Setiap Satu Tahun, Depok Buat Jalan Baru

DEPOK, Untuk mengurai kemacetan yang terjadi di Kota Depok. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Bimasda) Kota Depok berencana membuat satu jalan baru setiap satu tahun. Artinya, setiap anggaran baru Pemkot Depok akan mengajukan anggaran pembuatan jalan baru ke DPRD. “Solusi mengurai masalah kemacetan di Kota Depok ya setiap tahunnya membuat jalan baru,” kata Kepala Dinas Bimasda Kota Depok, Yayan Ariyanto, Jumat (17/12).

Kegiatan tes urine terhadap PNS di lingkungan Pemkot Depok dilakukan untuk mengetahui apakah PNS sebagai pengayom masyarakat terbebas dari karkotika atau tidak. “Puji Tuhan, selama BNK melakukan tes urine terhadap PNS tidak ada satupun yang positif sebagai pengguna narkoba. Semuanya negatif,” kata Welman.

Namun, untuk kasus 32 PNS yang baru saja mengikuti tes urine, kata dia, hasilnya baru akan diketahui dalam satu dua hari. Bagi mereka yang tidak mengikuti kegiatan tersebut, ujar Welman, akan dilaporkan ke Wali Kota Nur Mahmudi Ismail. “Kita akan melaporkan ketidak hadiran mereka ke wali kota. Mereka pun akan disarankan melakukan tes urine langsung ke kantor polisi,” kata Welman.

Welman menuturkan, bagi mereka yang kedapatan positif menggunakan narkoba akan diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, untuk PNS BNK meminta kepada wali kota untuk menindak sesuai aturan kepegawaian. “Dan pihak kepolisian, sebagai salah satu unsur BNK akan menindak mereka dengan menggunakan humum pidana,” kata dia.

Pria kelahiran Medan, Sumatera Utara ini menyadari kalau kegiatan mendeteksi sekaligus mencegah PNS dari lingkaran hitam narkotik dan obat terlarang masih sangat terbatas. “Kita masih banyak mengalami kendala. Kalau kita punya anggaran pasti kita lakukan secara mendadak. Agar para pengguna narkoba tidak dapat mengelak. Bisa juga kita tidak hanya melakukan tes urine, melainkan juga melakukan tes darah,” kata Welman.

Sebelumnya, kata Walmen, Wali Kota Nur Mahmudi Ismail dan Wakil Wali Kota Yuyun Wirasaputra pernah mengikuti tes urine yang juga digelar BNK, pada Selasa (20/7) lalu. “Hasilnnya semua negatif,” kata dia.

Wali Kota Nur Mahudi mengatakan, kegiatan tes urine dilakukan secara mendadak, tanpa pemberitahuan sebelumnya. “Kita melakukan tes secara mendadak, hanya menyebarkan undangan untuk pengarahan disiplin. Alhamdulillah, 219 orang hadir,” kata dia.
Mantan Menteri Kehutanan era Gus Dur itu mengatakan, bila ada PNS yang terbukti menggunakan narkoba akan dikenakan sanksi sesuai palanggarannya. “Kita tunggu saja hasilnya,” kata dia.

Ketua BNK, yang juga Wakil Wali Kota Yuyun Wirasaputra mengatakan, kegiatan ini dilakukan guna mencegah pemakaian dan peredaran narkoba di kalangan PNS. “Kegiatan ini murni untuk mencegah terjadinya penggunaan narkoba di lingkungan PNS,” kata dia.