PPP Depok Karut Marut

DEPOK,Pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Depok dalam Musyawarah Cabang (Muscab) karut marut. Sebanyak 12 Pimpinan Anak Cabang (PAC) walk out dalam persidangan. Mereka menganggap Muscab sebagai dagelan politik elite partai berlambang kabah tersebut. Akibatnya, saat hendak dilakukan penghitungan suara, jumlah pemilih tidak memenuhi jumlah anggota yang memilki hak pemilih sesuai AD/ART atau tidak quorum. “Saya tidak tahu mengapa ini bisa terjadi. Pihak penyelenggara belum dapat menentukan batas waktu penyelenggaraan kembali pemilihan Ketua DPC PPP,” kata Ketua DPC PPP Kota Depok, Rusydi Madari, Minggu (2/1).

Menurut pria yang seharusnya mengakhiri masa jabatannya di dalam Muscab itu mengatakan, pihaknya akan berkonsultasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Barat (Jabar) mengenai kegagalan Muscab DPC Kota Depok dalam memilih ketua baru. “Kita akan konsultasi terlebih dahulu dengan DPW, dan menunggu arahanya. Apakah tetap dilanjutkan atau diulang dari awal,” kata dia.

Rusdi mengatakan, bahwa ia melihat deadlock yang terjadi dalam Muscab tersebut merupakan bagian dari sebuah demokrasi di internal sebuah partai. Dan itu lumrah terjadi. Menurutnya, pihaknya akan menyerahkan berita acara kegiatan tersebut pada DPW. Dari hasil berita acara, imbuhnya, akan diperoleh petunjuk dalam menentukan arah kebijakan pemilihan ketua nantinya. “Jika putusan Muscab dilanjutkan maka panitia akan memenangkan H. Dadang. Mengalahkan calon lainnya Mazhab. Namun, jika diulang akan dilakukan perekrutan baru,” katanya.

Ia mengaku tidak mengetahui motifasi PAC dalam melakukan walk out. Namun, Rusydi tidak menampik bahwa ini sebuah strategi dari kepentingan beberapa pihak. Secara tegas, dia berharap jika Muscab dilanjutkan ataupun diulang, kader PPP dapat memilih figur yang bisa diterima oleh semua kalangan. “Jika diulang dapat memilih pemimpin yang memiliki figur yang bisa diterima. Kemungkinan, tanggal 10 januari bisa kita dapatkan jawaban dari DPW. Dilannjutkan atau pemilihan dari ulang,” kata dia.

Berbeda dengan Ketua SC Muscab PPP Kota Depok Rudi Paulana, dalam penetapan pemilihan menyerahkan pada peserta muscab. Secara tegas, ia membantah adanya istilah deadlock dalam Muscab. Pasalnya, saat sidang kedua tidak memenuhi quorum atau hanya 10 perwakilan. Padahal, imbuhnya, dalam tata tertib awal sebanyak seperdua lebih dari jumlah peserta harus ada di ruangan atau sebanyak 22 perwakilan. Sebelumnya, saat pemilhan ketua H. Dadang memperoleh 13 suara, dan Mazhab 9. Namun, sambungnya, saat sidang kedua sebanyak 12 PAC walk out. “Sebenarnya ini hanya penundaan saja. Kelanjutannya ya kita serahkan ke musyawirin,” kilahnya.

Dia menambahkan, mengenai kelanjutan dari Muscab sepenuhnya diserahkan kepada peserta atau perwakilan dari PAC. Pasalnya, ketentuan tersebut sudah berdasarkan mekanisme yang berlaku. Meski begitu, kata dia, pihaknya telah menyiapkan segala sesuatunya. “Kita kan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Termasuk kesiapan dari DPW yang akan hadir. Cuma waktunya, nantinya diberitahukan lebih lanjut lagi,” kata dia.