DEPOK, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan (PMKP) Kota Depok, Zalfinus Irwan mengaku, masih ada beberapa penyelewengan operasional penyaluran beras miskin (raskin). Hal itu terjadi karena ketidaktahuan petugas pencatatan di lapangan. Apalagi, terang dia, di Depok sempat tersendat akibat terganjal hutang sebesar Rp 1,5 miliar pada tahun 2008 lalu. "Pembagian raskin masih kurang tepat sasaran meskipun pembagiannya sudah memakai sistem kartu," akunya, Rabu (13/5).
Zalfinus memperkirakan tingkat kesalahan pembagian raskin akibat kesalahan pencacahan data mencapai 20 persen. Para petugas pendataan memakai 14 kriteria warga miskin untuk menentukan para penerima raskin. Sayangnya, petugas tak mengecek secara detail. "Tahun ini kita akan klarifikasi mendalam," tuturnya.
Dia mengatakan, hasil pengamatannya di salah satu kawasan perumnas di Depok II. Seorang pensiunan mendapat kartu raskin dan merasa tidak terima dirinya masuk data tersebut karena menganggap dirinya mampu. Keengganan petugas untuk memperbaharui data pun membuat kekacauan. Warga yang pindah maupun meninggal pun masih mendapat kartu. "Bahkan sampai sekarang saat masih ada kartu raskin ditangannya. Kartu itu atas nama seorang yang ternama. Ini sangat luar biasa tingkat kesalahannya," kata Zalfinus.
Saat ini, kata dia, guna mengantisipasi penyelewengan maupun pembagian yang tak tepat sasaran, ia berusaha melakukan sistem pembagian kartu dan raskin secara door to door. Hal ini dilakukan karena banyak pengurus lingkungan serta warga yang kurang paham mekanisme yang baru. "Kita terus berusaha menghapus itu," kata Zalfinus.
Mengenai jumlah raskin yang disalurkan, lanjut Zalfinus hingga Maret 2009 ini berkurang karena jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) pun menurun. Pada mulanya penerima raskin di Depok mencapai 31.743 KK yang artinya Bulog harus menyalurkan raskin sebanyak 476.145 ton dengan kalkulasi tiap RTS mendapat jatah 15 kilogram. Kini jumlah RTS berkurang 342 KK. Dengan begitu secara otomatis jumlah raskin yang disalurkan hanya 471.015 ton.
Data yang dimiliki PMKP tahun 2009 ini menyebutkan bahwa, sebanyak 10 kelurahan masih tetap memiliki RTM dan 20 kelurahan memiliki pertambahan RTM sebanyak 253 KK. Sedang yang mengalami penurunan adalah 27 kelurahan menjadi 595 KK. Wilayah yang paling banyak mendapat suplaian raskin adalan Cimanggis, Sukmajaya, Sawangan dan Pancoran Mas.
Sebelumnya,juru bicara Jaringan Nusantara (JN) Rudiyanto pihaknya tengah memantau penyaluran raskin. Namun, bukan berarti JN menyalahkan pemerintah Kota (Pemkot) Depok melainkan mengajak kerjasama agar tidak ada lagi penyimpangan di lapangan. "Kita tidak ingin menyalahkan Pemkot Depok, tapi kita ingin membenahi aturan main supaya masyarakat dapat merasakan dampaknya langsung," tandasnya.
Rabu, 13 Mei 2009
Masih Ada Penyelewengan Raskin di Kota Depok
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar