APPSI Kecewa Terhadap Pemkot Depok

DEPOK, Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pedagang Seluruh Indonesia (APPSI) Kota Depok kecewa terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang mengeluarkan keputusan sepihak terkait ditolaknya izin penggunaan lokasi aula Pemkot Depok sebagai tempat acara seminar dengan tema "Prospektif Pasar Tradisional di Era Modernisasi", pada Minggu (26/9). Padahal, APPSI telah menyebarkan undangan sebanyak 1000 undangan ke pelbagai elemen pasar dan mitra APSSI. "Kami sangat kecewa dengan Pemkot Depok. Khusunya Wali Kota Nur Mahmudi Ismail. Kita baru tahu izin penggunaan aula yang kita ajukandua hari sebelum hari "H". Itu pun baru kita ketahui pada waktu kita berniat menanyakan soal sound system. Mereka dengan enaknya bicara kalau aula tidak dapat digunakan," kata Ketua DPD APPSI Kota Depok, H Sukirno, Senin (27/9).

Atas peristiwa tersebut, Sukirno meminta maaf secara terbuka kepada para pembicara seperti Wali Kota Surakarta Ir Joko Widodo, pengamat ekonomi kerakyatan Ichsanudin Noersy, dan Ketua Umum APPSI Prabowo Subianto karena acara tidak dapat dilangsungkan. Namun, ia berjanji akan tetap mengadakan acara seminar setelah Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok selesai. "Yang paling membuat kami kecewa, pada tanggal (26/9) itu, aula tidak digunakan. Mereka bilang aula akan digunakan bagian umum. Nyatanya kami tongkrongin dari pagi sampai sore tidak satupun acara dilangsungkan disana," kata dia.

Sukirno melihat penolakan Pemkot Depok terhadap acara APPSI tidak lepas dari sikap para pengurus APPSI yang kritis dan terlalu vokal menolak pembangunan Pasar Segar. "Kita sebetulnya tidak menolak pembangunan Pasar Segar kalau memang pasar tersebut tidak merugikan pedagang pasar tradisional," katanya.

Sekretaris DPD APPSI Depok M Ghufron berkata, penolakan Pemkot Depok menjadi bukti bobroknya administrasi ditubuh Pemkot Depok. "Kami melihat rezim sekarang merupakan rezim kapitalis. Sama sekali tidak berpihak pada pedagang kecil," tuturnya.

Ia mengintruksikan kepada seluruh elemen-elemen pasar tradisional dan 10 ribu pedagang pasar tradisional se-Kota Depok untuk menentukan sikap bersama dengan tidak memilih pempimpin yang tidak pro pedagang kecil. "Apalagi mereka yang sudah berkhianat," tegas Ghufron.

Ghufron menyerukan kepada para pedagang kecil supaya melakukan boikot apabila mereka menjadikan pasar tradisional sebagai lokasi kampanye. Menjual janji-janji manis. "Sudah cukup kita dibohongi selama ini," katanya.

Ghufron mengatakan, seminar yang dilakukan APPSI bertujuan mengakaji secara kritis mengapa pasar tradisional selama lima tahun belakangan ini tidak mengalami sentuhan berarti. Sedangkan di wilayah lain seperti di Solo retribusi pasar tradisional menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kedua setiap tahunnya. "Kebetulan Wali Kota Surakarta berkenan hadir dan mau shering ke kita mengenai itu," tutupnya.