DEPOK, Ada indikasi himbauan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi soal netralitas pegawai negeri sipil (PNS) dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) tidak digubris para birokrat di Kota Depok. Bahkan, sejumlah birokrat Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dinilai secara sadar melakukan politik praktis. "Indikasi tersebut sudah dapat dilihat beberapa bulan belakangan ini. Banyak pejabat yang terang-terangan memiliki kecenderungan politik terhadap calon wali kota," kata Ketua DPD PAN Kota Depok, Hasbullah Rahmat, Minggu (28/3).
Menurut Hasbullah, tindakan birokrat yang tidak netral sangat tidak pantas dan melanggar etika. Apalagi jika kecenderungan politik itu mulai terlihat dalam kebijakan-kebijakan. Sehingga berdampak pada pelayanan masyarakat. Ia meminta, pejabat atau birokrat memiliki ketegasan dalam menyikapi persoalan ini. "Tidak boleh ada pejabat yang terlibat secara langsung atau tidak. Ini ukuran netralitas," katanya.
Hasbullah mengaku telah memiliki daftar nama pejabat yang tak mampu menjaga netralitasnya. Pejabat tersebut telah melakukan manuver politik cukup fatal. Apalagi, kata dia, pejabat tersebut saat ini menempati posisi strategis. Untuk menghindari ketidak netralan PNS, ia meminta para pejabat yang saat ini mulai terjebak politik praktis dapat kembali pada aturan main. Artinya, tidak lagi berdekatan dengan para calon wali kota. Apalagi, kata dia, sampai memberikan dukungan-dukungan tertentu. "Saya bakal beberkan nama-nama pejabat yang tidak netral dan bermain politik praktis kalau tidak segera memperbaiki diri," ujarnya.
Secara eksplisit, dia menyebutkan pejabat nakal itu dari golongan eselon II. Pejabat tersebut menempati posisi yang sempat strategis. Beberapa tindakannya cukup terlihat kentara dan diketahui semua pihak."Saya tidak berkenan menyebutkan namanya. Yang jelas ada yang punya kecenderungan politik itu," ujarnya.
Hasbullah mengakui bahwa sikap netralitas sulit sekali diterapkan pejabat. Terlebih jika kandidat yang ikut turun pilkada berasal dari lingkungannya. Tentu sangat berat bagi pejabat itu memilah-milah perannya. Meski demikian, dia meminta netralitas itu tetap dijunjung tinggi. Pejabat yang netral terlihat dari konsentrasi kerjanya. Dengan tidak mempersoalkan siapa calon pimpinannya pasca pilkada nanti.
Ketua DPD Partai Golkar, Babai Suhaemi menegaskan peluang terjebaknya pejabat dalam politik praktis memang sangat terbuka. Apalagi bagi pejabat yang berharap kenaikan jabatan. Itu pasti tak mungkin dilewatkan. Dia mengaku memang ada pejabat yang memiliki kecenderungan politik itu. Dengan bersikap lebih dekat pada calon wali kota tertentu. "Saya lihat dan tahu. Nanti bias kita laporkan. Yang penting sekarang kita peringatkan saja," ucapnya.
Menurut Hasbullah, tindakan birokrat yang tidak netral sangat tidak pantas dan melanggar etika. Apalagi jika kecenderungan politik itu mulai terlihat dalam kebijakan-kebijakan. Sehingga berdampak pada pelayanan masyarakat. Ia meminta, pejabat atau birokrat memiliki ketegasan dalam menyikapi persoalan ini. "Tidak boleh ada pejabat yang terlibat secara langsung atau tidak. Ini ukuran netralitas," katanya.
Hasbullah mengaku telah memiliki daftar nama pejabat yang tak mampu menjaga netralitasnya. Pejabat tersebut telah melakukan manuver politik cukup fatal. Apalagi, kata dia, pejabat tersebut saat ini menempati posisi strategis. Untuk menghindari ketidak netralan PNS, ia meminta para pejabat yang saat ini mulai terjebak politik praktis dapat kembali pada aturan main. Artinya, tidak lagi berdekatan dengan para calon wali kota. Apalagi, kata dia, sampai memberikan dukungan-dukungan tertentu. "Saya bakal beberkan nama-nama pejabat yang tidak netral dan bermain politik praktis kalau tidak segera memperbaiki diri," ujarnya.
Secara eksplisit, dia menyebutkan pejabat nakal itu dari golongan eselon II. Pejabat tersebut menempati posisi yang sempat strategis. Beberapa tindakannya cukup terlihat kentara dan diketahui semua pihak."Saya tidak berkenan menyebutkan namanya. Yang jelas ada yang punya kecenderungan politik itu," ujarnya.
Hasbullah mengakui bahwa sikap netralitas sulit sekali diterapkan pejabat. Terlebih jika kandidat yang ikut turun pilkada berasal dari lingkungannya. Tentu sangat berat bagi pejabat itu memilah-milah perannya. Meski demikian, dia meminta netralitas itu tetap dijunjung tinggi. Pejabat yang netral terlihat dari konsentrasi kerjanya. Dengan tidak mempersoalkan siapa calon pimpinannya pasca pilkada nanti.
Ketua DPD Partai Golkar, Babai Suhaemi menegaskan peluang terjebaknya pejabat dalam politik praktis memang sangat terbuka. Apalagi bagi pejabat yang berharap kenaikan jabatan. Itu pasti tak mungkin dilewatkan. Dia mengaku memang ada pejabat yang memiliki kecenderungan politik itu. Dengan bersikap lebih dekat pada calon wali kota tertentu. "Saya lihat dan tahu. Nanti bias kita laporkan. Yang penting sekarang kita peringatkan saja," ucapnya.
0 komentar:
Posting Komentar