DEPOK, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Nur Mahmudi Ismail terlalu bombastis dan sama sekali tidak rasional. Pasalnya, laporan tersebut terlalu dibumbui hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta. "Laporan wali kota penuh rekayasa dan berlebihan," kata Ketua Fraksi Gerindra-Bangsa Mohamad, Senin (29/3).
Mohammad mengatakan, ada tiga hal yang patut dikritisi dalam wali kota tersebut yakni pembangunan Jalan Raya Cinere yang telah mengatasi kemacetan. Kedua, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dan ketiga, dana sisa langsung (dasilva). "Diotak saya ketiganya ini sama sekali bukan lah sebuah keberhasilan. Bagaimana mungkin ketiga masalah malah dianggap sebagai sebuah keberhasilan," katanya.
Ia mencontohkan, pelembaran Jalan Raya Cinere sama sekali belum dapat mengatasi masalah kemacetan di Cinere. Bahkan, beberapa ruas jalan dikabarkan mengalami kerusakan cukup parah. Sehingga arus kendaraan dari Depok atau pun sebaliknya tersendat. "Loh, apakah itu yang dimaksud dengan penanggulangan kemacetan," ucam Mohammad.
Selanjutnya, kata dia, peningtakan PAD bukan lah sebuah kebanggan. Sebab, apa yang selama ini dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok adalah salah kaprah dan tidak rasional. Pencapaiaan angka Rp130 miliar adalah kegagalan seharusnya PAD Kota Depok dapat melebihi apa yang didapat sekarang bila dikelola dengan baik dan benar. "Banyak sekali penerimaan bukan pajak yang tidak dikelola dengan baik sehingga menguntungkan segelintir orang," kata dia.
Baru-baru ini, kata dia, Komisi B telah meminta Pemkot Depok mendata seluruh wajib pajak di Kota Depok. Bahkan, kata dia, pemkot harus memiliki data tentang penerimaan pajak. Keuntungan memiliki data tersebut adalah agar pajak yang ditarik Pemkot Depok rasional dan tidak boombastiks. "Untuk memarik pajak ya harus memiliki data penerimaan pajak," ujar Mohammad.
Ia menambahkan, dasilva yang selama ini diagung-agungkan Pemkot Depok karena dapat mengamankan uang negara sesungguhnya melambangkan Pemkot Depok tidak kreatif dalam menyusun kegiatan, sehingga dana yang seharunya digunakan tidak terserap. "Pemkot tidak kreatif," katanya.
Mohammad mengatakan, ada tiga hal yang patut dikritisi dalam wali kota tersebut yakni pembangunan Jalan Raya Cinere yang telah mengatasi kemacetan. Kedua, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dan ketiga, dana sisa langsung (dasilva). "Diotak saya ketiganya ini sama sekali bukan lah sebuah keberhasilan. Bagaimana mungkin ketiga masalah malah dianggap sebagai sebuah keberhasilan," katanya.
Ia mencontohkan, pelembaran Jalan Raya Cinere sama sekali belum dapat mengatasi masalah kemacetan di Cinere. Bahkan, beberapa ruas jalan dikabarkan mengalami kerusakan cukup parah. Sehingga arus kendaraan dari Depok atau pun sebaliknya tersendat. "Loh, apakah itu yang dimaksud dengan penanggulangan kemacetan," ucam Mohammad.
Selanjutnya, kata dia, peningtakan PAD bukan lah sebuah kebanggan. Sebab, apa yang selama ini dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok adalah salah kaprah dan tidak rasional. Pencapaiaan angka Rp130 miliar adalah kegagalan seharusnya PAD Kota Depok dapat melebihi apa yang didapat sekarang bila dikelola dengan baik dan benar. "Banyak sekali penerimaan bukan pajak yang tidak dikelola dengan baik sehingga menguntungkan segelintir orang," kata dia.
Baru-baru ini, kata dia, Komisi B telah meminta Pemkot Depok mendata seluruh wajib pajak di Kota Depok. Bahkan, kata dia, pemkot harus memiliki data tentang penerimaan pajak. Keuntungan memiliki data tersebut adalah agar pajak yang ditarik Pemkot Depok rasional dan tidak boombastiks. "Untuk memarik pajak ya harus memiliki data penerimaan pajak," ujar Mohammad.
Ia menambahkan, dasilva yang selama ini diagung-agungkan Pemkot Depok karena dapat mengamankan uang negara sesungguhnya melambangkan Pemkot Depok tidak kreatif dalam menyusun kegiatan, sehingga dana yang seharunya digunakan tidak terserap. "Pemkot tidak kreatif," katanya.
0 komentar:
Posting Komentar