Pemkot Depok Siap Merenovasi 550 Rumah

DEPOK, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok siap merenovasi 550 rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di enam kecamatan di Kota Depok. Kegiatan renovasi RTLH merupakan program anggaran Tahun 2009. Dengan rincian Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 10 rumah, Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) 10 rumah, Program Pembiayaan Modal Kerja Perempuan (PMKP) 180 rumah, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarkim) Kota Depok 50 rumah, Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) 100 rumah dan Departemen Sosial (Depsos) 200 rumah. "Dalam merenovasi kita menggunakan data tahun 2007, atau sekitar 2.885 rumah akan direnovasi. Namun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap," demikian pernyataan Kepala Dinas PMKP Kota Depok, Zalfinus Irwan saat ditemui di kantornya, Rabu (6/5).

Zalfinus Irwan menuturkan, saat ini telah melakukan renovasi terhadap 986 rumah. Sedangkan sisanya sekitar 1.899 rumah akan ditargetkan selesai pada 2012 nanti. "Dengan catatan tidak ada lagi ada penambahan data rumah yang akan direnovasi," katanya.

Menurut Zalfinus, setiap rumah mendapat dana Rp10 juta. Artinya, renovasi tidak dilakukan secara paripurna. Namun hanya memperbaiki atap, lantai, dan dinding. Namun, kata Zalfinus tidak menutup kemungkinan dilakukan renovasi total jika memang kondisi rumah sangat memprihatinkan. "Tanahnya pun tidak luas," katanya.

Wilayah Depok yang paling banyak RTLH adalah wilayah Sawangan, Cimanggis, Pancoranmas, dan Sukmajaya. "Secara kasat mata bisa kita lihat mana yang akan didahulukan. Yang banyak terjadi di Depok adalah rumah dengan kondisi lantai yang sudah hancur dan dinding dari bilik bambu," kata Zalfinus.

Dia mengatakan, pada prinsipnya setiap RTLH berhak mendapat renovasi rumah sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Antara lain, kata dia, kondisi rumah rusak parah, memilik rumah sendiri, warga Depok, dan rusak akibat bencana alam. Untuk membuktikan si penerima bantuan layak atau tidak layak, kata Zalfinus, PMKP akan meakukan kroscek di lapangan. Bila ternyata ditemukan rumah tidak ditempati pemiliknya, maka dengan sendirinya dihilangkan. "Jangan sampai setelah direnovasi justru malah dikontrakkan nantinya. Untuk itu validasi data serta kroscek lapangan sangat diperlukan," ungkap Zalfinus.

Sementara secara terpisah, Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Depok, Khamid Wijaya mengatakan, dinasnya mengefektifkan program kawasan kumuh serta tidak layak huni. "Ada tiga kawasan yang akan dilakukan renovasi. Jumlahnya rumahnya mencapai ratusan. Ini merupakan program kerjasama dengan Menpera. Kita masih menggunakan indikator lama dalam menentukan siapa yang berhak mendapat renovasi rumah," kata dia.

Menurutnya, pemkot Depok memiliki program yang akan mendampingi program pusat seperti renovasi rumah dan penataan kawasan kumuh. Estimasi anggaran yang disiapkan, kata Khamid sekitar Rp 60 miliar diambil dari APBD Kota Depok. "Lokasi sentra kemiskinan yang ada di Depok antara lain di Cipayung dan Leuwinanggung," tandasnya.