Ada Indikasi, Data Audit BPK Bakal Dijadikan Alat Pemerasan

DEPOK, Direktur Eksekutif Pusat Studi Media dan Reformasi Depok (Pimred), Torben Rando Oroh, meminta KepalaOrganisasi Pemerintahan Daerah (OPD) Kota Depok dan jajaran dibawahnya meningkatkan kewaspadaanserta berhati-hati pasca keluarnya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya, adaindikasi hasil audit tersebut akan dijadikan alat untuk memeras oleh oknum tertentu. "Biasanya auditBPK ini digunakan oknum tertentu untuk memeras pejabat yang takut dituduh korupsi," katanya, Jumat (25/4).

Menurut Rando, indikasi pemanfaatan penyalahgunaan laporan audit BPK tersebut mulai terlihat di kantor pemerintahan kota Depok. "Saya hanya mengingatkan supaya pejabat publik tak perlu takut dengan berbagai tuduhan. Kalau memang sudah bertindak benar ya jangan takut. Pejabat harus melakukan perlawanan jika memang dituduh korupsi tapi tidak melakukan korupsi," ujarnya.

Rando menuturkan, kasus pemerasan yang dilakukan oknum kelompok tertentu terhadap pejabat OPD maupun PNS tidak perlu terjadi bila aparatur yang memiliki wewenang menyikapi hasil temuan BPK dengan sigap. "Banyak data hasil audit BPK yang dimanfaatkan oleh oknum atau kelompok tertentu yang dijadikan alat memeras pejabat yang bersalah. Sehingga banyak kasus tidak terselesaikan melalui jalur hukum. Kalau aparatur berwenang langsung melakukan pemeriksaan, tidak perlu terjadi pemerasan,"katanya.

Pernyataan senada juga diutarakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Imam Budi Hartono. Menurut Imam, ia telah sering mendengar isu bahwa ada oknum tertentu di Kota Depok menggunakan data audit BPK untuk melakukan pemerasan. "Saya minta para pejabat menyikapi indikasi itu dengan sikap wajar. Ya, kalau memang bekerja dengan benar, tidak melakukan korupsi, ya tak perlu takut," tuturnya.

Dirinya, melihat hasil audit BPK masih bisa diperbaiki bila terjadi kesalahan administrasi. "Untuk Kota Depok, biasanya BPK memberi catatan atau rekomendasi yang sifatnya kesalahan administrasi. Kalau soal seperti ini bisa diperbaiki. Jadi, pejabat tak perlu takut," kata Budi Hartono. Imam minta pejabat tidak takut terhadap data hasil audit BPK. "Kalau kita telah bekerja dengan benar, tidak korupsi, tidak menggunakan uang negara, ya jangan mau ditakut-takuti gerombolan pemeras. Apalagi mengaku sebagai oknum wartawan," tandasnya.