DEPOK, Menteri Perhubungan RI, Laksamana Madya (purn) Freddy Numberi mengatakan untuk mengatasi masalah Papua adalah bagaimana memperbaiki sumberdaya manusia (SDA) orang-orang Papua. "Kunci pembenahan masalah Papua adalah pengembangan SDM Papua," katanya dalam acara Simposium dan Lokakarya Nasional Papua dengan tema "Peran Universitas dalam Mewujudkan Pembangunan Papua yang Berbasis Masyarakat dan Berkelanjutan", di gedung AJB Bumiputra, FISIP Universitas Indonesia UI, Rabu (7/4).
Freddy mengatakan, zaman dahulu Presiden Soekarno sangat memperhatikan SDA masyarakat Papua. Caranya, dengan mengirim 1000 anak Papua belajar ke Jawa. Tujuannya agar masyarakat Papua dapat mengembangkan SDA-nya. Namun, era Suharto kebijakan yang dilakukan pendahulunya sama sekali tidak dilakukan. "Kita saat ini beruntung karena Presiden SBY sangat konsen dan konsisten mengembangkan Papua," ujarnya.
Mantan Gubernur Irianjaya itu menambahkan, bahwa pendekatan yang dilakukan untuk mengembangkan SDA masyarakat Papua adalah dengan memberikan kesempatan orang-orang Papua untuk duduk di posisi penting di pemerintahan, baik itu pemerintahan pusat mau pun pemerintahan tingkat lokal di seluruh Indonesia. "Sekarang ini masyarakat luar Papua masih berpikir etnik, agama, dan kesukuan. Sehingga, tidak salah kalau kemudian masyarakat Papua memiliki pikiran merdeka, karena tidak diberi kesempatan," kata Freddy.
Freddy melanjutkan, pikiran-pikiran seperti itu tidak boleh ada lagi di bumi Indonesia. Makanya, kata dia, ia sering mengingatkan Pangdam, Kapolda, dan petinggi-petinggi lainnya agar membina masyarakat lokal Papua untuk duduk menggantikan mereka. "Jangan takut dengan mereka. Justru dengan diberikannya mereka memimpin maka mereka dengan sedirinya mereka menyadari tentang ke Indonesiaan," ujarnya.
Mantan Duta Besar untuk Italia itu menerangkan, pemanfaatan SDA sudah barang tentu akan menghadirkan perubahan-perubahan dalam bidang sosial dan ekonomi, karena sebagai sumber penggerak pertumbuhan. Dengan sentuhan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat dan dengan SDA yang ada di daerah melalui otonomi khusus serta desentralisasi kewenangan secara tepat dan benar maka akan melahirkan rasa cinta masyarakat Papua kepada pemerintah mau pun negara dan bangsa karena diberdayakan dan disejahterakan yang pada gilirannya akan lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan NKRI. "Kunci bagi kedamaian dan persatuan di nusantara tercinta adalah bagaimana kita menciptakan ruang bagi sesama anak bangsa untuk membangun diri dan lingkunganya. Bukan saling membunuh atau menghilangkan eksistensi sesama orang Indonesia," kata Freddy.
Sementara Gubernur Papua, Barnabas Suebu mengatakan ada empat agenda yang dapat dilakukan dalam mengembangkan Papua yakni menata kembali pemerintahan daerah dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa pada semua jajaran dan tingkatan. Kedua, membangun tanah Papua yang damai dan sejahtera, melalui upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata bagi semua dengan titik perhatian harus diberikan kepada rakyat. Ketiga, masyarakat Papua harus ikut serta memelihara dan menikmati suasana aman, damai, penuh disiplin, dan taat hukum serta menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia. Keempat, meningkatkan dan mempercepat pembangunan prasarana dasar (infrastrutur) di seluruh tanah Papua. Antara lain terdiri dari prasarana perhubungan, ketersediaan air bersih, ketersediaan energi, ketersediaan sistem telekomunikasi. "Keempat aganda tersebut bertahap kita sudah laksanakan," tandasnya.
Freddy mengatakan, zaman dahulu Presiden Soekarno sangat memperhatikan SDA masyarakat Papua. Caranya, dengan mengirim 1000 anak Papua belajar ke Jawa. Tujuannya agar masyarakat Papua dapat mengembangkan SDA-nya. Namun, era Suharto kebijakan yang dilakukan pendahulunya sama sekali tidak dilakukan. "Kita saat ini beruntung karena Presiden SBY sangat konsen dan konsisten mengembangkan Papua," ujarnya.
Mantan Gubernur Irianjaya itu menambahkan, bahwa pendekatan yang dilakukan untuk mengembangkan SDA masyarakat Papua adalah dengan memberikan kesempatan orang-orang Papua untuk duduk di posisi penting di pemerintahan, baik itu pemerintahan pusat mau pun pemerintahan tingkat lokal di seluruh Indonesia. "Sekarang ini masyarakat luar Papua masih berpikir etnik, agama, dan kesukuan. Sehingga, tidak salah kalau kemudian masyarakat Papua memiliki pikiran merdeka, karena tidak diberi kesempatan," kata Freddy.
Freddy melanjutkan, pikiran-pikiran seperti itu tidak boleh ada lagi di bumi Indonesia. Makanya, kata dia, ia sering mengingatkan Pangdam, Kapolda, dan petinggi-petinggi lainnya agar membina masyarakat lokal Papua untuk duduk menggantikan mereka. "Jangan takut dengan mereka. Justru dengan diberikannya mereka memimpin maka mereka dengan sedirinya mereka menyadari tentang ke Indonesiaan," ujarnya.
Mantan Duta Besar untuk Italia itu menerangkan, pemanfaatan SDA sudah barang tentu akan menghadirkan perubahan-perubahan dalam bidang sosial dan ekonomi, karena sebagai sumber penggerak pertumbuhan. Dengan sentuhan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat dan dengan SDA yang ada di daerah melalui otonomi khusus serta desentralisasi kewenangan secara tepat dan benar maka akan melahirkan rasa cinta masyarakat Papua kepada pemerintah mau pun negara dan bangsa karena diberdayakan dan disejahterakan yang pada gilirannya akan lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan NKRI. "Kunci bagi kedamaian dan persatuan di nusantara tercinta adalah bagaimana kita menciptakan ruang bagi sesama anak bangsa untuk membangun diri dan lingkunganya. Bukan saling membunuh atau menghilangkan eksistensi sesama orang Indonesia," kata Freddy.
Sementara Gubernur Papua, Barnabas Suebu mengatakan ada empat agenda yang dapat dilakukan dalam mengembangkan Papua yakni menata kembali pemerintahan daerah dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa pada semua jajaran dan tingkatan. Kedua, membangun tanah Papua yang damai dan sejahtera, melalui upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata bagi semua dengan titik perhatian harus diberikan kepada rakyat. Ketiga, masyarakat Papua harus ikut serta memelihara dan menikmati suasana aman, damai, penuh disiplin, dan taat hukum serta menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia. Keempat, meningkatkan dan mempercepat pembangunan prasarana dasar (infrastrutur) di seluruh tanah Papua. Antara lain terdiri dari prasarana perhubungan, ketersediaan air bersih, ketersediaan energi, ketersediaan sistem telekomunikasi. "Keempat aganda tersebut bertahap kita sudah laksanakan," tandasnya.
0 komentar:
Posting Komentar