DEPOK, Para pecinta Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail yang tergabung dalam Nur Mahmudi Fans Club (NFC) kembali membuat hajat mudik gratis bareng wali kota dengan tema “Menuju Kota Depok Maju dan Sejahtera”. Sejatinya program ini rutin dilakukan setiap tahun atau setiap hendak menghadapi Idul Fitri. Kegiatan ini berlangsung sejak 2008. Tujuannya membantu warga Depok melakukan silaturahim ke tempat sanak family di kampung tanpa dipungut biaya. “Tujuan dari program ini adalah sebagai bentuk kepedulian wali kota Depok kepada warganya. Terutama warga yang kurang mampu. Sehingga mereka dapat berlebaran di kampung halaman tanpa dkenakan biaya,” terang Ketua Panitia Mudik, Fauzan.
Menurut Fauzan, jumlah pemudi yang ikut acara mudik kali ini mencapai 375 orang. Rencananya diberangkatkan oleh Wali Kota Nur Mahmudi pada Sabtu (27/8), pukul 10.00 WIB di halaman Balaikota dengan menggunakan 13 bus Big Bird. “Satu bus terdapat 25 set tempat duduk,” ujarnya.
Dia menambahkan, daerah tujuan keberangkatan Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim). Rute keberangkatan melalui jalur utara dna jalur selatan. Jadi, kata dia, bagi mereka yang tinggal di salah satu kota di Jateng atau Jatim bisa ikut dalam kegiatan ini. “Sekarang bangku sudah terisi seluruhnya, tapi tidak menutup kemungkinan di hari H ada yang mengundurkan diri, seperti tahun-tahun sebelumnya,” terang Fauzan.
Fauzan menuturkan, kegiatan ini terselenggara atas partisipasi dari pemerih daerah dan swasta. Diantaranya: Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Giant, Margonda Residence, Perumahan Qorruyatussalam Sani, PT Tokai Dharma Indonesia, PT Trnas Lingkar Kita Jaya (Tol Jagonere) dan donator lainnya yang sifatnya perseorangan. “Bantuan dari para donatur baik itu instansi atau perseorangan sangat membantu terselenggarannya acara ini,” katanya.
Ia menambahkan, agar acara mudik gratis tidak membosankan dan monoton, pihak panita memberikan beberapa buah sovenir dan doorprize. Dengan harapan suasana lebaran akan semakin meriah. “Kegiatan tersebut hanya kegiatan selingan untuk memecahkan kejenuhan,” kata dia.
Fauzan berharap program kepedulian wali kota dan jajarannya di Pemerintah Kota (Pemkot) Depok ini terus menerus mendapat dukungan dari masyarakat. Sehingga program pelayanan kepada masyarakat ini terus berlangsung. “Kita berharap acara ini terus menuai dukungan, baik itu materil maupun moril,” tandasnya.
Kamis, 25 Agustus 2011
Sabtu, NFC Gelar Mudik Gratis di Halam Wali Kota Depok
Jumat, 12 Agustus 2011
Pemkot Depok Monitoring Kualitas Daging di 11 Pasar Tradisional
DEPOK, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok membentuk tim monitoring yang terdiri dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Depok, Dinas Perindustrian dan Perdaganga (Disperindag) Kota Depok, dan Dinas Kesehatan Kota Depok untuk menonitoring kualitas daging di 11 pasar tradisional. Menurut Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Disperindag Kota Depok, Epi Yanti mengatakan, pada dasarnya daging yang dijual di 11 pasar tradisional masih dalam kondisi bagus. Meskipun demikian, tim monitoring menemukan limpa yang sudah diperjualbelikan sejak kemarin. Ia meminta masyarakat waspada terhadap jenis daging dan limfa yang telah dijajakan berhari-hari namun tidak disimpan di freezer karena kemungkinan terkontaminasi bakteri. “Kita menemukan daging limpa yang sudah lama,” katanya, Jumat (12/8).
Ia menambahkan, tim monitoring sudah mengambil contoh limpa tersebut agar bisa diperiksa lebih lanjut di laboratorium. Jika hasilnya ditemukan bakteri, maka hasil onitoring tersebut bisa dijadikan bahan untuk melakukan sweeping pada waktu berikutnya.
Selain temuan tersebut, kata Epi, tim monitoring juga masih menemukan bahan makanan yang dijual tanpa tanggal kadaluarsa. Diantaranya: mie, kwetiauw, bakso, sosis, dan nugget. Epi mengakui, temuan tersebut sebenarnya sudah ada sejak tahun sebelumnya. “Pemerintah Kota Depok masih menemukan monitoring," katanya
Meskipun demikian, menurut dia, kondisi tersebut akan terus terjadi selama tida ada tindakan tegas dari pemerintah. “Seperti lingkaran setan tidak ada habisnya, dia kan menyuplai barang dari penyuplai yang sama,” terangnya.
Selama ini, kata Epi, peraturan mengenai perlindungan memang baru ada pada undang-undang. Hal itu membuat Pemkot Depok sulit melakuka tindakan tegas pada pedagang. “Kita kan tidak ingin mematikan usaha kecil. Sementara kalau undang-undang kan sangat jelas sanksinya kurungan berapa dan denda berapa,” ujar dia.
Untuk itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan berencana untuk membuat Perda mengenai perlindungan konsumen. Dengan demikian, pedagang yang melakukan pelanggaran bisa ditindak pidana ringan. “Masalah ini akan dibicarakan terlebih dahulu dengan staek holder lainnya yang terkait,” ujar Epi.
Sementara itu, Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kota Depok, Aresa Setiawati mengatakan, Distanak sudah mengambil 40 sample daging dari sebelas pasar tradisional yang ada Kota Depok. Sample tersebut akan dibawa ke laboratorium yang ada di Jakarta. “Kami terpaksa membawa sampel itu ke laboratorium yang ada di Jakarta. Karena memang belum punya laboratorium sendiri. Hasilnya diperkirakan baru dua minggu,” kata dia.
Menurut perempuan yang akrab dipanggil Wati tersebut, daging berkategori baik adalah yang berwarna cerah, tidak ada bercak darah kecoklatan atau kebiruan, serta tidak berbau busuk dan berlendir. “Daging yang sudah dimasukkan freezer juga sebaiknya langsung dimasak karena bila dibiarkan terlalu lama pada suhu tertentu dapat terkontaminasi bakteri,” kata Aresa.
Rabu, 10 Agustus 2011
Persatuan Golf Indonesia Ajak Pemkot Depok Dialog
DEPOK, Pengurus Persatuan Golf Indonesia (PGI) Kota Depok mengajak Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dialog soal pembayaran pajak golf. Mereka ingin memaparkan alasan keterlambatan membayar pajak. Mereka juga berharap pemkot mengetahui penyebab keterlambatan dalam membayar pajak tersebut. “Pemkot Depok harus duduk bareng dengan pengusaha golf. Soalnya para pengusaha sudah mulai keberatan membayar pajak,” ujar pengurus PGI Kota Depok Nasihun Syahroni, Rabu (10/8).
Menurut Roni—sapaan akrab Syahroni—tidak ada salahnya jika pemkot membuka dialog dengan pengelola arena olah raga golf itu sendiri. Pasalnya, keterlambatan dalam membayar pajak bisa memiliki banyak alasan. Ia mencontohkan, belum membayar pajak bisa disebabkan para pengelola keberatan membayar pajak double: green fee dan hiburan. Bisa juga karena aturan yang belum jelas. “Dari sana perlu dicari benang merahnya. Bisa saja, mereka enggan membayar bukan karena keberatan saja. Tapi, karena belum ada perda yang mengaturnya secara mendetail,” kata dia.
Roni mengingatkan, dalam pengelolaan area golf banyak pendukung usaha seperti: restoran, lapangan, golf cars dan lainnya. Itu artinya, kata dia, pemkot tidak perlu mengenakan pajak pada atribut dari arena golf. “Sebenarnya kalau regulasinya jelas dalam bentuk retribusi apapun. Saya kira, pengelola golf ini akan kompak mematuhinya,” terangnya.
Sebelumnya, Menurut Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Depok Dodi Setiadi mengungkapkan bahwa sejumlah tempat permainan golf yang belum membayar pajak, diantaranya: Sawangan Golf, Emeralda Golf, dan Pangkalan Jati Golf. Sementara, yang baru membayar pajak adalah Jagorawi Golf.
Ia menambahkan, hingga awal bulan Agustus pihaknya belum mnerima pajak dari para pemilik arena golf. Para pengusaha merasa terbebani dengan adanya peraturan Double Tax atau pajak ganda soal Greenfee.
“Khusus pajak hiburan untuk golf memang ada problem. Penyebabnya, banyak yang keberatan harus bayar pajak dobel. Terlebih lagi, pemerintah pusat memberlakukan pajak yang sama soal greenfee, dan pemerintah daerah juga dimasukkan ke dalam pajak hiburan,” akunya.
Dodi berjanji akan mendorong pemerintah pusat khususnya Kementrian Keuangan untuk memberikan solusi. Menurutnya, permasalahan tersebut sudah menjadi masalah nasional yang menyangkut seluruh pengusaha golf se-Indonesia. “Kita bakal sampaikan permasalahan ini ke Kementerian Keuangan,” ucapnya.
Pemkot Depok Dinilai Kurang Tanggap Terhadap Perbaikan Infrastruktur
DEPOK, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dinilai kurang tanggap terhadap perbaikan infrastruktur jalan di Pasar Tugu, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis. Buktinya, sudah sembilan bulan jalan tersebut rusak parah. Padahal, di bawah jalan yang rusak itu terdapat jalur pipa gas. Bila dibiarkan terus menerus, tidak menutup kemungkinan akan memakan korban jiwa. “Sudah sembilan bulan lebih jalan ini rusak parah. Kita sudah berusaha memperbaiki tapi tetap kembali rusak. Saya bingung kenapa pemkot Depok tidak tanggap terhadap bahaya yang ditimbulkan,” kata Hendri, seorang pedagang kelontong di pasar tersebut, Rabu (10/8).
Menurutnya, jalanan tersebut selalu dilalaui ratusan kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Akibatnya kendaraan yang melintas harus mengurangi kecepatan agar tak terjerembab ke jalan ambles sepanjang tujuh meter tersebut. Warga sekitar pernah berusaha memperbaiki dengan cara swadaya menggunakan kayu dan bambu seadanya. Tapi itu tak bertahan lama karena jalan tersebut tidak sanggup menahan beban kendaraan, jalan pun kembali ambles. “Sebelumnya ada lubang tak begitu besar di jalan ini. Digunakan untuk bak kontrol debit air Kali Laya. Sekarang dilalui pipa gas sehingga sangat berbahaya jika tidak diperbaiki,” ujar Hendri.
Pantauan Jurnal Nasional, jalan berlubang tersebut hanya dihalangi kotak kayu. Sedangkan pipa gas dibawahnya hanya ditopang oleh besi. Lima buah batang bambu sengaja ditunjang warga untuk menyanggah jalan badan jalan. Namun, beratnya beban menjadikan jalan mengalami penurunan. Awalnya jalan ambles tidak selebar saat ini. “Lama-lama jadi lebar dan sangat membahayakan. Amblasnya sudah akhir 2010, tapi belum diperbaiki,” papar Hendri.
Makin parahanya kerusakan jalan disebabkan kendaraan besar yang melintas. Pasalnya, jalan tersebut merupakan akses masuk ke Pasar Tugu. Selain itu, jalan tersebut merupakan jalan alternatif dari Kelapa Dua menuju Jalan Raya Bogor. “Banyak mobil pengangkut barang yang bongkar muat dan harus lewat jalan ini. Jadi harus ekstra hati-hati,” terangnya.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Tugu, Biher Purba menuturkan, amblesnya jalan terjadi sejak November 2010. Pihaknya sudah melaporkan ke dinas terkait. Jalan ambles disebabkan pengikisan oleh Kali Laya yang berada di bawahnya. Mulanya, jalan amblas tersebut hanya sepanjang 2 meter dengan lebar 30 cm. Namun karena tergerus oleh air hujan, maka lubangnya bertambah luas. “Dahulu di bawahnya memang ada bak pengontrol debit air. Tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi,” kata Biner.
Kini pihaknya memberlakukan sistem pembatasan kendaraan yang melintas. Hal itu dilakukan guna menghindari makin besarnya lubang. “Kita juga sudah memindahkan kendaraan yang biasa parkir di dekatnya,” terang Biner.
Dia mengaku juga sudah memberikan tembusan laporan ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) Migas mengenai kerusakan jalan tersebut. “Petugas BPH Migas sudah langsung meninjau lapangan.Mereka memberikan penopang besi pada saluran tersebut,” kata Biner.
Terpisah, Kepala Bina Marga dan Sumber Daya Air, Yayan Arianto mengatakan sudah menerima laporan mengenai jalan ambles tersebut. Hanya saja upaya perbaikan belum dapat dilakukan lantaran anggaran perbaikan baru dimasukkan dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kota Depok tahun 2011. “Laporan kerusakan baru diterima akhir tahun maka dimasukkan dalam ABT 2011,” kata Yayan.
Dia berjanji perbaikan akan segera dilakukan setelah proses lelang selesai. “Sekarang ini baru tahap lelang. Perbaikan akan langsung dilakukan setelah proses lelang selesai,” tandasnya.
Layanan SIM Polresta Depok Pindah ke Pasar Segar
DEPOK, Menurut Kasatlantas Polresta Depok, Komisaris Polisi (Kompol) Slamet Widodo mulai Senin (8/8) lalu Satuan Pelaksana Administrasi (Satpas) SIM 1221 Polresta Depok atau kantor pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dipindahkan dari Polresta Depok ke tempat yang baru di Pasar Segar Jalan Tole Iskandar Kavling 59, Pancoran Mas, Depok. “Terhitung Senin 8 Agustus lalu layanan pembuatan SIM di pindahkan ke Pasar Segar,” terang Slamet Widodo, Rabu (10/8).
Kata Slamet, pemindahan kantor layanan SIM dilakukan untuk meningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sebab, beberapa fasilitas yang ada di Maporeta dinilai sudah tidak memadai. Seperti ruang tunggu yang sempit dan area parkir kendaraan yang sangat terbatas. Hal itu kurang nyaman bagi masyarakat. “Banyak pemohon yang kesulitan untuk parkir di Polres. Mereka mengeluhkan terbatas lahan parkir,” ujarnya.
Slamet menuturkan pemindahan lokasi sesuai dengan perintah Kapolres guna meningkatkan program layanan masyarakat. Satlantas berupaya melakukan kerjasama dengan pihak Pasar Segar untuk bisa menyediakan fasilitasnya. “Ternyata respon Pasar Segar cukup baik. Mereka siap bekerja sama dengan menyiapkan fasilitas,” paparnya.
Dikatakan Slamet, fasilitas yang disediakan Pasar Segar tidak jauh berbeda dengan layanan di Polres Depok. Ada tempat ujian praktek SIM, ruang ujian teori, ruang foto, loket bank, asuransi, loket formulir serta ruang tes kesehatan. “Kelebihannya, masyarakat dapat berbelanja sambil membuat atau memperpanjang SIM,” ujarnya lagi.
Dengan fasilitas yang dinilai cukup memadai, Slamet berharap masyarakat yang akan mengurus pembuatan atau perpanjangan SIM A dan C merasa nyaman. Tidak perlu berdesak-desakan lagi. “Kami selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik,” katanya.
Selasa, 09 Agustus 2011
Ratusan Anak-Anak Keracunan Makanan Usai Buka Puasa
DEPOK, Usai berbuka puasa bersama di Masjid Nurul Amal, Komplek Pelni, RW019, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, ratusan anak-anak keracunan makanan. Ratusan anak-anak tersebut diduga keracunan setelah mengkonsumsi nasi uduk dengan lauk telur balado pada Sabtu (6/8). Keesokan harinya, anak-anak tersebut mengalami panas tinggi, pusing-pusing, muntah, dan buang air besar. Para orangtua kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pengurus masjid. Sejumlah anak bahkan dirawat di Rumah Sakit Tugu Ibu dan Tumbuh Kembang di Jalan Raya Bogor.
Orangtua korban, Siti Rohimah—ibu Ryan (6)— mengatakan, anaknya mengalami demam tinggi disertai muntah, dan buang air besar berkali-kali usai menyantap makanan dari pengurus Masjid Nurul Amal. Lima orang tetangganya pun mengalami gejala yang sama. “Saya sudah melaporkan kejadian tersebut ke pengurus masjid,” katanya, saat ditemui di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Bakti Jaya, Selasa (9/8).
Siti baru menyadari kalau banyak juga anak-anak lain yang mengalami gejala seperti yang dialami buah hatinya. “Semua warga sudah melapor ke pengurus masjid, dan baru hari ini saya membawa anak saya ke puskesmas,” katanya.
Bocah yang duduk di bangku kelas satu sekolah dasar itu sudah dua hari hanya tersandar lemas di pundak Siti. Tak ada tenaga lagi untuknya melakukan appaun lantaran muntah dan buang air besar terus menerus sejak Minggu (7/8). Siti mengaku panik dan segera memberikan obat tradisional. “Saya kasih air kelapa hijau, katanya untuk penawar racun. Tetapi nggak sembuh juga. Kasihan sudah dua hari muntah-muntah jadi hari ini dibawa ke puskesmas,” cerita Siti sambil menggendong Ryan.
Siti tidak memiliki keinginan menuntut pihak penyelenggara buka puasa bersama. Dia hanya berharap anaknya lekas sembuh. Wanita berkerudung ini menduga anaknya keracunan makanan berbuka yang diberikan panitia. “Anak-anak dapat makanan dari panitia, jadi kemungkinan memang dari makanan tersebut. Tapi saya tidak akan menuntut,” ujarnya.
Lain Siti, lain Helmi. Helmi, orangtua Devandra (11) meminta pengurus masjid bertanggungjawab. Soalnya, kini Devandra dirawat di RS Tumbuh Kembang, Jalan Raya Bogor. “Saya minta penggantian biaya rumah sakit. Ini kesalahan panitia yang memberikan makanan kepada anak-anak hingga keracunan,” tegasnya Helmi.
Dia menduga keracunan yang dialami ratusan anak-anak berasal dari telur balado yang disajikan sebagai lauk nasi uduk. Menurut Helmi, telur balado yang dikemas dalam plastik sudah tidak lagi layak konsumsi. Telur sudah bau dan berubah warna sehingga dia tidak jadi memakannya. “Harusnya panitia menyadari hal itu. Anak-anak nggak ngerti kalau makanan yang mereka makan sudah tidak layak di makan,” terang Helmi.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Bakti Jaya, drg. Irawati membenarkan sejak Senin (8/8) pihaknya menerima pasien korban keracunan. Hingga kemarin sudah 59 orang yang berobat dan 24 orang lainnya mendatangi dokter setempat. Sedangkan tujuh orang dirawat di rumah sakit. “Kejadian ini juga sudah dikaporkan ke Dinas Kesahatan Kota Depok dan sudah diambil sampel makanan untuk diperiksa. Dinkes juga sudah melihat tempat pembuatan makanan,” ujar Irawati.
Namun, ia belum dapat memastikan penyebab keracunan tersebut. Ia sudah membawa sempel makanan seperti: telur, sambal, tempet ke laboratorium untuk dicek. “Kita akan tahu jawabannya setelah dilakukan pengecekan,” kata Irawati.
Di tempat yang sama, Ketua RW 017 Mahmud menambahkan, ada sekitar 300 bungkus makanan yang dibagikan kepada anak-anak dan masyarakat yang ikut berbuka bersama. Setiap hari pengurus RT dan RW mendapat giliran membuat makanan berbuka. “Saat itu yang bertugas membuat makanan adalah RT 006/RW 017,” terangnya.
Komisi A DPRD Depok Minta Kinerja Pemkot Depok Terus Diperbaiki
DEPOK, Anggota Komisi A, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok bidang pemerintahan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memperbaiki kinerjanya. Selama ini masyarakat melihat kinerja pemerintah belum dilakukan secara maksimal. Terutama pada pelbagai urusan yakni: urusan kepegawaian, urusan kependudukan, urusan pertanahan, urusan perizinan, dan urusan pemerintahan. “Pemerintah harus segera memperbaiki kinerjanya. Sebab, masyarakat masih melihat kalau kinerja pemerintah belum maksimal,” ujar anggota Komisi A, Jeane Novline Tedja, Selasa (9/8).
Menurutnya, untuk urusan kepegawaian, Pemkot Depok masih memiliki pekerjaan rumah terkait 22 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNSD) yang belum memiliki Surat Keputusan (SK) pengangkatan. Padahal, ke-22 CPNSD tersebut sudah lulus seleksi. Komisi A, kata dia, akan mengevaluasi secara cermat proses penyelenggaraan penerimaan CPNSD secara online di tahun 2011 ini. “Kami mengadakan rapat-rapat bersama Badan Kepegawaian dan memastikan semua proses dilaksanakan sesuai prosedur,” kata Jeane.
Sedangkan urusan kependudukan, terang Jeane, Komisi a akan memanfaatkan keterlambatan peralatan yang dikirim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) untuk memastikan bahwa Pemkot Depok telah siap lahir batin mewujudkan e-KTP. Karena sejak program sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) atau KTP online diluncurkan, penduduk Depok sudah merasa nyaman dapat membuat KTP di kelurahan. “Oleh karena itu, Komisi A juga akan memastikan bahwa e-KTP juga akan dilaksanakan dengan basis kelurahan, bukan kecamatan,” katanya.
Kader Partai Demokrat (PD) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Depok itu mengatakan, ketika reses pihaknya menerima banyak aspirasi dari warga yang terkait urusan pertanahan. Diantaranya adalah: masalah pembebasan lahan dan uang ganti untung yang diraskan warga yang merasa dirugikan bukan diuntungkan. Belum lagi masalah Tol Jagorawi-Cinere (Jagonere). Masyarakat Leuwinanggung berteriak-teriak merasa dizalimi pemerintah. “Komisi A akan mengadakan rapat-rapat untuk membahas masalah ini dengan Tim Pembebasan Tanah, Panitia Pembebasan tanah, dan perwakilan warga untuk mencari solusi terbaik sehingga semua pihak merasa diuntungkan,” kata Jeane.
Terkait urusan perizinan, papar Jeane, Komisi A prihatin karena kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) telah pensiun dengan meninggalkan banyak permasalahan perizinan. Komisi A meminta Wali Kota Nur Mahmudi agar secepatnya mengisi kekosongan pejabat BPPT. “Kepala BPPT harus diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kapabelitas dan integiritas. Menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan baik atau dengan kata lain dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Selanjutnya, kata dia, urusan pemerintahan masih banyak yang harus dibenahi. Ia mencontohkan, masih banyak pejabat struktural di tingkat kelurahan yang masih kosong alias belum terisi. Padahal, bila pemerintah serius ingin meningkatkan pelayanan publik maka peran kelurahan dan kecamatan sebagai basis pelayanan terhadap masyarakat harus lah dioptimalkan. “Terutama diisi dengan SDM tangguh dan capable,” terang Jeane.
Di tempat sama, anggota Komisi A lainnya, Isdayanti membenarkan pernyataan Jeane. Ia malah menuding kinerja Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok lamban. Masih banyak posisi struktural di level kelurahan dan kecamatan belum terisi. Padahal, posisi struktural sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan masyarakat. “Kekosongan personil ditingkat struktural kelurahan dan kecamatan sudah lama kita permasalahkan. Lantaran sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik. Anehnya sampai sekarang posisi itu tetap saja kosong. Saya sangat menyayangkan kinerja Kepala BKD yang lamban,” katanya.
Isdayanti meminta Kepala BKD fokus mengatasi permasalahan ini. Ia tidak ingin mendengar adanya keluhan tentang kinerja pemerintah ditingkat kelurahan dan kecamatan dari hari ke hari bertambah buruk.Apalagi, kata dia, para sukarelawan (sukwan) yang bekerja di kelurahan dan kecamatan mengambil porsi lebih dari kekosongan yang terjadi. “Yang bertanggungjawab memberikan pelayanan adalah para PNS. Kalau sukwan hanya membantu tugas-tugas yang dinilai kurang penting,” ujarnya.
Menurut Isdayanti, tugas sukwan saat ini melebihi pegawai negeri sipil (PNS). Tidak heran kalau banyak sukwan berani mengambil keputusan strategis. Padahal,
itu tidak diperbolehkan. “Saya mendapat laporan dari warga kalau ada sukwan berani mengambil keputusan terkait tanah warga. Padahal, itu sangat melanggar,”
ujarnya.