DEPOK, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok diminta segera menyelesaikan status tanah SMK 1, Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok yang masih bermasalah. Pasalnya, tanah seluas 4500 meter tersebut masih diklaim pemilik lahan. Bahkan, sang pemilik telah mengajukan gugatan dan berencana menyegel bangunan di atas-nya. "Kita kaget waktu mengetahui adanya masalah ini," kata Wakil Komisi D, DPRD Kota Depok, Sri Rahayu Purwatiningsih Sembiring, Rabu (24/3).
Menurut Yayu panggilan akrab Sri Rahayu, permasalahan tanah bukan satu-satunya masalah di SMK 1. Masalah lainnya, adalah renovasi gedung yang seharusnya dilakukan pada tahun ini terbengkalai. Padahal, Pemkot Depok telah mengucurkan dana renovasi gedung tersebut sejak lama. Akibatnya, empat lokal gedung SMK 1 tersebut tidak dapat digunakan karena kondisinya sudah sangat memprihatinkan. "Gedung SMK 1 Depok tersebut sudah berjalan hampir 7 tahun. Tapi sengketa lahannya belum juga tuntas. Pemiliknya tetap mempercayai tanah itu sebagai milik pribadi," ujarnya.
Istri menteri komunikasi dan informasi tersebut menambahkan, bahwa beberapa bulan lalu Pemkot Depok telah membangun pagar mengelilingi area SMK 1 tersebut. Namun, pagar yang telah berdiri dan di bangun menggunakan dana APBD dirobohkan pemilik tanah. "Saya heran kenapa pemerintah diam saja. Harusnya diselesaikan. Jangan berlarut-larut," terang Yayu.
Yayu mengatakan, sengketa lahan kepemilikan dapat diselesaikan. Dengan menguji keabasahan bukti kepemilikan diantara yang bersengketa. Pemerintah daerah pun tak boleh secara illegal mengakui tanahnya, jika tidak ada bukti. Dia meminta dinas terkait segera memberikan jawaban atas kasus tersebut. Persoalan sengketa lahan ini bisa semakin tajam dan memburuk dimasa datang. Pemiliknya dapat segera mengajukan gugatan jika memang ada penyerobotan atas hak milik. "Saya minta masalah ini segera saja dituntaskan. Dinas Pendidikan tak boleh diam dan pasrah. Dewan bakal memonitor terus persoalan ini," katanya.
Sementara itu, kepala sekolah SMK 1 Tapos, Ocim Wijaya mengaku sudah berulang kali mempertanyakan kasus lahan tersebut pada intansi terkait. Tetapi belum juga mendapatkan tanggapan. Tak terkecuali mangkraknya bagunan kelas yang belum terselesaikan. "Saya telah berusaha menanyakan langsung ke Dinas Pendidikan tapi sampai hari ini belum ada penyelesaiannya," tandasnya.
Menurut Yayu panggilan akrab Sri Rahayu, permasalahan tanah bukan satu-satunya masalah di SMK 1. Masalah lainnya, adalah renovasi gedung yang seharusnya dilakukan pada tahun ini terbengkalai. Padahal, Pemkot Depok telah mengucurkan dana renovasi gedung tersebut sejak lama. Akibatnya, empat lokal gedung SMK 1 tersebut tidak dapat digunakan karena kondisinya sudah sangat memprihatinkan. "Gedung SMK 1 Depok tersebut sudah berjalan hampir 7 tahun. Tapi sengketa lahannya belum juga tuntas. Pemiliknya tetap mempercayai tanah itu sebagai milik pribadi," ujarnya.
Istri menteri komunikasi dan informasi tersebut menambahkan, bahwa beberapa bulan lalu Pemkot Depok telah membangun pagar mengelilingi area SMK 1 tersebut. Namun, pagar yang telah berdiri dan di bangun menggunakan dana APBD dirobohkan pemilik tanah. "Saya heran kenapa pemerintah diam saja. Harusnya diselesaikan. Jangan berlarut-larut," terang Yayu.
Yayu mengatakan, sengketa lahan kepemilikan dapat diselesaikan. Dengan menguji keabasahan bukti kepemilikan diantara yang bersengketa. Pemerintah daerah pun tak boleh secara illegal mengakui tanahnya, jika tidak ada bukti. Dia meminta dinas terkait segera memberikan jawaban atas kasus tersebut. Persoalan sengketa lahan ini bisa semakin tajam dan memburuk dimasa datang. Pemiliknya dapat segera mengajukan gugatan jika memang ada penyerobotan atas hak milik. "Saya minta masalah ini segera saja dituntaskan. Dinas Pendidikan tak boleh diam dan pasrah. Dewan bakal memonitor terus persoalan ini," katanya.
Sementara itu, kepala sekolah SMK 1 Tapos, Ocim Wijaya mengaku sudah berulang kali mempertanyakan kasus lahan tersebut pada intansi terkait. Tetapi belum juga mendapatkan tanggapan. Tak terkecuali mangkraknya bagunan kelas yang belum terselesaikan. "Saya telah berusaha menanyakan langsung ke Dinas Pendidikan tapi sampai hari ini belum ada penyelesaiannya," tandasnya.
0 komentar:
Posting Komentar