Nur Mahmudi Dinilai Pintar Memanfaatkan Jabatan

DEPOK, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail patut diacungkan jempol dalam memanfaatkan peluang. Sehari jelang pencoblosan calon wali kota yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amant Nasional (PAN), Partai Banteng Kemerdekaan Indonesia (PNBK) itu melakukan tebar pesona dengan mengunjungi dan membantu warga miskin di Kota Depok. Sejak pascamasa kampanye digelar KPU Depok. Setidaknya sejumlah lokasi dikunjungi Nur Mahmudi. Mulai dari penyerahan bantuan PNPM, mengujungi pusat pengolahan Jambu sampai membantu warga tak mampu ke rumah sakit.

Kediaman Nisar Hadi (54), warga Keluruaha Curug, Kecamatan Cimanggis yang sudah tiga tahun lumpuh dikunjungi Nur Mahmudi Ismail. Warga miskin yang tak mampu berobat ini pun langsung diberikan bantuan pengobatan gratis. Termasuk keberangkatan ke rumah sakit. "Saya yakin motif yang dilakukan incumbent lebih bermuatan politis, dibandingkan tujuan acaranya. Sebaba sebelumnya acara semacan itu
sering diwakilkan," kata Ketua DPD Golkar Kota Depok, Babai Suhaimi, Jum’at (15/10).
Babai menyesalkan ketidak elegannya gaya politik incumbent tersebut. Dengan tidak mengindahkan masa tenang. Seharusnya itu tak perlu dilakukan. Babai mengatakan, kalau memang wali kota mau bantu Nisar Hadi seharusnay sejak dulu. Tidak saat sudah tiga tahun lumpuh baru datang. Padahal penyakit itu diderita Nisar Hadi sejak Nur Mahmudi menjadi Wali Kota Depok. "Tindakan Nur Mahmudi Ismail yang secara leluasa melakukan maneuver politiknya itu bisa dikategorikan kampanye. Karena secara langsung mengumpulkan masa dan melkaukan aksi simpatik untuk mencari dukungan," katanya.

Babai melihat indikasi tersebut lebih kentara dengan agenda acara yang dilakukan diruang terbuka. Disejumlah kantong suara dan lainnya. Dengan target memberikan citra positif. "Ini jelas pelanggaran kampanye di masa tenang. Dia melakukan kampanye terselubung. Tidak dibenarkan dimasa tenang. Wali kota sepertinya ngebet ingin jadi wali kota lagi," kata dia.

Dia berharap petugas Panwaslu tingkat kecamatan dapat mencatat semua agenda itu. Meski secara formal tak terlihat adanya pelanggaran kampanye. Tetapi sudah terlihat adanya pemanfaatan jabatan dan
kedudukan. Babai menilai peran mengujungan dan membantu tak harus menampilkan wali kota. Masih ada pejabat lain yang bisa mewakili. Pada prinsipnya memberikan pelayanan baig masyarakat. "Kalau tujuannya melayani, kan tidak harus wali kota datang. Wakilkan
saja, ini kenapa musti ngoyo datang. Pasti ada sesuatu," kata Babai

Apalagi, sambung dia ada kesempatan bagi wali kota untuk menyampaikan pandangan politik. Meskipun tidak menyampaikan misi dan visi program, namun itu memberikan peluang adanya interaksi massa dengan calon secara terbuka. "Sudahlah, pokoknya panwalu harus tegas. Ini akan kami laporkan sebagai
pelanggaran jabatan," katanya.

Sekretaris komisi A, DPRD Kota Depok, Karno pun menyesalkan tindakan tersebut. Seharusnya Nur Mahmudi Ismail bisa lebih konsentrasi pada kegiatan yang tertinggal. Karena dari program kerjanya selama periode itu masih ada yang tertinggal. "Masih banyak program gagal, kenapa tidak diperbaiki saja," katanya.