Program KB Efektif Turunkan Angka Kelahiran

DEPOK, Program keluarga berencana (KB) dinilai efektif menurunkan angka kelahiran penduduk. Sejak program KB diperkenalkan pada tahun 1970-2004 angka kelahiran redah. Namun, sejak desentralisasi diberlakukan program KB tidak lagi efektif. Alasannya, Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yakni petugas pemerintah yang berwenang menjalankan program KB tingkat desa/kelurahan. Mengalam banyak kendala salah satunya pendanaan. “Sejak diberlakukan sentralisasi kinerja PKB sangat menurun,” kata Ukik Kusuma Kurniawan, saat mengikuti promosi doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI). Dengan disertasi berjudul Determinan Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) pada Era Desentralisasi di Empat Provinsi di Indonesia Tahun 2009, Senin (15/11).

Ukik menjabarkan, PKB merupakan ujung tombak pelaksana program KB yang berhadapan langsung dengan masyarakat atau peserta KB. “Semenjak kebijakan desentralisasi diterapkan tahun 2004, program KB mengalami pendelegasian wewenang dan manajemen dari Pusat kepada Pemerintah Daerah. Termasuk pengelolaan tenaga PKB. Beragamnya komitmen Pemerintah Kab/Kota terhadap program KB, mempengaruhi pencapaian kinerja PKB,” katanya.

Ukik memaparkan, dari 24 variabel yang digunakan, 15 variabel diketahui berhubungan terhadap kinerja PKB. “Persamaan logit berisi 15 variabel menjelaskan variasi kinerja PKB sebesar 86,53% dan sisanya 13,47% variabel dependen dijelaskanoleh variabel lain yang tidak diukur dalam penelitian ini,” kata Ukik di hadapan Ketua Tim Penguji Prof. Dr. dr. Sudijanto Kamso.

Ukik mengatakan, 15 variabel yang dimaksud terdiri sembilan variabel level individual: insentif, supervisi bagi PKB, mekanisme operasional, lama bekerja, jumlah desa binaan, jumlah kader KB/PPKBD, umur, dukungan dana desa/kelurahan, dan pelaksanaan tugas fungsi. Sedang 4 variabel level kecamatan: jumlah PKB per kecamatan, dukungan dana kecamatan, supervisi bagi Pengawas PKB, dan keterlibatan camat. Dan 2 variabel level kab/kota: kepemimpinan dan dukungan dana kab/kota. “Variabel dengan nilai odds (OR maupun IOR) tertinggi di seluruh level yang diteliti adalah dukungan ketersediaan dana bagi program KB, disusul oleh variabel supervisi, dan pelaksanaan tugas fungsi,” katanya.

Menurut Ukik, pemerintah pusat harus mengintensifkan advokasi pengalokasian dana program KB kepada pemerintah daerah. ”Dalam advokasi anggaran, perlu juga dilaksanakan orientasi dan sosialisasi tentang isu kependudukan dan KB kepada bupati/ walikota dan DPRD se – Indonesia, dapat juga ada pihak pemantau yang mendampingi,” katanya.

Dari studi kualitatif, sambung dia, diketahui kelompok informan PKB mengalami masalah kekurangan dana operasional, untuk membiayai program KB. Sejak desentralisasi, lanjutnya, program KB semakin lemah di tiap daerah. “Seharusnya ada Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat sehingga diharapkan dapat memberikan nilai besarnya perhatian pemerintah pusat kepada daerah setelah kebijakan desentralisasi diberlakukan,” kata Ukik.