Depok Krisis Ulama

DEPOK, Ironis, Kota Depok yang dipimpin mantan presiden partai islam, masih kekurangan ulama. Padahal, seharusnya kota yang diklaim sebagai basis partai islam ini memiliki ulama berlebih. “Tingkat kriminalitas yang tinggi di Kota Depok menunjukan bahwa Depok mengalami krisis ulama. Belum lagi diperparah dengan menjamurnya maksiat. Masyarakat membutuhkan siraman rohani dari ulama,” kata Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok H Khoirulloh Ahyari, Kamis (13/1).

Ahyari menuturkan, permasalahan krisis ulama ini masuk kedalam agenda rapat kerja daerah (rakerda) MUI Kota Depok hari ini. Ia mengatakan, acara rakerda MUI Kota Depok dihadiri seluruh pengurus tingkat kota dan perwakilan kecamatan. “Materi bahasan yang cukup hangat adalah mengenai pendidikan kader ulama. Di Depok bisa dikatakan sedang mengalami krisis ulama. Ya gejalanya bisa dilihat dengan maksiat masih merajalela dan tingkat kriminalitas yang tidak bisa disepelekan,” kata dia.

Kata Ahyari, pembiayaan program pendidikan pengkaderan ulama di MUI Depok masih lemah. Berbeda dengan di Bogor, pengurus setempat mendapatkan bantuan secara maksimal dalam pengkaderan ulama. Padahal, kata dia, peran ulama sangat vital dalam membina masyarakat. “Salah satu diantaranya adalah sebagai penyebar dakwah ajaran Islam,” kata dia.

Ia menambahkan, selama ini banyak ulama hanya dikenal dan hanya peduli pada ormasnya saja. Padahal, kata dia, seorang ulama memiliki peranan yang lebih dalam membina masyarakat. Ulama bisa diterima disemua kalangan dan seluruh lapisan masayrakat. “Paradigma ulama hanya milik ormas harus segera dihapus. Ulama yang lahir dari ormas jangan hanya berdakwah secara khusus di ormasnya saja melainkan harus keluar kandang,” kata Ahyari.

Terpisah, Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) Kota Depok, Ustad Samadikun mendukung program MUI menanggulangi krisis ulama yang sedang terjadi di Depok. Ia menambahkan, pihaknya sedang menggalakkan program pelatihan dakwah bagi Da’I. “Kita sudah melakukan pengkaderan bagi Da’i. Kalau digabungkan, program kita akan menjadi lebih baik. Melakukan dakwah Islam pada lintas masyarakat,” kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Umum MUI Kota Depok, yang juga wakil wali kota terpilih KH Idrus Abdul Somad mengingatkan, masih banyaknya perbuatan maksiat dan tindakan kriminal merupakan tanggungjawab setiap muslim. “Kalau banyaknya perbuatan maksiat dan meingkatnya tindak kriminal tidak bisa hanya dibebankan pada MUI. Kalau mau jujur, ya harus di tanya juga pada semua ormas yang ada,” kata dia.

Idris mengatakan, salah satu bahasan hangat dalam rakerda MUI adalah mengenai pendidikan pengkaderan ulama. Secara khusus, ia menyinggung peran ormas Islam dalam penegakan amar makruf nahi munkar—mengajak pada perbuatan baik dan melarang perbuatan yang buruk—tidak maksimal. Menurutnya, telah terjadi penurunan motivasi dalam berdakwah. “Masih ada yang kita temui beberapa ormas, saat berdakwah atau aksi masih melihat dana. Kalau bekerja selalu dikaitkan dengan uang. Ini yang perlu kita luruskan,” kata dia.

Dikatakannya, MUI secara yuridis belum ada ketetapan mengenai bermitra dengan pemerintah. Meski dalam AD/ART tertulis soal membangun mitra dengan pemerintah. Namun, kata dia, hal itu belum disepakati. Untuk itu, pihaknya dalam menjalankan roda organisasi banyak melakukan mitra dengan unsur swasta seperti: Bank Syariah Mandiri dan lainnya. “Apa yang kita lakukan tidak masuk APBD, kita harus menyiasati setiap kegiatan. Bagaimana caranya bisa tetap berjalan dengan baik,” kata Idris.
Idris mengatakan, dalam menyiasati keuangan MUI pihaknya memiliki bidang usaha. Dirinya mencontohkan, pengelolaan penyewaan gedung dan dua mobil jenazah cukup membantu dalam operasional MUI.