DEPOK, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok akan menyerahkan 500 sertifikat program nasional (Prona) kepada warga di enam kelurahan, yakni: Kelurahan Tapos, Kelurahan Cimpaen, Kelurahan Bojongsari, Kelurahan Bojongsari Baru, Kelurahan Sawangan, dan Kelurahan Pasir Putih. Enam kelurahan tersebut merupakan wilayah paling rentan terjadinya serifikat ganda di Kota Depok. “Kami akan menyerahkan sertifikat Prona tahun anggaran 2011. Mudah-mudahan akhir Oktober seluruh sertifikat selesai dan bisa langsung diserahkan kepada pemiliknya,” terang Kasubag Tata Usaha BPN Kota Depok, Dedi Daskin usai upacara Hari Ulang Tahun Agraria ke 51 di lapangan BPN Kota Depok, Kota Kembang, Sukmajaya, Depok, Senin (26/9).
Menurutnya, 500 sertifikat Prona sedang dalam proses perapihan dan pendataan. Sertifikat gratis ini diberikan untuk warga di enam kelurahan dari tiga kecamatan yakni: Kecamatan, Kecamatan Bojongsari serta Kecamatan Sawangan. “Sekarang semuanya tengah dalam proses akhir,” ujar Dedi.
Didi mengatakan, jumlah masyarakat yang mengikuti program sertifikat gratis lebih meningkat jika di bandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2011 mencapai 500 sertifikat bidang, sedangkan tahun 2010 hanya mencapai 300 bidang. Untuk pembuatan sertifikat prona tahun 2012, ujar Dedi, jumlahnya belum dapat dipastikan. Tergantung permintaan dari setiap kelurahan. Setelah itu baru diajukan ke BPN. “Proses sertifikat prona dari tahun ke tahun berjalan lancar tida ada kendala apapun. Kita berharap kelancaran ini tetap terjadi di tahun-tahun mendatang,”ungkap Dedi.
Sebelumnya, Wali Kota Nur Mahmudi Ismail yang didaulat sebagai inspektur upacara secara simbolis melakukan penyematan tanda kehormatan Satya Lencana Karya sebagai penghargaan atas kesetian, pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan kedisiplinan dalam menlaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara terus menerus terhadap bangsa dan negara. Serta penyerahan 11 sertifikat bagi peserta prona, proda, layanan sertifikat Larasita serta tanah wakaf instansi pemerintah.
Dalam kesempatan itu, Nur Mahmudi membacakan pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang himbauan untuk membenahi dan menata pertanahan di negeri ini. Mengembangkan kemampuan dan kapasitas, serta harus menjalani tata aturan untuk mengatasi konflik penggunaan tanah antar sektor. “Penyelenggaraan dan pelayanan sertifikasi tanah yang dilakukan BPN Kota Depok cukup baik. Hal itu dapat dijadikan pemicu untuk terus berbuat dan berbenah,” ujar Nur Mahmudi.
Senin, 26 September 2011
Enam Kelurahan Dapat 500 Sertifikat Prona
Jumat, 23 September 2011
Warga Miskin Depok Terancam Tak Dapat Gunakan Kartu Jamkesda
DEPOK, Warga miskin di Kota Depok terancam tak lagi dapat menggunakan kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk berobat, karena anggaran Jamkesda tahun 2011 sebesar Rp18 miliar sudah hampir habis. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok berencana mengajukan anggaran belanja tambahan (ABT) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok agar dimasukkan ke APBD Perubahan. Kebutuhan biaya tambahan mencapai Rp7 miliar. “Prediksi kami anggaran yang ada saat ini bakal minus. Untuk itu kami mengajukan dana tambahan untuk menjaga agar dana cukup hingga akhir tahun,” Jumat (23/9).
Menurutnya, dana Jamkesda sebesar Rp18 miliar itu diperuntukkan bagi 183.791 peserta. Besarnya pengeluaran dana Jamkesda itu, dipergunakan untuk mengobati penyakit kronis, di antaranya penyakit bawaan, kanker dan cuci darah. “Pengobatan bayi kembar siam yang dirawat di RSCM menelan biaya Rp200 juta,” kata Hardiono.
Hardiono mengatakan, minimnya dana Jamkesda saat ini dan bila dana ABT belum cair, maka pihaknya terpaksa berhutang dulu ke pihak rumah sakit yang sudah melakukan kerjasama dengan Pemkot Depok. “Kedepan, peserta Jamkesda itu tidak boleh merokok. Karena itu, kami akan terus memberikan pendampingan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Jamkesda Kota Depok Eny Ekasari mengakui, minimnya sisa anggaran Jamkesda tahun 2011 ini, disebabkan sebagian dana sebesar Rp 18 miliar tersebut dipergunakan untuk melunasi tunggakan Pemkot Depok tahun 2010 ke sejumlah rumah sakit. “Wajar jika anggaran Jamkesda tahun 2011 saat ini menipis, karena sebagian dipergunakan untuk bayar hutang,” katanya.
Menanggapi usulan ABT dana Jamkesda dalam APBD perubahan tahun 2011 ini, anggota DPRD Kota Depok Ernawati menegaskan, sebelum usulan itu disampaikan oleh Dinkes – dia minta data akurat soal besarnya pembayaran hutang dan yang sudah terpakai selama enam bulan ini untuk membayar biaya perobatan pasien Jamkesda. “Data yang ada ditangan anggota Komisi D, bahwa hutang Pemkot Depok selama tahun 2010 lalu, berkisar Rp 4 miliar. Jadi, kalau dikatakan anggaran yang ada sudah hampir habis, maka perlu ada data besarnya pengeluaran pasien miskin selama tahun 2010 dan hingga pertengahan tahun 2011 ini,” tegas anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar itu.
Dikatakan Ernawati, yang juga anggota badan anggaran DPRD Kota Depok, tidak akan menyetujui usulan ABT Dinkes sebelum data pengeluaran untuk peserta Jamkesda diserahkan. “Saya sudah beberapa kali minta data itu, tapi Dinkes belum menyerahkannya. Sementara saat ini masih ada sekitar 7.000 kartu Jamkesda yang belum didistribusikan kepada warga, terkait adanya nama ganda, alamat tak jelas serta warga mampu dimasukkan sebagai peserta Jamkesda,” ujarnya.
Secara terpisah Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, Roy Pengharapan meminta, agar penggunaan anggaran Jamkesda perlu diaudit. Pasalnya, selama ini pasien pengguna Jamkesda tidak pernah diberikan rincian biaya ketika meninggalkan rumah sakit. “Dana Jamkesda sudah menipis, untuk itu anggota DPRD perlu mengevaluasi secara transparan,” ujarnya.
Puluhan Motor Sitaan Dikembalikan Secara Gratis
DEPOK, Kapolresta Depok Komisaris Besar (Kombes) Pol Mulyadi Kaharni menghimbau masyarakat Depok ataupun luar Depok untuk mengambil kembali sepeda motor yang terjaring razia di wilayah hukum Polresta Depok. Pengambilan sepeda motor tanpa dipungut biaya sepeserpun. “Saya menghimbau agar warga mengambil kembali sepeda motor yang terjaring polisi lalu lintas Polres Depok,” katanya Jumat (23/9).
Kaharni mengatakan, setiap warga yang akan mengambil sepeda motor harus dilengkapi dengan dokumen seperti Bukti Pajak Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK). “Tanpa BPKB dan STNK motor tidak akan dikeluarkan,” katanya.
Kaharni juga menghimbau kepada warga yang pernah kehilangan motor untuk datang langsung ke Mapolresta Depok. Tidak menutup kemungkinan dari puluhan motor yang terjaring polisi lalu lintas (lantas) beberapa waku lalu, salah satunya merupakan motor curian. “Saya mbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor, agar dapat melihatnya di Polres Depok dengan membawa surat-surat lengkap,” katanya.
Dia mengatakan, puluhan motor tersebut tidak hanya hasil razia Polresta Depok melainkan Polsek Pancoranmas, Polsek Cimanggis, Polsek Sawangan, dan Polsek Limo. “Tiga polsek lainnya nihil,” ujar Kaharni.
Beberapa kendaraan sitaan Polresta Depok, yakni: Suzuki Smesh B6839 BCT, Honda Astrea B5839 MK, Yamaha Vega B4412 TK, Honda Grand F5327 GK, Honda Supra X B6023 PCM, Honda Mega Pro B6762EDK, Honda Supra Fit B6327 EBP, Tossa B4536 QR, dan Honda Kirana B7326 UO.
Kamis, 22 September 2011
Peningkatan Jalan Masuk IPLT Dilaksanakan 2012
DEPOK, Kepala Seksi (Kasie) Bina Tehnik Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air (Bimasda) Kota Depok, Supomo di depan puluhan warga RT002 dan RT003/RW06, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, berjanji melaksanakan peningkatan jalan masuk Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) Kalimulya paling lambat tahun 2012. Warga diminta membuka kembali jalan yang sudah ditutup selama dua hari. “Bimasda akan melakukan peningkatan jalan pada Juni 2012. Sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku,” katanya saat melakukan musyawarah dengan warga RT002 dan RT003, Kamis (22/9).
Menurut pria yang datang mewakili Kepala Dinas Bimasda Yayan Ariyanto itu mengatakan, peningkatan jalan Kalimulya tidak dapat dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) karena pembahasannya terlambat. “Sudah positif Jalan Kalimulya direalisasikan pada tahun 2012 dengan nilai proyek Rp700 juta,” ujar Supomo.
Bila warga merasa keberatan dengan rencana Bimasda, kata Supomo, ia menyarankan Kepala Lurah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kalimulya membuat proposal bantuan dana pemeliharaan dan perbaikan jalan ke Bimasda. Kalau tidak salah masih ada dana sebanyak Rp500 juta. “Atau bisa juga membuat proposal dana bencana. Usulan tersebut hanya alternatif,” kata dia.
Lurah Kalimulya, Cecep Hidayat berjanji akan secepatnya membuat proposal bantuan dana pemeliharaan dan perbaikan jalan ke Bimasda. “Karena ini untuk kepentingan bersama maka saya akan secepatnya membuat proposal,” katanya.
Cecep meminta masyarakat RT002 dan RT003 mempercayai niat baik Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Dia meyakini Wali Kota Nur Mahmudi Ismail melalui Kepala Dinas Bimasda sudah menganggarkan peningkatan jalan Kalimulya. “Kita harus yakin terhadap pemerintah,” ujarnya.
Tokoh Masyarakat Kalimulya, Agung Jati Tirta justru mempertanyakan keseriusan Pemkot Depok dalam melakukan peningkatan jalan Kalimulya. Untuk membuktikan keseriusan pemerintah, kata Agung, perwakilan pemerintah harus membuat pernyataan secara tertulis di hadapan warga. “Tahun 2009 kita sudah mengusulkan peningakatan jalan melalui Musrembang. Bahkan, sudah menyampaikan langsung ke wali kota dan anggota DPRD Depok, nyatanya sampai hari ini tidak ada inisiatif baik dari pemkot,” ujarnya.
Agung meminta peningkatan jalan tidak direalisasikan atau diwujudkan pada tahun 2012. Ia meminta pemerintah mengambil jalan lebih cepat namun sesuai kaidah dan norma hukum yang berlaku. “Warga tidak harus menunggu sampai 11 bulan lamanya,” kata dia.
Agung mengingatkan, setiap musim hujan Jalan Kalimulya yang biasa dilintasi kendaraan milik IPLT itu selalu menelan korban. Ada yang jatuh dari motor, mobil terperosok, sampai dengan gerobak terbalik. Hal itu terjadi karena posisi Jalan Kamimulya yang tengah ditutup warga dalam posisi miring. “Kalau tidak diperbaiki segara, tidak menutup kemungkinan akan menelan korban jiwa,” ujarnya.
Anggota DPRD, dari daerah pemilihan (dapil) Cilodong, yang hadir dipertemuan tersebut, Enthy Sukarti meminta Dinas Bimasda lebih serius memperjuangkan anggran peningkatan Jalan Kalimulya di tahun 2012. “Bimasda harus lebih serius,” katanya.
Enthy berjanji mengawal anggaran yang sudah ditetapkan. Jangan sampai kembali hilang di pertengahan jalan. “Saya akan kawal anggaran peningkatan Jalan Kalimulya,” katanya.
Bhayangkari Polresta Depok Galakan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara 10 juta Pohon
DEPOK, Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara 10 Juta Pohon yang digalakan Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono untuk membantu program penghijauan masih terus berlanjut. Di Kota Depok, Jawa Barat, anggota Bhayangkari jajaran Polresta Depok melakukan penanaman pohon di lingkungan Situ Pengasinan, Sawangan.
Menurut Wakil Ketua Bhayangkari Polresta Depok, Rahwina penanaman pohon merupakan bagian dari pelestarian lingkungan. “Kalau tanaman banyak yang tumbuh, maka suasana akan tampak indah dan sejuk. Bukan hanya bermanfaat untuk wisata tapi untuk seluruhnya terangnya, pada wartawan seusai penanaman pohon dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-59, Kamis (22/9).
Rahwina mengungkapkan, dipilihnya situ sebagai penanaman pohon merupakan bagian dari upaya penghijauan. Salah satu tujuannya menciptakan suasana yang indah dan sejuk. Dalam kesempatan itu, puluhan pohon dari pelbagai jenis di tanam. Seperti: alpukat, trembesi, rambutan, mahoni, dan lainnya. Dia berharap, setelah pohon tumbuh besar, dapat memberikan manfaat baik dari buah maupun pohonnya. “Pohon yang rindang memberikan kesejukan,” katanya.
Istri Wakapolres Depok itu mengungkapkan, pohon yang di tanam akan ditambah jumlahnya lagi. Menurutnya, penambahan bibit pohon berasal dari bantuan Pengurus Daerah Metro Jaya dan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. “Suasana sekitar situ menjadi indah dan asri,” kata Rahwina.
Rahwina menambahkan, dalam kesempatan tersebut sebanyak 130 ibu-ibu bhayangkari bergabung dari Polres dan Polsek bersama-sama ikut serta melakukan penanaman pohon. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat penting sebagai bagian dari upaya untuk menanamkan rasa kepedulian lingkungan. “Kami berharap tanamkan rasa kepedulian lingkungan yang bersih dan indah supaya dilihat dengan mata lebih bagus,” ujar ibu tiga anak ini.
Sementara itu, Camat Sawangan, Usman Haliyana berterimakasih atas penanaman pohon yang dilakukan ibu-ibu Bhayangkari Polresta Depok. Pihaknya akan terus meninjau perkembangan pohon dan menjaganya hingga besar. Dia menambahkan, penanaman pohon didukung oleh beberapa unsur seperti: Kapolsek Sawangan, Danramil Sawangan, Kasat Bimas, dan beberapa muspika. “Kita akan menjaganya hingga besar,” ujarnya.
Kamis, 25 Agustus 2011
Sabtu, NFC Gelar Mudik Gratis di Halam Wali Kota Depok
DEPOK, Para pecinta Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail yang tergabung dalam Nur Mahmudi Fans Club (NFC) kembali membuat hajat mudik gratis bareng wali kota dengan tema “Menuju Kota Depok Maju dan Sejahtera”. Sejatinya program ini rutin dilakukan setiap tahun atau setiap hendak menghadapi Idul Fitri. Kegiatan ini berlangsung sejak 2008. Tujuannya membantu warga Depok melakukan silaturahim ke tempat sanak family di kampung tanpa dipungut biaya. “Tujuan dari program ini adalah sebagai bentuk kepedulian wali kota Depok kepada warganya. Terutama warga yang kurang mampu. Sehingga mereka dapat berlebaran di kampung halaman tanpa dkenakan biaya,” terang Ketua Panitia Mudik, Fauzan.
Menurut Fauzan, jumlah pemudi yang ikut acara mudik kali ini mencapai 375 orang. Rencananya diberangkatkan oleh Wali Kota Nur Mahmudi pada Sabtu (27/8), pukul 10.00 WIB di halaman Balaikota dengan menggunakan 13 bus Big Bird. “Satu bus terdapat 25 set tempat duduk,” ujarnya.
Dia menambahkan, daerah tujuan keberangkatan Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim). Rute keberangkatan melalui jalur utara dna jalur selatan. Jadi, kata dia, bagi mereka yang tinggal di salah satu kota di Jateng atau Jatim bisa ikut dalam kegiatan ini. “Sekarang bangku sudah terisi seluruhnya, tapi tidak menutup kemungkinan di hari H ada yang mengundurkan diri, seperti tahun-tahun sebelumnya,” terang Fauzan.
Fauzan menuturkan, kegiatan ini terselenggara atas partisipasi dari pemerih daerah dan swasta. Diantaranya: Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Giant, Margonda Residence, Perumahan Qorruyatussalam Sani, PT Tokai Dharma Indonesia, PT Trnas Lingkar Kita Jaya (Tol Jagonere) dan donator lainnya yang sifatnya perseorangan. “Bantuan dari para donatur baik itu instansi atau perseorangan sangat membantu terselenggarannya acara ini,” katanya.
Ia menambahkan, agar acara mudik gratis tidak membosankan dan monoton, pihak panita memberikan beberapa buah sovenir dan doorprize. Dengan harapan suasana lebaran akan semakin meriah. “Kegiatan tersebut hanya kegiatan selingan untuk memecahkan kejenuhan,” kata dia.
Fauzan berharap program kepedulian wali kota dan jajarannya di Pemerintah Kota (Pemkot) Depok ini terus menerus mendapat dukungan dari masyarakat. Sehingga program pelayanan kepada masyarakat ini terus berlangsung. “Kita berharap acara ini terus menuai dukungan, baik itu materil maupun moril,” tandasnya.
Jumat, 12 Agustus 2011
Pemkot Depok Monitoring Kualitas Daging di 11 Pasar Tradisional
DEPOK, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok membentuk tim monitoring yang terdiri dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Depok, Dinas Perindustrian dan Perdaganga (Disperindag) Kota Depok, dan Dinas Kesehatan Kota Depok untuk menonitoring kualitas daging di 11 pasar tradisional. Menurut Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Disperindag Kota Depok, Epi Yanti mengatakan, pada dasarnya daging yang dijual di 11 pasar tradisional masih dalam kondisi bagus. Meskipun demikian, tim monitoring menemukan limpa yang sudah diperjualbelikan sejak kemarin. Ia meminta masyarakat waspada terhadap jenis daging dan limfa yang telah dijajakan berhari-hari namun tidak disimpan di freezer karena kemungkinan terkontaminasi bakteri. “Kita menemukan daging limpa yang sudah lama,” katanya, Jumat (12/8).
Ia menambahkan, tim monitoring sudah mengambil contoh limpa tersebut agar bisa diperiksa lebih lanjut di laboratorium. Jika hasilnya ditemukan bakteri, maka hasil onitoring tersebut bisa dijadikan bahan untuk melakukan sweeping pada waktu berikutnya.
Selain temuan tersebut, kata Epi, tim monitoring juga masih menemukan bahan makanan yang dijual tanpa tanggal kadaluarsa. Diantaranya: mie, kwetiauw, bakso, sosis, dan nugget. Epi mengakui, temuan tersebut sebenarnya sudah ada sejak tahun sebelumnya. “Pemerintah Kota Depok masih menemukan monitoring," katanya
Meskipun demikian, menurut dia, kondisi tersebut akan terus terjadi selama tida ada tindakan tegas dari pemerintah. “Seperti lingkaran setan tidak ada habisnya, dia kan menyuplai barang dari penyuplai yang sama,” terangnya.
Selama ini, kata Epi, peraturan mengenai perlindungan memang baru ada pada undang-undang. Hal itu membuat Pemkot Depok sulit melakuka tindakan tegas pada pedagang. “Kita kan tidak ingin mematikan usaha kecil. Sementara kalau undang-undang kan sangat jelas sanksinya kurungan berapa dan denda berapa,” ujar dia.
Untuk itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan berencana untuk membuat Perda mengenai perlindungan konsumen. Dengan demikian, pedagang yang melakukan pelanggaran bisa ditindak pidana ringan. “Masalah ini akan dibicarakan terlebih dahulu dengan staek holder lainnya yang terkait,” ujar Epi.
Sementara itu, Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kota Depok, Aresa Setiawati mengatakan, Distanak sudah mengambil 40 sample daging dari sebelas pasar tradisional yang ada Kota Depok. Sample tersebut akan dibawa ke laboratorium yang ada di Jakarta. “Kami terpaksa membawa sampel itu ke laboratorium yang ada di Jakarta. Karena memang belum punya laboratorium sendiri. Hasilnya diperkirakan baru dua minggu,” kata dia.
Menurut perempuan yang akrab dipanggil Wati tersebut, daging berkategori baik adalah yang berwarna cerah, tidak ada bercak darah kecoklatan atau kebiruan, serta tidak berbau busuk dan berlendir. “Daging yang sudah dimasukkan freezer juga sebaiknya langsung dimasak karena bila dibiarkan terlalu lama pada suhu tertentu dapat terkontaminasi bakteri,” kata Aresa.