang, mereka tetap menjalankan kepentingannya secara professional dan netral.
0 komentar:
Posting Komentar