Depok, Para kandidat ketua umum (ketum) yang akan berlaga dalam kongres Partai Demokrat (PD) diminta agar tidak mengaku-ngaku sangat dekat dengan Ketua Dewan Penasehat PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mau pun keluarga di Cikeas. Pasalnya, terpilihnya seseorang seharusnya tidak berdasarkan kedekatan dengan SBY. Melainkan karena kepedulian terhadap konstituen. "Saya lihat kandidat Andi Mallarangeng dalam deklarasinya menyebut paling tahu isi hati Yudhoyono, bukan isi hati rakyat," kata pengamat politik dari CSIS J Kristiadi seusai acara simposium nasional bertajuk "Apakah Kedaulatan Negara, Keutuhan Wilayah dan Keselamatan Bangsa Masih Dapat Dipertahankan ?" di Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok, Selasa (30/3).
Menurut Kristiadi, para kandidat ketum PD juga tidak perlu harus menjilat SBY dan keluarganya. Apalagi, kata dia jilatan tersebut dilakukan hanya untuk memuluskan perjalanan menuju orang nomor satu di partai pemenang Pemilu tahun 2009 itu. Namun, kandidat Andi Mallarangeng justru menyebutkan sangat dekat dengan Yudhoyono bukan paling dekat dengan rakyat. "Model-model calon pemimpin seperti ini, hanya menumpang nama orang lain dan tidak mengandalkan kemampuan diri sendiri," tambah Kristiadi.
Dalam kongres PD nanti, ujar Kristiadi, Ketua Dewan Penasehat PD, SBY diminta untuk tetap konsisten tidak memilih menteri atau pun pejabat menjadi ketum PD. Ia mengingatkan, untuk menata struktur kekuasaan dibutuhkan dua hal yakni melakukan reformasi partai politik dan melakukan amandemen UUD-1945. Reformasi partai politik dibutuhkan agar partai politik dapat menjadi mediator antara masyarakat dan elite. "Selama ini saya melihat partai politik di Indonesia baru sebatas sekumpulan orang," katanya.
Kristiadi mengatakan, partai yang sesungguhnya ialah partai yang menjalankan systemnya dengan demokratis. Artinya, partai dapat dipimpin oleh siapa pun, tanpa melihat kedekatan, garis keturunan, dan sifat-sifat oportunisme lainnya. "Yang perlu dilakukan parpol hanya lah dekat dengan masyarakat, dan menyerap keinginan masyarakat," ujarnya.
Ia menambahkan, selama ini malah ada kesan partai politik di Indonesia sangat inklusif. Sehingga, untuk mengontrol keuangan suatu partai pun sulit untuk dilakukan. Padahal, masyarakat harus mengetahui dan mengontrol keuangan partai agar tidak masuk uang-uang tidak jelas asalnya. "Kontrol keuangan partai merupakan keharusan yang dilakukan untuk mereformasi partai politik," ujarnya.
Mengenai amandemen UUD 45, Kristiadi melihat selama ini, amandemen yang dilakukan Dewan tanpa konsep jelas. Bahkan, kalau seorang menteri tidak memperhatikan secara detail maka akan hilang pasal-pasal yang dinilai penting. Makanya, untuk memajukan dan menata ulang struktur kekuasaan dibutuhkan amandemen. "Amandemen dan reformasi partai mutlak dilakukan," katanya.
Menurut Kristiadi, para kandidat ketum PD juga tidak perlu harus menjilat SBY dan keluarganya. Apalagi, kata dia jilatan tersebut dilakukan hanya untuk memuluskan perjalanan menuju orang nomor satu di partai pemenang Pemilu tahun 2009 itu. Namun, kandidat Andi Mallarangeng justru menyebutkan sangat dekat dengan Yudhoyono bukan paling dekat dengan rakyat. "Model-model calon pemimpin seperti ini, hanya menumpang nama orang lain dan tidak mengandalkan kemampuan diri sendiri," tambah Kristiadi.
Dalam kongres PD nanti, ujar Kristiadi, Ketua Dewan Penasehat PD, SBY diminta untuk tetap konsisten tidak memilih menteri atau pun pejabat menjadi ketum PD. Ia mengingatkan, untuk menata struktur kekuasaan dibutuhkan dua hal yakni melakukan reformasi partai politik dan melakukan amandemen UUD-1945. Reformasi partai politik dibutuhkan agar partai politik dapat menjadi mediator antara masyarakat dan elite. "Selama ini saya melihat partai politik di Indonesia baru sebatas sekumpulan orang," katanya.
Kristiadi mengatakan, partai yang sesungguhnya ialah partai yang menjalankan systemnya dengan demokratis. Artinya, partai dapat dipimpin oleh siapa pun, tanpa melihat kedekatan, garis keturunan, dan sifat-sifat oportunisme lainnya. "Yang perlu dilakukan parpol hanya lah dekat dengan masyarakat, dan menyerap keinginan masyarakat," ujarnya.
Ia menambahkan, selama ini malah ada kesan partai politik di Indonesia sangat inklusif. Sehingga, untuk mengontrol keuangan suatu partai pun sulit untuk dilakukan. Padahal, masyarakat harus mengetahui dan mengontrol keuangan partai agar tidak masuk uang-uang tidak jelas asalnya. "Kontrol keuangan partai merupakan keharusan yang dilakukan untuk mereformasi partai politik," ujarnya.
Mengenai amandemen UUD 45, Kristiadi melihat selama ini, amandemen yang dilakukan Dewan tanpa konsep jelas. Bahkan, kalau seorang menteri tidak memperhatikan secara detail maka akan hilang pasal-pasal yang dinilai penting. Makanya, untuk memajukan dan menata ulang struktur kekuasaan dibutuhkan amandemen. "Amandemen dan reformasi partai mutlak dilakukan," katanya.
0 komentar:
Posting Komentar